RSS

Irjen Pol. DR. Untung S Radjab, Drs., SH.: Penghadangan, Penyitaan, dll. di Jalan Raya oleh Debt Collector Termasuk Tindak Pidana Irjen Pol. DR. Untung S Radjab, Drs., SH.: Penghadangan, Penyitaan, dll. di Jalan Raya oleh Debt Collector Termasuk Tindak Pidana

03 Sep

Probolinggo – Kasus menjamurnya debt collector eksternal yang melawan Perbuatan Melawan Hukum, kian hari makin seru dan makin hangat. Sehingga kajian atau tinjauan terhadap kasus legalisasi penghadangan sampai kepada penyitaan yang direalisasikan oleh debt collector menjadi merebak, bahkan sempat mengisi headline beberapa mass media populer, melibatkan studi kasus oleh para praktisi hukum, penegak hukum, LSM, dlsb. Semisal kasus tewasnya Sekretaris Jenderal Partai Pemersatu Bangsa (PPB) Irzen Okta oleh debt collector Citi Bank. Menukil ucapan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar bahwa negara hukum itu ada sistem, jadi tidak boleh main hakim sendiri. ada model penyelesaian dalam pinjam-meminjam, namanya fiducia. Fiducia itu juga satu pengakuan yang diberikan oleh negara apabila terjadi kemacetan dalam leasing, pinjam meminjam. Itu bisa dilakukan penyitaan, tapi bersama sama dengan aparatur negara. Selain itu, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mendesak melarang perbankan menggunakan jasa debt collector. Larangan diberlakukan sampai ada undang-undang yang secara khusus mengatur jasa debt collector. Untuk sementara, penyelesaian sengketa kredit diselesaikan dengan mekanisme hukum perdata. YLKI pun menilai seharusnya jasa debt collector tidak perlu ada mengingat hubungan transaksional yang terjadi antara nasabah dan pihak bank merupakan hubungan perdata. Berangkat dari hal diatas, beberapa waktu yang lalu Tim Majalah Gugatan Konsumen Indonesia sempat mengikuti Moh. Yasin seorang korban oleh debt collector yang melapor kepada Polisi atas ulah dua orang debt collector FIF, yakni Sahlal dan Farid. Menariknya adalah ketika sang korban melapor kepada pihak yang berwajib (Mapolres Probolinggo), Moh Yasin tidak diberi Surat Tanda Bukti Lapor. Ketika diklarifikasi, Kapolres AKBP Zulfikar Tarius melalui KBO. Reskrim Polres Probolinggo Iptu Dugel menyatakan, “semua laporan pengaduan yang masuk itu dianggap pengajuan dulu, kemudian digelar perkara. Jika ternyata ditemukan unsur pidannya maka akan dinaikkan ke penyidikan, baru nanti diberi Surat Tanda Bukti Lapor (STBL), “ujar Iptu Dugel. Sumber lain di Mapolres Probolinggo mengungkapkan bahwa gelar perkara tersebut dilakukan karena dari sekian banyak kasus masih banyak tunggakan kasus yang harus kami selesaikan di tahun-tahun sebelumnya”. Melihat keterangan yang diberikan Iptu Dugel tersebut kepada KOMNAS PKPU PROBOLINGGO, akhirnya KOMNAS PKPU PROBOLINGGO mengklarifikasi ada tidaknya unsur pidana atau tidak (perdata, red) tersebut langsung kepada Kapolda Jatim, yang terhormat Irjen Pol. DR. Untung S Radjab, Drs., SH. Apakah tindakan penghadangan, penyitaan, dlsb. yang dilakukan oleh debt collector adalah termasuk ke dalam unsur pidana?, “Ya, “jawab Irjen Pol. DR. Untung S Radjab, Drs., SH. Ternyata apa yang Iptu Dugel ungkapkan sekilas sangat kontradiktif dengan jawaban Irjen Pol. DR. Untung S Radjab, Drs., SH. Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang lain dengan kepentingan orang lain. Pelanggaran terhadap aturan hukum perdata baru dapat diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak berkepentingan yang merasa dirugikan (disebut: penggugat). Sedangkan, Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara seorang Anggota masyarakat (Warga Negara ) dengan Negara (Penguasa tata tertib masyarakat). Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana segera diambil tindakan oleh aparat hukum tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, kecuali tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan seperti perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian oleh keluarga, dll. “Jika penghadangan sampai penyitaan debt collector dijalan include unsur perdata bukan pidana, maka sepertinya ribuan orang akan ‘banting setir’ alih profesi menjadi debt collector; serta hal yang paling ironis adalah timbulnya Peradilan jalanan yang bertugas sebagai ‘eksekutor swasta’, “kata seorang pemerhati hukum Achmad Syaifullah []

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 3, 2011 in BERITA

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: