RSS

PBI PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM

23 Agu

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 13/ 25 /PBI/2011
TENTANG
PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM
YANG MELAKUKAN PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa dengan semakin berkembangnya dunia
usaha dan ketatnya tingkat persaingan, kegiatan
usaha Bank menjadi semakin kompleks dan
beragam;
b. bahwa agar dapat lebih fokus pada pekerjaan
pokoknya dalam rangka melaksanakan fungsi
intermediasi dan sejalan dengan perundangundangan
yang berlaku, Bank dapat menyerahkan
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain;
c. bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
kepada pihak lain berpotensi meningkatkan risiko
bagi Bank;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan pengaturan tentang prinsip
kehati-hatian bagi Bank umum yang melakukan
penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
pihak lain dalam Peraturan Bank Indonesia;
Mengingat: . . .
– 2 –
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
MEMUTUSKAN . . .
– 3 –
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PRINSIP
KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM YANG MELAKUKAN
PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
KEPADA PIHAK LAIN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,
termasuk kantor cabang bank asing, dan Bank Umum Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain
yang selanjutnya disebut Alih Daya adalah penyerahan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Penyedia Jasa melalui
perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian
penyediaan jasa tenaga kerja;
3. Perusahaan Penyedia Jasa adalah perusahaan yang melaksanakan
sebagian pekerjaan yang diserahkan Bank melalui perjanjian
pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan
jasa tenaga kerja;
4. Dewan . . .
– 4 –
4. Dewan Komisaris:
a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas
adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah
adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Perusahaan Daerah;
c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah
pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Perkoperasian;
5. Direksi:
a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas
adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Perseroan Terbatas;
b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah
adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Perusahaan Daerah;
c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah
pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Perkoperasian;
d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor
cabang bank asing yakni pemimpin kantor cabang dan
pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.
Pasal 2
(1) Bank dapat melakukan Alih Daya kepada Perusahaan Penyedia
Jasa.
(2) Dalam . . .
– 5 –
(2) Dalam melakukan Alih Daya, Bank wajib menerapkan prinsip
kehati-hatian dan manajemen risiko.
BAB II
ALIH DAYA
Pasal 3
(1) Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dilakukan Bank melalui perjanjian:
a. pemborongan pekerjaan; dan/atau
b. penyediaan jasa tenaga kerja.
(2) Bank wajib memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan yang
dialihdayakan sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Bank tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dialihdayakan
kepada Perusahaan Penyedia Jasa.
Pasal 4
(1) Dalam rangka Alih Daya, kegiatan Bank dikategorikan sebagai
berikut :
a. kegiatan usaha; dan
b. kegiatan pendukung usaha.
(2) Dalam setiap kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian
pekerjaan pokok dan pekerjaan penunjang.
(3) Bank hanya dapat melakukan Alih Daya atas pekerjaan penunjang
pada alur kegiatan usaha Bank dan pada alur kegiatan
pendukung usaha Bank.
Pasal 5 . . .
– 6 –
Pasal 5
(1) Pekerjaan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. berisiko rendah;
b. tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi di
bidang perbankan; dan
c. tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan
yang mempengaruhi operasional bank.
(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijabarkan
dalam kebijakan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (2) huruf b.
(3) Bank dilarang melakukan Alih Daya yang mengakibatkan
beralihnya tanggung jawab atau risiko dari obyek pekerjaan yang
dialihdayakan kepada Perusahaan Penyedia Jasa.
Pasal 6
Bank hanya dapat melakukan perjanjian Alih Daya dengan Perusahaan
Penyedia Jasa yang paling kurang memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. berbadan hukum Indonesia;
b. memiliki ijin usaha yang masih berlaku dari instansi berwenang
sesuai bidang usahanya;
c. memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta
pengalaman yang cukup;
d. memiliki sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan
pekerjaan yang dialihdayakan; dan
e. memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Alih Daya.
BAB III . . .
– 7 –
BAB III
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN MANAJEMEN RISIKO
Bagian Pertama
Pemilihan Perusahaan Penyedia Jasa
Pasal 7
Untuk memastikan pemenuhan persyaratan dalam rangka pemilihan
Perusahaan Penyedia Jasa, Bank wajib melakukan hal-hal sebagai
berikut:
a. meneliti dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
dan huruf b; dan
b. melakukan analisis dan penilaian terhadap aspek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, huruf d, dan huruf e, sebagai
berikut:
1. kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman
yang cukup;
2. sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan
pekerjaan yang dialihdayakan; dan
3. sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Alih Daya.
Pasal 8
Hasil penelitian, analisis dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 wajib disusun secara tertulis dan didokumentasikan dengan
baik.
Pasal 9
(1) Bank wajib memantau dan mengevaluasi pemenuhan persyaratan
Perusahaan Penyedia Jasa secara berkala, paling kurang sekali
dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi
perubahan kinerja dan/atau reputasi Perusahaan Penyedia Jasa.
(2) Hasil . . .
– 8 –
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib disusun secara tertulis dan didokumentasikan
dengan baik.
Bagian Kedua
Perjanjian Alih Daya
Pasal 10
(1) Dalam melakukan Alih Daya, Bank wajib membuat perjanjian
dengan Perusahaan Penyedia Jasa secara tertulis.
(2) Perjanjian Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
kurang mencakup:
a. ruang lingkup pekerjaan;
b. jangka waktu perjanjian;
c. nilai kontrak;
d. struktur biaya dan mekanisme pembayaran;
e. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Bank maupun
Perusahaan Penyedia Jasa, antara lain:
1. kewenangan Bank untuk melakukan evaluasi dan
pemeriksaan terhadap Perusahaan Penyedia Jasa terkait
dengan pelaksanaan perjanjian Alih Daya;
2. kewajiban Perusahaan Penyedia Jasa termasuk tenaga
kerja yang digunakan dalam Alih Daya untuk menjaga
kerahasiaan dan pengamanan informasi Bank dan/atau
nasabah Bank;
3. kewajiban Perusahaan Penyedia Jasa untuk
menyampaikan laporan dan informasi kepada Bank
secara tertulis dan berkala;
4. kewajiban . . .
– 9 –
4. kewajiban masing-masing pihak untuk mematuhi
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
5. kewajiban para pihak untuk melindungi hak dan
kepentingan nasabah Bank terkait dengan pekerjaan
yang dialihdayakan;
6. kewajiban Perusahaan Penyedia Jasa memiliki
contingency plan; dan
7. kesediaan Perusahaan Penyedia Jasa untuk memberikan
akses pemeriksaan kepada Bank Indonesia bersamasama
dengan Bank dalam hal diperlukan;
f. ukuran dan standar pelaksanaan pekerjaan;
g. kriteria atau kondisi pengakhiran perjanjian sebelum
berakhirnya jangka waktu perjanjian (early termination);
h. sanksi dan penalti; dan
i. penyelesaian perselisihan.
Bagian Ketiga
Penerapan Manajemen Risiko
Pasal 11
(1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam
melakukan Alih Daya sesuai dengan skala, karakteristik, dan
kompleksitas pekerjaan yang dialihdaya.
(2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling kurang mencakup:
a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
b. kecukupan kebijakan dan prosedur;
c. kecukupan . . .
– 10 –
c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan,
dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen
risiko; dan
d. sistem pengendalian intern.
Pasal 12
Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Alih Daya termasuk
penyempurnaan atas kebijakan Alih Daya tersebut; dan
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan
manajemen risiko atas Alih Daya.
Pasal 13
Pengawasan aktif Direksi paling kurang mencakup:
a. menyusun dan menyempurnakan kebijakan Alih Daya;
b. menetapkan prosedur Alih Daya;
c. menyetujui rencana Bank untuk melaksanakan Alih Daya;
d. memantau, mengevaluasi, dan bertanggung jawab atas penerapan
manajemen risiko atas Alih Daya; dan
e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Alih Daya secara
keseluruhan.
Pasal 14
(1) Bank wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur
tertulis mengenai Alih Daya.
(2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling kurang mencakup:
a. tujuan . . .
– 11 –
a. tujuan Alih Daya;
b. kriteria pekerjaan yang dialihdaya;
c. cakupan analisis;
d. kebijakan mitigasi risiko dalam pelaksanaan Alih Daya;
e. kriteria Perusahaan Penyedia Jasa;
f. cakupan minimum perjanjian Alih Daya;
g. prosedur standar dalam melakukan Alih Daya; dan
h. penetapan unit atau fungsi khusus yang melaksanakan
proses Alih Daya dan kejelasan tugas dan tanggung
jawabnya.
(3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dikaji ulang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.
Pasal 15
(1) Bank wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
pengendalian terhadap seluruh risiko yang mungkin timbul dari
pelaksanaan Alih Daya.
(2) Pelaksanaan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu dan
dapat memberikan laporan yang akurat dan informatif mengenai
risiko pada pelaksanaan Alih Daya.
Pasal 16
(1) Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern yang efektif
atas Alih Daya.
(2) Sistem . . .
– 12 –
(2) Sistem pengendalian intern yang efektif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain meliputi:
a. pengawasan terhadap proses Alih Daya; dan
b. pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh
Perusahaan Penyedia Jasa.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib
dilakukan oleh pihak yang independen terhadap pihak yang
melakukan proses Alih Daya.
BAB IV
PELAPORAN
Pasal 17
(1) Bank wajib menyampaikan laporan mengenai Alih Daya kepada
Bank Indonesia secara lengkap, benar dan tepat waktu.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. rencana Alih Daya; dan
b. Alih Daya yang bermasalah.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling
kurang memuat informasi mengenai:
a. jenis pekerjaan yang dialihdayakan;
b. gambaran umum dan cakupan pekerjaan;
c. jenis perjanjian Alih Daya;
d. perkiraan jumlah tenaga kerja Alih Daya yang dibutuhkan;
e. jangka waktu perjanjian;
f. tujuan Alih Daya; dan
g. analisis perkiraan biaya dan manfaat, risiko dan mitigasinya.
(4) Laporan . . .
– 13 –
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling
kurang memuat informasi mengenai:
a. jenis pekerjaan yang dialihdayakan;
b. nama Perusahan Penyedia Jasa;
c. gambaran permasalahan yang terjadi; dan
d. langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank untuk mengatasi
permasalahan tersebut.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib
disampaikan setiap tahun paling lambat setiap tanggal
31 Desember.
(6) Bank hanya dapat melakukan penambahan dan/atau perubahan
rencana pekerjaan yang dialihdayakan yang sudah dilaporkan
kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
paling banyak 1 (satu) kali, dan wajib menyampaikan Laporan
Perubahan Rencana Alih Daya dimaksud paling lambat pada
tanggal 30 Juni tahun berjalan.
(7) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) jatuh pada hari libur, maka
laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
(8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib
disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
diketahuinya permasalahan oleh Bank.
Pasal 18
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 17
ayat (6), Pasal 21 ayat (1) huruf d, dan Pasal 21 ayat (2) disampaikan
kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:
a. bagi . . .
– 14 –
a. bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat
Bank Indonesia ditujukan kepada Direktorat Pengawasan Bank
terkait, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10350; atau
b. bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat
Bank Indonesia ditujukan kepada Kantor Bank Indonesia
setempat.
BAB V
SANKSI
Pasal 19
(1) Bank yang menyampaikan laporan Alih Daya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (6), Pasal 21
ayat (1) huruf d dan Pasal 21 ayat (2) melampaui batas waktu
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (5), ayat (6) dan ayat (8), serta dalam Pasal 21 ayat (4)
dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagai berikut:
a. terlambat 1 (satu) hari kerja sampai dengan 10 (sepuluh) hari
kerja dikenakan sanksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) per hari kerja keterlambatan;
b. terlambat 11 (sebelas) hari kerja sampai dengan 20 (dua
puluh) hari kerja, dikenakan sanksi sebagaimana pada huruf
a ditambah dengan sanksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta
lima ratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan
berikutnya;
c. terlambat 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dikenakan
sanksi sebagaimana pada huruf a dan huruf b ditambah
dengan sanksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
per hari . . .
– 15 –
per hari kerja keterlambatan berikutnya, dengan maksimum
total sanksi keterlambatan sebesar Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
(2) Bank yang diketahui oleh Bank Indonesia telah melakukan Alih
Daya tetapi belum menyampaikan laporan rencana Alih Daya
dan/atau penambahan atau perubahannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau Pasal 17
ayat (6) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar
Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
Pasal 20
Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaan terkait
lainnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, antara lain berupa:
a. teguran tertulis;
b. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau
c. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
(1) Bank yang telah melakukan Alih Daya atas pekerjaan selain
pekerjaan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) wajib melakukan langkah-langkah berikut:
a. dalam . . .
– 16 –
a. dalam hal sisa jangka waktu perjanjian Alih Daya kurang dari
1 (satu) tahun, Bank wajib menghentikan Alih Daya pada saat
berakhirnya perjanjian atau dapat memperpanjang perjanjian
paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan
Bank Indonesia ini.
b. dalam hal sisa jangka waktu perjanjian lebih dari 1 (satu)
tahun tetapi tidak lebih dari 2 (dua) tahun, Bank wajib
menghentikan Alih Daya pada saat berakhirnya perjanjian
atau dapat meperpanjang perjanjian paling lama 2 (dua)
tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.
c. dalam hal sisa jangka waktu perjanjian lebih dari 2 (dua)
tahun, Bank wajib menghentikan perjanjian Alih Daya paling
lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank
Indonesia ini.
d. menyusun dan menyampaikan laporan rencana tindak (action
plan) dalam rangka penyesuaian Alih Daya sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
e. laporan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada huruf d
paling kurang memuat informasi mengenai:
1. strategi dan langkah untuk melanjutkan pelaksanaan
pekerjaan termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga
kerja; dan
2. jangka waktu rencana mengakhiri Alih Daya pekerjaan.
(2) Bank yang telah melakukan Alih Daya atas pekerjaan yang
diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, wajib
menyampaikan laporan Alih Daya yang sedang berjalan.
(3) Laporan . . .
– 17 –
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang
memuat informasi mengenai:
a. jenis pekerjaan yang dialihdayakan;
b. gambaran umum dan cakupan pekerjaan;
c. jenis perjanjian Alih Daya;
d. jumlah tenaga kerja Alih Daya yang digunakan; dan
e. jangka waktu Alih Daya dan berakhirnya perjanjian.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2)
wajib disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak
berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
Pasal 22
Bank yang telah melakukan Alih Daya sebelum berlakunya Peraturan
Bank Indonesia ini, wajib melakukan penyesuaian sebagai berikut:
a. Bank yang belum memiliki atau telah memiliki kebijakan dan
prosedur Alih Daya namun belum sesuai dengan ketentuan
Peraturan Bank Indonesia ini wajib memiliki atau menyesuaikan
kebijakan dan prosedur paling kurang dengan memenuhi
pengaturan dalam Pasal 14 ayat (2), paling lama 6 (enam) bulan
sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.
b. Bank yang telah melakukan Alih Daya atas pekerjaan yang
diperbolehkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini namun
Perusahaan Penyedia Jasa dan/atau cakupan perjanjian Alih Daya
belum memenuhi ketentuan Pasal 6 dan/atau Pasal 10 ayat (2):
1. dapat melanjutkan pelaksanaan Alih Daya sampai dengan
berakhirnya perjanjian; dan
2. dalam hal akan melakukan perpanjangan perjanjian Alih
Daya, Bank wajib:
a) melakukan . . .
– 18 –
a) melakukan penelitian, analisis dan penilaian atas
pemenuhan persyaratan Perusahaan Penyedia Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
b) menyesuaikan perjanjian sesuai Pasal 10 ayat (2).
BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 23
Alih Daya yang dilakukan oleh Bank selain tunduk pada Peraturan
Bank Indonesia ini juga tunduk pada Peraturan Bank Indonesia
lainnya yang terkait dengan Alih Daya. Khusus persyaratan
badan hukum Indonesia bagi Perusahaan Penyedia Jasa yang
menyelenggarakan pemrosesan transaksi tetap mengacu pada
ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko
dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum.
Pasal 24
Bank Indonesia berwenang menghentikan Alih Daya yang dilakukan
Bank apabila menurut penilaian Bank Indonesia Alih Daya tersebut
berpotensi membahayakan kelangsungan usaha Bank.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam
Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 26 . . .
– 19 –
Pasal 26
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2011
GUBERNUR BANK INDONESIA,
DARMIN NASUTION
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 131
DPNP
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 13/ 25 /PBI/2011
TENTANG
PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM
YANG MELAKUKAN PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAIN
UMUM
Semakin berkembangnya dunia usaha dan ketatnya tingkat
persaingan mendorong semakin kompleks dan beragamnya kegiatan
usaha Bank. Hal ini menyebabkan Bank dituntut untuk berkonsentrasi
pada pekerjaan pokoknya dan melaksanakan fungsinya sebagai
lembaga intermediasi.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank untuk lebih
berkonsentrasi pada pekerjaan pokoknya adalah dengan menyerahkan
sebagian pelaksanaan pekerjaan penunjang kepada pihak lain,
sehingga sumber daya Bank dapat dikerahkan pada pekerjaanpekerjaan
pokok. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
pihak lain ini juga sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.
Disisi lain, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
pihak lain berpotensi meningkatkan risiko yang dihadapi Bank,
sehingga penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan tersebut harus
dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen
risiko yang memadai. Disamping itu, kejelasan atas tanggung jawab
Bank terhadap pekerjaan yang diserahkan kepada pihak lain tersebut
dan . . .
– 2 –
dan aspek perlindungan nasabah menjadi hal yang sangat penting
untuk diperhatikan.
Penguatan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen
risiko dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
pihak lain yang diiringi dengan terlindunginya kepentingan nasabah
diharapkan dapat menjaga integritas sistem perbankan secara khusus
dan sistem keuangan secara keseluruhan.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Termasuk dalam Alih Daya oleh Bank adalah Alih Daya yang
dilakukan oleh Unit Usaha Syariah pada Bank konvensional.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Ketentuan ini tidak mengatur mengenai pemborongan
pekerjaan yang hasil akhirnya berupa barang atau yang
pada umumnya dikenal sebagai pengadaan barang,
misalnya pengadaan slip setoran, buku tabungan,
inventaris kantor, pembangunan gedung kantor, dan
mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
Huruf b . . .
– 3 –
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pelaksanaan Alih Daya tidak menghilangkan tanggung jawab
Bank atas akibat dari tindakan yang dilakukan oleh
Perusahaan Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan
yang dialihkan, termasuk apabila terdapat tindakan yang
merugikan nasabah Bank.
Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” adalah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Pasal 19 dan Pasal
20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah. Termasuk kegiatan usaha antara
lain adalah penghimpunan dana dari masyarakat
(funding), pemberian kredit/pembiayaan (lending/
financing), serta membeli, menjual, atau menjamin atas
risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas
perintah nasabahnya.
Huruf b . . .
– 4 –
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kegiatan pendukung usaha”
adalah kegiatan lain yang dilakukan Bank di luar
kegiatan usaha Bank. Termasuk kegiatan pendukung
usaha antara lain adalah kegiatan yang terkait dengan
sumber daya manusia, manajemen risiko, kepatuhan,
internal audit, akunting dan keuangan, teknologi
informasi, logistik dan pengamanan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pekerjaan pokok” adalah pekerjaan
yang harus ada dalam alur kegiatan usaha atau alur
kegiatan pendukung usaha Bank, sehingga apabila pekerjaan
tersebut tidak ada, maka kegiatan dimaksud akan sangat
terganggu atau tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
Yang dimaksud dengan “alur” adalah serangkaian pekerjaan
dari awal sampai akhir dari suatu kegiatan usaha atau
kegiatan pendukung usaha, misalnya alur pemberian
kredit mencakup pekerjaan pemasaran, analisis kelayakan,
persetujuan, pencairan, pemantauan, dan penagihan kredit.
Contoh pekerjaan pokok dalam alur kegiatan usaha Bank
misalnya alur kegiatan pemberian kredit antara lain
pekerjaan account officer dan analis kredit; pada alur kegiatan
penghimpunan dana antara lain pekerjaan customer service,
customer relation dan teller.
Contoh pekerjaan pokok dalam alur kegiatan pendukung
usaha Bank misalnya alur kegiatan manajemen risiko antara
lain pekerjaan analisis risiko; pada alur pengembangan
organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia antara lain
pekerjaaan perencanaan dan pengembangan organisasi serta
perencanaan . . .
– 5 –
perencanaan sumber daya manusia; pada alur kegiatan
pengelolaan teknologi informasi antara lain pekerjaan
perencanaan dan pengembangan teknologi informasi; dan
pada alur kegiatan pengendalian internal antara lain
pekerjaan audit internal.
Yang dimaksud dengan “pekerjaan penunjang” adalah
pekerjaan yang tidak harus ada dalam alur kegiatan usaha
atau alur kegiatan pendukung usaha Bank, sehingga apabila
pekerjaan tersebut tidak ada kegiatan dimaksud masih dapat
terlaksana tanpa gangguan yang berarti.
Contoh pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha Bank
misalnya alur kegiatan pemberian kredit antara lain
pekerjaan call center, pemasaran (telemarketing, direct sales/
sales representative) dan penagihan; dan pada alur kegiatan
perkasan misalnya pekerjaan jasa pengelolaan kas Bank.
Contoh pekerjaan penunjang pada alur kegiatan pendukung
usaha antara lain pekerjaan yang dilakukan oleh sekretaris,
agendaris, resepsionis, petugas kebersihan, petugas
keamanan, pramubakti, kurir, data entry dan pengemudi.
Ayat (3)
Contoh pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha Bank
dan pada alur kegiatan pendukung usaha Bank sebagaimana
dimaksud dalam Penjelasan ayat (2).
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pekerjaan berisiko rendah”
adalah pekerjaan yang apabila terjadi kegagalan tidak
akan . . .
– 6 –
akan mengganggu aktivitas operasional bank secara
signifikan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kualifikasi kompetensi di bidang
perbankan” antara lain mencakup pendidikan formal dan
pengetahuan atau pengalaman di bidang perbankan.
Huruf c
Proses pengambilan keputusan mencakup proses
analisis dan proses judgement dalam rangka
pengambilan keputusan.
Keputusan yang mempengaruhi operasional bank adalah
keputusan yang dapat meningkatkan risiko secara
signifikan dan/atau mengganggu berjalannya
operasional bank apabila tidak dilakukan dengan benar.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Sebagai contoh, dalam Alih Daya penagihan kredit melalui
perjanjian pemborongan, Bank dilarang mengalihkan risiko
kredit yang ditimbulkan oleh tidak tertagihnya kredit dengan
menggunakan cara seperti mekanisme penjualan tagihan
kredit melalui skim anjak piutang.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7 . . .
– 7 –
Pasal 7
Huruf a
Penelitian dokumen dilakukan terhadap informasi dan
kondisi terkini Perusahaan Penyedia Jasa. Dalam hal
diperlukan dapat dilakukan konfirmasi atau klarifikasi
kepada instansi yang berwenang.
Huruf b
Analisis dan penilaian dilakukan untuk meyakini bahwa
Perusahaan Penyedia Jasa telah memenuhi seluruh kriteria
yang ditetapkan dan mampu melakukan Alih Daya.
Analisis dan penilaian menggunakan informasi dan kondisi
terkini Perusahaan Penyedia Jasa.
Kedalaman dan intensitas analisis dan penilaian disesuaikan
dengan skala dan kompleksitas pekerjaan yang
dialihdayakan.
Angka 1
Penilaian terhadap kinerja keuangan bertujuan untuk
memastikan bahwa Perusahaan Penyedia Jasa memiliki
kemampuan keuangan yang dapat mendukung
kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai perjanjian
yang telah disepakati, yang antara lain mencakup
penilaian terhadap modal, likuiditas dan profitabilitas
Perusahaan Penyedia Jasa.
Penilaian terhadap reputasi termasuk penilaian terhadap
track record Perusahaan Penyedia Jasa bertujuan untuk
menilai kepatuhan Perusahaan Penyedia Jasa terhadap
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang antara lain mencakup:
1. permasalahan . . .
– 8 –
1. permasalahan hukum yang pernah atau sedang
dihadapi yang dapat berdampak negatif;
2. kepatuhan terhadap ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku; atau
3. kepatuhan terhadap perjanjian Alih Daya dengan
Bank lain atau pemberi kerja sebelumnya.
Penilaian terhadap pengalaman Perusahaan Penyedia
Jasa bertujuan untuk memastikan bahwa Perusahaan
Penyedia Jasa memiliki pengalaman yang memadai
untuk melaksanakan pekerjaaan yang dialihkan, antara
lain mencakup:
1. pengalaman perusahaan dalam menangani
pekerjaan yang dialihdayakan; dan/atau
2. pengalaman manajemen perusahaan dalam
menangani pekerjaan yang dialihdayakan.
Angka 2
Penilaian terhadap sumber daya manusia bertujuan
untuk memastikan pemenuhan kecukupan kuantitas
dan kualitas (keahlian) sumber daya manusia.
Angka 3
Penilaian terhadap sarana dan prasarana bertujuan
untuk memastikan kecukupan sarana dan prasarana
yang dibutuhkan dalam Alih Daya, termasuk pemenuhan
kecukupan kuantitas dan kualitas serta spesifikasi
khusus yang dibutuhkan dalam Alih Daya.
Pasal 8 . . .
– 9 –
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Termasuk dalam struktur biaya adalah biaya-biaya
selain nilai kontrak yang terkait dengan pelaksanaan
pekerjaan.
Dalam mekanisme pembayaran diatur mengenai pihak
yang harus membayar biaya tersebut dan tata cara
pembayarannya.
Huruf e
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2 . . .
– 10 –
Angka 2
Kewajiban menjaga kerahasiaan dan pengamanan
informasi nasabah mengacu pada ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
antara lain mengenai rahasia Bank dan ketentuan
Bank Indonesia mengenai transparansi informasi
produk Bank dan penggunaan data pribadi
nasabah.
Angka 3
Cakupan dan frekuensi laporan sesuai dengan
kesepakatan para pihak.
Angka 4
Ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku antara lain di bidang ketenagakerjaan
dan perbankan.
Angka 5
Perlindungan hak dan kepentingan nasabah
mengacu pada ketentuan dan peraturan perundangundangan
yang berlaku antara lain mengenai
perlindungan konsumen dan ketentuan Bank
Indonesia mengenai transparansi informasi produk
Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
Angka 6
Yang dimaksud dengan “contingency plan” adalah
upaya-upaya yang harus dilakukan oleh
Perusahaan Penyedia Jasa untuk mengatasi
keadaan memaksa atau gangguan yang signifikan
dalam pelaksanaan pekerjaan, antara lain yang
disebabkan oleh bencana alam, demonstrasi,
pemogokan . . .
– 11 –
pemogokan tenaga kerja, gangguan sistem dan/atau
perselisihan.
Angka 7
Cukup jelas.
Huruf f
Ukuran pelaksanaan pekerjaan meliputi ukuran atas
kuantitas dan/atau kualitas pekerjaan.
Standar pelaksanaan pekerjaan merupakan prosedur
yang paling kurang harus dipenuhi dalam proses
pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan. Standar
dimaksud dapat pula mengacu pada Standard Operating
Procedure (SOP) yang dimiliki oleh Bank.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko berpedoman
pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 12 . . .
– 12 –
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Tujuan mencakup penjabaran atas hasil yang ingin
dicapai melalui pelaksanaan Alih Daya, sesuai dengan
strategi dan tujuan bisnis Bank secara keseluruhan.
Huruf b
Kriteria pekerjaan yang dapat dialihdaya paling kurang
mengacu pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Bank Indonesia ini.
Huruf c
Cakupan analisis mencakup aspek-aspek antara lain
risiko, biaya dan manfaat yang ditimbulkan oleh Alih
Daya.
Dalam analisis manfaat dan biaya perlu memperhatikan
pula pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan pengawasan
oleh Bank atas Alih Daya tersebut.
Huruf d . . .
– 13 –
Huruf d
Dalam kebijakan mitigasi risiko mencakup jenis
pekerjaan yang harus dilakukan upaya mitigasi risiko
serta upaya-upaya mitigasi yang dapat dilakukan atas
pekerjaan tersebut.
Huruf e
Kriteria Perusahaan Penyedia Jasa paling kurang
mengacu pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Bank Indonesia ini.
Huruf f
Cakupan minimum perjanjian Alih Daya paling kurang
mengacu pada cakupan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Bank Indonesia ini.
Huruf g
Prosedur standar dalam melakukan Alih Daya antara
lain mencakup prosedur pemilihan dan penetapan
Perusahaan Penyedia Jasa, pengikatan perjanjian, dan
pengawasan pelaksanaan Alih Daya.
Huruf h
Unit atau fungsi khusus tersebut dapat berdiri sendiri
atau merupakan bagian dari unit yang mengalihdayakan
pekerjaannya.
Ayat (3)
Frekuensi pengkajian ulang dilakukan sesuai kebutuhan
Bank dan perkembangan aktivitas Bank, terutama untuk
memastikan kesesuaian dengan strategi dan tujuan bisnis
Bank secara keseluruhan.
Pasal 15 . . .
– 14 –
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Proses Alih Daya merupakan serangkaian proses yang
harus dilakukan dalam rangka penunjukan dan
penggunaan Perusahaan Penyedia Jasa dalam Alih Daya.
Huruf b
Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan
merupakan pengawasan atas pemenuhan perjanjian Alih
Daya termasuk pemenuhan ukuran dan standar yang
ditetapkan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pihak independen adalah :
a. unit kerja atau fungsi khusus dalam Bank yang tidak
terkait dengan proses Alih Daya. Unit kerja atau fungsi
khusus tersebut dapat berdiri sendiri atau dapat
merupakan bagian dari unit atau fungsi khusus yang
berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan
Pasal 14 ayat (2) huruf h; atau
b. bagian dari unit kerja atau fungsi khusus dalam Bank
yang melakukan pengawasan secara independen, antara
lain internal audit, manajemen risiko, atau kepatuhan.
Pasal 17 . . .
– 15 –
Pasal 17
Ayat (1)
Laporan mencakup laporan Bank secara gabungan untuk
seluruh kantor Bank. Laporan disampaikan oleh Bank yang
telah melakukan maupun yang merencanakan melakukan
Alih Daya.
Ayat (2)
Huruf a
Laporan rencana Alih Daya memuat rencana Alih Daya
atas pekerjaan yang belum pernah dialihdayakan.
Tidak termasuk dalam pekerjaan yang belum pernah
dialihdayakan adalah perpanjangan perjanjian Alih Daya.
Huruf b
Alih Daya dianggap bermasalah apabila terjadi
permasalahan baik pada pelaksanaan Alih Daya
maupun pada Perusahaan Penyedia Jasa yang
berpotensi meningkatkan risiko Bank secara signifikan
dan/atau akan mengganggu kelangsungan pelaksanaan
pekerjaan yang dialihdayakan, terlepas dari
mengakibatkan atau tidak mengakibatkan penghentian
perjanjian dan/atau penggantian Perusahaan Penyedia
Jasa.
Contoh permasalahan: pelanggaran ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
pelanggaran perjanjian, gugatan, pengaduan nasabah,
perselisihan intern pada Perusahaan Penyedia Jasa baik
antar manajemen maupun antara manajemen dengan
karyawan.
Ayat (3) . . .
– 16 –
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Gambaran umum dan cakupan pekerjaan menguraikan
secara singkat pekerjaan yang dialihdayakan dan lokasi
kantor tempat pekerjaan yang dialihdayakan.
Huruf c
Perjanjian Alih Daya yang dibuat berupa perjanjian
pemborongan dan/atau penyediaan jasa tenaga kerja.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Gambaran permasalahan menguraikan secara singkat
permasalahan yang terjadi, potensi risiko yang
ditimbulkan, lokasi, waktu terjadinya permasalahan dan
waktu diketahuinya permasalahan.
Huruf d . . .
– 17 –
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (5)
Laporan yang disampaikan mencakup rencana Alih Daya
yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun yang akan
datang.
Ayat (6)
Laporan Perubahan Rencana Alih Daya memuat paling
kurang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (3) serta uraian singkat latar belakang dan tujuan
penambahan dan/atau perubahan rencana Alih Daya.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21 . . .
– 18 –
Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Contoh:
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini berlaku
perjanjian Alih Daya akan berakhir dalam waktu 3 (tiga)
bulan ke depan. Pada saat perjanjian berakhir, Bank
dapat menghentikan Alih Daya atau memperpanjang
perjanjian paling lama 9 (sembilan) bulan.
Huruf b
Contoh:
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini berlaku
perjanjian Alih Daya akan berakhir dalam waktu 18
(delapan belas) bulan ke depan. Pada saat perjanjian
berakhir, Bank dapat menghentikan Alih Daya atau
memperpanjang perjanjian paling lama 6 (enam) bulan.
Huruf c
Contoh:
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini berlaku
perjanjian Alih Daya akan berakhir dalam waktu 30 (tiga
puluh) bulan ke depan. Dengan demikian, bank wajib
menghentikan perjanjian tersebut paling lambat 24 (dua
puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun sejak
diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
– 19 –
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Gambaran umum dan cakupan pekerjaan menguraikan
secara singkat pekerjaan yang dialihdayakan; lokasi
kantor tempat pekerjaan yang dialihdayakan; kesesuaian
dengan Peraturan Bank Indonesia dan informasi lain
yang relevan.
Huruf c
Jenis perjanjian Alih Daya meliputi perjanjian
pemborongan dan atau penyediaan jasa tenaga kerja.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 22
Huruf a
Antara lain penyesuaian kebijakan dan prosedur tertulis
mengenai Alih Daya, pelaksanaan analisis dan penilaian atas
pemenuhan persyaratan Perusahaan Penyedia Jasa, dan
pengawasan Alih Daya.
Huruf b . . .
– 20 –
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
5263

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 23, 2012 in seputar soalan hukum

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: