RSS

PP NO 59 Tahun 2001 tentang LPKSM

27 Sep

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2001

TENTANG

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

SWADAYA MASYARAKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-

Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen.

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

keluarga, orang lain, maupun makluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah

yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota.

5. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II

PENDAFTARAN LPKSM

Pasal 2

(1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan

b. bergerak dibidang perlindungan konsumen sebagaimana tecantum dalam anggaran dasarnya.

(2) LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

(3) Tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

BAB III

TUGAS LPKSM

Pasal 3

Tugas LPKSM meliputi kegiatan:

a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;

c. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;

d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;

e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat tehadap pelaksanaan perlindungan konsumen;

Pasal 4

Penyebaran informasi yang dilakukan oleh LPKSM, meliputi penyebarluasan berbagai pengetahuan mengenai perlindungan

konsumen temasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen.

Pasal 5

Pemberian nasihat kepada konsumen yang memerlukan dilaksanakan oleh LPKSM secara lisan atau tertulis agar konsumen dapat

melaksanakan hak dan kewajibannya.

Pasal 6

Pelaksanaan kerjasama LPKSM dengan instansi terkait meliputi pertukaran informasi mengenai perlindungan konsumen,

pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar, dan penyuluhan serta pendidikan konsumen.

Pasal 7

Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen

agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

Pasal 8

Pengawasan perlindungan konsumen oleh LPKSM bersama Pemerintah dan masyarakat dilakukan atas barang/atau jasa yang

beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKSM dapat bekerjasama dengan organisasi atau lembaga

lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

(2) LPKSM melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah kabupaten/Kota setiap tahun.

BAB IV

PEMBATALAN PENDAFTARAN LPKSM

Pasal 10

(1) Pemerintah membatalkan pendaftaran LPKSM, apabila LPKSM tersebut:

a. tidak lagi menjalankan kegiatan perlindungan konsumen, atau

b. terbukti melakukan kegiatan pelanggaran ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dan peraturan pelaksanaannya.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam

keputusan Menteri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Juli 2001

PPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Juli 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 27, 2011 in seputar soalan hukum

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: