RSS

SE BI TENTANG MEKANISME KERJADAN SYARAT DEBT COLLECTOR

23 Agu

No. 14/ 17 /DASP Jakarta, 7 Juni 2012
S U R A T E D A R A N
Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia
Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan
Kartu
Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia
Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5000) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/20121(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20121Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5275), perlu untuk melakukan
perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP
perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan
Menggunakan Kartu, sebagai berikut:
1. Ketentuan butir VII.A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
A. Prinsip Perlindungan Nasabah
1. Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah
dalam menyelenggarakan kegiatan APMK yang antara lain
dilakukan dengan:
a. menyampaikan informasi tertulis kepada calon
Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu atas APMK
yang …
2
yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib
menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan
mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka
yang mudah dibaca oleh calon Pemegang Kartu dan
Pemegang Kartu; dan
b. menyediakan sarana dan nomor telepon yang dapat
secara mudah digunakan dan/atau dihubungi oleh
calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu dalam
rangka melakukan verifikasi kebenaran segala
fasilitas yang ditawarkan dan/atau informasi yang
disampaikan oleh Penerbit.
2. Untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, Penerbit Kartu
ATM dan/atau Kartu Debet wajib memberikan informasi
tertulis kepada calon Pemegang Kartu dan Pemegang
Kartu, yang paling kurang meliputi:
a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu ATM
dan/atau Kartu Debet, fasilitas yang melekat pada
Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, dan risiko yang
mungkin timbul dari penggunaan Kartu ATM
dan/atau Kartu Debet;
b. hak dan kewajiban Pemegang Kartu ATM dan/atau
Kartu Debet, yang paling kurang meliputi:
1) hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh
Pemegang Kartu ATM dan/atau Kartu Debet
dalam penggunaan kartu, termasuk segala
konsekuensi/risiko yang mungkin timbul dari
penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet,
misalnya tidak memberikan PIN kepada orang
lain dan berhati-hati saat melakukan transaksi
melalui mesin ATM;
2) hak …
3
2) hak dan tanggung jawab Pemegang dan/atau
Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet
apabila terjadi berbagai hal yang mengakibatkan
kerugian bagi Pemegang dan/atau Penerbit
Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, baik yang
disebabkan karena adanya pemalsuan Kartu
ATM dan/atau Kartu Debet, kegagalan sistem
Penerbit, atau sebab lainnya;
3) jenis dan besarnya biaya yang dikenakan
Penerbit; dan
4) tata cara dan konsekuensi jika Pemegang Kartu
ATM dan/atau Kartu Debet tidak lagi
berkeinginan menjadi Pemegang Kartu ATM
dan/atau Kartu Debet;
c. tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan
dengan penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu
Debet dan perkiraan waktu penyelesaian pengaduan
tersebut.
3. Untuk Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit wajib
menyampaikan informasi tertulis kepada calon Pemegang
Kartu dan Pemegang Kartu Kredit, yang paling kurang
meliputi:
a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit,
fasilitas yang melekat pada Kartu Kredit, dan risiko
yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu Kredit;
b. hak dan kewajiban Pemegang Kartu Kredit, yang
paling kurang meliputi:
1) hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh
Pemegang Kartu Kredit dalam penggunaan Kartu
Kredit, termasuk segala konsekuensi/risiko yang
mungkin …
4
mungkin timbul dari penggunaan Kartu Kredit,
misalnya tidak memberikan PIN kepada orang
lain dan berhati-hati saat melakukan transaksi;
2) hak dan tanggung jawab Pemegang dan/atau
Penerbit Kartu Kredit apabila terjadi berbagai
hal yang mengakibatkan kerugian bagi
Pemegang dan/atau Penerbit Kartu Kredit, baik
yang disebabkan karena adanya pemalsuan
Kartu Kredit, kegagalan sistem Penerbit Kartu
Kredit, atau sebab lainnya;
3) jenis dan besarnya biaya yang dikenakan
Penerbit;
4) tata cara dan konsekuensi jika Pemegang Kartu
Kredit tidak lagi berkeinginan menjadi Pemegang
Kartu Kredit;
5) tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan
dengan penggunaan Kartu Kredit dan perkiraan
waktu penyelesaian pengaduan;
6) jenis kualitas kredit dari Kartu Kredit (lancar,
dalam perhatian khusus, kurang lancar,
diragukan, atau macet) berdasarkan ketentuan
Bank Indonesia, dan konsekuensi dari masingmasing
kualitas kredit tersebut; dan
7) informasi bahwa penagihan dapat dilakukan
menggunakan jasa pihak lain di luar Penerbit
Kartu Kredit apabila kualitas kredit Pemegang
Kartu Kredit termasuk dalam kualitas macet,
jika Penerbit Kartu Kredit menggunakan jasa
pihak lain;
c. informasi …
5
c. informasi mengenai bunga Kartu Kredit yang paling
kurang meliputi:
1) besarnya suku bunga Kartu Kredit, baik suku
bunga bulanan maupun suku bunga tahunan;
2) pola, tata cara dan komponen penghitungan
bunga Kartu Kredit; dan
3) tata cara serta persyaratan permohonan
penghapusan bunga jika terdapat kesalahan
dalam pembebanan bunga Kartu Kredit;
Informasi tata cara dan dasar penghitungan bunga
Kartu Kredit harus dilengkapi dengan contoh atau
ilustrasi yang mudah dipahami oleh Pemegang Kartu
Kredit;
d. informasi mengenai biaya dan denda Kartu Kredit,
yang paling kurang meliputi:
1) jenis dan besarnya biaya dan denda Kartu
Kredit;
2) komponen dan pola penghitungan biaya dan
denda Kartu Kredit;
3) tata cara pengenaan biaya dan denda Kartu
Kredit; dan
4) tata cara dan persyaratan permohonan
penghapusan biaya dan denda Kartu Kredit
apabila terdapat kesalahan dalam pembebanan
biaya dan/atau denda Kartu Kredit;
e. informasi tata cara dan persyaratan bagi Pemegang
Kartu Kredit untuk mengakhiri dan/atau menutup
fasilitas Kartu Kredit, yang paling kurang memuat
informasi:
1) persyaratan …
6
1) persyaratan pengakhiran dan/atau penutupan
fasilitas Kartu Kredit;
2) mekanisme pengajuan permohonan pengakhiran
dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit;
3) jangka waktu penanganan oleh Penerbit
Kartu Kredit terhadap permohonan pengakhiran
dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit; dan
4) informasi penting lainnya yang perlu diketahui
oleh Pemegang Kartu Kredit.
f. ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit yang
mencakup informasi transaksi Pemegang Kartu
Kredit selama satu tahun berjalan dihitung sejak
bulan mulai berlakunya Kartu Kredit, yang paling
kurang memuat informasi:
1) total transaksi pembelanjaan selama satu tahun;
2) total transaksi tarik tunai selama satu tahun;
3) total bunga selama satu tahun;
4) total biaya selama satu tahun;
5) total denda selama satu tahun;
6) performa pembayaran Pemegang Kartu Kredit
atas tagihan Kartu Kredit selama satu tahun;
dan
7) kualitas kredit Pemegang Kartu Kredit posisi
terakhir;
Pemberian ringkasan transaksi Pemegang Kartu
Kredit secara tahunan dilakukan berdasarkan
permohonan Pemegang Kartu Kredit. Penerbit dapat
mengenakan biaya atas pemberian ringkasan
transaksi Pemegang Kartu Kredit secara tahunan
tersebut.
g. informasi …
7
g. informasi tagihan (billing statement) Kartu Kredit
secara lengkap, akurat, dan informatif, serta
dilakukan secara benar dan tepat waktu, yang paling
kurang memuat:
1) besarnya tagihan Kartu Kredit;
2) besarnya batas minimum pembayaran oleh
Pemegang Kartu Kredit;
3) penjelasan informasi rincian bunga dan denda,
jika ada;
4) plafon kredit dan sisa plafon kredit;
5) kualitas kredit atas penggunaan Kartu Kredit;
6) tanggal transaksi;
7) tanggal pembukuan (posting date);
8) besarnya nilai transaksi dalam Rupiah;
9) besarnya nilai transaksi dalam valuta asing dan
lawan Rupiah, serta informasi nilai tukar, untuk
transaksi yang dilakukan di luar negeri;
10) tanggal cetak tagihan;
11) tanggal jatuh tempo pembayaran;
12) kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal
jatuh tempo bertepatan dengan hari libur;
13) besarnya persentase suku bunga tiap bulan dan
persentase efektif suku bunga tiap tahun
(annualized percentage rate) atas transaksi
pembelian barang atau jasa, dan penarikan
tunai;
14) nominal bunga yang dikenakan;
15) besarnya biaya-biaya; dan
16) besarnya denda atas keterlambatan pembayaran
oleh Pemegang Kartu Kredit, jika ada;
4. Tata …
8
4. Tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana
dimaksud pada angka 2 dan angka 3 adalah sebagai
berikut:
a. informasi tertulis disampaikan oleh Penerbit APMK
secara langsung ke alamat calon Pemegang Kartu
atau Pemegang Kartu dengan menggunakan media
seperti formulir permohonan, welcome pack, brosur,
lembar tagihan (billing statement) dan/atau surat
pemberitahuan;
b. dalam hal terjadi perubahan atas substansi dan
materi informasi, Penerbit APMK wajib
menginformasikan kembali dengan ketentuan dan
tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
c. untuk penyampaian ringkasan transaksi Pemegang
Kartu Kredit secara tahunan wajib dilakukan paling
lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak bulan terakhir
periode ringkasan transaksi. Contoh penyampaian
ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit secara
tahunan mengacu pada contoh 1 dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
Edaran Bank Indonesia ini;
d. lembar informasi tagihan (billing statement), baik
dalam bentuk elektronik (e-statement) atau dalam
bentuk fisik (hardcopy), harus sudah sampai di
alamat Pemegang Kartu Kredit paling lambat
7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo
pembayaran (due date).
Jumlah …
9
Jumlah hari antara tanggal cetak tagihan dengan
tanggal jatuh tempo pembayaran (due date) tidak
boleh kurang dari 16 (enam belas) hari kalender.
Contoh penyampaian lembar informasi tagihan
(billing statement) mengacu pada contoh 2 dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Surat Edaran Bank Indonesia ini;
5. Dalam rangka perlindungan Pemegang Kartu Kredit,
perhitungan bunga yang timbul atas transaksi Kartu
Kredit wajib dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. penghitungan hari bunga atas utang Kartu Kredit
didasarkan dan dimulai dari tanggal pembukuan
(posting) Penerbit Kartu Kredit. Tanggal pembukuan
(posting) merupakan tanggal riil Penerbit Kartu Kredit
melakukan pembayaran kepada Acquirer atas
transaksi pembelanjaan Pemegang Kartu Kredit, atau
melakukan pembayaran kepada penyelenggara ATM
atas transaksi tarik tunai menggunakan Kartu
Kredit;
b. penghitungan bunga Kartu Kredit untuk tagihan
berikutnya dilakukan berdasarkan jumlah sisa
tagihan Kartu Kredit atas transaksi pembelanjaan
dan/atau tarik tunai yang belum terbayar
(outstanding);
c. biaya terutang, denda terutang, bunga terutang, dan
tagihan yang belum jatuh tempo, dilarang digunakan
sebagai komponen penghitungan bunga Kartu Kredit;
d. untuk transaksi pembelanjaan, bunga dibebankan
apabila Pemegang Kartu Kredit:
1) tidak …
10
1) tidak melakukan pembayaran;
2) melakukan pembayaran kurang dari total
tagihan Kartu Kredit (pembayaran tidak penuh);
atau
3) melakukan pembayaran penuh setelah tanggal
jatuh tempo pembayaran.
Bunga dari transaksi pembelanjaan tidak
dibebankan apabila Pemegang Kartu Kredit telah
melakukan pembayaran penuh paling lambat pada
tanggal jatuh tempo, atau pada kelonggaran waktu
pembayaran yang diberikan oleh Penerbit Kartu
Kredit;
e. untuk transaksi tarik tunai, bunga dibebankan dan
dihitung mulai dari tanggal pembukuan (posting)
sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran
secara penuh oleh Pemegang Kartu Kredit, dengan
contoh penghitungan mengacu pada contoh 3 dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Surat Edaran Bank Indonesia ini;
f. penetapan bunga harian didasarkan pada
perhitungan jumlah hari kalender dalam setahun
yaitu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
6. Denda keterlambatan pembayaran dikenakan oleh
Penerbit Kartu Kredit apabila Pemegang Kartu Kredit
tidak melakukan pembayaran atau melakukan
pembayaran setelah tanggal jatuh tempo.
Denda keterlambatan dilarang dikenakan oleh Penerbit
Kartu Kredit kepada Pemegang Kartu Kredit yang
melakukan pembayaran pada masa kelonggaran waktu
pembayaran …
11
pembayaran apabila tanggal jatuh tempo bertepatan
dengan hari libur.
Nilai denda keterlambatan yang dapat dikenakan kepada
Pemegang Kartu Kredit paling banyak 3% (tiga persen)
dari total tagihan dan tidak melebihi Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah). Apabila hasil
perhitungan denda 3% (tiga persen) tersebut melebihi
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), maka
nilai denda yang dapat dikenakan paling banyak
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). Untuk
Kartu Kredit yang memiliki kartu tambahan, maka denda
keterlambatan hanya dibebankan kepada Kartu Kredit
utama.
Pengenaan denda keterlambatan pembayaran wajib
dihentikan pada saat Kartu Kredit digolongkan macet
sesuai ketentuan Bank Indonesia atau diblokir permanen
oleh Penerbit Kartu Kredit.
Untuk Kartu Kredit yang bersifat charge card,
denda/biaya keterlambatan pembayaran yang dapat
dikenakan kepada Pemegang Kartu Kredit tidak boleh
melebihi batas maksimum suku bunga Kartu Kredit yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.
7. Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan secara
otomatis fasilitas yang berdampak tambahan biaya yang
harus ditanggung oleh Pemegang Kartu Kredit, dan/atau
fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit tanpa
persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu Kredit terlebih
dahulu. Termasuk persetujuan tertulis dalam hal ini
adalah persetujuan tertulis yang disampaikan melalui
faksimili atau e-mail, serta kesepakatan pembicaraan
melalui …
12
melalui telepon yang dituangkan dalam catatan resmi
Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan.
Fasilitas yang berdampak tambahan biaya yang harus
ditanggung oleh Pemegang Kartu Kredit, dan/atau
fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit antara lain
program asuransi dan tagihan rutin atas transaksi yang
bersifat terus-menerus seperti tagihan listrik, air, atau
telepon.
8. Penerbit Kartu Kredit dilarang mencantumkan klausula
dalam perjanjian antara Penerbit Kartu Kredit dan
Pemegang Kartu Kredit yang memberikan peluang
diberikannya suatu produk secara otomatis kepada
Pemegang Kartu Kredit, dan/atau diberikannya fasilitasfasilitas
yang berdampak tambahan biaya, tanpa
persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu Kredit terlebih
dahulu. Contoh klausula yang dilarang dicantumkan
dalam perjanjian Kartu Kredit mengacu pada contoh 4
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
9. Dalam hal Penerbit Kartu Kredit bermaksud memperoleh
persetujuan Pemegang Kartu Kredit untuk pemberian
fasilitas-fasilitas dalam Kartu Kredit yang berdampak
tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada angka 7,
maka dalam formulir aplikasi dan/atau perjanjian antara
Penerbit Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit wajib
mencantumkan format pilihan kepada Pemegang Kartu
Kredit untuk menyatakan setuju atau tidak setuju.
Contoh format pilihan penawaran fasilitas mengacu pada
contoh 5 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
10. Dalam …
13
10. Dalam hal Penerbit Kartu Kredit bermaksud memperoleh
persetujuan Pemegang Kartu Kredit untuk
mempergunakan data Pemegang Kartu Kredit dalam
rangka cross selling produk dan/atau fasilitas lainnya
dari Penerbit Kartu Kredit, maka dalam formulir aplikasi
dan/atau perjanjian antara Penerbit Kartu Kredit dan
Pemegang Kartu Kredit wajib dicantumkan format pilihan
kepada Pemegang Kartu Kredit untuk menyatakan setuju
atau tidak setuju sebagaimana contoh format pilihan
penawaran fasilitas pada angka 9.
11. Dalam hal Penerbit Kartu Kredit memperoleh persetujuan
dari Pemegang Kartu Kredit baik untuk pemberian
fasilitas Kartu Kredit yang berdampak tambahan biaya
sebagaimana dimaksud pada angka 7 atau untuk
menggunakan data Pemegang Kartu Kredit dalam rangka
cross selling produk dan/atau fasilitas lainnya
sebagaimana dimaksud pada angka 10, maka Penerbit
Kartu Kredit harus menyediakan mekanisme dan sarana
yang cepat dan mudah bagi Pemegang Kartu Kredit untuk
mengakhiri fasilitas-fasilitas dimaksud.
12. Dalam rangka pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas
Kartu Kredit atas permintaan Pemegang Kartu Kredit,
berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. permohonan pengakhiran dan/atau penutupan
fasilitas Kartu Kredit oleh Pemegang Kartu Kredit
dilakukan secara tertulis. Termasuk permohonan
tertulis dalam hal ini adalah permohonan tertulis
yang disampaikan melalui faksimili atau e-mail, serta
permohonan melalui pembicaraan telepon yang
dituangkan …
14
dituangkan dalam catatan resmi Penerbit Kartu
Kredit yang bersangkutan;
b. Penerbit Kartu Kredit dilarang menghambat
keinginan Pemegang Kartu Kredit untuk melakukan
pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu
Kredit, antara lain dengan:
1) memberlakukan persyaratan batas waktu
minimal penggunaan Kartu Kredit untuk dapat
diakhiri, seperti penetapan persyaratan
pengakhiran dan/atau penutupan penggunaan
Kartu Kredit yang hanya dapat dilakukan oleh
Pemegang Kartu Kredit setelah Pemegang Kartu
Kartu Kredit menggunakan Kartu Kredit paling
kurang 3 (tiga) tahun atau lebih; dan/atau
2) menunda proses permohonan pengakhiran
dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit yang
diajukan Pemegang Kartu Kredit dengan
berbagai alasan.
c. Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan pemblokiran
Kartu Kredit sejak menerima permohonan
pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu
Kredit yang diajukan Pemegang Kartu Kredit;
d. terhadap Kartu Kredit yang telah diblokir
sebagaimana dimaksud pada huruf c, Penerbit
dilarang mengenakan biaya dan denda tambahan
selain biaya dan denda terkait dengan transaksi yang
telah dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit sebelum
dilakukannya pemblokiran, atau biaya dan denda
terkait dengan kewajiban yang belum dipenuhi oleh
Pemegang Kartu Kredit;
e. Penerbit …
15
e. Penerbit Kartu Kredit harus melakukan pengakhiran
dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung
sejak:
1) tanggal diterimanya permohonan, dalam hal
Pemegang Kartu Kredit tidak memiliki kewajiban
kepada Penerbit Kartu Kredit; atau
2) tanggal diterimanya pelunasan seluruh
kewajiban Pemegang Kartu Kredit oleh Penerbit
Kartu Kredit, dalam hal Pemegang Kartu Kredit
masih memiliki kewajiban kepada Penerbit Kartu
Kredit.
f. dalam hal terdapat saldo kredit, Penerbit Kartu
Kredit harus mengembalikan saldo kredit kepada
Pemegang Kartu Kredit paling lambat pada tanggal
dilakukannya pengakhiran dan/atau penutupan
fasilitas Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit.
Pengembalian saldo kredit wajib dilakukan melalui
transfer ke rekening simpanan Pemegang Kartu yang
disepakati. Pengembalian saldo kredit berlaku
apabila saldo kredit tersebut berjumlah lebih besar
dari biaya transfer pengembalian. Biaya transfer
saldo kredit menjadi beban Pemegang Kartu Kredit
yang dapat dibebankan pada saldo kredit tersebut;
g. pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu
Kredit dapat dilakukan untuk kartu utama atau
kartu tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu
Kredit untuk kartu utama dilakukan terhadap
kartu utama dan kartu tambahan apabila ada;
2) pengakhiran …
16
2) pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu
Kredit untuk kartu tambahan dilakukan hanya
terhadap kartu tambahan.
13. Penerbit Kartu Kredit dilarang membebankan biaya
tambahan dalam rangka pengakhiran fasilitas-fasilitas
sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 10,
serta dalam rangka pengakhiran dan/atau penutupan
fasilitas Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada angka
12.
2. Ketentuan butir VII.B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
B. Prinsip Kehati-hatian
1. Dalam pemberian Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit
wajib mengelola risiko sesuai dengan ketentuan Bank
Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.
2. Dalam rangka penerapan manajemen risiko, Penerbit
Kartu Kredit wajib menerapkan manajemen risiko kredit
dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai
berikut:
a. batas minimum usia calon Pemegang Kartu Kredit
1) Kartu Kredit utama
Batas minimum usia calon Pemegang Kartu
Kredit utama adalah 21 (dua puluh satu) tahun
atau telah kawin.
2) Kartu Kredit tambahan
Batas minimum usia calon Pemegang Kartu
Kredit tambahan adalah 17 (tujuh belas) tahun
atau telah kawin.
b. batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu
Kredit
Batas …
17
Batas minimum pendapatan tiap bulan calon
Pemegang Kartu Kredit utama adalah
Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Pendapatan
calon Pemegang Kartu Kredit dibuktikan dengan
bukti pendapatan dari instansi atau perusahaan
pemberi kerja tempat calon Pemegang Kartu Kredit
bekerja. Dalam hal calon Pemegang Kartu Kredit
tidak dapat menunjukkan bukti pendapatan, maka
pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit dapat
dibuktikan dengan dokumen lainnya seperti bukti
setoran pajak.
Pendapatan tiap bulan yang dapat dijadikan
pertimbangan Penerbit Kartu Kredit adalah
pendapatan setelah dikurangi kewajiban antara lain
pajak dan pembayaran utang kepada pemberi
pekerjaan (take home pay).
Dalam menganalisis batas minimum pendapatan
calon Pemegang Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit
dapat memperhitungkan pendapatan lain (surrogate
income) dari calon Pemegang Kartu Kredit.
c. batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan
kepada Pemegang Kartu Kredit
Batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan
oleh seluruh Penerbit Kartu Kredit secara kumulatif
kepada 1 (satu) Pemegang Kartu Kredit adalah
sebesar 3 (tiga) kali pendapatan tiap bulan. Contoh
penghitungan batas maksimum plafon kredit
mengacu pada contoh 6 dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
Edaran Bank Indonesia ini.
d. batas …
18
d. batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang
dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit
Batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang
dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit untuk 1
(satu) Pemegang Kartu Kredit adalah 2 (dua) Penerbit
Kartu Kredit. Pembatasan jumlah Penerbit Kartu
Kredit ini tetap berlaku meskipun total plafon kredit
dari kedua Penerbit Kartu Kredit belum mencapai
batas maksimum plafon kredit yang dapat diterima
oleh Pemegang Kartu Kredit. Contoh pembatasan
jumlah Penerbit Kartu Kredit dalam pemberian
fasilitas Kartu Kredit mengacu pada contoh 7 dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
3. Penerbit Kartu Kredit wajib memastikan bahwa calon
Pemegang Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit
memiliki maksimum plafon kredit dan maksimum jumlah
Penerbit Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada butir
2.c dan butir 2.d.
4. Pembatasan sebagaimana dimaksud pada butir 2.c dan
butir 2.d tidak berlaku bagi calon Pemegang Kartu Kredit
dan Pemegang Kartu Kredit yang memiliki pendapatan di
atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tiap bulan.
Penetapan batas maksimum plafon kredit dan jumlah
Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas
Kartu Kredit bagi calon Pemegang Kartu Kredit dan
Pemegang Kartu Kredit yang memiliki pendapatan di atas
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tiap bulan
dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit dengan
memperhatikan …
19
memperhatikan risk appetite masing-masing Penerbit
Kartu Kredit.
5. Dalam rangka penerapan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada angka 2, Penerbit Kartu Kredit wajib
melakukan pengkinian data Pemegang Kartu Kredit, pada
saat:
a. kualitas kredit Pemegang Kartu Kredit menunjukkan
penurunan;
b. Penerbit Kartu Kredit memproses kenaikan plafon
kredit; atau
c. sewaktu-waktu apabila diperlukan.
6. Berdasarkan hasil pengkinian data sebagaimana
dimaksud pada angka 5, Penerbit Kartu Kredit wajib
melakukan:
a. penyesuaian plafon kredit dan jumlah Penerbit Kartu
Kredit yang dapat memberikan Kartu Kredit
sebagaimana dimaksud pada butir 2.c dan butir 2.d
untuk Pemegang Kartu Kredit yang memiliki
pendapatan tiap bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta
Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh
juta Rupiah); atau
b. pengakhiran dan/atau penutupan Kartu Kredit
untuk Pemegang Kartu Kredit yang tidak memenuhi
batas minimum usia dan/atau memiliki pendapatan
di bawah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).
Dalam melakukan penyesuaian plafon kredit dan jumlah
Penerbit Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf
a, Penerbit Kartu Kredit wajib bekerjasama dengan
Penerbit Kartu Kredit lainnya untuk melakukan negosiasi
dengan Pemegang Kartu Kredit. Dalam hal negosiasi
dengan …
20
dengan Pemegang Kartu Kredit tidak menghasilkan
keputusan atau kesepakatan, Penerbit Kartu Kredit
dan/atau Pemegang Kartu Kredit dapat berkonsultasi
dengan Bank Indonesia.
Teknis penyesuaian dan tata cara konsultasi dengan
Bank Indonesia akan diatur tersendiri dalam Surat
Edaran Bank Indonesia.
7. Penerbit Kartu Kredit wajib menetapkan persentase
minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu Kredit paling
kurang sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tagihan.
Untuk pembayaran dengan minimum 10% (sepuluh
persen) dari total tagihan atau lebih tetapi tidak penuh,
Penerbit Kartu Kredit harus mengalokasikan pembayaran
tersebut untuk biaya dan denda apabila ada, dan sisanya
paling kurang sebesar 60% (enam puluh persen) untuk
pemenuhan kewajiban pokok transaksi. Contoh
penghitungan alokasi pembayaran mengacu pada contoh
8 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
8. Untuk meningkatkan keamanan dan agar masing-masing
Penerbit APMK dapat melakukan pengelolaan
likuiditasnya dengan baik, ditetapkan hal-hal sebagai
berikut:
a. batas paling banyak nilai nominal dana untuk
penarikan tunai melalui mesin ATM baik
menggunakan Kartu ATM atau Kartu Kredit adalah
sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tiap
rekening dalam satu hari.
b. batas paling banyak nilai nominal dana yang dapat
ditransfer antar Penerbit Kartu ATM melalui mesin
ATM …
21
ATM adalah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh
lima juta Rupiah) tiap rekening dalam satu hari
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) batas paling banyak nilai nominal dana berlaku
untuk transfer dana antar Penerbit melalui
mesin ATM dimana rekening pengirim dan
rekening penerima berada pada Penerbit yang
berbeda; dan
2) batas paling banyak nilai nominal dana tidak
berlaku untuk transfer dana intra Penerbit
Kartu ATM dimana rekening pengirim dan
penerima berada pada Penerbit yang sama.
3. Ketentuan butir VII.C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
C. Standar Keamanan APMK
1. Penerbit APMK wajib meningkatkan keamanan APMK
guna mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan di
bidang APMK, serta sekaligus untuk meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap APMK.
2. Peningkatan keamanan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dilakukan terhadap seluruh infrastruktur
teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan APMK,
yang meliputi pengamanan pada kartu dan seluruh
sistem yang digunakan untuk memproses transaksi
APMK, yaitu dengan menerapkan teknologi chip dan
Personal Identification Number (PIN) paling kurang
6 (enam) digit.
3. Penggunaan standar teknologi chip sebagai upaya
peningkatan keamanan pada kartu sebagaimana
dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. untuk …
22
a. untuk Kartu Kredit yang menggunakan jaringan
internasional (global network), standar teknologi chip
dan sistem atau aplikasi yang digunakan mengacu
pada standar teknologi chip dan sistem atau aplikasi
yang berlaku dan/atau dipersyaratkan oleh Prinsipal
selaku pemegang jaringan kartu tersebut.
b. untuk Kartu Kredit yang menggunakan jaringan
domestik (domestic network), standar teknologi chip
untuk kartu dapat mengacu pada standar teknologi
chip yang berlaku untuk kartu yang menggunakan
jaringan internasional (global network) sebagaimana
dimaksud pada huruf a. Sedangkan standar sistem
atau aplikasi (seperti EDC) yang digunakan harus
disesuaikan sedemikian rupa sehingga dapat
memproses kartu dengan teknologi chip tersebut.
c. untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang
diterbitkan di Indonesia wajib menggunakan
teknologi chip dengan mengacu pada standar
teknologi chip yang telah disepakati industri
sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank
Indonesia mengenai implementasi teknologi chip dan
PIN pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang
diterbitkan di Indonesia.
4. Penggunaan teknologi PIN paling kurang 6 (enam) digit
sebagai sarana verifikasi dan autentikasi pada Kartu
Kredit, Kartu ATM, dan/atau Kartu Debet dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kartu Kredit
Penerbit Kartu Kredit di Indonesia wajib telah
mengimplementasikan teknologi PIN paling kurang
6 (enam) …
23
6 (enam) digit baik untuk Kartu Kredit baru maupun
penggantian Kartu Kredit lama (renewal) paling
lambat pada tanggal 31 Desember 2014.
b. Kartu ATM dan Kartu Debet
Seluruh Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang
diterbitkan di Indonesia wajib telah menggunakan
teknologi PIN paling kurang 6 (enam) digit dengan
mengacu pada waktu implementasi yang ditetapkan
dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur
mengenai implementasi teknologi chip dan PIN pada
Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di
Indonesia.
5. Penggunaan teknologi yang dapat memproses Kartu
Kredit, Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dengan
teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit pada
sistem APMK seperti EDC, ATM, dan back end system
sebagai upaya peningkatan keamanan sistem, dilakukan
secara bertahap, sebagai berikut:
a. Acquirer Kartu Kredit wajib mengganti atau
meningkatkan standar keamanan pada seluruh EDC
dan back end system yang disediakan sehingga
seluruh EDC dan back end system tersebut dapat
memproses transaksi dari Kartu Kredit yang
menggunakan teknologi chip dan PIN paling kurang 6
(enam) digit paling lambat tanggal 31 Desember
2014.
b. Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, dan
Acquirer Kartu Debet wajib mengganti dan
meningkatkan standar keamanan pada seluruh ATM,
EDC, dan back end system, dalam jangka waktu
sesuai …
24
sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia yang
mengatur mengenai implementasi teknologi chip dan
PIN pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang
diterbitkan di Indonesia.
6. Dalam rangka peningkatan keamanan transaksi
Pemegang Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit wajib
mengimplementasikan transaction alert kepada Pemegang
Kartu Kredit, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. transaction alert kepada Pemegang Kartu Kredit
wajib dilakukan Penerbit Kartu Kredit dengan
menggunakan teknologi layanan pesan singkat (short
message service/sms) atau sarana lainnya
berdasarkan pilihan Pemegang Kartu Kredit,
misalnya telepon, e-mail atau sarana elektronik
lainnya;
b. transaction alert kepada Pemegang Kartu Kredit wajib
disampaikan oleh Penerbit Kartu Kredit apabila
terdapat transaksi Kartu Kredit yang memenuhi
kriteria sebagai berikut:
1) transaksi terjadi di Pedagang (Merchant) yang
menurut Penerbit Kartu Kredit memiliki risiko
tinggi (high risk Merchant);
2) transaksi terjadi dalam jumlah dan/atau nilai
yang besar atau menyimpang dari profil
transaksi Pemegang Kartu Kredit;
3) transaksi terjadi berkali-kali di Pedagang
(Merchant) yang berbeda lokasi dalam waktu
yang relatif singkat;
4) transaksi terjadi berkali-kali di Pedagang
(Merchant) yang sama untuk pembayaran
pembelanjaan …
25
pembelanjaan barang dan/atau jasa yang sama;
atau
5) transaksi pertama atas Kartu Kredit baru.
c. transaction alert harus mencantumkan informasi
mengenai nomor telepon Penerbit Kartu Kredit yang
bisa dihubungi dan/atau mengakomodir sistem atau
teknologi yang memudahkan bagi Pemegang Kartu
Kredit untuk memberikan jawaban atau respon
kepada Penerbit Kartu Kredit.
d. kewajiban penyampaian transaction alert kepada
Pemegang Kartu Kredit wajib diimplementasikan oleh
Penerbit Kartu Kredit paling lambat tanggal
1 Januari 2013.
4. Ketentuan butir VII.D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
D. Kerjasama Penerbit APMK dengan Perusahaan Penyedia Jasa
dalam Penyelenggaraan APMK
1. Dalam menyelenggarakan APMK, Penerbit APMK dapat
bekerjasama dengan Perusahaan Penyedia Jasa di
bidang sistem dan teknologi seperti perusahaan
pencetakan kartu, personalisasi kartu, switching
dan/atau penyedia sarana pemrosesan transaksi APMK.
2. Dalam bekerjasama dengan Perusahaan Penyedia Jasa
tersebut, Penerbit APMK wajib memastikan bahwa:
a. tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas
pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain yang
menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan
teknologi informasi tersebut sesuai dengan tata
cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Penerbit
APMK itu sendiri;
b. sistem …
26
b. sistem yang digunakan oleh Perusahaan Penyedia
Jasa aman dan andal. Keamanan dan keandalan
sistem tersebut antara lain dibuktikan dengan:
1) hasil audit teknologi informasi dari auditor
independen; dan/atau
2) hasil sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga
yang berwenang atau Prinsipal APMK jika
dipersyaratkan oleh Prinsipal APMK.
c. pengelolaan data/informasi dilakukan dengan
menjaga aspek keamanan dan kerahasiaan
data/informasi; dan
d. pelaksanaan kerjasama memperhatikan dan
memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang
mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank
Umum yang melakukan penyerahan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain (Alih
Daya).
3. Dalam bekerjasama dengan perusahaan pencetakan
kartu dan personalisasi kartu, Penerbit APMK wajib:
a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada angka 2 di atas, dan
b. memastikan bahwa perusahaan pencetakan kartu
dan/atau personalisasi kartu telah memiliki
sertifikasi dari Prinsipal APMK atau lembaga yang
berwenang melakukan sertifikasi.
4. Dalam bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa
penagihan Kartu Kredit, Penerbit APMK wajib
memperhatikan dan memenuhi ketentuan:
a. penagihan Kartu Kredit dapat dilakukan oleh
Penerbit Kartu Kredit dengan menggunakan tenaga
penagihan …
27
penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari
perusahaan penyedia jasa penagihan;
b. dalam melakukan penagihan Kartu Kredit baik
menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga
penagihan dari perusahaan penyedia jasa
penagihan, Penerbit Kartu Kredit wajib memastikan
bahwa:
1) tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan
yang memadai terkait dengan tugas penagihan
dan etika penagihan sesuai ketentuan yang
berlaku;
2) identitas setiap tenaga penagihan
ditatausahakan dengan baik oleh Penerbit
Kartu Kredit;
3) tenaga penagihan dalam melaksanakan
penagihan mematuhi pokok-pokok etika
penagihan sebagai berikut:
a) menggunakan kartu identitas resmi yang
dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit, yang
dilengkapi dengan foto diri yang
bersangkutan;
b) penagihan dilarang dilakukan dengan
menggunakan cara ancaman, kekerasan
dan/atau tindakan yang bersifat
mempermalukan Pemegang Kartu Kredit;
c) penagihan dilarang dilakukan dengan
menggunakan tekanan secara fisik
maupun verbal;
d) penagihan dilarang dilakukan kepada
pihak selain Pemegang Kartu Kredit;
e) penagihan …
28
e) penagihan menggunakan sarana
komunikasi dilarang dilakukan secara
terus menerus yang bersifat mengganggu;
f) penagihan hanya dapat dilakukan di
tempat alamat penagihan atau domisili
Pemegang Kartu Kredit;
g) penagihan hanya dapat dilakukan pada
pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00
wilayah waktu alamat Pemegang Kartu
Kredit; dan
h) penagihan di luar tempat dan/atau waktu
sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan
huruf g) hanya dapat dilakukan atas dasar
persetujuan dan/atau perjanjian dengan
Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu.
Selain memenuhi pokok-pokok etika penagihan
sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai
dengan huruf h), Penerbit Kartu Kredit juga
harus memastikan bahwa pihak lain yang
menyediakan jasa penagihan yang bekerjasama
dengan Penerbit Kartu Kredit juga mematuhi
etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi
penyelenggara APMK.
c. dalam hal penagihan Kartu Kredit dilakukan
menggunakan tenaga penagihan dari perusahaan
penyedia jasa penagihan, maka selain berlaku
ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
juga berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) penagihan Kartu Kredit menggunakan tenaga
penagihan dari perusahaan penyedia jasa
penagihan …
29
penagihan hanya dapat dilakukan jika kualitas
tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk
dalam kualitas macet berdasarkan kriteria
kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia
yang mengatur mengenai kualitas kredit;
2) kerjasama antara Penerbit Kartu Kredit dengan
perusahaan penyedia jasa penagihan wajib
dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia
yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian
bagi bank umum yang melakukan penyerahan
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak
lain, dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; dan
3) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin kualitas
pelaksanaan penagihan Kartu Kredit oleh
perusahaan penyedia jasa penagihan sama
dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit
Kartu Kredit.
5. Ketentuan butir IX.B.1.b.2)b) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
b) Laporan Triwulanan
(1) Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan
Nasabah; dan
(2) Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit
Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit harus
disampaikan Penerbit Kartu Kredit kepada Bank
Indonesia paling lambat setiap tanggal 15 pada bulan
berikutnya setelah berakhirnya periode laporan.
Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit
pertama kali harus sudah diterima Bank Indonesia paling
lambat …
30
lambat tanggal 15 Oktober 2012 yang memuat laporan
periode Juli sampai dengan September (triwulan III) 2012.
Contoh format Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report)
Kartu Kredit mengacu pada contoh 9 dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
Edaran Bank Indonesia ini.
6. Ketentuan butir IX.B.2.b diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
b. Jenis Laporan Insidentil
1) Laporan Rencana Kerjasama antar Prinsipal, Penerbit,
Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir APMK
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang
akan melakukan kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit,
Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir APMK lain wajib menyampaikan
laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan
ketentuan sebagai berikut:
a) laporan tertulis rencana kerjasama disampaikan
kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja sebelum perjanjian kerjasama
ditandatangani;
b) laporan tertulis rencana kerjasama yang
disampaikan kepada Bank Indonesia paling kurang
memuat:
(1) nama Prinsipal, Penerbit, Acquirer,
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir APMK, yang akan
bekerjasama;
(2) cakupan …
31
(2) cakupan rencana kerjasama;
(3) tanggal efektif pelaksanaan kerjasama; dan
(4) jangka waktu kerjasama;
c) laporan tertulis rencana kerjasama yang
disampaikan kepada Bank Indonesia, harus
dilengkapi dengan dokumen berupa:
(1) fotokopi konsep pokok-pokok hubungan bisnis
(business arrangement) yang mencakup pula
pengaturan hak dan kewajiban para pihak atau
fotokopi konsep perjanjian kerjasama; dan
(2) analisis risiko dan mitigasi risiko terkait
kerjasama.
2) Laporan Realisasi Kerjasama antar Prinsipal, Penerbit,
Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir APMK
Realisasi kerjasama antar Prinsipal, Penerbit, Acquirer,
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir APMK wajib dilaporkan secara tertulis
kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai
berikut:
a) laporan tertulis realisasi kerjasama disampaikan oleh
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK
yang melakukan kerjasama kepada Bank Indonesia
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah
perjanjian kerjasama dilaksanakan;
b) laporan tertulis realisasi kerjasama yang
disampaikan kepada Bank Indonesia paling kurang
memuat informasi tanggal penandatanganan
perjanjian …
32
perjanjian kerjasama dan tanggal efektif perjanjian
kerjasama dilaksanakan;
c) laporan tertulis realisasi kerjasama yang
disampaikan kepada Bank Indonesia dilengkapi
dengan dokumen berupa fotokopi perjanjian
kerjasama yang telah ditandatangani oleh para pihak
yang bekerjasama.
3) Laporan Rencana Kerjasama antara Prinsipal, Penerbit,
Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir APMK dengan pihak lain yang
menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan
teknologi informasi dalam Penyelenggaraan APMK
a) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK
yang akan melakukan kerjasama dengan pihak lain
yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem
dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan
APMK wajib menyampaikan laporan secara tertulis
kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai
berikut:
(1) Laporan tertulis rencana kerjasama
disampaikan kepada Bank Indonesia paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum
perjanjian kerjasama ditandatangani.
(2) Laporan tertulis rencana kerjasama yang
disampaikan kepada Bank Indonesia paling
kurang memuat:
(a) nama pihak lain yang menyediakan jasa
penunjang di bidang sistem dan teknologi
informasi …
33
informasi dalam penyelenggaraan APMK
yang akan bekerjasama;
(b) cakupan rencana kerjasama;
(c) tanggal efektif pelaksanaan kerjasama; dan
(d) jangka waktu kerjasama.
(3) Laporan tertulis rencana kerjasama yang
disampaikan kepada Bank Indonesia, harus
dilengkapi dengan dokumen berupa:
(a) profil singkat (company profile) pihak lain
yang menyediakan jasa penunjang di bidang
sistem dan teknologi informasi dalam
penyelenggaraan APMK yang akan
bekerjasama. Profil singkat tersebut paling
kurang mencakup informasi mengenai
nama dan alamat perusahaan, bidang
usaha, struktur organisasi, pengurus
perusahaan, dan pemegang saham;
(b) fotokopi konsep pokok-pokok hubungan
bisnis (business arrangement) yang
mencakup pula pengaturan hak dan
kewajiban para pihak, atau fotokopi konsep
perjanjian kerjasama;
(c) analisis risiko dan mitigasi risiko terkait
kerjasama;
(d) hasil audit teknologi informasi dari auditor
independen terhadap sistem dan teknologi
informasi yang disediakan pihak lain;
(e) fotokopi hasil sertifikasi/asesmen dari
Prinsipal terhadap pihak lain yang
menyediakan jasa penunjang di bidang
sistem …
34
sistem dan teknologi informasi yang
bekerjasama dengan Penerbit atau Acquirer
yang menjadi anggota Prinsipal, jika
dipersyaratkan oleh Prinsipal; dan
(f) surat pernyataan kesanggupan menjaga
kerahasiaan data yang dibuat dan
ditandatangani oleh direktur utama pihak
lain yang menyediakan jasa penunjang di
bidang sistem dan teknologi informasi
dalam penyelenggaraan APMK.
4) Laporan Realisasi Kerjasama antara Prinsipal, Penerbit,
Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir APMK dengan pihak lain yang
menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan
teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang
bekerjasama dengan pihak lain yang menyediakan jasa
penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi
dalam penyelenggaraan APMK wajib melaporkan secara
tertulis kepada Bank Indonesia mengenai realisasi
kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:
a) laporan tertulis realisasi kerjasama disampaikan
kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh)
hari kerja terhitung sejak perjanjian kerjasama
dilaksanakan;
b) laporan tertulis realisasi kerjasama yang
disampaikan kepada Bank Indonesia paling kurang
memuat informasi tanggal penandatanganan
perjanjian …
35
perjanjian kerjasama dan tanggal efektif pelaksanaan
perjanjian kerjasama;
c) laporan tertulis realisasi kerjasama yang
disampaikan kepada Bank Indonesia dilengkapi
dengan dokumen berupa fotokopi perjanjian
kerjasama yang telah ditandatangani oleh para pihak
yang bekerjasama.
5) Laporan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada
tanggal 7 Juni 2012.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
BOEDI ARMANTO
KEPALA DEPARTEMEN AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN
LAMPIRAN
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 17 /DASP TANGGAL 7 JUNI 2012
PERIHAL
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR
11/10/DASP PERIHAL PENYELENGGARAAN
KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN
MENGGUNAKAN KARTU
Contoh 1 : Penyampaian Ringkasan Transaksi Pemegang Kartu
Kredit Secara Tahunan
Contoh 2 : Penyampaian Lembar Informasi Tagihan (Billing
Statement)
Contoh 3 : Pembebanan dan Penghitungan Hari Bunga untuk
Transaksi Tarik Tunai
Contoh 4 : Klausula yang Dilarang Dicantumkan dalam
Perjanjian Kartu Kredit
Contoh 5 : Format Pilihan Penawaran Fasilitas
Contoh 6 : Penghitungan Batas Maksimum Plafon Kredit
Contoh 7 : Pembatasan Jumlah Penerbit Kartu Kredit dalam
Pemberian Fasilitas Kartu Kredit
Contoh 8 : Penghitungan Alokasi Pembayaran
Contoh 9 : Format Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu
Kredit
CONTOH 1
PENYAMPAIAN RINGKASAN TRANSAKSI
PEMEGANG KARTU KREDIT SECARA TAHUNAN
Untuk Kartu Kredit yang mulai berlaku bulan Juni 2011, ringkasan
transaksi tahunan Pemegang Kartu Kredit untuk tahun berjalan memuat
informasi Kartu Kredit periode bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Mei
2012, dan harus sudah diterima oleh Pemegang Kartu atau sampai di
alamat Pemegang Kartu paling lambat akhir bulan Juni 2012. Gambar
penyampaian ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit secara tahunan
sebagai berikut:
Kartu
Kredit
mulai
berlaku
Mei
2012
Ringkasan transaksi tahunan
(periode Juni 2011 – Mei 2012)
harus diterima/sampai di alamat
Pemegang Kartu Kredit
7/11 9/11 11/11 1/12 3/12
8/11 10/11 12/11 2/12 4/12
Juni
2011
Juni
2012
CONTOH 2
PENYAMPAIAN LEMBAR INFORMASI TAGIHAN
(BILLING STATEMENT)
Lembar tagihan milik B (Pemegang Kartu Kredit) dicetak oleh Penerbit X
pada tanggal 2 Januari 2012 dengan jatuh tempo pembayaran (due date)
pada tanggal 18 Januari 2012, yaitu 16 (enam belas) hari kalender
setelah tanggal cetak lembar tagihan. Lembar tagihan harus sudah
sampai di alamat B paling kurang pada tanggal 11 Januari 2012, yaitu 7
(tujuh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo. Gambar penyampaian
lembar informasi tagihan (billing statement) Kartu Kredit sebagai berikut:
Tanggal
cetak lembar
tagihan
2 Jan 2012
Tanggal
jatuh tempo
pembayaran
18 Jan 2012
Lembar
tagihan
sampai di
alamat
Pemegang
Kartu Kredit
11 Jan 2012
7 hari
kalender
9 hari
kalender
16 hari
kalender
Proses
pengiriman
lembar
tagihan
CONTOH 3
PEMBEBANAN DAN PENGHITUNGAN HARI BUNGA
UNTUK TRANSAKSI TARIK TUNAI
a. Transaksi on us
Transaksi tarik tunai menggunakan Kartu Kredit dilakukan oleh
Pemegang Kartu Kredit pada tanggal 10 April 2012. Tanggal
pembukuan (posting) oleh Penerbit Kartu Kredit terjadi pada tanggal
yang sama dengan tanggal transaksi karena transaksi dimaksud
merupakan transaksi on us. Tanggal cetak tagihan (billing date) 24
April 2012 dan tanggal jatuh tempo (due date) 8 Mei 2012. Pada
lembar tagihan tersebut telah dicantumkan besarnya bunga tarik
tunai dengan hari bunga yang dihitung dari tanggal pembukuan (10
April 2012) sampai dengan tanggal cetak lembar tagihan (24 April
2012). Gambar penghitungan hari bunga untuk transaksi tarik tunai
on us sebagai berikut:
10 Apr 24 Apr 8 Mei 24 Mei
Tanggal
Transaksi
Tarik Tunai
Tanggal Cetak
Tagihan
Tanggal Jatuh
Tempo
Pemegang
Kartu
membayar
penuh tagihan
Tarik Tunai
termasuk
bunga, dan
biaya/fee,
apabila ada.
Tagihan memuat:
a) pokok tagihan
transaksi tarik
tunai; b) bunga
harian tarik tunai
yang dihitung
mulai tanggal 10
s.d. 24 April
2012; dan c)
biaya/fee tarik
tunai, apabila
ada.
Tanggal Cetak
Tagihan
Tagihan bulan
Mei 2012
memuat
tagihan bunga
harian tarik
tunai yang
dihitung mulai
tanggal 25 April
s.d. 8 Mei 2012
(tanggal
pembayaran).
Tanggal
pembukuan
(posting)
terjadi pada
tanggal yang
sama
dengan
tanggal
transaksi.
b. Transaksi …
b. Transaksi not on us
Transaksi tarik tunai menggunakan Kartu Kredit dilakukan oleh
Pemegang Kartu Kredit pada tanggal 10 April 2012. Tanggal
pembukuan (posting) oleh Penerbit Kartu Kredit terjadi pada tanggal
11 April 2012 karena transaksi dimaksud merupakan transaksi not on
us. Tanggal cetak tagihan (billing date) 24 April 2012 dan tanggal
jatuh tempo (due date) 8 Mei 2012. Pada lembar tagihan tersebut telah
dicantumkan besarnya bunga tarik tunai dengan hari bunga yang
dihitung dari tanggal pembukuan (11 April 2012) sampai dengan
tanggal cetak lembar tagihan (24 April 2012). Gambar perhitungan
hari bunga untuk transaksi tarik tunai not on us sebagai berikut:
Apabila Pemegang Kartu Kredit melakukan pembayaran penuh (pokok,
bunga dan biaya/fee) sebelum atau pada tanggal cetak tagihan, maka
pada lembar tagihan bulan berikutnya Pemegang Kartu Kredit tidak akan
dikenakan bunga pokok tarik tunai karena telah terjadi pembayaran
penuh.
10 Apr 24 Apr 8 Mei 24 Mei
Tanggal
Transaksi
Tarik
Tunai
Tanggal
Cetak
Tagihan
Tanggal
Jatuh
Tempo
Pemegang
Kartu
membayar
penuh
tagihan
Tarik Tunai
termasuk
bunga, dan
biaya/fee,
apabila ada
Tagihan telah
memuat: a) pokok
tagihan transaksi
tarik tunai; b) bunga
harian tarik tunai
yang dihitung dari
tanggal 11 s.d. 24
April 2011; dan c)
biaya/fee tarik
tunai, apabila ada
Tanggal Cetak
Tagihan
Tagihan bulan
Mei 2012 masih
memuat
tagihan bunga
harian tarik
tunai dari
tanggal 25 April
s.d. 8 Mei 2012
(tanggal
pembayaran)
11 Apr
Tanggal
Pembukuan
(Posting)
CONTOH 4
KLAUSULA YANG DILARANG DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN
KARTU KREDIT
• ”Dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka Penerbit Kartu
Kredit setiap saat dapat memberikan fasilitas atau produk yang
biayanya dibebankan secara otomatis kepada Pemegang Kartu
Kredit”.
• ”Penawaran produk ini dianggap telah disetujui oleh Pemegang
Kartu Kredit apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal penawaran produk ini, Pemegang Kartu Kredit tidak
melakukan konfirmasi melalui telepon nomor 021-12345678”.
CONTOH 5
FORMAT PILIHAN PENAWARAN FASILITAS
”Bubuhkan tandatangan Saudara dalam kotak pilihan di bawah ini apabila
Saudara setuju atau tidak setuju menerima fasilitas dalam Kartu Kredit
berupa _________________________ dengan konsekuensi tambahan biaya”.
Setuju Tidak Setuju
CONTOH 6
PENGHITUNGAN BATAS MAKSIMUM PLAFON KREDIT
A memiliki pendapatan (take home pay) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga
juta Rupiah) tiap bulan.
Batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan seluruh Penerbit
Kartu Kredit kepada A adalah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah).
Dalam hal A telah memperoleh fasilitas Kartu Kredit dari Penerbit Kartu
Kredit X dengan plafon Rp 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), apabila A
mengajukan permohonan fasilitas Kartu Kredit lagi kepada Penerbit Kartu
Kredit X ataupun Penerbit Kartu Kredit lainnya, maka plafon yang dapat
diberikan oleh Penerbit Kartu Kredit X atau Penerbit Kartu Kredit lainnya
maksimum sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah).
CONTOH 7
PEMBATASAN JUMLAH PENERBIT KARTU KREDIT DALAM PEMBERIAN
FASILITAS KARTU KREDIT
A memiliki pendapatan (take home pay) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta
Rupiah) tiap bulan, sehingga maksimum plafon kredit yang dapat
diterima A adalah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah).
Penerbit Kartu Kredit X telah memberikan fasilitas Kartu Kredit kepada A
dengan plafon kredit Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan Penerbit
Kartu Kredit Y telah memberikan fasilitas Kartu Kredit kepada A dengan
plafon kredit Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).
Karena A telah memperoleh Kartu Kredit dari 2 (dua) Penerbit Kartu
Kredit, maka Penerbit Kartu Kredit lain tidak dapat memberikan Kartu
Kredit kepada A meskipun plafon kredit A belum mencapai batas
maksimum.
CONTOH 8
PENGHITUNGAN ALOKASI PEMBAYARAN
A memiliki tagihan Kartu Kredit dengan nilai total tagihan sebesar Rp
1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:
a. denda keterlambatan pembayaran…………… Rp 100.000,00
b. biaya…………………………………………………… Rp 50.000,00
c. bunga…………………………………………………. Rp 350.000,00
d. tagihan pokok transaksi ……………………….. Rp1.000.000,00
Pada saat tanggal jatuh tempo A melakukan pembayaran sebesar Rp
1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Berdasarkan jumlah nominal yang
dibayarkan oleh A tersebut, Penerbit wajib mengalokasikan pemenuhan
pembayaran tagihan A sebagai berikut:
a. denda keterlambatan pembayaran dan biaya, masing-masing dibayar
sebesar 100% (seratus persen) sebesar:
− Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah); dan
− Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah)
b. sisa pembayaran sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh
ribu Rupiah) dialokasikan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk
pembayaran pokok transaksi, dengan perhitungan sebagai berikut:
− pokok transaksi
Rp850.000,00 x 60% = Rp 510.000,00
Rp1.000.000,00 – Rp510.000,00 = Rp 490.000,00
− bunga
Rp850.000,00 x 40% = Rp 340.000,00
Rp350.000,00 – Rp340.000,00 = Rp 10.000,00
Keterangan:
• Nilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) merupakan total tagihan
pokok transaksi, yang berasal dari transaksi tarik tunai dan/atau
transaksi pembelanjaan. Sedangkan nilai Rp 350.000,00 (tiga ratus
lima …
lima puluh ribu Rupiah) merupakan tagihan bunga, termasuk sisa
bunga bulan lalu yang belum terbayar.
• Nilai Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah)
merupakan sisa pembayaran A setelah dikurangi pembayaran denda
keterlambatan dan biaya [Rp1.000.000,00 – (Rp100.000,00 +
Rp50.000,00)] = Rp850.000,00.
• Sisa tagihan bunga yang belum terbayar (Rp10.000,00) tidak boleh
dipergunakan sebagai komponen perhitungan bunga pada tagihan
berikutnya.
• Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atas tagihan bunga, maka
kelebihan pembayaran harus dipergunakan untuk mengurangi pokok
transaksi.
CONTOH 9
FORMAT LAPORAN LABA RUGI KARTU KREDIT
(PROFIT/LOSS REPORT)
Laporan Laba Rugi
Unit/Divisi Kartu Kredit PT Bank XYZ
Periode Triwulan _________ Tahun _________
dalam juta Rupiah
Aktual
Aktual
Aktual
bulan… bulan… bulan…
Pendapatan (Revenue)
1 Pendapatan Interchange (Interchange)
2 Pendapatan Tarik Tunai (Cash Advance Fee)
3 Pendapatan Iuran Tahunan (Annual Fee)
4 Pendapatan Bunga Kotor (Gross Interest Earned)
5 Pendapatan Keterlambatan Pembayaran dan
Pelampauan Batas Kredit (Late Charge & Over
Limit)
6 Pendapatan Perolehan Kembali (Recovery)
7 Pendapatan Merchandis & Asuransi
(Merchandising & Insurance)
8 Pendapatan Lain-lain (Other Revenue)
Total Pendapatan sebelum Pendapatan Biaya Dana
dan Keuntungan Nilai Tukar (Revenue before CoF &
Forex)
9 Pendapatan Biaya Dana (Cost of Fund)
10 Keuntungan Nilai Tukar (Forex Gain)
Total Pendapatan (Total Revenue)
Biaya-Biaya (Cost)
1 Biaya SDM (Human Resource)
2 Biaya Operasional (Operational Cost)
3 Biaya Aset Tetap (Fixed Asset Cost)
4 Biaya Komputer & Telekomunikasi (Computer &
Telecommunication)
5 Biaya Iklan & Sponsor (Advertising & Sponsorship)
6 Biaya Provisi (Provision Cost)
7 Biaya Kerugian Fraud (Fraud Loss)
8 Biaya untuk EDC (EDC Cost)
9 Biaya Lain-lain (Other Cost)
Total Biaya (Total Cost)
Pendapatan Bersih (Net Income)
KEPALA DEPARTEMEN AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN,
BOEDI ARMANTO

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 23, 2012 in seputar soalan hukum

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: