RSS

Arsip Bulanan: Agustus 2011

Tuntutan Demonstran

Probolinggo, 21 Juli 2011

 

KEPADA YTH.:

Pimpinan PT. Summit Oto Finance (Cabang Probolinggo)

Pimpinan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (Cabang Probolinggo)

Pimpinan PT. Federal International Finance (Cabang Probolinggo)

 

 

THE DEMANDS OF DEMONSTRATORS

(Tuntutan Demonstran)

 

 

1.      Meminta kepada finance agar tidak mencantumkan klausula-klausula baku dalam perjanjian kredit, sebab perjanjian itulah yang seringkali membuat debitur terpojok dan berada dalam “posisi” yang lemah.

2.      Meminta kepada Finance agar tidak lagi memberi surat kuasa kepada debt collector, surat tugas penarikan, dlsb. Sebab dengan dasar surat kuasa tersebut, para debt collector cenderung beringas dan cenderung ‘hantam kromo’; untuk kemudian melakukan tindakan penarikan unit kendaraan bermotor dengan berbagai cara, tak peduli itu melanggar hukum dan norma yang berlaku, atau tidak. Dengan surat kuasa itu, para debt collector berkeyakinan bahwa unit kendaraan bermotor adalah milik finance, jadi para debt collector merasa leluasa menarik/menyita unit kendaraan bermotor, sekalipun dengan cara-cara preman, tak bermoral, dan terkesan acuh terhadap norma dan hukum. Padahal surat kuasa/perintah/tugas kepada debt collector adalah terlalu naïf, dan merupakan bentuk campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.

3.      Meminta kepada Finance agar tidak lagi menggunakan jasa debt collector. Apabila memang terjadi wanprestasi, maka jika finance memiliki sertifikat fidusia maka segeralah tempuh proses hukum untuk eksekusi. Jika, memang finance tidak memiliki sertifikat fidusia, maka tempuhlah proses hukum perdata. Jasa debt collector atau penagih hutang masih dimanfaatkan oleh finance, hal itu sebagai pertanda tidak adanya kepastian hukum. Disamping tidak adanya kepastian hukum, keberadaan debt collector juga pertanda minimnya kepercayaan kepada aparat penegak hukum. Mari kita budayakan bertradisi hukum, dan mengedepankan hukum sebagai panglima. Munculnya debt collector, justru menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya adalah menumbuhsuburkan bibit-bibit premanisme, paradigma kekerasan, serta doktrin melanggar dan melawan hukum dan tatanan norma yang berlaku.

4.      Meminta kepada finance agar tunduk dan taat kepada hukum. Agar semua benda yang dibebani jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang bertempat di Surabaya; untuk mendapatkan sertifikat fidusia.

5.      Meminta kepada finance agar mengembalikan seluruh unit kendaraan yang telah berhasil disita oleh para debt collector, dan memberikan ganti rugi akibat perbuatan penyitaan tersebut. Karena sudah sangat amat banyak korban dari penyitaan oleh debt collector, bahkan menanggung malu seumur hidupnya.

6.      Meminta kepada finance agar menjadikan para debt collector eksternal sebagai karyawan lembaga finance bersangkutan. Sistem pemberian ‘fee’ dihapuskan diganti pemberian upah. Dengan cara demikian, maka para debt collector bisa mengedepankan cara formalistik sesuai pelayanan finance, semisal: menguasai pelayanan prima (service excellent), dialoag dengan nasabah (dialogue with customers), mengedepankan cara-cara yang sesuai norma dan tidak melanggar hukum (forward in ways that fit the norm and not breaking the law), senantiasa mengetahui hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha (always aware of consumer rights and obligations of business).

7.    Meminta kepada finance agar selalu memberikan pembinaan kepada seluruh juru tagihnya (debt collector), agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan norma yang berlaku dimasyarakat.

 

 

Disusun oleh :

ACHMAD MUKHOFFI ALQUTHFBY, S. Pd

(Humas KOMNAS PKPU Probolinggo – Cipta keADILan yang berkepastian Hukum)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 30, 2011 in BERITA

 

Probolinggo, KOMNAS PKPU PROBOLINGGO  – Beberapa waktu yang lalu, sekitar pertengahan bulan juli 2011, kami dengan beberapa teman lainnya yang terdiri dari LSM dan Pers menggelar aksi unjuk rasa. Tidak tanggung, gelaran unjuk rasa itu langsung berantai ke 3 kantor finance; FIF, Summit Oto Finance, dan Adira Finance. Tindakan unjuk rasa ini dilatarbelakangi oleh banyak pengaduan masyarakat akibat keresahan yang dirasa bertubi-tubi mendera para konsumen yang notabene adalah kelas ekonomi bawah; akibat kelakuan debt collector utusan finance.

Massa tiba dikantor FIF sekitar pukul 10.00 wib, sempat terjadi kegentingan oleh karena pihak FIF tidak menemui para demonstran. Namun setelah melewati rembug yang cukup rumit, akhirnya para demonstran disarankan bertemu dengan pihak FIF didalam kantor FIF.

Didalam ruangan kantor FIF, para demonstran ditemui oleh representasi FIF yakni Suheriyanto (legal officer FIF pusat) dan Budi, SH (lawyer FIF); sedang Branch Manager FIF Bapak Kukuh sedang tidak ada ditempat. Representasi dari demonstran diantaranya Moh. Ridwan (Koran DOR), Ahmad Saihu (Koran DOR), Achmad alQuthfby (Komnas PKPU Probolinggo), Abd. Ghani (Intelegen RI 007), Ari (LPPNRI). Setelah tuntutan dibacakan, pihak FIF meminta maaf dan mengakui kesalahan-kesalahan mereka sebab perjanjian kreditnya tidak melahirkan sertifikat fidusia (padahal menjadi sebuah kewajiban sesuai pasal 11 UUJF) dan kesewenang-wenangan debt collector FIF dalam menagih dan mengksekusi unit kendaraan atas dasar surat kuasa yang diberikan FIF. Namun dibalik keidak berdayaan FIF menghadapi argumentasi-argumentasi hukum dan logika yang menawan dari para demonstran, pihak FIF Probolinggo mengaku secara polos tidak bisa berbuat apapun sebab harus menunggu keputusan dari FIF pusat.

Disisi lain, Legal officer FIF pusat Sukriyanto sempat berdebat dengan para demonstran tentang pendaftaran fidusia, menurutnya pendaftaran fidusia bisa dilakukan oleh FIF terhadap perjanjian-perjanjian yang telah lampau, dengan dalil pasal 7 huruf a UUJF. Hal itu diakui oleh Achmad alQuthfby, bahwa “UUJF memang belum memberikan waktu yang jelas kapan kewajiban mendaftarkan perjanjian kredit untuk memperoleh sertifikat fidusia. Namun, percuma saja meskipun saat ini didaftarkan oleh pihak FIF, itu batal demi hukum karena melanggar pasal 18 UUPK. Belum lagi akibat hukumnya berlaku saat memperoleh sertifikat fidusia yang terbit sesuai tanggal pendaftarannya. Kewajiban mendaftarkan Perjanjian Kredit/PK menjadi sertifikat fidusia itu tidak benar-benar dijalankan oleh Finance. Mereka beralasan bahwa tidak diatur secara jelas dalam UUJF tentang kapan deadline untuk mendaftarkan PK tersebut. Ini pertanda bahwa pihak Finance sengaja mencari celah kelemahan UUJF, bukan sibuk memanifestasikan UUJF. Kata ‘wajib’ ini bernuansa imperatif, jadi harus segera dilakukan jika tidak ada halangan sesuai logika dan nalar sehat. Padahal analogi sederhananya saja didalam agama, bahwa suatu kewajiban itu gugur jika ada sebab yakni udzur. Misalnya gugur kwajiban sholat jumat dikarenakan sakit, dlsb. Sedang finance memang sengaja memanfaatkan ‘timing’ yang sejatinya memang tidak diatur oleh UUJF. Dari sini, tidak ada i’tikad baik dari finance untuk menjalankan amanah UUJF yang lahir karena adanya Finance”.

Setelah massa demosntran menyegel kantor FIF, massa bergerak ke kantor Summit Oto Finance. Di Summit Oto Finance, massa ditemui oleh Hasan (mengaku representasi dari Summit Oto Finance). Namun, setelah beberapa saat representasi massa sempat ragu karena tingkah pola Hasan bukan merepresentasikan manusia berpendidikan seorang pegawai finance, akan tetapi cenderung bersikap tidak bersahabat layaknya preman yang angkuh dan arogan.

Ini menimbulkan suasana yang tidak familiar, sikap Hasan yang terkesan arogan diprotes keras oleh Moh Ridwan dan Ahmad alQuthfby. Leganya, Hasan kemudian sedikit bersahabat. Setelah pembacaan tuntutan, Hasan memang tidak bisa berkomentar baik secara pribadi mau pun komentar mewakili Summit Oto Finance. Hasan berpendapat bahwa saya tidak ingin memberikan komentar pribadi, sementara untuk lembaga, Hasan mengaku masih menunggu keputusan dari Summit Oto Finance pusat. Langsung saja pernyataan Hasan yang terkesan secara pribadi tidak memberi tanggapan dianggap sebagai representasi yang tidak valid dan pengecut. “jika secara pribadi anda tidak bisa berkomentar maka apalagi secara lembaga? Jadi tuntutan yang kami bacakan beserta argumentasinya tidak anda hiraukan; ini pertanda anda tidak setuju terhadap tuntutan kami, dan itu berarti anda tidak setuju dengan penerapan hukum dan norma yang berlaku”. Hasan agak emosi, karena dirinya dianggap tidak prinsipil dan pengecut. Setelah itu, massa menyegel kantor Summit Oto Finance.

Lalu, massa menuju kantor Adira Finance. Di Adira Finance maasa ditemui langsng oleh Bapak Enas (Kepala Cabang). Di Adira suasana sangat kondusif, ini disebabkan keramahan yang tampakkan oleh pihak Adira, berbeda dengan finance yang lain. Para representasi demonstran langsung membacakan tuntutan dan Enas secara pribadi menyadari kesalahan, pelanggaran, berikut kelemahan-kelemahan Adira dalam sistem pembiayaannya. Tapi, tidak berbeda dengan finance lainnya, Adira Probolinggo tidak bisa berbuata apapun, selain menunggu titah dari Adira pusat.

(jalannya dialog dikantor FIF dan Summit Oto Finance terekam secara audio visual)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 30, 2011 in BERITA

 

AKSI DEBT COLLECTOR ADIRA DIGAGALKAN KOMNAS PKPU PROBOLINGGO

Uraian peristiwa / Descriptions of events:

Gambar diatas (lokasi: Kamp. Arab, Ds. Patokan, Kec. Kraksaan, Kab, Probolinggo, Prov. Jatim) menunjukkan arogansi debt collector yang mengaku utusan ADIRA Finance Probolinggo. Kedua debt collector tsb berusaha menghadang seorang pengendara sepeda motor Yamah Mio. Dengan berimitasi layaknya seorang Polisi, debt collector tsb mengambil kontak Yamaha Mio, menanyakan surat-surat kendaraan (STNK), dan menjelaskan tunggakan kreditnya. Lantas, dengan dalih upaya pengamanan kedua debt collector tersebut berupaya “mengamankan” unit kendaraan bermotor Yamaha Mio tsb. Kala itu, dengan sigap anggota Komnas PKPU menggagalkan upaya paksa “pengamanan” tsb. Meskipun cukup pelik dengan adu argumentasi dan hampir baku hantam, namun semua reda berkat adanya upaya ekstra-persuasif dari anggota Komnas PKPU. Akhirnya, kedua debt collector tsb pergi begitu saja berlalu..

Deskripsi Masalah / Description of the problem:

Sebagaimana telah dimaklumi, bahwa aktivitas debt collector eksternal sangatlah membuat masyarakat resah dan gelisah, karena aksi yang direalisasikan oleh debt collector kerap dilakukan dengan “hantam kromo” alias mengabaikan produk-produk hukum positif negara dan norma yg berlaku dimayarakat. Dari sini, menjadi suatu keharusan bagi praktisi hukum, penegak hukum, atau setidak-tidaknya seorang manusia yang memiliki kepedulian hukum & norma (concern for the law and norms) untuk segera menerapkan produk-produk hukum yang tersedia guna menciptakan keADILan yang berkePASTIan hukum. Nah persoalannya sekarang adalah, bagaimana produk hukum dan aparat penegak produk hukum tersebut menyikapi persoalan ini, guna menciptakan doktrin “ADIL-PASTI”.

Pertanyaan / Question:

Menanggapi pertanyaan di atas, ada beberapa hal penting yang perlu diberikan jawabannya secara detil dan spesifik.

Pertama, tindakan penghadangan, pemberhentian kendaraan bermotor dijalan oleh debt collector.

Kedua, pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor

Ketiga, upaya paksa pengamanan (baca: perampasan & penyitaan)

Short answer:

Pertama: Sependek pengetahuan kami, yang berwenang menghentikan kendaraan bermotor dijalan dan memeriksa keterangan kepada pengemudi adalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan (lihat: UU 22/2009). Kesimpulannya, debt collector tak memiliki wewenang sedikitpun. Upaya diatas adalah PMHPidana, tercakup ke dalam pasal 335 KUHP

Kedua: Idem, debt collector tak memiliki wewenang sedikitpun. Yang berwenang memeriksa surat-surat kendaraan hanyalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan (rujuk: UU No 22 Tahun 2009). Upaya diatas adalah PMHPidana, tercakup ke dalam pasal 335 KUHP.

Ketiga: Sering kita dengar bahkan si debt collector “ngotot” bahwa upaya yang mereka lakukan adalah pengamanan; mereka enggan memakai istilah penyitaan atau dijuluki tukang sita. Padahal, jika kita merujuk kepada pengertian penyitaan menurut perspektif KUHP ialah serangkaian tindakan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Dan masih menurut KUHAP, tindakan penyitaan dilakukan hanya oleh aparat penyidik (dengan fiat pengadilan setempat). Jadi, gugurlah upaya nutup-nutupi atau distorsi makna penyitaan oleh para debt collector. Jika disebut pengamanan, unit kendaraan tsb sudah aman dipegang pemiliknya, dan tentunya sesuai logika sehat bahwa pemilik lebih “ngemani” barang miliknya, so.. tidak diperlukan pengamanan karena tidak dalam acara konvoi, pengiriman uang, atau pun iring-iringan artis yang butuh body-guard. Jadi, upaya debt collector tsb adalah Pemerasan. Upaya diatas adalah PMHPidana, tercakup ke dalam pasal 368 KUHP. Lain lagi persoalan eksekusi non-fidusianya.

Uraian akhir:

Untuk memanifestasikan perlindungan konsumen, telah lama hadir Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha (KOMNAS PKPU), dengan dipimpin Dir. Eksekutif-nya yang mulia Bapak ANSHORY, S. H.

KOMNAS PKPU memiliki peran aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen (lihat: UU 8/1999). Lebih dari itu, KOMNAS PKPU memiliki tugas mulia yakni Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan; Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen; Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen; Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat tehadap pelaksanaan perlindungan konsumen (lihat: PP 59/2001). Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, KOMNAS PKPU dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen (PP 59/2001). Mari turut doakan agar KOMNAS PKPU selalu eksis, peka zaman, dan tetap berjihad menegakkan UU Perlindungan Konsumen. Barakallohu fiikum….

 
14 Komentar

Ditulis oleh pada Agustus 30, 2011 in BERITA

 

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.
 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Agustus 30, 2011 in Uncategorized