RSS

Arsip Bulanan: Oktober 2011

RUU Bantuan Hukum: Sanksi bagi Pengutip Biaya dari Klien Miskin

Agar bantuan hukum benar-benar tepat sasaran, selain adanya ancaman pidana bagi pemberi bantuan hukum yang meminta bayaran, pemberi bantuan hukum juga harus diverifikasi dan diakreditasi.

Jika kelak memberi bantuan hukum kepada orang miskin yang membutuhkan, maka Anda patut berhati-hati. Jangan pernah sekalipun meminta bayaran kepada klien Anda yang sedang membutuhkan bantuan hukum. Bila ketentuan ini dilanggar, maka bersiap-siaplah masuk bui. RUU Bantuan Hukum yang telah disetujui oleh DPR dan Pemerintah memuat larangan dan ancaman sanksi terhadap tindakan tersebut.

 

Pasal 20 RUU Bantuan Hukum menyebutkan ‘Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran apapun dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum’. Bila ketentuan ini dilanggar, Pasal 21 mengancam dengan pidana maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp 50 juta.

 

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menuturkan ancaman hukuman ini bertujuan membuat pelaksanaan bantuan hukum bisa benar-benar menguntungkan pencari keadilan yang tak mampu. Tak hanya mencantumkan sanksi pidana, RUU Bantuan Hukum ini juga mengatur verifikasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum.

 

“Verifikasi dan akreditasi perlu agar lembaga bantuan hukum yang ada di masyarakat benar-benar memenuhi kualifikasi. Jangan sampai ada sekelompok orang, daripada duduk-duduk atau nganggur, lalu membuat LBH (Lembaga Bantuan Hukum),” ujar Patrialis di Gedung DPR, Selasa (20/9).

 

Patrialis mengaku pernah bertemu dengan LBH yang tak profesional. “Daripada kongko-kongko, akhirnya mereka bikin LBH. Mereka menggunakan label LBH tetapi sebenarnya mereka berfungsi sebagai debt collector. Makanya, perlu di atur agar tujuan bantuan hukum benar-benar tercapai untuk rakyat miskin,” ujarnya lagi.

 

Apalagi, anggaran bantuan hukum diakomodir oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jadi, verifikasi dan akreditasi dibutuhkan agar anggaran tidak terbuang percuma.

RUU Bantuan Hukum

Pasal 7

Ayat (1)

Untuk melaksanakan tugas sebaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri berwenang:

a.     Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini; dan

b.    Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga pemberi bantuan hukum.

 

Ayat (2)

Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menteri membentuk panitia yanng unsurnya terdiri atas:

a.     Kementerian Hukum dan HAM;

b.    Akademisi;

c.     Tokoh masyarakat; dan

d.    Lembaga atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum.

 

Ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari PDIP Arif Wibowo meminta agar verifikasi dan akreditasi benar-benar dilakukan tepat sasaran. Jangan sampai anggaran bantuan hukum dimanfaatkan oleh pemberi bantuan hukum yang tidak berkualitas. “Saat ini banyak kantor-kantor pengacara yang mau bangkrut, jangan sampai anggarannya untuk itu,” ujarnya.

 

Wakil Ketua Baleg dari PKB Ida Fauziah mempertanyakan berapa lama verifikasi dan akreditasi dilakukan. Patrialis menjanjikan verifikasi dan akreditasi akan dilakukan selama tiga tahun bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. “Verifikasi dan akreditasi akan kami update terus menerus,” pungkasnya.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 2, 2011 in seputar soalan hukum

 

MA bersikukuh hanya mengacu pada kesepakatan Peradi-KAI yang menyetujui wadah tunggal di bawah nama Peradi

Sejumlah pengurus Kongres Advokat Indonesia (KAI) kubu Eggi Sudjana mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka diterima Ketua MK Moh Mahfud MD dan sejumlah hakim konstitusi dalam sebuah pertemuan tertutup di Gedung MK, Rabu (3/11).

Pertemuan itu terkait dengan putusan MK No 101/PUU-VII/2009 tentang pengujian UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) pernah mengeluarkan SK MA No 052 Tahun 2009 yang memerintahkan ketua pengadilan tinggi agar tak mengambil sumpah calon advokat sebelum terbentuknya wadah tunggal organisasi tunggal.

 

Berikutnya, terbit SK MA No 089/KMA/VI/2010 yang mencabut SK MA No 052. SK No 089 inilah yang melatarbelakangi sikap pengadilan tinggi yang hanya mau menyumpah advokat usulan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Efeknya, ribuan advokat dari KAI nasibnya terkatung-katung lantaran sebagian besar advokat KAI tak bisa disumpah.

 

Hal itu dinilai bertentangan dengan putusan MK No 101/PUU-VII/2009 itu yang memerintahkan agar setiap ketua pengadilan tinggi harus melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat. Yakni pengadilan tinggi harus segera mengambil sumpah para calon advokat tanpa melihat organisasi mana calon advokat itu berasal dalam jangka waktu dua tahun sejak putusan diucapkan.

MK pun berharap dalam rentang waktu itu, perselisihan organisasi advokat untuk membentuk wadah tunggal sesuai amanat Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bisa diselesaikan. Jika dalam waktu dua tahun wadah organisasi advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang wadah tunggal organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui peradilan umum.

Usai beraudiensi, Presiden KAI Eggi Sudjana mengaku telah terjadi kesepahaman soal putusan MK No 101/PUU-VII/2009 dengan Ketua MK dan para hakim konstitusi. “Dalam konteks putusan MK No 101 yang tidak ditaati/dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, maka MA telah melecehkan dirinya sendiri,” kata Eggi.

Eggi menegaskan keluarnya SK MA No 089 sangat berdampak serius terhadap para advokat atau calon advokat KAI. Makanya, Eggi menghimbau kepada para advokat atau calon advokat KAI untuk melawan hakim yang melarang berpraktek di pengadilan. “Perlawanan terserah di masing-masing tempat,” gagasnya.

Eggi menuturkan pihak MK mengaku tak bisa terlalu jauh mengawasi pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah dibuatnya. Sebab, tak ada mekanisme hukum untuk mengatur bagaimana putusan MK itu dapat dijalankan. “Kita diminta untuk mengambil tindakan sendiri karena tak ada prosedur hukum yang mengatur jika putusan MK tak dilaksanakan dan bagaimana upaya hukumnya,” kata Eggi.

Ia menilai tindakan MA yang melarang advokat KAI beracara di pengadilan melanggar Pasal 27 UUD 1945 yakni melanggar hak warga negara untuk mencari penghidupan yang layak (mencari nafkah). “Tindakan ini juga dapat digugat secara perdata atau pidana.”

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva menegaskan bahwa porsi peran MK hanya memutuskan konstitusionalitas suatu norma dalam undang-undang. Sementara pelaksanaan putusan itu diserahkan kepada masing-masing lembaga. Lantaran putusan MK setingkat dengan undang-undang, kata Hamdan, implementasinya diserahkan kepada lembaga yang diberi wewenang.

“Eksekusi tak bisa dilaksanakan oleh MK atau tak bisa terlalu jauh ikut mengawasi implementasi pelaksanaan putusan MK, kami serahkan kepada masing-masing institusi dan seluruh rakyat Indonesia yang taat hukum,” kata Hamdan.

Terpisah, juru bicara MA Hatta Ali membantah jika dikatakan mengabaikan putusan MK itu. Menurutnya, MA sudah beberapa kali mengeluarkan surat terkait soal penyumpahan itu. “MA sudah mengeluarkan surat, ya itulah isinya,” kata Hatta Ali lewat gagang telepon.

Hatta menegaskan bahwa surat pertama MA pernah meminta agar Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia tak mengambil sumpah calon advokat sampai terbentuknya satu wadah organisasi advokat. Selain itu, sebelumnya Peradi-KAI telah menandatangani kesepakatan untuk membentuk wadah tunggal advokat.

“Kita mengacu pada kesepakatan mereka (Peradi-KAI) yang setuju wadah tunggal di bawah nama Peradi, MA tak mengintervensi soal ini, kecuali atas permintaan kedua belah pihak,” tambahnya.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 2, 2011 in BERITA