RSS

Apa Kabar Kasus Adira?

16 Sep

BANDARLAMPUNG–Masih ingatkah dengan kasus dugaan penggelapan perjanjian fidusia PT Adira Finance cabang Bandarlampung senilai miliaran rupiah? Ternyata hingga kini, perkembangan kasusnya masih seputar itu-itu saja. Yaitu menyangkut hasil audit kerugian negara dalam perkara ini.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bandarlampung Prianto sendiri mengaku telah melakukan upaya penekanan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Lampung untuk segera melakukan penghitungan dugaan penggelapan perjanjian fidusia PT Adira Finance cabang Bandarlampung. Namun belakangan, BPKP perwakilan Lampung malah menyatakan masih menunggu izin dari BPKP Pusat untuk melakukan audit kerugian negara dalam kasus tersebut.
“Karena dalam kasus ini, kami tinggal menunggu hasil audit BPKP,” ungkap Prianto, kemarin (2/6). Mengenai upaya untuk menjemput bola, mengingat lamanya audit yang dilakukan, ia menandaskan telah dilakukannya dengan menekan BPKP perwakilan Lampung. “Kalau di Jakarta kan bukan wewenang kami, tentunya melalui kejagung. Kami melalui BPKP di sini (BPKP Lampung) saja untuk meminta segera dituntaskan audit,” imbuhnya.
Sebelumnya, BPKP perwakilan Lampung melalui Irawan Krisnanto mengakui saat ini pihaknya juga masih menunggu izin dari BPKP Pusat untuk melakukan audit kerugian negara. “Saat ini kami belum bisa karena masih ada kesibukan. Itu juga merupakan wewenang dari pusat, sampai sekarang belum ada izin dari pusat,” akunya.
Menurut Irawan, pelaksanaan MoU (memorandum of understanding) atau kontrak kerjasama dengan kejari untuk melakukan audit kasus ini memang telah dilakukan sejak bulan April lalu. Namun, sejak itu pula, telah dilaporkan ke BPKP Pusat. “Tapi sampai sekarang memang belum ada izin,” timpalnya.
Irawan pun menyatakan tidak bisa memastikan kapan izin dari BPKP Pusat tersebut dikeluarkan. “Saat ini masih dikaji. Kami mohon bersabar. Nanti kalau sudah, kami informasikan,” tandasnya.
Lain lagi keterangan Paula Sianturi, dari BPK Pusat. Ia menandaskan, untuk audit kasus ini, dilakukan oleh BPK perwakilan Lampung. “Mungkin bapak lebih baik konfirmasi ke Subbag Hukum BPK perwakilan Lampung saja. Biar informasinya jelas, tks pak,” tulis Paula dalam pesan singkatnya.
Diketahui, ada sekitar 37 ribu lebih perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan oleh Adira cabang Bandarlampung. Namun, dari penghitungan kembali, hanya ditemukan sejumlah 22.516 perjanjian secara fidusia yang tidak didaftarkan ke Kanwil Hukum dan HAM.
Terkait hal ini, Suyanto selaku kasi Pidsus Kejari Bandarlampung mengatakan akan merampungkan pemeriksaan terhadap berkas yang telah disita, baru dikonfrontasi dengan data sebelumnya.
“Kami tidak tahu apakah ada yang terselip atau ada nama yang dobel. Yang jelas, kami akan fix kan dulu. Setelah itu, baru dilakukan kroscek dengan pihak Adira,” terangnya. (ben)

http://www.rakyatlampung.co.id/new/berita-utama/berita-foto/391-apa-kabar-kasus-adira.html

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 16, 2011 in BERITA

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: