RSS

Arsip Bulanan: Januari 2012

Irjen Pol. Drs. H. Anton Bachrul Alam, S.H.: Eksekusi Jaminan Fidusia Harus Penetapan Pengadilan Dan Polisi Yang Mengamankan

Probolinggo, Koran DOR

Pro-kontra terhadap wewenang hak eksekutorial terhadap jaminan fidusia adalah menjadi problematika nasional. Banyak para preman yang menjadi debt collector merasa punya hak untuk melakukan eksekusi (eksekutor swasta) terhadap unit kendaraan jaminan fidusia. Sehingga tak jarang diberbagai daerah menimbulkan gejolak dari masyarakat, karena kerap kali penyitaan yang dilakukan oleh eksekutor swasta menimbulkan ekses negatif dan kekerasan, ancamana kekerasan, dan perbuatan melawan hukum.

Berangkat dari itu, Tim Koran DOR mencoba meminta komentar dari salah seorang Pati Polisi tentang eksekusi jaminan fidusia. Kali ini, terkait eksekusi jaminan fidusia Tim Koran DOR meminta komentar hukum dari Irjen Pol Drs. H. Anton Bachrul Alam, S.H.; seorang pati Mabes Polri yang lahir di Mojokerto, Jawa Timur, 15 Agustus 1956; dimana sebelumnya Anton pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur pada 20 Februari 2009 hingga 30 Oktober 2009. Sebelumnya juga, Anton adalah Kapolda Kalimantan Selatan.

Irjen Pol Drs. H. Anton Bachrul Alam, S.H. adalah salah seorang tokoh kepolisian yang sangag humanis serta giat menekankan tingkat keagamaan para anggotanya. Salah satunya adalah himbauan memakai jilbab bagi para Polwan dan khataman Al Qur’an di Mapolda Jatim (entah sekarang program rohani itu apakah terus berjalan?). Sekarang Irjen Pol Drs. H. Anton Bachrul Alam, S.H. mulai 28 Oktober 2011 lalu aktif sebagai Asisten Sarana dan Prasarana Mabes Polri.

Berikut jalannya dialog Tim Koran DOR (dengan disederhanakan)…

Tim Koran DOR: “mau nanya bpk, ini hal yg sangat penting dan banyak diderita masyarakat konsumen. Pertanyaannya, jika lembaga pembiayaan/leasing mempunyai sertifikat fidusia, apa lembaga pembiayaan tsb berhak mengeksekusi sendiri unit kendaraan milik konsumen berdasar pada pasal 15 UU Fidusia? atau masih perlu penetapan dari Pengadilan/fiat Ketua Pengadilan?”

Irjen Pol Anton Bahrul Alam (Mantan Kapolda Kalsel, Mantan Kapolda Jatim, Mantan Kadiv Humas Mabes Polri, sekarang aktif di Assarpras Mabes Polri): “Polri bertugas mengamankan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Peraturan Kapolri no 8 tahun 2011 tanggal 22 juni 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan Fidusia utk pasal 15 : (1) Tahap persiapan pengamanan eksekusi meliputi : a. Penyusunan perencanaan, b. Rapat koordinasi. (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pd ayat (1) huruf a meliputi kegiatan : a. Membuat perkiraaan Intelijen, b. Menyusun rencana pengamanan eksekusi yg sekurang- kurangnya memuat : 1. Waktu pelaksanaan eksekusi, 2. Jumlah personel, butgar dan peralatan, 3. Pola pengamana, 4. Cara bertindak. (3) Rapat koordnasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebelum pengamanan eksekusi. (4) materi rapat koordinasi meliputi : a. Penjelasan status hukum jaminan fidusia, b. Kondisi dan hakikat ancaman dilokasi eksekusi dan sekitarnya, c. Jumlah personil polri yg dilibatkan, d. Peralatan yang diperlukan , e. Penjelasan cara bertindak. Harus penetapan pengadilan dan polisi yang mengamankan”.

Ketika diminta tanggapannya oleh Tim Koran DOR terkait pernyataan Irjen Pol. Drs. H. Anton Bachrul Alam, S.H.; seorang pemerhati masyarakat warga Kraksaan Achmad menyatakan, ”Saya belum ingin berkomentar tentang pendapat hukum Bapak Anton, namun saya kasih sedikit profil beliau. Irjen Anton Bachrul Alam (ABA) adalah salah satu perwira tinggi Polri yang saya pandang sangat kompeten. Sebelum ditarik sebagai Assarpras Mabes Polri, ABA pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur. Siapapun tahu, menjadi orang nomor satu di lingkungan Polda Jawa Timur adalah prestasi yang mengagumkan. Melihat rekam jejaknya, ABA memiliki jam terbang yang merata di Polri. Selain memangku jabatan struktural, ABA pernah bertugas di bidang reserse, lalu lintas, dan pengawasan internal. Artikulasinya sangat jernih; itu yang terlihat saat ABA bekerja di area kehumasan. Sebagai ilustrasi, ABA melakukan pendekatan unik untuk membangun kedekatan dengan masyarakat. Dia teratur menyambangi masjid-masjid di wilayah penugasannya, baik sebagai makmum, imam, maupun khatib atau penceramah. Raut wajahnya yang halus juga memberikan efek psikologis yang meneduhkan. Kebanyakan masyarakat percaya akan pentingnya profesionalisme. Tapi masyarakat juga sering lalai untuk memasukkan relijiusitas atau gaya hidup agamis sebagai salah satu unsur profesionalisme yang khas kepunyaan budaya Indonesia. Padahal, apa lagi yang lebih andal ketimbang agama, untuk menangkis segala bentuk penyimpangan? Nah, pada sosok ABA, saya menangkap adanya nilai lebih itu. Saya kira jika ABA menjadi Kabareskrim atau Kapolri, maka sepertinya ruang untuk eksekutor swasta/debt collector yang digunakan oleh lembaga finance akan tereleminir. Polri masa kini dan masa depan perlu dipimpin oleh orang yang dalam kesehariannya benar-benar membuktikan dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Toh, bukankah kompetensi lunak macam itu yang selama ini dinilai sebagai kelemahan utama personel Polri?”. (rid)

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 18, 2012 in BERITA

 

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Adalah surat yang diberikan kepada pelapor / pengadu tentang perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik dengan melalui tahapan-tahapan :

1) SP2HP pertama kali diberikan adalah pada saat setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan dalam waktu 3 (tiga) hari Laporan Polisi dibuat.

2) SP2HP yang diberikan kepada pelapor berisi pernyataan bahwa laporan telah diterima, nama penyidik dan nomor telepon/HP.

3) Waktu pemberian SP2HP pada tingkat penyidikan untuk kasus :

a) Kasus ringan, SP2HP diberikan pada hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30

b) Kasus sedang, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45 dan hari ke-60.

c) Kasus sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75 dan hari ke-90.

d) Kasus sangat sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-20, hari ke-40, hari ke-60, hari ke-80, hari ke-100 dan hari ke-120.

e) Tahap penyelesaian dihitung pada saat penyerahan berkas perkara yang pertama.

socialized by Komnas PKPU Probolinggo

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 18, 2012 in seputar soalan hukum

 

SP2HP: Jaminan Akuntabilitas Dan Transparansi

Probolinggo, Koran DOR

Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.

SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang: a. pokok perkara; b. tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya; c. masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan; d. rencana tindakan selanjutnya; dan e. himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan. SP2HP yang dikirimkan kepada Pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahuioleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

SP2HP atau Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, merupakan Layanan Kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak Kepolisian. Sehingga dengan adanya transparansi penanganan perkara, masyarakat dapat menilai kinerja Kepolisian dalam menangani berbagai perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Bahkan jargon yang dicecahkan oleh beberapa satreskrim ialah “Jangan Takut/Ragu untuk menanyakan perkembangan kasus kepada Tim Penyidik, karena itu adalah Hak Korban/Pelapor.”

Dalam SP2HP, di sisi pojok kanan atas tertera title yang mengindikasikan keterangan: A1: Perkembangan hasil penelitian Laporan; A2: Perkembangan hasil penyelidikan blm dapat ditindaklanjuti ke penyidikan; A3: Perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan penyidikan; A4: Perkembangan hasil penyidikan; A5: SP3.

Senin siang (09/01), Direktur Eksekutif Komnas PKPU Indonesia Moch Anshory, SH dan Humas-nya Achmad alQuthfby, S.Pd mendatangi Mapolresta Probolinggo guna klarifikasi SP2HP penanganan perkara dugaan pemerasan yang dilakukan oleh debt collector Adira Finance. Sesampainya Mapolresta, langsung disapa & ditemui oleh penyidik pembantu Briptu Nugroho Hadi Susanto.

Dikonfirmasi mengenai perkembangan penyelidikan, Moch. Anshory, SH mengatakan bahwa kami bersyukur atas tindak lanjut yang diambil oleh aparat penyidik Polresta Probolinggo. “Pihak penyidik menyatakan bahwa pihak Adira Finance telah dipanggil, namun tidak dapat memenuhi panggilan dikarenakan sakit. Namun, hari ini pihak Adira Finance telah sepakat untuk menghadiri pemeriksaan. Memang ada sedikit keterlambatan mengenai pengiriman SP2HP, akan tetapi saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran aparat Polresta Probolinggo. Semoga hukum tidak pandang bulu,” ujar Moch. Anshory, SH pada Senin (9/1).

Dimintai tanggapannya, penyidik pembantu Briptu Nugroho Hadi Susanto, menyatakan permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman SP2HP-nya. “Iya Bapak, saya minta maaf atas keterlambatan SP2HP-nya, karena saya lupa mau kirim ke kantor posnya,” ucap Briptu Nugroho Hadi Susanto pada Jum’at (13/1). (rid)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 18, 2012 in BERITA

 

Konsumen Adira Finance Merasa Lega, Denda Bisa Terkurangi

Probolinggo, Koran DOR – “Menyentuh hati untuk menanamkan kebanggaan dan integritas dalam kerja,” itulah prinsip kerja dalam sejarah PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

Adira Finance mengoperasikan 245 jaringan usaha di seluruh Indonesia. Adira Finance dibangun dengan kesungguhan tekad untuk menjadi perusahaan terbaik dan terpercaya di sektor pembiayaan konsumen bidang otomotif, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“Adira Finance” atau “Perusahaan”) yang didirikan sejak tahun 1990 telah menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbesar untuk berbagai merek otomotif di Indonesia berdasarkan pangsa pasar dan jumlah aktiva yang dikelola. Pada bulan Maret 2004, Adira Finance melakukan penawaran saham perdana, yang diikuti dengan pengalihan 75,0% kepemilikan pemegang saham lama melalui penempatan terbatas ke PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon), salah satu bank swasta nasional terbesar yang dimiliki oleh Grup Temasek dari Singapura.

Didukung dengan lebih dari 12,500 karyawan dan 245 jaringan usaha yang tersebar di banyak kota di Indonesia, Adira Finance telah memantapkan posisinya sebagai salah satu perusahaan pembiayaan konsumen otomotif terkemuka di Indonesia.

Di Probolinggo, Adira Finance merajai perusahaan pembiayaan, mengalahkan beberapa lembaga finance lainnya. Burip Santoso warga Ds. Alas Tengah Kec. Besuk, ketika dikonfirmasi menyatakan kepuasannya atas pelayanan dan kebijakan Adira Finance. “Saya merasa lega, karena awalnya saya pun dibantu oleh Adira Finance, yang akhirnya saya dapat memiliki sebuah motor. Namun ditengah perjalanan, usaha saya mengalami kendala sehingga saya menunggak, dan saya dikenai sanksi denda sebesar ± 1,7 juta,“ ucap Burip.

Burip melanjutkan, “Saya pun galau, karena angsuran saya sudah klop 36 angsuran, hanya BPKB belum bisa saya ambil karena ada beban denda sebesar 1,7 juta. Akhirnya saya menghubungi Komite Nasional Perlindungan Konsumen & Pelaku Usaha (Komnas PKPU) di Malang, dan saya didelegasikan kepada Humasnya yang ada di Probolinggo yakni Achmad Mukhoffi alQuthfby, S.Pd di Jl. Ir. H. Juanda, Ds. Patokan Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo. Pada Sabtu 10 Desember, saya mengadu kepada Achmad alQuthfby, dan beliau pun menyanggupi akan membantu saya. Jujur saja, saya hanya bisa membayar denda sebesar 350 ribu, karena saya banyak tertimpa musibah,” aku Burip.

Ketika dihubungi, Achmad alQuthfby menyatakan bahwa Komnas PKPU sebagai pengemban amanah UU NO. 8/99, akan senantiasa membantu konsumen dalam hal mendapatkan keadilan yang berkepastian hukum, baik secara mediasi, arbitrase, mau pun melalui jalur litigasi. “Setelah saya mengirimkan surat formal kelembagaan yang berisi permohonan pengurangan denda kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Jakarta Cq PT. Adira Dinamika Multi Finance RO Probolinggo Cabang Lumajang. Kemudian setelah selama ± 7 hari, ada konfirmasi dari Pimpinan Adira Finance RO Probolinggo Cabang Lumajang Bapak Enas Yudhana langsung kepada saya via handphone. Dan permohonan pengurangan denda sebesar ± 80% dikabulkan, dan konsumen Adira Finance a. n. Burip Santoso warga Ds. Alas Tengah Kec. Besuk itu hanya membayar dendanya sebesar 350 ribu, dan BPKBnya bisa langsung diambil,” tutur Achmad alQuthfby.

Apakah ada kritik konstruktif buat Adira Finance?, “Ada sedikit, yakni jika memang banyak konsumen Adira Finance datang untuk mengambil BPKB (hingga antre), maka selayaknya petugas resepsionisnya ditambah. Jadi saya empati kepada Mas Beri sang resepsionis Adira Finance, yang ‘mlaku ngalor ngidul dewean’ ngurusi pengambilan BPKB. Selain itu, bagi saya Pimpinan Adira Finance RO Probolinggo Cabang Lumajang Bapak Enas Yudhana sangatlah wise, kami sebagai pengemban amanah UU No. 8/99 memang secara indirectly berpartner dengan Pimpinan Adira Finance, tentu saja untuk kepentingan masyarakat konsumen, bukan untuk kepentingan pribadi/golongan. Jika ada pengaduan kami selalu mengedepankan koordinasi/mediasi, namun jika mediasi mengalami kebuntuan maka kami sebagai representasi akan melakukan prosedur hukum, baik secara arbitrase mau pun litigasi, itu semua tergantung dari keinginan konsumen sebagai pengadu. Saya yakin, jika cara berpikir dan bertindak Lembaga Finance senantiasa mempertimbangkan skala kondusifitas, maka sebuah perusahaan dengan  excellence people, excellence thought, dan excellence process, akan dapat terwujud dalam upaya menerapkan misi dan meraih visi perusahaan, tak terkecuali Adira Finance,” imbuh Achmad alQuthfby.

Pimpinan PT. Adira RO Probolinggo Cabang Lumajang Bapak Enas Yudhana ketika dikonfirmasi menyatakan bahwa apapun kami usahakan seoptimal mungkin demi pelayanan excellent terhadap konsumen Adira Finance. Tetap saling menjaga silaturrahim dan kerja samanya,” tutur Enas Yudhana. (rid)

 

 
6 Komentar

Ditulis oleh pada Januari 18, 2012 in BERITA

 

PROSEDUR SEPUTAR PEMERIKSAAN OLEH POLISI

UU No 02 Tahun 2002

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

 

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. menegakkan hukum; dan

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

 

Pasal 16

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

e. menghormati hak asasi manusia.

 

Perkap No 08 Tahun 2009

Pasal 13

ayat (1) huruf e: merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;

 

Pasal 17

(1) Dalam melakukan penangkapan setiap petugas wajib untuk:

g. memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut,

berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi

oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

 

Pasal 21 ayat (1) huruf n:

memberikan kesempatan saksi atau tersangka untuk memberikan keterangan tambahan sekalipun pemeriksaan sudah selesai.

 

 

Pasal 27 ayat (2) huruf m:

memanipulasi hasil pemeriksaan dengan cara tidak mencatat sebagian

keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang

menyimpang dari tujuan pemeriksaan;

 

Pasal 37 ayat (3) huruf d:

petugas wajib memberikan kesempatan kepada saksi atau tersangka yang

ingin memberikan keterangan tambahan, sekalipun pemeriksaan sudah

selesai.

 

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas pemeliharaan kamtibmas setiap anggota Polri dilarang:

a. berperilaku arogan, sewenang-wenang atau menyakiti hati rakyat, sehingga

menimbulkan antipati atau merugikan rakyat;

b. melakukan tindakan secara diskriminatif;

c. melindungi pelaku pelanggar hukum atau salah satu pihak yang perkaranya

sedang ditangani;

d. sengaja menutupi kesalahan pihak yang perkaranya sedang ditangani;

 

Pasal 50

(1) Dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat setiap angota Polri wajib:

a. memberikan pelayanan yang adil, tanpa membedakan ras, suku, agama/

kepercayaan, golongan, status sosial, ekonomi, dan jenis kelamin;

c. memberikan pelayanan dengan memperhatikan prinsip kesamaan di depan

hukum; dan

 

PP No 02 Tahun 2003

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

j. berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;

k. memanipulasi perkara;

 

Kode Etik Profesi Kepolisian

Pasal 4

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas menegakan hukum wajib memelihara perilaku terpercaya dengan :

a. Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;

b. Tidak memihak;

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 4, 2012 in seputar soalan hukum

 

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Adalah surat yang diberikan kepada pelapor / pengadu tentang perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik dengan melalui tahapan-tahapan :

1) SP2HP pertama kali diberikan adalah pada saat setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan dalam waktu 3 (tiga) hari Laporan Polisi dibuat.

2) SP2HP yang diberikan kepada pelapor berisi pernyataan bahwa laporan telah diterima, nama penyidik dan nomor telepon/HP.

3) Waktu pemberian SP2HP pada tingkat penyidikan untuk kasus :

a) Kasus ringan, SP2HP diberikan pada hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30

b) Kasus sedang, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45 dan hari ke-60.

c) Kasus sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75 dan hari ke-90.

d) Kasus sangat sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-20, hari ke-40, hari ke-60, hari ke-80, hari ke-100 dan hari ke-120.

e) Tahap penyelesaian dihitung pada saat penyerahan berkas perkara yang pertama.

http://www.bareskrim.go.id/index.php?limitstart=10

PUBLISHED AND DISSEMINATED BY KOMNAS PKPU INDONESIA CAB. PROBOLINGGO

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 4, 2012 in seputar soalan hukum

 

SURAT EDARAN Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009/tertanggal 31 Agustus 2009

surat dari Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009/Bareskrim tertanggal 31 Agustus 2009 yang ditanda-tangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri , Komisaris Jendral Drs Susno Adji., S.H.,M.H., M.Sc Tentang Prosedur Penanganan Kasus Perlindungan Konsumen. Surat ini memuat 2 pokok yang harus diikuti oleh penyidik Polri di seluruh Indonesia : 1. Pelaporan yang dilakukan oleh debitur atas ditariknya unit jaminan oleh lembaga fnance ketika debitur itu wanprestasi, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan psl-psl pencurian, perampasan dan lain sebagainya. 2. Pelaporan yang dilakukan oleh lembaga finance ketika mengetahui debiturnya melakukan pengalihan unit jaminan, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan psl-psl penggelapan dll sebagainya. surat bareskrim ini mempertimbangkan KUHAP dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan rujukan dikeluarkannya surat tersebut. Sehingga dengan demikian, masih menurut surat bareskrim, maka bila terjadi 2 persoalan diatas penyidik harus menolak proses laporan dan menyarankan kepada pihak pelapor untuk menyelesaikannya di BPSK karena badan itulah yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa konsumen.

DISOSIALISASIKAN OLEH : LPKSM KOMNAS PK-PU INDONESIA

 
4 Komentar

Ditulis oleh pada Januari 4, 2012 in seputar soalan hukum