RSS

Arsip Bulanan: Agustus 2012

Aksi Kawanan ‘Debt Collector’ Melanggar Hukum

Wonogiri – meresahkan masyarakat, aksi perampasan paksa secara sepihak yang dilakukan para personel ‘debt collector’ (tukang tagih), dinilai sebagai bentuk pelanggaran hukum. Apalagi tindakan mereka dibarengi dengan penyitaan sepeda motor melalui cara-cara main paksa.

“Institusi yang berhak melakukan penyitaan itu adalah aparat penegak hukum, bukan personel tukang tagih atau ‘debt collector’,” tegas Kasat Reskrim Polres Wonogiri AKP Sugiyo, mewakili Kapolres Wonogiri AKBP Nanang Avianto.

lebih lanjut AKP Sugiyo menyerukan, agar para kantor leasing sebagai pihak kreditor sepeda motor, tidak mengerahkan ‘debt collector’ untuk melakukan perampasan sepeda motor. Terlebih lagi, untuk melakukan perampasan paksa di jalanan.

Kata AKP Sugiyo, cara perampasan paksa secara sepihak seperti itu, merupakan bentuk pelanggaran hukum yang bertentangan dengan kaidah yuridis serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Perbuatan mereka, dapat diancam dan dijerat dengan pasal 378 KUHP, yang ancaman hukumannya empat tahun penjara.

“Kalau memang ada masalah dengan tunggakan angsuran, kiranya dapat dilakukan penagihan tanpa harus melakukan perampasan di jalanan. Kalau memang menemui kesulitan, kiranya dapat meminta bantuan aparat penegak hukum. Bukan kemudian main rampas dan penyitaan secara paksa di jalanan,” tegas Kasat Reskrim AKP Sugiyo.

Seperti pernah diberitakan (SM, 18/11), karena dinilai meresahkan masyarakat, lima orang kawanan ‘debt collector’, ditangkap oleh aparat kepolisian Wonogiri. Mereka kemudian ditahan untuk menjalani pemeriksaan kasusnya. Seorang anggota kawanan lainnya, berinisial BI yang alamatnya telah diketahui polisi, kabur dan dinyatakan buron serta dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kelima tukang tagih yang ditahan polisi itu, terdiri atas Budi Setiawan (23), Agus Priyanto alias Kamsing (36), Winarno alias Gundul (39), Awang Danukusuma alias Tugimin (29) dan Suryanto Bethu (27).

Kelima tersangka ini, mengaku warga asal Kelurahan Bayan, Sukorejo dan Nusukan semuanya di wilayah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

Agus Priyanto alias Kamsing, semula adalah warga Lingkungan Bahuresan Kelurahan Giritirto Kecamatan Wonogiri Kota Kabupaten Wonogiri, tapi kemudian pindah alamat ke Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

Budi Priyanto, salah seorang warga Kelurahan Wonoboyo Kecamatan Wonogiri Kota, menyatakan punya pengalaman buruk dengan kawanan ‘debt collector.’ “Karena saya pernah mengalami sendiri dipepet dan dicegat oleh mereka,” kata Budi.

Kawanan tukang tagih yang beroperasi jalanan ini, berupaya merampas sepeda motor Budi yang tengah dikendarai. ”Tapi saya bertahan untuk tidak menyerahkannya. Mereka saya ajak ke kantor polisi untuk menyelesaikan masalah, tapi malah kemudian pergi,” ujar Budi.

Setelah Budi mengamati kawanan tukang tagih yang kini ditahan Polres, dikatakan bahwa mereka itu yang dulu pernah memepet dan mencegat serta akan merampas sepeda motornya. “Ya ini orang-orangnya. Tahu rasa, baru sekarang mereka ‘ketanggor’ (terjebak) dan kena batunya untuk berurusan dengan kepolisian. Tindakan mereka ngawur, main rampas secara paksa di jalanan,” kata Budi.

Iklan
 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Agustus 25, 2012 in BERITA

 

Polda Perintahkan Tindak Tegas Debt Collector Kendaraan

Semarang – Maraknya aksi debt collector kendaraan yang menyita kendaraan di jalan raya, Polda Jawa Tengah memerintahkan seluruh polres/polrestabes se-Jawa Tengah untuk menindak tegas para debt collector yang melakukan penyitaan sepeda motor atau mobil di jalanan. Karena tindakan tersebut merupakan termasuk kategori premanisme.

ilustrasi

Hal tersebut disampaikan Dir Reskrim Umum Polda Jateng Kombes Pol Bambang Rudi Pratiknyo kemarin. Bambang Rudi juga mengatakan, penyitaan yang dilakukan selain oleh kepolisian merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Menurutnya, dalam menjalankan tugasnya, debt collector harus sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang pidusia. “Debitur atau pemilik kendaraan yang membeli dengan cara kredit memiliki hak atas barang yang dibelinya, meski belum lunas pembayarannya. Jika nantinya kendaraan yang dibeli itu dirampas oleh debt collector di jalan, maka masyarakat bisa melaporkan tindakan perampasan ke pihak kepolisian,” terang Bambang Rudi P.

Seperti diberitakan, tindakan meresahkan oleh  debt collector menimpa Yohana (30), warga Kampung Baris No 499, Kelurahan Karangturi Semarang Tengah, baru-baru ini. Ia digeruduk oleh 6 orang debt collector di rumahnya. Mereka menggedor pintu rumah dan membentak-bentak Yohana. ”Mereka langsung menggertak, padahal saat itu sudah larut malam. Mereka meminta saya menyerahkan kunci dan STNK mobil milik Ibu saya, Linda (52),” ujar Yohana.

Diungkapkannya, saat itu ia menghubungi ibunya untuk meminta pertimbangan. Oleh Ibunya, Linda diminta untuk tidak menyerahkan mobil tersebut dan meminta para debt collector datang kembali keesokan harinya. “Namun para debt collector itu tidak bersedia dan malah marah serta mengancam. Kami jadi sungkan dengan tetangga akibat terjadi keributan ini,” ujar Yohana.

Sementara itu,  Linda mengakui memang  memiliki tanggungan angsuran hutang di PT SMS (Sinar Mitra Semesta), yang beralamat di Jalan Indraprasta. Menurutnya, pada tahun 2010, ia menjaminkan BPKB mobil Toyota  IS (Built up) yang dibelinya dengan tunai. Ia kemudian meminjam uang kepada PT SMS sebanyak Rp 95 juta dengan jaminan BPKB mobil tersebut dengan batas waktu pembayaran 35 bulan. “Namun saya sudah 13 kali membayar angsuran. Saya terlambat membayat angsuran karena memang sedang mengalami kesulitan keuangan, itu pun baru-baru ini. Terlepas dari persoalan itu, kami menyesalkan sikap arogan para debt collector tersebut,” ujar Linda. (bye)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 25, 2012 in BERITA

 

Preman Debt Collector (Fatwa KAPOLRI tentang Debt Collector)

Preman Debt Collector adalah penagih utang yg melakukan pekerjaannya dengan cara memaksa/mengancam nasabah, menyita dengan paksa serta menyandera. Pada Rapat Kerja Dengan Komisi III DPR RI, Rabu, 10 Des 2008, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso menyampaikan bahwa dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat telah dilakukan berbagai upaya, salah satunya adalah penanganan terhadap tukang tagih/debt collector yang melaksanakan dengan cara mengancam atau menakut-nakuti.

Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh Preman Debt Collector berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Pasal 335 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

 

2. Pasal 368 KUHP

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasanuntuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Penjelasan Pasal 368 adalah sebagai berikut :

a. Kejadian ini dinamakan “pemerasan dengan kekerasan” (afpersing).

Pemeras itu pekerjaannya: 1) memaksa orang lain; 2) untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang; 3) dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. (pada Pasal 335, elemen ini bukan syarat).

b. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;

1) Memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan; 2) Melawan hak adalah sama dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum; 3) Kekerasan berdasarkan catatan pada Pasal 89, yaitu jika memaksanya itu dengan akan menista, membuka rahasia maka hal ini dikenakan Pasal 369.

c. Pemerasan dalam kalangan keluarga adalah delik aduan (Pasal 370), tetapi apabila kekerasan itu demikian rupa sehingga menimbulkan “penganiayaan”, maka tentang penganiayaannya ini senantiasa dapat dituntut (tidak perlu ada pangaduan);

d. Tindak pidana pemerasan sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian si pelaku sendiri yang mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan si korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras.

 

DISOSIALISASIKAN OLEH HUMAS KOMNAS PK-PU INDONESIA


3. Pasal 369 KUHP

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

 

4. Pasal 378 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

 

PENGGOLONGAN PREMAN SEBAGAI TARGET OPERASI :

(a) PREMAN YANG MENGGANGGU KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN (MABUK-MABUKAN, MENGGANGGU LALU LINTAS, RIBUT-RIBUT Dl TEMPAT UMUM).

(b) PREMAN YANG MEMALAK (MEMINTA DENGAN PAKSA) Di LOKASI UMUM (MISALNYA MENJUAL MAJALAH SECARA PAKSA, MENGEMIS DENGAN GERTAKAN, MENDORONG MOBIL MOGOK MINTA UANG DENGAN PAKSA, MEMALAK MASYARAKAT / PERSEORANGAN YANG MENAIKKAN DAN MENURUNKAN BAHAN BANGUNAN Dl PABRIK / iNDUSTRI / KOMPLEK PERUMAHAN, PARKIR LIAR DENGAN MEMINTA UANG SECARA PAKSA, DAN LAIN-LAIN SEJENIS)

(c) PREMAN DEBT COLLECTOR (PENAGIH UTANG DENGAN MEMAKSA / MENGANCAM NASABAH, MENYITA DENGAN PAKSA, MENYANDERA)

(d) PREMAN TANAH (MENGUASAI / MENDUDUKI LAHAN / POPERTY SECARA ILLEGAL YANG SEDANG DALAM SENGKETA DENGAN MEMAKSAKAN KEHENDAK SATU PIHAK)

(e) PREMAN BERKEDOK ORGANISASI (ORGANISASI JASA KEAMANAN, PREMAN TENDER PROYEK DAN ORGANISASI MASSA ANARKIS)(f) BACKING PREMAN (APARAT KEAMANAN, SATPOL PP, PEMDA, DLL)

Sumber: Kompolnas

http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/02/09/preman-debt-collector/

DISOSIALISASIKAN OLEH HUMAS KOMNAS PK-PU INDONESIA

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 25, 2012 in BERITA, seputar soalan hukum

 

TIPS MENGHADAPI DEBT COLLECTOR

Disaat macet bayar cicilan :

  1. Sepeda Motor / Mobil / Perumahan
  2. Bank, BPR, Koperasi dan Kartu Kredit
  3. Dan lain lain hutang piutang.

Debt Collector biasanya terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Debt Collector yang berstatus sebagai karyawan atau internal,

2. Debt Collector yang berstatus berdasarkan kontrak/kuasa atau external

Kegiatan debt collector baik yang internal maupun external tadi seringkali menyulitkan konsumen, terutama apabila konsumen masih dalam kondisi kesulitan keuangan sehingga belum mampu membayar angsuran sesuai kewajibannya.

Untuk itu beberapa tips yang mungkin berguna untuk menghadapi debt collector.

Ajak bicara baik-baik, utarakan bahwa memang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan dan sampaikan bahwa sesegera mungkin apabila sudah ada maka akan melakukan pambayaran bahkan jika dimungkinkan akan melakukan pelunasan.

Usir jika tidak sopan. Apabila debt collector datang dan berlaku tidak sopan maka konsumen berhak mengusir, karena konsumen berada di rumah sendiri.

Tanyakan identitas. Indentitas dapat berupa kartu karyawan, atau surat kuasa bagi external.

Ini sangat penting guna menghindari debt collector illegal yang berkeliaran. bila terpaksa harus melakukan pembayaran kepada debt collector (yang diberi kewenangan secara tertulis) mintalah Kwitansi, atau bayarlah langsung ke kantor apabila dirasakan anda tidak percaya pada debt collector yang datang.

Janjikan pembayaran sesuai kemampuan dan kepastian, tetapi apabila tidak ada yang diharapkan terhadap kepastian dan kemampuan, maka jangan berjanji walau dibawah tekanan, (janji lama tapi tepat akan lebih baik daripada janji karena takut tapi meleset)

Pertahankan unit kendaraan atau obyek jaminan. Hal ini sangat penting, mengingat kendaraan adalah milik anda, sesuai dengan STNK dan BPKB (bagi yang membeli Motor/Mobil secara cicilan melalui Finance) sedangkan Hubungan Konsumen dan Finance/Bank/Koperasi, KartuKredit adalah hutang-piutang => hukum Perdata BUKAN Pidana => Polisi DILARANG menangani permasalahan Hutang (sesuai …… kepolisian no 2 tahun 2002), hal ini perlu ditegaskan karena biasanya pihak Finance/Bank/Koperasi akan melaporkan Konsumen dengan tuduhan Penggelapan.

Laporkan polisi. Apabila debt collector bertindak memaksakan kehendak untuk menarik kendaraan/jaminan, karena tindakannya merupakan Perbuatan Melawan Hukum PIDANA, maka datanglah ke kantor polisi terdekat, dan buatlah laporan Tindak Pidana (TP) perampasan kendaraan dengan tuduhan pelanggaran pasal 368 KUHP dan pasal 365 ayat 2,3 dan 4 junto pasal 335 kuhp. Karena yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah Pengadilan, jadi apabila mau mengambil unit kendaraan/jaminan harus membawa surat penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri.

Titipkan kendaraan. Apabila dirasakan tidak mampu untuk mempertahankan kendaraan tersebut, maka titipkan kendaraan tersebut di kantor polisi terdekat dan mintalah surat tanda titipan.

Mintalah bantuan hukum. Apabila anda dirasakan tidak mampu menyelesaikan masalah ini, maka dapat meminta bantuan hukum kepada LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) KOMNAS PK-PU terdekat atau BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) pada kantor Dinas Perdagangan setempat.


 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 25, 2012 in BERITA

 

REGISTRASI/PENDAFTARAN ANGGOTA KOMNAS PK-PU INDONESIA

Persyaratan untuk menjadi anggota Komnas PK-PU Indonesia:

  1. Mempunyai minat dalam perlindungan konsumen
  2. Copy KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku
  3. Biaya registrasi Rp. 250.000

 

Setiap anggota mendapatkan:

  1. ID Card yang berlaku 1 (satu) Tahun
  2. Buku panduan anggota Komnas PK-PU Indonesia
  3. Surat pengangkatan dari Direktur Eksekutif Komnas PK-PU Indonesia
  4. Diklat dasar UU Perlindungan Konsumen

 

Untuk registrasi, silahkan menghubungi: 0877 549 050 84

 

GAGAL: EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH MPM FINANCE PROBOLINGGO

Alhamdulillah, Komnas PK-PU Indonesia Postal Complaint Probolinggo berhasil menggagalkan upaya eksekusi jaminan fidusia sebuah mobil merk Grand Livina Th. 2007, milik Hj. Erna Susianti.

 

Pada prinsipnya:

Mari ciptakan keadilan yang berkepastian hukum….

Semua orang sama dihadapan hukum….

Dan tegakkan keadilan sekalipun langit akan runtuh….

 

Equality before the law

Fiat justitia ruat coeloeum

 

Untuk bergabung menjadi anggota Komnas PK-PU Indonesia, silahkan datang ke Komnas PK-PU Indonesia Postal Complaint Probolinggo:

Jl. Ir. H. Juanda No. 172, Blok Kampung Arab, Kraksaan – Probolinggo

Hp: 0877 549 050 84

 

Untuk registrasi: Rp. 250.000

(Dapat ID-Card, Surat Pengangkatan, dan Diklat Dasar UU Perlindungan Konsumen)

 

Ttd,

ACHMAD MUKHOFFI ALQUTHFBY S.H., S.Pd.

 

 
4 Komentar

Ditulis oleh pada Agustus 23, 2012 in BERITA

 

AUDIENSI DENGAN KETUA PN KRAKSAAN TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

kami Komnas PK-PU Indonesia berpendapat bahwa EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA belum diatur secara eksplisit. sebab ranah fidusia adalah ranah perdata. Prosedur dan tatacara eksekusi dilakukan seperti dalam eksekusi hak tanggungan. Lihat: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 431-433.

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 23, 2012 in BERITA