RSS

Terbit Peraturan Kapolri tentang Eksekusi Fidusia

09 Sep

Probolinggo – Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, Polri menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) No 8 Tahun 2011. Mulai berlaku sejak 22 Juni lalu, Perkap ini bertujuan untuk terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan diterbitkannya Perkap ini juga untuk melindungi keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia dan masyarakat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian harta benda atau keselamatan jiwa.

Perlu diketahui bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Khoffi alQuthfby, S. Pd dari Komnas PKPU Indonesia yang berdomisili di Ds. Patokan, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo menyatakan, “Seharusnya dijelaskan dalam Perkap No. 08 Tahun 2011 tersebut bahwa pendaftaran fidusia yang dimaksud Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 adalah pertama, kedua belah pihak menghadap notaris (surat kuasa dilarang UUPK Pasal 18 (1) huruf h) artinya kreditur dan debitur menghadap Notaris. Kedua, didaftarkan di DEPKUM-HAM. Jika tidak demikian, tetapi lahir/terbit Sertifikat Fidusia, pasal pidana UUJF Pasal 35 berlaku. Sayangnya Kapolri tidak merujuk pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 (1,2 dan 3) sehingga masyarakat konsumen melirik curiga adanya diskriminasi dalam pelaksanaan perlindungan (pelaku usaha UUJF & Konsumen UUPK). Kenapa hanya UUJF saja yang ada Perkapnya?, Sementara pada Pasal 61 UUPK “Tuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya” 5 Tahun Penjara maksimal atau 2 Milyar denda maksimal (Pasal 62) UUPK. Rakyat yang teraniaya lebih membutuhkan kepastian hukum”.

Lebih jauh Khofy alQuthfby menjelaskan bahwa tujuan Perkap No. 08 Tahun 2011 meliputi: terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian hartabenda dan/atau keselamatan jiwa. Dalam Peraturan Kapolri tersebut, untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu: ada permintaan dari pemohon; objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia; objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia; objek jaminan fidusia memiliki setifikat jaminan fidusia; jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia. Kesimpulannya adalah apabila ada petugas dari lembaga pembiayaan (debt collector) yang mengeksekusi tanpa adanya persyaratan tersebut diatas, dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (PMH) yang apabila dilaporkan kepada kepolisian, pelakunya berpotensi masuk penjara.

Mengenai proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia? Khofy alQuthfby mengatakan, hal tersebut tercantum dalam pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia. Untuk pengajuan permohonan eksekusi, pihak pemohon eksekusi harus melampirkan: Salinan akta jaminan fidusia; Salinan sertifikat jaminan fidusia; Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada Debitor sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima; Identitas pelaksana eksekusi; Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Khofy alQuthfby mengimbuhkan bahwa jika ada aparatur Negara, semisal oknum Polisi menjadi beking Lembaga Finance yang tidak berfidusia, maka siapa lagi yang melindungi masyarakat konsumen?, ini berarti Perkap No. 08 Tahun 2011 yang mengatur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia itu diabaikan dan dianggap angin lalu oleh oknum Polisi yang menjadi beking, itu akan berdampak mereka (para oknum Polisi yang menjadi beking) berhadapan dengan pihak Propam. Juga terhadap pihak oknum Polisi yang menolak/tidak menerima laporan masyarakat konsumen yang dirugikan oleh lembaga finance akibat perampasan unit kendaraan tanpa sertifikat fidusia, maka segera laporkan oknum polisi tersebut ke Propam setempat, sesuai perkap No 8 Tahun 2009. []

 

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada September 9, 2011 in BERITA

 

2 responses to “Terbit Peraturan Kapolri tentang Eksekusi Fidusia

  1. komnas pk-pu Indonesia

    November 1, 2011 at 8:05 am

    INGAT, CHUSUSON NIATNYA IBADAH, KALAUPUN DITERJANG OMBAK DAN BADAIPUN YANG NAMANYA JIHAD (MEMBELA YANG LEMAH DAN TERDHOLIMI) APAPUN RESIKONYA, KAMI PANTANG SURUT……, SEMOGA PEJUANG PROBOLINGGO DAPAT MEMAHAMI DAN TIDAK NEGATIVE TENKING.

     
  2. komnaspkpuprobolinggo

    November 1, 2011 at 11:09 pm

    Terimakasih Komnas PKPU Indonesia (terutama Abuya Moch. Anshory, SH)
    sampaiken salam saya kepada Abuya Anshori, SH: Bpk telah mengajari kami menjadi pelaut ulung. Kami sadar bahwa pelaut ulung itu tdk terlahir dari samudera yg tenang, akan tetapi pelaut ulung terlahir dari samudera yg penuh badai, topan, dan terpaan ombak….
    salam hangat dari saya,
    al Faqier,
    Khofy alQuthfby, S. Pd.

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: