RSS

Khofy Alquthfby: Kalau Ada Proses Perdata Tanpa Pengadilan Itu ILegal

16 Sep

Probolinggo, Koran DOR

Hadirnya Peraturan Kapolri (Perkap) No. 08 Tahun 2011 tentang pengamanan jaminan fidusia, disambut hangat oleh masyarakat konsumen Probolinggo. Dikarenakan, dengan adanya Perkap No. 08 Tahun 2011 yang mengatur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut, pihak Finance beserta debt collectornya memahami bahwa tindakan penyitaan paksa, apalagi dijalanan adalah tidak prosedural dan termasuk perbuatan melawan hukum.

Humas Komnas PKPU Khofy alquthfby, S. Pd menjelaskan bahwa Peraturan Kapolri (Perkap) No. 08 Tahun 2011 tentang pengamanan jaminan fidusia terdiri dari beberapa prinsip, yakni:

a. legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi;

c. proporsionalitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan; dan

d. akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggung jawabkan.

Dan permohonan pengamanan eksekusi bukan hanya berbekal surat kuasa penarikan oleh Finance, dan dijadikan dasar oleh debt collector untuk melakukan penarikan unit kendaraan. Bagi masyarakat konsumen jangan pernah mau untuk di bodohi dan di intimidasi oleh debt collector dengan dasar surat kuasa penarikan dan berdalih dengan perjanjian kredit (PK) yang telah ditanda tangani konsumen. Padahal secara hukum PK yang ditanda tangani konsumen adalah batal demi hukum, merujuk pada Pasal 18 UUPK, dan surat kuasa penarikan tersebut merupakan bentuk campur tangan dalam urusan Peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.

Sebenarnya tidak perlu berfikir secara “njlimet”, secara nalar kasual saja terbitnya Perkap No. 08 Tahun 2011 yang mengatur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mensyaratkan adanya 5 lampiran, yakni:

1.      salinan akta jaminan fidusia;

2.      salinan sertifikat jaminan fidusia;

3.      surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya (Surat peringatan kepada Debitor telah diberikan sebanyak 2 kali, yang dibuktikan dengan tanda terima);

4.      identitas pelaksana eksekusi; dan

5.      surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Jika salah satu dari kelima lampiran tersebut tidak dilampirkan maka eksekusi tidak bisa di realisasikan. Logikanya, jika Polisi yang menjadi penegak hukum masih mensyaratkan 5 lampiran diatas untuk mensyaratkan adanya eksekusi, maka siapakah debt collector yang hanya berbekal surat kuasa penarikan dari Finance berani secara radikal melakukan penyitaan unit kendaraan? Padahal jelas-jelas, Finance tidak mengantongi sertifikat jaminan fidusia, jika mengantongi jaminan fidusia, sangat jelas tidak perlu menggunakan debt collector; karena di Indonesia ini dilengkapi piranti penegakan hukum bernama Polisi. Jadi, jika terjadi penyitaan oleh debt collector, hal itu adalah ilegal. Karena yang boleh menyita itu hanya jaksa sebagai eksekutor yang sebelumnya telah melalui proses pengadilan, kecuali finance mengantongi sertifikat jaminan fidusia, dan proses lahirnya sertifikat jaminan fidusia tidak melanggar pasal 18 UUPK. “Saya sangat bengga dengan jurnalis Koran DOR, selain senantiasa argumentative dan tunduk pada KEJ; jurnalisnya Koran DOR juga “kenceng” mensosialisasikan regulasi-regulasi yang sangat membantu masyarakat. Walhasil, kalau ada proses perdata tanpa pengadilan itu illegal,” imbuh Khofy alQuthfby. [rid]

 

 
7 Komentar

Ditulis oleh pada September 16, 2011 in BERITA

 

7 responses to “Khofy Alquthfby: Kalau Ada Proses Perdata Tanpa Pengadilan Itu ILegal

  1. Ach. Syaifulloh - Humas LSM AMPP (Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo)

    September 16, 2011 at 5:58 am

    terimakasih atas informasinya..
    Ach. Syaifulloh – Humas LSM AMPP (Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo)

     
  2. Dedi M, SE.

    November 7, 2011 at 4:47 am

    Thank’s infonya… tapi mohon referensinya lebih digali lagi
    – Bukan Penyitaan tapi eksekusi JAMINAN fidusia
    – Eksekusi dapat di kuasakan,
    – Eksekutor boleh siapa saja yang kompeten yang dipercaya Finance dengan klausal kontrak
    – Bedakan antara Debt Collector (Penagihan hutang tanpa jaminan) dan Excecutor ada sertifikat .. fidusia. kalau tidak ada sertifikat Fidusia tidak dapat mengeksekusi langsung.
    – peran Polisi hanya sebagai pengaman apabila pihak eksekusi meminta bantuan, dengan menyerahkan syarat-syarat tersebut diatas.
    – Eksekusi yang dilakukan jaksa adalah Sebelum putusan pengadilan dan sesudah putusan pengadilan, Sertifikat fidusia sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat langsung dilaksanakan oleh penerima fidusia atau kuasanya. jadi tidak hanya jaksa yang boleh melakukan eksekusi.
    -Eksekusi tidak dilakukan arogan dan brutal, kalau terdapat hambatan dalam eksekusi boleh meminta bantuan Polisi.
    -perkap no 08 tahun 2011 bukan eksekusi, tapi pengamanan, apabila pihak eksekutor meminta bant
    Apabila ada eksekutor tidak membawa salinan Sertifikat Fidusia……. MONGGO silahkan dilaporkan keabsahannya…. Eksekutor biasanya selain membawa surat kuasa juga membawa salinan Sertifikat Fidusia..
    -Mudah-mudahan di Probolinggo sudah ada sosialisasi tentang Eksekusi Jaminan Fidusia..
    Agar Pemahaman kita sama.. Salam

     
  3. komnas pk-pu Indonesia

    Desember 19, 2011 at 2:11 am

    BERITA TENTANG PT. ADIRA FINANCE HARAP DI MUAT DALAM BLOG INI BAPAK, OK.

    METODE PENGUATAN LEMBAGA LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA DIPROBOLINGGO :

    1. Setiap Anggota yang sudah bergabung mempunyai Komitmen yang kuat untuk mengajak
    3 (tiga) Anggota baru (saudara atau temannya) Maksimal dalam waktu 1 (satu Bulan).

    2. Membentuk Pos Pengaduan LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA Di Setiap Desa di kabupaten
    Probolinggo dan sekitarnya.

    3. audiensi ke Pemerintahan dan ke Pelaku usaha.

    SEMOGA BERMANFAAT SAUDARAKU …..

     
  4. komnaspkpuprobolinggo

    Januari 18, 2012 at 12:20 pm

    Yth. Dedi M, SE

    Terimakasih atas sumbang komentarnya mas..
    Referensi gemana mas maksudnya?
    Pada tulisan/kalimat mana yg tanpa referensi?
    Begini…. bagi kami, SERTIFIKAT FIDUSIA TDK PERNAH ADA, kalaupun ada itu pun menimbulkan polemik alias menurut guru kami adalah SERTIFIKAT FIDUSIA ASPAL, karena secara ‘de facto’ konsumen tdk pernah dihadapkan kepada Notaris untuk membuat akta notaris tentang perjanjian kreditnya. Otomatis, menurut hemat kami pembuatan akta notaris harus menghadapkan kedua pihak dihadapan Notaris. contoh sederhananya, ibarat orang nikah, maka mempelai wanita dan mempelai lelaki WAJIB HADIR DIHADAPAN PENGHULU NIKAH. Nah.. kemudian terbitlah yg namanya AKTA NIKAH. Jika salah satu mempelai tidak hadir maka otomatis akta nikah tdk bs terbit, dan jikalau dipaksa terbit dengan berbagai cara yg tentu saja tdk prosedural maka akta nikah itu adalah ASPAL. Kami sangat sering mengatakan bahwa Polisi berada pada garis terbelakang, alias hanya melakukan pengamanan, kecuali ada class action. Namun sekarang telah mengalami perkembangan sebab indikasinya Polisi mulai menjadi striker alias berada pada garis terdepan. Kami punya data-data contoh kasusnya. Tentang hak eksekutorial, ini juga debatable. Namun saya sepakat bahwa pemegang SJF berhak mengeksekusi langsung jaminan fidusianya. Namun harus tetap mengindahkan cara2 yg prosedural. Agar cara2nya procedural, maka alangkah baiknya pihak finance memanfaatkan lahirnya perkap No. 08/11 agar tercipta suasana kondusif yang tdk hantam aturan hukum.
    Monggo kalo ada waktu dan berkenan, silahkan hadir ditempat kami, di Kab. Probolinggo Kec. Kraksaan.

     
  5. komnaspkpuprobolinggo

    Januari 18, 2012 at 12:22 pm

    Yth. komnas pk-pu Indonesia

    Iya.. sendiko dawuh al ‘allamah abuya Moch Anshory, SH rahimahulloh..
    Semoga Alloh selalu menaungi bpk dg rahmatNya. Amien..

     
  6. komnas pk-pu Indonesiaperlindungan

    September 6, 2012 at 12:58 am

    Probolinggo menghilang atau sedang bergerak dibawah tanah ? Ha…Ha…Ha…..

     
  7. komnaspkpuprobolinggo

    Oktober 11, 2012 at 10:34 pm

    masih berhibernasi bapak sambil menyiapkan segalanya

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: