RSS

Arsip Bulanan: September 2011

PP NO 59 Tahun 2001 tentang LPKSM

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2001

TENTANG

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

SWADAYA MASYARAKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-

Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen.

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

keluarga, orang lain, maupun makluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah

yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota.

5. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II

PENDAFTARAN LPKSM

Pasal 2

(1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan

b. bergerak dibidang perlindungan konsumen sebagaimana tecantum dalam anggaran dasarnya.

(2) LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

(3) Tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

BAB III

TUGAS LPKSM

Pasal 3

Tugas LPKSM meliputi kegiatan:

a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;

c. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;

d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;

e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat tehadap pelaksanaan perlindungan konsumen;

Pasal 4

Penyebaran informasi yang dilakukan oleh LPKSM, meliputi penyebarluasan berbagai pengetahuan mengenai perlindungan

konsumen temasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen.

Pasal 5

Pemberian nasihat kepada konsumen yang memerlukan dilaksanakan oleh LPKSM secara lisan atau tertulis agar konsumen dapat

melaksanakan hak dan kewajibannya.

Pasal 6

Pelaksanaan kerjasama LPKSM dengan instansi terkait meliputi pertukaran informasi mengenai perlindungan konsumen,

pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar, dan penyuluhan serta pendidikan konsumen.

Pasal 7

Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen

agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

Pasal 8

Pengawasan perlindungan konsumen oleh LPKSM bersama Pemerintah dan masyarakat dilakukan atas barang/atau jasa yang

beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKSM dapat bekerjasama dengan organisasi atau lembaga

lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

(2) LPKSM melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah kabupaten/Kota setiap tahun.

BAB IV

PEMBATALAN PENDAFTARAN LPKSM

Pasal 10

(1) Pemerintah membatalkan pendaftaran LPKSM, apabila LPKSM tersebut:

a. tidak lagi menjalankan kegiatan perlindungan konsumen, atau

b. terbukti melakukan kegiatan pelanggaran ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dan peraturan pelaksanaannya.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam

keputusan Menteri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Juli 2001

PPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Juli 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 27, 2011 in seputar soalan hukum

 

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

UNDANG – UNDANG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan

suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan

spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila

dan UndangUndang

Dasar 1945;

b. bahwa pembangunan perekonomian nasional opada era

globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha

sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang

memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan

kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari

perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;

c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari

proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan

kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan

keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar;

d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen

perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian,

kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi

dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang

bertanggung jawab;

e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan

konsumen di Indonesia belum memadai

f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan

perangkat peraturan perundangundangan

untuk mewujudkan

keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku

usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;

g. bahwa untuk itu perlu dibentuk undangundang

tentang

perlindungan konsumen.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 UndangUndang

Dasar 1945

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG – UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undangundang

ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri

maupun bersamasama

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam

berbagai bidang ekonomi.

4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak

maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat

untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan

bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang

dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang

akan dan sedang diperdagangkan.

7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah

Republik Indonesia.

9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga nonpemerintah

yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan

menangani perlindungan konsumen.

10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syaratsyarat

yang telah

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang

dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi

oleh konsumen.

11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani

dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk

membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi

bidang perdagangan.

 

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan

keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

 

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan :

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi

diri;

b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses

negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut

hakhaknya

sebagai konsumen;

d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum

dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen

sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha

produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

konsumen.

 

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

 

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang

dan/atau jasa;

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan/atau jasa;

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang

digunakan;

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa

perlindungan konsumen secara patut;

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana

mestinya;

i. hakhak

yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan

lainnya.

 

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan

barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

 

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi

dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak

baik;

c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum

sengketa konsumen;

d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian

konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e. hakhak

yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan

lainnya.

 

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif;

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang

dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat

dan/atau yang diperdagangkan;

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa

yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

 

BAB IV

PERBUATAN YANG DILARANG

BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa

yang:

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan

ketentuan peraturan perundangundangan;

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan

sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan

menurut ukuran yang sebenarnya;

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana

dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode,

atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan

barang dan/atau jasa tersebut;

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan

atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/

pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan

“halal” yang dicantumkan dalam label;

i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama

barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal

pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan

lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam

bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan

yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan

tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak,

cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara

lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang

memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari

peredaran.

 

Pasal 9

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang

dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolaholah:

a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus,

standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau

guna tertentu;

b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor,

persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciriciri

kerja atau aksesori

tertentu;

d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor,

persetujuan atau afiliasi;

e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;

h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;

j. menggunakan katakata

yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak

mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;

k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk

diperdagangkan.

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan

penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

 

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk

diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat

pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;

b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;

d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

 

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang

mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan;

a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolaholah

telah memenuhi standar mutu

tertentu;

b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolaholah

tidak mengandung cacat

tersembunyi;

c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk

menjual barang lain;

d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan

maksud menjual barang yang lain;

e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan

maksud menjual jasa yang lain;

f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

 

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang

dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku

usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah

yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

 

Pasal 13

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang

dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain

secara cumacuma

dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak

sebagaimana yang dijanjikannya.

(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat

tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan

cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

 

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk

diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;

b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;

c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;

d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

 

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan

cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis

terhadap konsumen.

 

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang

dijanjikan;

b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

 

Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga

barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;

b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;

c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau

jasa;

d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;

e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau

persetujuan yang bersangkutan;

f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan

mengenai

periklanan.

(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar

ketentuan pada ayat (1).

 

BAB V

KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk

diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap

dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang

yang dibeli konsumen;

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang

dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara

langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang

berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan

jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau

mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,

tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku

usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk

pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang

dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit

terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit

dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau

perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undangundang

ini.

 

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,

pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau

jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang

atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau

perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan

yang berlaku.

(3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah

tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak

menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih

lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila

pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan

konsumen.

 

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat

yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

 

Pasal 21

(1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila

importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar

negeri.

(2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa

asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

 

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan

tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan

pembuktian.

 

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi

ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau

mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

 

Pasal 24

(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain

bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:

a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun

atas barang dan/atau jasa tersebut;

b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan

barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan

contoh, mutu, dan komposisi.

 (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab

atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang

membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan

perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

 

Pasal 25

(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam

batas waktu sekurangkurangnya

1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang

dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan

yang diperjanjikan.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan

ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:

a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas

perbaikan;

b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

 

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang

disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

 

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian

yang diderita konsumen, apabila:

a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk

diedarkan;

b. cacat barang timbul pada kemudian hari;

c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;

d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;

e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya

jangka waktu yang diperjanjikan.

 

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab

pelaku usaha.

 

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 29

(1) Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan

konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta

dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

(2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri

teknis terkait.

(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas

penyelenggaraan perlindungan konsumen.

(4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) meliputi upaya untuk:

a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha

dan konsumen;

b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

c. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan

penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 30

(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan

ketentuan peraturan perundangundangannya

diselenggarakan oleh pemerintah,

masyarakat,dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

(3) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

(4) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya

masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

(5) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata

menyimpang dari peraturan perundangundangan

yang berlaku dan membahayakan

konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan

peraturan perundangundangan

yang berlaku.

(6) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan

konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat

disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

(7) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

 

BAB VIII

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Bagian Pertama

Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan

Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik

Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan

pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di

Indonesia.

 

Pasal 34

(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan

Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka

penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;

b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundangundangan

yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;

c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut

keselamatan konsumen;

d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya

masyarakat;

e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan

memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;

f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga

perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;

g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan

Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen

internasional.

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 35

(1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiriatas seorang ketua merangkap anggota,

seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurangkurangnya

15 (lima belas)

orang dan sebanyakbanyaknya

25 (duapuluh lima) orang anggota yang mewakili

semua unsur.

(2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

RepublikIndonesia.

(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional

selama (3) tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

berikutnya.

(4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

 

Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:

a. pemerintah;

b. pelaku usaha;

c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

d. akademis; dan

e. tenaga ahli.

 

Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. berbadan sehat;

c. berkelakuan baik;

d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;

e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan

f. berusia sekurangkurangnya

30 (tiga puluh) tahun.

 

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:

a. meninggaldunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;

d. sakit secara terus menerus;

e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau

f. diberhentikan.

 

Pasal 39

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen, Nasional dibantu

oleh sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang

diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

(3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

 

Pasal 40

(1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk

perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut

dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

 

Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan

tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

 

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada

anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan

perundangundangan

yang berlaku.

 

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

BAB IX

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 44

(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang

memenuhi syarat.

 (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk

berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:

a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan

kewajiban dan kehatihatian

konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau

jasa;

b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;

c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan

konsumen;

d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima

keluhan atau pengaduan konsumen;

e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap

pelaksanaan perlindungan konsumen.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 45

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang

bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui

peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar

pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

 (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undangundang.

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan,

gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan

tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

 

Pasal 46

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat,

yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya

menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah

untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan

sesuai dengan anggaran dasarnya;

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi

atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban

yang tidak sedikit.

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen

swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

huruf c,atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak

sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

 

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai

kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu

untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang

diderita oleh konsumen.

 

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang

peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

 

BAB XI

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

(1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II

untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen,

seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. berbadan sehat;

c. berkelakuan baik;

d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;

e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;

f. berusia sekurangkurangnya

30 (tiga puluh) tahun.

 (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur

konsumen, dan unsur pelaku usaha.

(4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikitdikitnya

3

(tiga) orang, dan sebanyakbanyaknya

5 (lima) orang.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen

ditetapkan oleh Menteri.

 

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)

terdiri atas:

a. ketua merangkap anggota;

b. wakil ketua merangkap anggota;

c. anggota.

 

Pasal 51

(1) Badan penyelesaian sengketa kon

sumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh

sekretariat.

(2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan

anggota sekretariat.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan

penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

 

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui

mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam

Undangundang

ini;

e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang

terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap

perlindungan konsumen;

h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap

mengetahui pelanggaran terhadap Undangundang

ini;

i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau

setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia

memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna

penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;

l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap

perlindungan konsumen;

m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan

Undangundang

ini.

 

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian

sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

 

Pasal 54

(1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian

sengketa konsumen membentuk majelis.

 (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikitsedikitnya

3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.

(3) Putusan majelis final dan mengikat.

(4) Ketantuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat

keputusan menteri.

 

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam

waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

 

Pasal 56

(1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan

penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku

usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.

(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14

(empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa

konsumen.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan

oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan

tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan

perundangundangan

yang berlaku.

(5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

 

Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan

eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

 

Pasal 58

(1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sejak

diterimanya keberatan.

(2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak

dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah

Agung Republik Indonesia.

(3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

 

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 59

(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu

dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang

perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana

dimaksud dalam Undangundang

Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan

dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukm yang diduga

melakukan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan

dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta

melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan

bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di

bidang perlindungan konsumen.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia.

 

BAB XIII

S A N K S I

Bagian Pertama

Sanksi Administratif

Pasal 60

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif

terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal

25 dan Pasal 26.

(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00

(duaratus juta rupiah).

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

lebih lanjut dalam peraturan perundangundangan.

 

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

 

Pasal 62

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal

9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf

e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau

pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal

12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f

dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau

kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

 

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman

tambahan, berupa:

a. perampasan barang tertentu;

b. pengumuman keputusan hakim;

c. pembayaran ganti rugi;

d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian

konsumen;

e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau

f. pencabutan izin usaha.

 

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundangundangan

yang bertujuan melindungi konsumen

yang telah ada pada saat undangundang

ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku

sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

undangundang

ini.

 

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Undangundang

ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Agar setiap

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undangundang

ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 20 April 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 20 April 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Halaman 31

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999

NOMOR 42

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 27, 2011 in seputar soalan hukum

 

MA bersikukuh hanya mengacu pada kesepakatan Peradi-KAI yang menyetujui wadah tunggal di bawah nama Peradi

Sejumlah pengurus Kongres Advokat Indonesia (KAI) kubu Eggi Sudjana mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka diterima Ketua MK Moh Mahfud MD dan sejumlah hakim konstitusi dalam sebuah pertemuan tertutup di Gedung MK, Rabu (3/11).

Pertemuan itu terkait dengan putusan MK No 101/PUU-VII/2009 tentang pengujian UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) pernah mengeluarkan SK MA No 052 Tahun 2009 yang memerintahkan ketua pengadilan tinggi agar tak mengambil sumpah calon advokat sebelum terbentuknya wadah tunggal organisasi tunggal.

 

Berikutnya, terbit SK MA No 089/KMA/VI/2010 yang mencabut SK MA No 052. SK No 089 inilah yang melatarbelakangi sikap pengadilan tinggi yang hanya mau menyumpah advokat usulan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Efeknya, ribuan advokat dari KAI nasibnya terkatung-katung lantaran sebagian besar advokat KAI tak bisa disumpah.

 

Hal itu dinilai bertentangan dengan putusan MK No 101/PUU-VII/2009 itu yang memerintahkan agar setiap ketua pengadilan tinggi harus melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat. Yakni pengadilan tinggi harus segera mengambil sumpah para calon advokat tanpa melihat organisasi mana calon advokat itu berasal dalam jangka waktu dua tahun sejak putusan diucapkan.

MK pun berharap dalam rentang waktu itu, perselisihan organisasi advokat untuk membentuk wadah tunggal sesuai amanat Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bisa diselesaikan. Jika dalam waktu dua tahun wadah organisasi advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang wadah tunggal organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui peradilan umum.

Usai beraudiensi, Presiden KAI Eggi Sudjana mengaku telah terjadi kesepahaman soal putusan MK No 101/PUU-VII/2009 dengan Ketua MK dan para hakim konstitusi. “Dalam konteks putusan MK No 101 yang tidak ditaati/dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, maka MA telah melecehkan dirinya sendiri,” kata Eggi.

Eggi menegaskan keluarnya SK MA No 089 sangat berdampak serius terhadap para advokat atau calon advokat KAI. Makanya, Eggi menghimbau kepada para advokat atau calon advokat KAI untuk melawan hakim yang melarang berpraktek di pengadilan. “Perlawanan terserah di masing-masing tempat,” gagasnya.

Eggi menuturkan pihak MK mengaku tak bisa terlalu jauh mengawasi pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah dibuatnya. Sebab, tak ada mekanisme hukum untuk mengatur bagaimana putusan MK itu dapat dijalankan. “Kita diminta untuk mengambil tindakan sendiri karena tak ada prosedur hukum yang mengatur jika putusan MK tak dilaksanakan dan bagaimana upaya hukumnya,” kata Eggi.

Ia menilai tindakan MA yang melarang advokat KAI beracara di pengadilan melanggar Pasal 27 UUD 1945 yakni melanggar hak warga negara untuk mencari penghidupan yang layak (mencari nafkah). “Tindakan ini juga dapat digugat secara perdata atau pidana.”

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva menegaskan bahwa porsi peran MK hanya memutuskan konstitusionalitas suatu norma dalam undang-undang. Sementara pelaksanaan putusan itu diserahkan kepada masing-masing lembaga. Lantaran putusan MK setingkat dengan undang-undang, kata Hamdan, implementasinya diserahkan kepada lembaga yang diberi wewenang.

“Eksekusi tak bisa dilaksanakan oleh MK atau tak bisa terlalu jauh ikut mengawasi implementasi pelaksanaan putusan MK, kami serahkan kepada masing-masing institusi dan seluruh rakyat Indonesia yang taat hukum,” kata Hamdan.

Terpisah, juru bicara MA Hatta Ali membantah jika dikatakan mengabaikan putusan MK itu. Menurutnya, MA sudah beberapa kali mengeluarkan surat terkait soal penyumpahan itu. “MA sudah mengeluarkan surat, ya itulah isinya,” kata Hatta Ali lewat gagang telepon.

Hatta menegaskan bahwa surat pertama MA pernah meminta agar Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia tak mengambil sumpah calon advokat sampai terbentuknya satu wadah organisasi advokat. Selain itu, sebelumnya Peradi-KAI telah menandatangani kesepakatan untuk membentuk wadah tunggal advokat.

“Kita mengacu pada kesepakatan mereka (Peradi-KAI) yang setuju wadah tunggal di bawah nama Peradi, MA tak mengintervensi soal ini, kecuali atas permintaan kedua belah pihak,” tambahnya

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 27, 2011 in seputar soalan hukum

 

Urgensi Pendampingan Saksi

Sepintas membaca judul tulisan ini, sebagian dari kita mungkin akan mengernyitkan dahi, sambil berfikir mengapa hal seperti ini sampai perlu ditulis. Bukankah sudah lebih dari seperempat abad aturan Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberlakukan? Apakah hal-hal elementer seperti ini masih kurang jelas pengaturannya?

Bermula dari beberapa hari yang lalu. Di sebuah artikel yang ditulis oleh salah satu portal berita online, Penulis membaca berita adanya protes dari kalangan Advokat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kalangan Advokat protes karena mereka tidak diijinkan mendampingi kliennya yang berstatus sebagai saksi, pada saat menjalani proses pemeriksaan atau penyidikan. Bukan berita yang mengandung unsur kebaruan memang, karena dalam banyak forum sudah sering dipertanyakan. Namun oleh karena tak pernah ada jawaban yang jelas, hal tersebut tetap terasa menggelitik.

Kalau berita tersebut benar, berarti KPK meniru langkah Kepolisian yang juga melarang seorang Advokat ikut mendampingi kliennya ketika diperiksa sebagai saksi, walaupun terkadang sedikit melunak, Advokat diperbolehkan mendampingi kliennya, namun hanya sebatas mendengarkan jalannya pemeriksaan. Apabila si Advokat banyak berkomentar, maka alamat perintah pengusiran dari ruangan pemeriksaan akan segera diterima.

Kepada pihak kepolisian, hal tersebut pernah Penulis tanyakan alasannya. Jawaban yang Penulis terima relatif seragam, yakni karena KUHAP tidak mewajibkan hal tersebut. Penulis juga tak tahu apakah ‘prosedur’ demikian dituangkan dalam bentuk tertulis atau tidak. Selain alasan normatif seperti itu, alasan yang kerap disampaikan juga adalah karena kalau diperkenankan mendampingi, Advokat kerap mengganggu jalannya pemeriksaan.

Tak dijelaskan secara lebih rinci memang bagaimana bentuk gangguan tersebut. Apakah yang dimaksud menggangu tersebut adalah si Advokat berupaya memperlambat proses pemeriksaan karena setiap ada pertanyaan dari penyidik, Advokat melancarkan protes. Atau gangguan tersebut diartikan bahwa si Advokat berupaya mempengaruhi kliennya agar memberikan keterangan secara berbelit-belit dan tidak jelas. Atau mungkin si Advokat dirasakan mengganggu sebab ketika proses pemeriksaan dilakukan, si Advokat sibuk bertelepon ria dengan suara membahana sehingga mengganggu ‘khidmatnya’ proses pemeriksaan. Entahlah, tetapi Penulis yakin bahwa ‘gangguan’ tersebut bukan karena penyidik merasa iri kepada si Advokat yang kerap kali berpenampilan modis —berjas, berdasi dan dibayar mahal pula— hanya sekedar untuk duduk-duduk mendengarkan orang bertanya-jawab.

Sebelum kita mengelaborasi dan menguji lebih jauh mengenai permasalahan boleh tidaknya saksi didampingi oleh penasehat hukumnya (Advokat) pada saat pemeriksaan (tahapan penyelidikan/penyidikan) beserta seluruh argumentasi penolakan di atas, maka ada baiknya apabila terlebih dahulu kita melakukan sedikit penjabaran ulang, khususnya mengenai konsepsi saksi. Siapakah yang dimaksud dengan saksi menurut hukum acara pidana kita dan dimanakah peranan saksi dalam konteks penegakan hukum pidana. Kita harapkan, dengan mengetahui status keberadaan saksi dalam proses penegakan hukum, maka analisis dan kesimpulan hukum yang akan kita lakukan dan dapatkan nantinya tak terjebak atau jatuh pada sekedar argumentasi kabur yang lahir dari kondisi emosional semata.

Tulisan ini diharapkan dapat berperan sebagai pembuka awal diskusi yang produktif mengenai permasalahan ini, sebab walaupun kerap menjadi polemik namun belum pernah didiskusikan secara tuntas.

Paradigma keberadaan Saksi

Ibarat rumah, saksi adalah kunci untuk masuk ke lubang perkara. Keterangannya menjadi penting dalam proses pembuktian hukum. Bukan hanya untuk penyidik, jaksa penuntut, dan hakim, tapi juga para tersangka dan terdakwa. Bukan hanya mengungkap detail fakta dan merekonstruksi lagi peristiwa, tapi juga fakta-fakta baru. Keterangannya bisa memperlemah dakwaan, dugaan, atau justru memperkuat dugaan dan dakwaan, termasuk nantinya berat-ringannya vonis sebuah perkara.

Kata “saksi” di dalam KUHAP tersebar dalam banyak pasal. Untuk mendapatkan definisi yang benar dan jelas mengenai konsepsi saksi secara utuh, maka kita perlu terlebih dahulu membaca dan memperhatikan seluruh pasal-pasal tersebut.[i]

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, Pasal 1 angka 27 KUHAP, Pasal 65 KUHAP, Pasal 116 ayat (3) KUHAP, Pasal 116 ayat (4) KUHAP, dan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, maka dapatlah kita temukan definisi saksi sebagaimana yang disampaikan oleh Prof Eddy OS Hiariej[ii], yakni orang yang memberikan keterangan, guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri, juga orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu menurut penilaian tersangka dan atau terdakwa, berhubungan dengan tindak pidana yang diduga dan atau didakwakan kepadanya akan bersifat menguntungkan dan atau meringankan dirinya.[iii]

Dalam tahapan penyelidikan/penyidikan[iv] sebagai bagian dari tahap pra judikasi, saksi dapat berperan menentukan apakah suatu perkara pidana benar telah terjadi atau tidak. Saksi juga berperan dalam penentuan status hukum seseorang, yang semula dalam kondisi bebas, kemudian diubah statusnya menjadi tersangka yang kepadanya dapat dilakukan tindakan hukum paksa berdasarkan undang-undang. Saking pentingnya keberadaan saksi, maka KUHAP kemudian mengatur bahwa panggilan sebagai saksi merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi dan bagi mereka yang hendak ingkar dari kewajiban tersebut, penyidik memiliki wewenang yakni melakukan upaya hukum paksa berupa tindakan membawa/menjemput  saksi secara paksa[v].

Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi, namun terhadap seseorang dengan status tertentu, undang-undang memberikan peluang kepada mereka yang dipanggil sebagai saksi untuk dapat mengundurkan diri atau dibebaskan dari kewajiban tersebut[vi]. Pemanggilan terhadap saksi dilakukan oleh penyidik dengan mengirimkan “surat panggilan” dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dan memperhatikan tenggang waktu yang wajar[vii].

Urgensi keberadaan saksi dalam proses pidana juga dapat kita lihat dari sedikitnya perbedaan terhadap pemeriksaan saksi dengan tersangka, baik mengenai tata cara pemanggilan maupun mengenai tata cara pemeriksaan. Bahkan pengaturannya diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan, tidak dipisah dalam aturan pasal yang berbeda. Ada beberapa hal yang penting tentang tata cara pemeriksaan sebagai saksi di dalam KUHAP, sebagai berikut:[viii]

a.     Dalam memberikan keterangan kepada penyidik, harus terlepas dari segala macam tekanan baik yang berbentuk apapun dan dari siapapun.

b.     Saksi dapat diperiksa di tempat kediamannya, dalam hal saksi tidak dapat memenuhi panggilan menghadap di tempat pemeriksaan yang ditentukan penyidik disebabkan alasan patut dan wajar.

c.      Saksi diperiksa tanpa sumpah, kecuali di muka persidangan.

d.     Keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan. Berita acara ditandatangani oleh saksi namun saksi diberi kemungkinan untuk tidak menandatangani berita acara pemeriksaan dengan memberikan alasan yang kuat.

Seiring berjalannya waktu dan pengaturan dalam KUHAP dirasa kurang memadai, maka untuk lebih memberikan jaminan keamanan bagi para saksi, DPR kemudian menelurkan UU Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang itu lahir dari adanya fakta banyaknya kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan oleh ketiadaan saksi. Kalaupun ada, saksi mengalami ketakutan memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut kemudian mengatur bahwa seorang saksi semenjak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir proses pidana, berhak atas jaminan keamanan pribadi, keluarga, harta benda, bebas dari ancaman berkenaan dengan kesaksiannya. Selain itu saksi juga ikut serta dalam menentukan bentuk perlindungan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus. Saksi juga berhak untuk mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan, mendapat nasihat hukum, serta memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir.[ix]

Dengan melihat seluruh pengaturan tersebut, maka dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa bahwa keberadaan saksi sangatlah vital dan oleh karenanya patut dilindungi, terlepas apakah saksi tersebut merupakan saksi yang diajukan oleh pihak pelapor/korban atau merupakan saksi yang diajukan oleh pihak tersangka.

Saksi berhak didampingi Advokat[x]

Argumentasi ‘yuridis’ yang sering dikemukakan oleh penyidik baik KPK maupun Kepolisian bahwa KUHAP tidak mengatur mengenai pendampingan saksi oleh Advokat dengan demikian menjadi tidak tepat. Memang, apabila KUHAP dibaca secara parsial antar pasal, pembenaran argumentasi tersebut dapat dilakukan. Namun sebaliknya, apabila dibaca menggunakan akal sehat yang jernih, pemahaman hukum acara dan sistem peradilan pidana yang menyeluruh, serta paradigma yang benar terkait keberadaan saksi, maka argumentasi tersebut tentu saja salah.

Tak usah dulu jauh-jauh bersilat kata dengan ketentuan undang-undang. Dengan menggunakan logika akal sehat saja, mari kita bertanya: “Apakah saksi lebih buruk atau rendah derajatnya dari tersangka pelaku kejahatan terorisme sehingga tidak berhak mendapatkan nasehat hukum dari seorang Advokat?”

Kalau tersangka saja yang diduga melakukan perbuatan pidana berhak mendapatkan bahkan dapat memilih penasihat hukumnya, apalagi seorang saksi yang notabene adalah orang bebas dan kerapkali masyarakat awam hukum yang mendengar kata “polisi” dan “kantor polisi” saja masih kerap ketakutan, apalagi kalimat “pemeriksaan di kepolisian”. Kalau kemudian ada bantahan sesat nalar lainnya yang mengatakan: untuk apa didampingi Advokat, toh saksi hanya menceritakan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri saja. Pertanyaan demikian dapatlah kita jawab singkat jikalau penyidiknya seadil Tuhan, maka sekaligus tersangka pun tak perlu lagi untuk didampingi Advokat dan seluruh hakim kita bebas tugaskan saja, peradilan pidana kita peti-es-kan, konstitusi dibuang ke selokan.

Sebagaimana yang kita ketahui, merupakan suatu asas yang penting di sebuah negara hukum modern bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum[xi]. Guna kepentingan pembelaan diri, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum sejak taraf pemeriksaan penyidikan dimulai[xii]. Tersangka atau terdakwa juga memiliki kebebasan dan hak dalam memilih penasihat hukumnya[xiii]. Dan terhadap tersangka atau terdakwa yang disangkakan atau didakwakan ancaman pidana mati atau lima belas tahun atau lebih, maka tersangka atau terdakwa wajib mendapatkan bantuan hukum.[xiv] Penasehat hukum kemudian berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Pembicaraan antara penasehat hukum dengan tersangka pun tidak boleh diketahui oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan yang mengawasi, kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara[xv]. Selain itu penasihat hukum dapat mengirim dan menerima surat dari tersangka[xvi], mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar[xvii], mengajukan keberatan atas penahanan[xviii], mengajukan pra peradilan[xix] dan mengajukan pembelaan[xx].

Yang sering dilupakan adalah di negeri ini kerapkali seorang yang diperiksa sebagai saksi, tak berselang lama di kemudian hari tanpa pemberitahuan apapun, diubah statusnya menjadi tersangka oleh penyidik, kemudian dipanggil kembali untuk diperiksa sebagai tersangka. Hal ini jelas merugikan hak hukum seorang saksi. Dalam konteks demikianlah, keberadaan Advokat menjadi krusial, dapat membantu saksi untuk tidak terperosok ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjebak, yang kemudian memerangkap saksi. Pertanyaan menjebak yang bertendensi mengail pengakuan jelas melanggar prinsip bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk mengakui perbuatan salahnya.

Yahya Harahap selaku Mantan Hakim Agung pernah menuliskan keluhannya mengenai persoalan keterangan saksi hasil penyidikan [xxi]: “mengenai masalah luas dan mutu keterangan saksi yang diperlukan, harus diuji cara pemeriksaannya kepada landasan hukum, agar dalam mencari dan mengarahkan keterangan saksi dalam pemeriksaan, benar-benar tertuju kepada urgensi sesuai dengan yang dikehendaki ketentuan hukum itu sendiri. Tidak melenceng ke arah yang tidak relevan. Tapi persis dalam ruang lingkup yang dikehendaki oleh ketentuan hukum. Kadang-kadang dari sekian puluh saksi yang diperiksa oleh penyidik, tak satu pun ada yang mengena dengan patokan yang ditentukan hukum. Keterangan saksi dalam berita acara, tidak satu pun yang menjelaskan sumber pengetahuannya….Oleh karena itu, penyidik harus selektif memilih untuk memeriksa saksi yang berbobot sesuai dengan patokan landasan hukum yang ditentukan yang dianggap memenuhi syarat sebagai keterangan saksi secara yustisial yang dapat bernilai sebagai alat bukti…

Keluhan Yahya Harahap muncul karena ketiadaan pendampingan Advokat. Andaikan Advokat ada di sana, maka penyidik tak perlu repot-repot untuk menanyakan banyak hal, sebab Advokat dapat mengajukan keberatan bahwa keberadaan saksi tidak relevan dalam perkara yang diperiksa dan pertanyaan penyidik tidak memiliki kaitan dengan perkara. Penulis maklum, khususnya di Kepolisian, kerapkali yang menjadi seorang penyidik tidak bertatus Sarjana Hukum yang dididik untuk memahami konsep hukum hanya bermodalkan kebiasaan semata. Kalau seseorang yang berstatus sebagai tersangka saja memiliki hak sedemikian besarnya, bukankah kemudian sangat aneh jikalau saksi dilarang memiliki hak serupa dalam hal memilih didampingi Advokat.

Keberadaan Advokat akan mampu mencegah para penyidik untuk melakukan aksi kekerasan baik secara fisik maupun psikologis kepada saksi. Saksi juga merasa lebih aman dan nyaman dalam memberikan keterangan sebab dirinya didampingi oleh seseorang yang mengerti mengenai proses hukum. Advokat dapat membantu saksi memahami pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik, sebab kerapkali pertanyaan-pertanyaan penyidik bersifat kabur, terkadang sangat teknis dan sulit dimengerti oleh saksi. Advokat dalam pemeriksaan saksi bisa dijadikan sebagai rekanan dalam kerangka penegakan hukum yang cepat, efektif dan efisien. Mengenai argumentasi bahwa kehadiran Advokat kerap memberikan pengaruh yang mampu menyesatkan keterangan saksi, hal tersebut juga tidak dapat dijadikan alasan. Mungkin dalam kenyataan ada beberapa Advokat yang bertindak demikian, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melarang Advokat hadir pada saat pemeriksaan saksi.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, sama seperti penyidik. Dalam menjalankan pekerjaannya, Advokat dilarang bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan. Advokat juga dilarang berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya. Advokat diwajibkan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesiAdvokat.[xxii]Dengan demikian seharusnya tidak boleh ada larangan kepada Advokat untuk ikut mendampingi seseorang yang diperiksa sebagai saksi.

Dalam praktik, Penulis menilai penyidik seringkali bersikap mendua terhadap keberadaan seorang saksi. Apabila saksi berkedudukan sebagai pelapor, kerapkali bahkan hanya dengan bermodalkan surat kuasa, Advokat tanpa didampingi oleh prinsipalnya diijinkan melakukan pelaporan. Ketika saksi bertindak sebagai pelapor yang kerap berstatus sebagai korban, Advokat kerap diperkenankan hadir. Bukan cuma hadir, Advokat kerap kali bersama-sama dengan penyidik melakukan analisis hukum apakah laporan yang diajukan oleh saksi sudah memenuhi unsur-unsur dari salah satu perbuatan pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hampir tidak pernah terjadi penolakan kehadiran Advokat dalam kondisi demikian.

Anomali sikap penyidik, baru terlihat ketika Advokat ikut mendampingi seorang saksi yang diminta hadirkan oleh pihak terlapor atau tersangka. Sebelum pemeriksaan, sang penyidik belum apa-apa langsung menyampaikan kepada saksi bahwa dalam KUHAP keberadaan Advokat dalam pemeriksaan saksi tidaklah diwajibkan. Bukankah proses hukum pidana adalah pencarian kebenaran materiil? Bukankah perlu dijaga prinsip ‘praduga tidak bersalah’ dalam proses penyidikan sehingga dengan demikian saksi yang dihadirkan oleh tersangka juga berhak untuk diperlakukan sama? Penyidik entah lupa atau pura-pura tidak tahu, bahwa di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban[xxiii], setiap saksi berhak untuk mendapatkan nasihat hukum dari seorang Advokat.

Dengan argumentasi demikian, maka dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa Advokat berhak mendampingi kliennya yang berstatus sebagai saksi dalam tahapan penyidikan. Dalam RUU KUHAP, pendampingan saksi oleh Advokat sebaiknya juga ditambahkan untuk diatur tegas, untuk mencegah berulangnya polemik tak perlu mengenai hal ini. Termasuk juga bahwa saksi berhak untuk menerima salinan berita acara pemeriksaan.

[i] Mahkamah Konsitusi (MK) sendiri saat ini tengah memeriksa dua perkara berisi pengujian beberapa pasal dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 terhadap Undang-Undang Dasar yang terkait dengan persoalan saksi. Kedua permohonan tersebut–Perkara nomor 28/PUU-VIII/2010 yang dimohonkan oleh Rino Pandairot, dkk, dan perkara nomor 65/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai pemohon—mengatakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) KUHAP dianggap telah menegasikan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusi.

[ii] Pendapat tersebut disampaikan dalam persidangan MK pada tanggal 18 Januari 2010 dalam pemeriksaan ahli perkara nomor 28/PUU-VIII/2010 dan nomor 65/PUU-VIII/2010

[iii] Pasal 1 angka 26 KUHAP mendefinisikan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.  Pasal 1 angka 27 memberikan definisi mengenai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pasal 184 ayat 1 menegaskan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah. Sementara Pasal 65 berbunyi bahwa, ”Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

[iv] Inti dari kegiatan penyidikan adalah pengumpulan pengumpulan alat bukti untuk memastikan beberapa hal, di antaranya, menentukan apakah perbuatan yang diperiksa sebagai perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana, menentukan siapa pelaku tindak pidana, seorang diri, bersama-sama dengan pelaku lain, menentukan apakah telah terpenuhinya unsurunsur tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah melawan hukum. Dalam konteks ini keberadaan saksi memainkan peranan yang sangat penting.

[v] Pasal 112 KUHAP

[vi] Pasal 168 KUHAP

[vii] Pasal 112 KUHAP

[viii] Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, 2000, Jakarta, hal. 138-140

[ix] Pasal 5 UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan terhadap Saksi dan Korban

[x] Oleh karena hingga hari ini belum ada UU Bantuan Hukum, maka nasehat hukum hanya bisa diberikan oleh seseorang yang berstatus sebagai Advokat berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

[xi] Pasal 35 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman

[xii] Pasal 54 KUHAP

[xiii] Pasal 55 KUHAP

[xiv] Pasal 56 KUHAP

[xv] Pasal 69-74 KUHAP

[xvi] Pasal 73 KUHAP

[xvii] Pasal 115 KUHAP

[xviii] Pasal 123 KUHAP

[xix] Pasal 79 jo. Paasl 124 KUHAP

[xx] Pasal 182 KUHAP

[xxi] Yahya Harahap, Op. Cit., hal. 41

[xxii] Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

[xxiii] Memang, di dalam pasal 5 ayat (2)  UU No. 13 Tahun 2006 dikatakan bahwa hak mendapatkan nasihat hukum hanya diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 27, 2011 in seputar soalan hukum

 

TIDAK HANYA ADVOKAT YANG BOLEH MELAKUKAN ADVOKASI

P U T U S A N

Perkara Nomor 006/PUU-II/2004

 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

 

 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; ———————————————————————

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai: ——————————————————————–

 

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa permohonan Pemohon a quo, ——-

 

2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon a quo. ———————————–

 

1. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK) yang menyatakan, salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; —————————————————————–

 

Menimbang bahwa undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, in casu UU 18 Tahun 2003, diundangkan pada tanggal 5 April 2003 maka, terlepas dari adanya perbedaan pendapat di antara para hakim mengenai Pasal 50 UUMK, Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan a quo; ———–

 

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pasal 51 UUMK menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: —————————————————————-

 

a. Perorangan warga negara Indonesia; ——————————————————-

 

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; ———————————————————-

 

c. Badan hukum publik atau privat; atau ——————————————————-

 

d. Lembaga negara; ———————————————————————————

 

yang dengan demikian berarti bahwa untuk dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 seseorang atau suatu pihak terlebih dahulu harus menjelaskan: —————————————-

1. Kualifikasinya dalam permohonan a quo, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum (publik atau privat), ataukah sebagai lembaga negara; ——————————————-

 

2. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dideritanya dalam kualifikasi tersebut; ——————————————————————————-

 

Menimbang bahwa Pemohon adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang membawahkan Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (LKPH-UMM), sebuah lembaga nirlaba yang didirikan guna memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya sebagaimana telah disebut dalam duduk perkara yang masing-masing adalah sekaligus Kepala, Sekretaris, dan Staf LKPH-UMM; —————————————–

 

Menimbang bahwa dalam kualifikasi sebagaimana disebutkan di atas Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya UU No.18 Tahun 2003, in casu Pasal 31, yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah”, kerugian mana secara nyata telah dialami Para Kuasa Pemohon yakni dalam wujud ditolaknya kehadiran Para Kuasa Pemohon oleh pihak penyidik di Kepolisian Resort Malang pada saat melakukan pendampingan selaku kuasa hukum dari seorang klien karena Para Kuasa Pemohon tidak mampu menunjukkan identitas Advokat yang diminta oleh penyidik (vide butir 12 permohonan); ————

Menimbang bahwa, dengan demikian, telah ternyata terdapat kepentingan Pemohon terhadap berlakunya undang-undang a quo yang menurut Pemohon, dalam kualifikasi sebagaimana diuraikan di atas, telah merugikan hak-hak konstitusionalnya, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon di hadapan Mahkamah; —————————————————————-

 

POKOK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 sebagai ketentuan yang sangat diskriminatif, tidak adil, serta merugikan hak-hak konstitusional Pemohon karena, dengan adanya ketentuan dimaksud, Pemohon tidak dapat lagi memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi. Di samping itu, ketentuan Pasal 31 dimaksud juga telah mengakibatkan Pemohon tidak mungkin lagi melaksanakan kegiatan pendidikan hukum klinis guna melatih keterampilan hukum mahasiswa melalui kegiatan praktisi hukum, padahal berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi hukum hal itu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan tinggi hukum. Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 telah pula mengakibatkan Pemohon tidak mungkin melaksanakan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam hal ini unsur pengabdian pada masyarakat, yang dalam hubungannya dengan Pemohon unsur pengabdian pada masyarakat tersebut dilaksanakan sebagai kegiatan pemberian konsultasi, advokasi, dan litigasi terhadap berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan keadilan. Hal tersebut dikarenakan Pasal 1 angka 1 dan 2 undang-undang a quo menentukan bahwa “advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”, sedangkan yang diartikan sebagai jasa hukum adalah “jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”; —————–

Menimbang bahwa UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum yang dengan demikian berarti bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, kendatipun undang-undang dasar tidak secara eksplisit mengatur atau menyatakannya, dan oleh karena itu negara wajib menjamin pemenuhannya; ——————————————————–

Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat, seperti dikatakan McClymont & Golub, “…university legal aid clinics are now part of the educational and legal landscape in most regions of the world. They have already made contributions to social justice and public service in the developing world, and there are compelling benefits that recommend their consideration in strategies for legal education and public interest law…” [vide lebih jauh Mary McClymont & Stephen Golub, Many Roads to Justice, 2000, hal. 267-296). Namun, peran demikian menjadi tidak mungkin lagi dijalankan oleh LKPH UMM atau lembaga-lembaga lain sejenis, sebagaimana telah ternyata dari pengalaman dan keterangan Para Kuasa Pemohon di hadapan persidangan tanggal 30 September 2004, dan diperkuat oleh keterangan pihak terkait dari lembaga Biro Bantuan Hukum Universitas Padjadjaran yaitu Eva Laela, S.H. dan Dedi Gozali, S.H. pada persidangan tanggal 30 September 2004, yang menyatakan keduanya telah disidik oleh penyidik dengan sangkaan telah melanggar ketentuan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003, meskipun penyidikan kemudian dihentikan. Namun penghentian penyidikan tersebut dilakukan bukan karena alasan yang bersangkutan tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003, melainkan peristiwa yang disangkakan tersebut terjadi sebelum berlakunya undang-undang a quo; —————————————————

Menimbang bahwa dalam praktik, rumusan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 dimaksud bukan hanya mengakibatkan tidak memungkinkan lagi berperannya lembaga-lembaga sejenis LKPH UMM memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada pihak-pihak yang kurang mampu, melainkan ketentuan dalam pasal dimaksud juga dapat mengancam setiap orang yang hanya bermaksud memberikan penjelasan mengenai suatu persoalan hukum, hal mana dikarenakan pengertian Advokat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.18 Tahun 2003 adalah “orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini”, sehingga seseorang yang memberikan penjelasan tentang suatu persoalan hukum kepada seseorang lainnya dan kemudian sebagai ucapan terima kasih orang yang disebut terdahulu menerima suatu pemberian, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai honorarium oleh pihak yang memberi, dapat dituduh telah melakukan perbuatan “bertindak seolah-olah sebagai advokat” dan karenanya diancam dengan pidana yang sedemikian berat; ————

Menimbang bahwa Pasal 31 undang-undang a quo mengancam pidana kepada seseorang yang menjalankan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat tetapi bukan advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang a quo. Sedangkan yang dimaksud dengan profesi advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003. Sementara itu pada angka 2-nya dinyatakan bahwa jasa hukum adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien; ——————————————————————————————–

Menimbang bahwa menurut Pasal 28F UUD 1945 setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Seseorang yang memerlukan jasa hukum di luar pengadilan pada hakikatnya adalah ingin memperoleh informasi hukum dan dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Adalah menjadi hak seseorang untuk memilih sumber informasi yang dipandangnya tepat dan terpercaya; ——————————

Menimbang bahwa Pasal 31 jo Pasal 1 angka 1 undang-undang a quo membatasi kebebasan seseorang untuk memilih sumber informasi karena seseorang yang melakukan konsultasi hukum di luar pengadilan oleh undang-undang a quo hanya dibenarkan apabila sumber informasi tersebut adalah seorang advokat. Jika seseorang bukan advokat memberikan informasi hukum, terhadapnya dapat diancam oleh Pasal 31 undang-undang a quo. Pencari informasi akan sangat terbatasi dalam memilih sumber informasi karena yang bukan advokat terhalang untuk memberikan informasi dengan adanya Pasal 31 undang-undang a quo; ——————————————————————————-

Menimbang pula bahwa UU No. 18 Tahun 2003 adalah undang-undang advokat yaitu undang-undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota organisasi profesi advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, tujuan undang-undang advokat, di samping melindungi advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat; ————————————————————————————————–

Menimbang bahwa sebagai undang-undang yang mengatur profesi, seharusnya UU No. 18 Tahun 2003 tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian harus diatur dalam hukum acara, padahal hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan pengacara (verplichte procureurstelling). Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini di mana jumlah advokat sangat tidak sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum; ——————————————————

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 September 2004, sejarah lahirnya perumusan undang-undang a quo, pasal tersebut memang dimaksudkan agar yang boleh tampil beracara di hadapan pengadilan hanya advokat, yang dengan demikian berarti undang-undang a quo telah mengatur materi muatan yang seharusnya menjadi materi muatan undang-undang yang mengatur hukum acara. Bahkan, andaikatapun maksud demikian tidak ada, sebagaimana diterangkan wakil Pemerintah (c.q. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan) pada persidangan tanggal 23 Agustus 2004, rumusan Pasal 31 undang-undang a quo dapat melahirkan penafsiran yang lebih luas daripada maksud pembentuk undang-undang (original intent) yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi banyak anggota masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan dan bantuan hukum karena Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 dimaksud dapat menjadi hambatan bagi banyak anggota masyarakat yang tak mampu menggunakan jasa advokat, baik karena alasan finansial maupun karena berada di wilayah tertentu yang belum ada advokat yang berpraktik di wilayah itu, sehingga akses masyarakat terhadap keadilan menjadi makin sempit bahkan tertutup. Padahal, akses pada keadilan adalah bagian tak terpisahkan dari ciri lain negara hukum yaitu bahwa hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang (accessible to all), sebagaimana diakui dalam perkembangan pemikiran kontemporer tentang negara hukum. Jika seorang warga negara karena alasan finansial tidak memiliki akses demikian maka adalah kewajiban negara, dan sesungguhnya juga kewajiban para advokat untuk memfasilitasinya, bukan justru menutupnya (vide Barry M. Hager, The Rule of Law, 2000, hal. 33); ——————————————————————

Menimbang bahwa jika pun benar maksud perumusan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 tersebut adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-aku sebagai advokat, kepentingan masyarakat tersebut telah cukup terlindungi oleh ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga oleh karenanya ketentuan Pasal 31 undang-undang a quo harus dinyatakan sebagai ketentuan yang berlebihan yang berakibat pada terhalanginya atau setidak-tidaknya makin dipersempitnya akses masyarakat terhadap keadilan, yang pada gilirannya dapat menutup pemenuhan hak untuk diadili secara fair (fair trial), terutama mereka yang secara finansial tidak mampu, sehingga kontradiktif dengan gagasan negara hukum yang secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; ————

Menimbang pula bahwa, sebagai perbandingan, akses terhadap keadilan dalam rangka pemenuhan hak untuk diadili secara fair adalah melekat pada ciri negara hukum (rule of law), dan karenanya dinilai sebagai hak konstitusional, sudah merupakan communis opinio sebagaimana terlihat antara lain dalam putusan Pengadilan Inggris dalam kasus R v Lord Chancellor ex p Witham (1998) yang di antaranya menyatakan, “… the right to a fair trial, which of necessity imports the right of access to the court, is as near to an absolute right as any which I can envisageIt has been described as constitutional right, though the cases do not explain what that means(vide Helen Fenwick & Gavin Phillipson, Text, Cases & Materials on Public Law & Human Rights, 2nd edition, 2003, hal. 142); —————————————————————————————-

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28F UUD 1945 dan karenanya permohonan Pemohon a quo harus dikabulkan; ———————————————-

Mengingat Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; ————————————————

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan; ——————————–

Menyatakan, Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; —————————————————————————–

Menyatakan, Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; ——————————–

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; ————————————————————-

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 27, 2011 in seputar soalan hukum

 

Khofy Alquthfby: Kalau Ada Proses Perdata Tanpa Pengadilan Itu ILegal

Probolinggo, Koran DOR

Hadirnya Peraturan Kapolri (Perkap) No. 08 Tahun 2011 tentang pengamanan jaminan fidusia, disambut hangat oleh masyarakat konsumen Probolinggo. Dikarenakan, dengan adanya Perkap No. 08 Tahun 2011 yang mengatur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut, pihak Finance beserta debt collectornya memahami bahwa tindakan penyitaan paksa, apalagi dijalanan adalah tidak prosedural dan termasuk perbuatan melawan hukum.

Humas Komnas PKPU Khofy alquthfby, S. Pd menjelaskan bahwa Peraturan Kapolri (Perkap) No. 08 Tahun 2011 tentang pengamanan jaminan fidusia terdiri dari beberapa prinsip, yakni:

a. legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi;

c. proporsionalitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan; dan

d. akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggung jawabkan.

Dan permohonan pengamanan eksekusi bukan hanya berbekal surat kuasa penarikan oleh Finance, dan dijadikan dasar oleh debt collector untuk melakukan penarikan unit kendaraan. Bagi masyarakat konsumen jangan pernah mau untuk di bodohi dan di intimidasi oleh debt collector dengan dasar surat kuasa penarikan dan berdalih dengan perjanjian kredit (PK) yang telah ditanda tangani konsumen. Padahal secara hukum PK yang ditanda tangani konsumen adalah batal demi hukum, merujuk pada Pasal 18 UUPK, dan surat kuasa penarikan tersebut merupakan bentuk campur tangan dalam urusan Peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.

Sebenarnya tidak perlu berfikir secara “njlimet”, secara nalar kasual saja terbitnya Perkap No. 08 Tahun 2011 yang mengatur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mensyaratkan adanya 5 lampiran, yakni:

1.      salinan akta jaminan fidusia;

2.      salinan sertifikat jaminan fidusia;

3.      surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya (Surat peringatan kepada Debitor telah diberikan sebanyak 2 kali, yang dibuktikan dengan tanda terima);

4.      identitas pelaksana eksekusi; dan

5.      surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Jika salah satu dari kelima lampiran tersebut tidak dilampirkan maka eksekusi tidak bisa di realisasikan. Logikanya, jika Polisi yang menjadi penegak hukum masih mensyaratkan 5 lampiran diatas untuk mensyaratkan adanya eksekusi, maka siapakah debt collector yang hanya berbekal surat kuasa penarikan dari Finance berani secara radikal melakukan penyitaan unit kendaraan? Padahal jelas-jelas, Finance tidak mengantongi sertifikat jaminan fidusia, jika mengantongi jaminan fidusia, sangat jelas tidak perlu menggunakan debt collector; karena di Indonesia ini dilengkapi piranti penegakan hukum bernama Polisi. Jadi, jika terjadi penyitaan oleh debt collector, hal itu adalah ilegal. Karena yang boleh menyita itu hanya jaksa sebagai eksekutor yang sebelumnya telah melalui proses pengadilan, kecuali finance mengantongi sertifikat jaminan fidusia, dan proses lahirnya sertifikat jaminan fidusia tidak melanggar pasal 18 UUPK. “Saya sangat bengga dengan jurnalis Koran DOR, selain senantiasa argumentative dan tunduk pada KEJ; jurnalisnya Koran DOR juga “kenceng” mensosialisasikan regulasi-regulasi yang sangat membantu masyarakat. Walhasil, kalau ada proses perdata tanpa pengadilan itu illegal,” imbuh Khofy alQuthfby. [rid]

 

 
7 Komentar

Ditulis oleh pada September 16, 2011 in BERITA

 

Warga Probolinggo Merasa Terbantu Dengan JAMPERSAL

Probolinggo, Koran DOR

Pemerintah menyediakan program Jaminan Persalinan (Jampersal). Kementerian Kesehatan meluncurkan kebijakan Jaminan Persalinan (Jampersal) dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional serta Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2011.

Tim Koran DOR mencoba observasi kepada Bidan Isti Rohmah, A.Ma.Keb, salah satu Bidan Desa yang cukup masyhur di Kec. Kraksaan, pada Rabu 14/09. Kala itu, ada seorang pasien yang hendak melahirkan bernama Siti Ida Mulyani warga Ds. Semampir, Kec. Kraksaan yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan.

Ketika dikonfirmasi tentang Jampersal, Bidan Isti Rohmah mengatakan bahwa persalinan ditempat saya ini semua gratis. “Semua persalinan ditempat saya adalah tanpa dipungut biaya. Silahkan ditanya kepada semua pasien saya, semua tidak ada yang membayar”. Apakah sudah ada MoU dengan Pemkab Probolinggo tentang jampersal?, “Sampai saat ini tidak ada MoU,” ujar Isti Rohmah. Hanya saja, dalam praktiknya Bidan Isti Rohmah tidak dibarengi seorang pun asistan, yang juga berlatar pendidikan kesehatan. Jadi potensi kelelahan dalam menangani pasien sangat mungkin terjadi.

Terkait Jampersal salah satu pasien Bidan Isti Rohmah, Siti Ida Mulyani merasa sangat terbantu dengan program Pemerintah ini, dan berharap program seperti ini bisa terus diperjuangkan untuk membantu segala yang dibutuhkan ibu hamil. “Saya sangat terbantu dengan adanya program Jampersal ini. saya baru tahu saat ini, saya sampaikan terimakasih kepada wartawan Koran DOR, karena secara tidak langsung Pers juga berperan dalam rangka mensosialisasikan program Pemerintah tersebut. Saya juga sangat berharap program seperti ini dapat terus dikembangkan dan dinikmati oleh masyarakat,” tutur Siti Ida Mulyani.

Humas Komnas PKPU Khofy alQuthfby, S. Pd ketika dimintai keterangannya tentang Jampersal menyatakan, “Program ini diberikan pemerintah pusat secara cuma-cuma. Ibu hamil tidak dikenakan biaya selama pemeriksaan kandungan hingga persalinan. Hanya saja,program ini berlaku untuk pelayanan kelas tiga di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Program Jampersal merupakan implementasi dari kebijakan Kementerian KesehatanRepublik Indonesia Surat Edaran No TU/Menkes/E/391/II/2011. Jampersal bisa dinikmati siapa saja yang melakukan persalinan di fasilitas kelas III rumah sakit pemerintah baik keluarga miskin atau keluarga berada. Program persalinan gratis ini juga berlaku bagi pasien yang melakukan persalinan  di bidan serta rumah sakit swasta kelas III yang bermitra dengan Dinas Kesehatan. Pemerintah sudah menyiapkan dana Jampersal tahun ini sebesar Rp 1,2  triliun, untuk Kab. Probolinggo dana Jampersal yang dikucurkan adalah senilai Rp. 3. 229. 819. 000”.

Lebih jauh Khofy menjelaskan, “Jumlah persalinan di Indonesia setiap tahun sekitar 4,5 juta jiwa. Dengan program ini, diharapkan angka kelahiran total dapat turun dari 2,6 per wanita menjadi 2,1 per wanita. Penurunan angka kelahiran tersebut  dilakukan dengan menaikkan peserta kontrasepsi 61,4 persen menjadi 66 persen pada tahun akhir 2014. Namun bagi saya, persalinan gratis ini terkesan kurang memenuhi unsur rasa keadilan, karena menjadi tidak tepat guna jika sasaran Jampersal juga adalah warga yang mampu secara finansial. Semula Jampersal adalah terintegrasi dengan Jamkesmas dan juga untuk warga kurang beruntung yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Namun hal tersebut direvisi dalam pertemuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Bandung. Kementerian Kesehatan menjelaskan, petunjuk teknis Surat Edaran Menkes RI No. TU/Menkes/E/391/II/2011 tentang Jaminan Persalinan, Jampersal dapat dimanfaatkan siapapun. Sebagian juga ada yang berpendapat bahwa Program Jampersal ini salah satunya dimaksudkan agar, terutama kalangan menengah keatas mau memanfaatkan fasilitas kesehatan di puskesmas. [rid]

 

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada September 16, 2011 in BERITA