RSS

Irjen Pol. Drs. H. Anton Bachrul Alam, S.H.: Eksekusi Jaminan Fidusia Harus Penetapan Pengadilan Dan Polisi Yang Mengamankan

18 Jan

Probolinggo, Koran DOR

Pro-kontra terhadap wewenang hak eksekutorial terhadap jaminan fidusia adalah menjadi problematika nasional. Banyak para preman yang menjadi debt collector merasa punya hak untuk melakukan eksekusi (eksekutor swasta) terhadap unit kendaraan jaminan fidusia. Sehingga tak jarang diberbagai daerah menimbulkan gejolak dari masyarakat, karena kerap kali penyitaan yang dilakukan oleh eksekutor swasta menimbulkan ekses negatif dan kekerasan, ancamana kekerasan, dan perbuatan melawan hukum.

Berangkat dari itu, Tim Koran DOR mencoba meminta komentar dari salah seorang Pati Polisi tentang eksekusi jaminan fidusia. Kali ini, terkait eksekusi jaminan fidusia Tim Koran DOR meminta komentar hukum dari Irjen Pol Drs. H. Anton Bachrul Alam, S.H.; seorang pati Mabes Polri yang lahir di Mojokerto, Jawa Timur, 15 Agustus 1956; dimana sebelumnya Anton pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur pada 20 Februari 2009 hingga 30 Oktober 2009. Sebelumnya juga, Anton adalah Kapolda Kalimantan Selatan.

Irjen Pol Drs. H. Anton Bachrul Alam, S.H. adalah salah seorang tokoh kepolisian yang sangag humanis serta giat menekankan tingkat keagamaan para anggotanya. Salah satunya adalah himbauan memakai jilbab bagi para Polwan dan khataman Al Qur’an di Mapolda Jatim (entah sekarang program rohani itu apakah terus berjalan?). Sekarang Irjen Pol Drs. H. Anton Bachrul Alam, S.H. mulai 28 Oktober 2011 lalu aktif sebagai Asisten Sarana dan Prasarana Mabes Polri.

Berikut jalannya dialog Tim Koran DOR (dengan disederhanakan)…

Tim Koran DOR: “mau nanya bpk, ini hal yg sangat penting dan banyak diderita masyarakat konsumen. Pertanyaannya, jika lembaga pembiayaan/leasing mempunyai sertifikat fidusia, apa lembaga pembiayaan tsb berhak mengeksekusi sendiri unit kendaraan milik konsumen berdasar pada pasal 15 UU Fidusia? atau masih perlu penetapan dari Pengadilan/fiat Ketua Pengadilan?”

Irjen Pol Anton Bahrul Alam (Mantan Kapolda Kalsel, Mantan Kapolda Jatim, Mantan Kadiv Humas Mabes Polri, sekarang aktif di Assarpras Mabes Polri): “Polri bertugas mengamankan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Peraturan Kapolri no 8 tahun 2011 tanggal 22 juni 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan Fidusia utk pasal 15 : (1) Tahap persiapan pengamanan eksekusi meliputi : a. Penyusunan perencanaan, b. Rapat koordinasi. (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pd ayat (1) huruf a meliputi kegiatan : a. Membuat perkiraaan Intelijen, b. Menyusun rencana pengamanan eksekusi yg sekurang- kurangnya memuat : 1. Waktu pelaksanaan eksekusi, 2. Jumlah personel, butgar dan peralatan, 3. Pola pengamana, 4. Cara bertindak. (3) Rapat koordnasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebelum pengamanan eksekusi. (4) materi rapat koordinasi meliputi : a. Penjelasan status hukum jaminan fidusia, b. Kondisi dan hakikat ancaman dilokasi eksekusi dan sekitarnya, c. Jumlah personil polri yg dilibatkan, d. Peralatan yang diperlukan , e. Penjelasan cara bertindak. Harus penetapan pengadilan dan polisi yang mengamankan”.

Ketika diminta tanggapannya oleh Tim Koran DOR terkait pernyataan Irjen Pol. Drs. H. Anton Bachrul Alam, S.H.; seorang pemerhati masyarakat warga Kraksaan Achmad menyatakan, ”Saya belum ingin berkomentar tentang pendapat hukum Bapak Anton, namun saya kasih sedikit profil beliau. Irjen Anton Bachrul Alam (ABA) adalah salah satu perwira tinggi Polri yang saya pandang sangat kompeten. Sebelum ditarik sebagai Assarpras Mabes Polri, ABA pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur. Siapapun tahu, menjadi orang nomor satu di lingkungan Polda Jawa Timur adalah prestasi yang mengagumkan. Melihat rekam jejaknya, ABA memiliki jam terbang yang merata di Polri. Selain memangku jabatan struktural, ABA pernah bertugas di bidang reserse, lalu lintas, dan pengawasan internal. Artikulasinya sangat jernih; itu yang terlihat saat ABA bekerja di area kehumasan. Sebagai ilustrasi, ABA melakukan pendekatan unik untuk membangun kedekatan dengan masyarakat. Dia teratur menyambangi masjid-masjid di wilayah penugasannya, baik sebagai makmum, imam, maupun khatib atau penceramah. Raut wajahnya yang halus juga memberikan efek psikologis yang meneduhkan. Kebanyakan masyarakat percaya akan pentingnya profesionalisme. Tapi masyarakat juga sering lalai untuk memasukkan relijiusitas atau gaya hidup agamis sebagai salah satu unsur profesionalisme yang khas kepunyaan budaya Indonesia. Padahal, apa lagi yang lebih andal ketimbang agama, untuk menangkis segala bentuk penyimpangan? Nah, pada sosok ABA, saya menangkap adanya nilai lebih itu. Saya kira jika ABA menjadi Kabareskrim atau Kapolri, maka sepertinya ruang untuk eksekutor swasta/debt collector yang digunakan oleh lembaga finance akan tereleminir. Polri masa kini dan masa depan perlu dipimpin oleh orang yang dalam kesehariannya benar-benar membuktikan dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Toh, bukankah kompetensi lunak macam itu yang selama ini dinilai sebagai kelemahan utama personel Polri?”. (rid)

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 18, 2012 in BERITA

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: