RSS

PROSEDUR SEPUTAR PEMERIKSAAN OLEH POLISI

04 Jan

UU No 02 Tahun 2002

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

 

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. menegakkan hukum; dan

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

 

Pasal 16

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

e. menghormati hak asasi manusia.

 

Perkap No 08 Tahun 2009

Pasal 13

ayat (1) huruf e: merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;

 

Pasal 17

(1) Dalam melakukan penangkapan setiap petugas wajib untuk:

g. memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut,

berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi

oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

 

Pasal 21 ayat (1) huruf n:

memberikan kesempatan saksi atau tersangka untuk memberikan keterangan tambahan sekalipun pemeriksaan sudah selesai.

 

 

Pasal 27 ayat (2) huruf m:

memanipulasi hasil pemeriksaan dengan cara tidak mencatat sebagian

keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang

menyimpang dari tujuan pemeriksaan;

 

Pasal 37 ayat (3) huruf d:

petugas wajib memberikan kesempatan kepada saksi atau tersangka yang

ingin memberikan keterangan tambahan, sekalipun pemeriksaan sudah

selesai.

 

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas pemeliharaan kamtibmas setiap anggota Polri dilarang:

a. berperilaku arogan, sewenang-wenang atau menyakiti hati rakyat, sehingga

menimbulkan antipati atau merugikan rakyat;

b. melakukan tindakan secara diskriminatif;

c. melindungi pelaku pelanggar hukum atau salah satu pihak yang perkaranya

sedang ditangani;

d. sengaja menutupi kesalahan pihak yang perkaranya sedang ditangani;

 

Pasal 50

(1) Dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat setiap angota Polri wajib:

a. memberikan pelayanan yang adil, tanpa membedakan ras, suku, agama/

kepercayaan, golongan, status sosial, ekonomi, dan jenis kelamin;

c. memberikan pelayanan dengan memperhatikan prinsip kesamaan di depan

hukum; dan

 

PP No 02 Tahun 2003

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

j. berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;

k. memanipulasi perkara;

 

Kode Etik Profesi Kepolisian

Pasal 4

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas menegakan hukum wajib memelihara perilaku terpercaya dengan :

a. Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;

b. Tidak memihak;

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 4, 2012 in seputar soalan hukum

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: