RSS

Tidak Bayar Pajak, Pengendara Bakal Ditilang

01 Nov

Gbr. AKP Warih (Kasatlantas Polres Probolinggo)

 

Probolinggo – Saetiap tahun, pemilik kendaraan bermotor wajib membayar Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), karena dengan membayar pajak, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) akan mendapat pengesahan (legalitas, red) dari Samsat.

 

Hal ini guna memenuhi perintah UU, sebagaiman diatur didalam Pasal 70 ayat (2), “Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun”.

 

Kasatlantas Polres Probolinggo, AKP Warih ketika dikonfirmasi mengenai tilang bagi pengendara yang tidak bayar pajak menyatakan, sesuai UU Polisi memiliki kewenangan untuk menilang pengendara, karena STNKB wajib dimintakan pengesahan setiap tahunnya ke Samsat.

 

“Penghentian dan pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 264 dan 265 UU nomor 22 tahun 2009. Anggota kami dapat melakukan tilang pada pengendara, jika pengendara melanggar pasal 70 (2), yakni STKNB harus dimintakan pengesahan kepada Samsat setiap tahunnya. Jika STNKB tidak dimintakan pengesahan tiap tahunnya, maka pengendara akan kami tilang dengan pengenaan Pasal 288 (1) juncto 106 (5) huruf a UU no 22/2009,” ujar AKP Warih, pada Rabu (17/10/2012).

 

Selain itu, imbuh AKP Warih, pihaknya dapat melakukan penyitaan terhadap pengendara yang melanggar Pasal 70 (2) UU 22/2009 tentang LLAJ, karena memang diberi kewenangan berdasarkan UU LLAJ.

 

”Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti,” jelas AKP Warih.

 

Menanggapi penilangan terhadap pengendara yang wanprestasi dalam membayar pajak tersebut, Humas Komnas PK-PU Indonesia Khofy alQuthfby SH, SPd menyatakan, “Sebenarnya yang dikenai pasal 288 ayat (1) UU LLAJ adalah jika pengendara tidak dapat menunjukkan STNKB kendaraan bermotornya. Sebagaimana kita ketahui bahwa STNKB berlaku selama 5 tahun. Nah pertanyaannya disini adalah kewajiban yang termaktub dalam Pasal 70 ayat (2) apakah juga include dalam lingkup Pasal 288 ayat (1)???. Karena, pemilik kendaraan yang melanggar pasal 70 ayat (2) akan dikenai denda oleh Dispenda sebagai sanksi atas keterlambatan membayar pajak. Dan oleh karena menunggak pajak maka STNKB tidak mendapat pengesahan dari Samsat. Tentu saja perlu pendapat ahli untuk menjlentrehkan ini semua. Karena ini sangat merugikan pemilik kendaraan, sebab akan dikenai 2 sanksi, yakni bisa-bisa didenda 2 kali, baik oleh Pengadilan Negeri dan Dispenda”. (rid)

 

About these ads
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 1, 2012 in BERITA

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: