RSS

Arsip Bulanan: Oktober 2012

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

EKSEKUSI JAMINAN

  1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, butir (1), yang dimaksud dengan FIDUSIA adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.
  2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
  3. Benda obyek jaminan fidusia tidak dapat dibebani Hak tanggungan atau hipotek.
  4. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan alas notaris dalam bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
    2. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
    3. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
    4. nilai penjaminan; dan
    5. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
  5. Jaminan fidusia harus didaftarkan oleh penerima fidusia atau kuasanya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
  6. Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.
  7. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.
  8. Jaminan fidusia dapat dialihkan kepada kreditor baru, dan pengalihan tersebut harus didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
  9. Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

.                    Pengalihan hak atas piutang juga dijamin dengan fidusia yang mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada Kreditur baru.

  1. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  2. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Iihat Pasal 29 UU No. 40 Tahun 1999).
    1. Prosedur dan tatacara eksekusi selanjutnya dilakukan seperti dalam eksekusi hak tanggungan.

 

Sumber:

–    Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta,  2008, hlm. 93-94.

 

Disini Tempat Masyarakat Konsumen mengadukan hak-haknya yang dilanggar secara sewenang-wenang oleh BANK, FINANCE, BPR ATAUPUN KOPERASI NAKAL (PELAKU USAHA YANG TIDAK PATUH PADA PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA) , SEPERTI :

 

1. BANK MAU MELELANG RUMAH ANDA.

2. FINANCE MAU MENYITA KENDARAAN ANDA.

3. BPR MENDENDA TUNGGAAN PEMBAYARAN ANDA.

4. KOPERASI YANG AKAN MENYITA ANGGUNAN ANDA.

5. FINANCE MELAPORKAN ANDA KE POLISI, Dsb………….

 

SILAHKAN DATANG KEKANTOR KOMNAS PK-PU INDONESIA  YANG TERDEKAT DIKOTA ANDA DAN ADUKANLAH TINDAKAN PELAKU USAHA YANG MENYIMPANG, SEMOGA PROBLIM ANDA DAPAT TERATASI DENGAN CARA YANG SEHAT DAN KONDUSIF, MENGINGAT PELAKU USAHA ADALAH PATNER BISNIS ANDA SEMUA YANG HARUS MENGHARGAI HAK-HAK MASYARAKAT KONSUMEN.

 

KOMNAS PK-PU -Postal Complaint- PROBOLINGGO

Achmad Mukhoffi alQuthfby S.H., S.Pd. – Humas Komnas PK-PU

Jl. Ir. H. Juanda No. 172

Kraksaan – Probolinggo – Jawa Timur

Cp: 0877 549 050 84

 

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 12, 2012 in BERITA, seputar soalan hukum

 

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

  1. Pasal 1 butir (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”
  2. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari  perjanjian utang-piutang yang bersangkutan suatu perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut, dan pemberian Hak Tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT (Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang¬-undang No. 4 Tahun 1996).
  3. Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan, dan sebagai bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pendaftaran Tanah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 13 ayat (I), Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1996).
  4. Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan mohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  5. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan, jika dengan demikian itu akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak (Pasal 20 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 1996).
  6. Pelaksanaan penjualan dibawah tangan tersebut hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pembeli dan/ atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/ atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan (Pasal 20 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1996).
  7. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT, dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  8. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dari pada membebankan Hak Tanggungan;
  9. tidak memuat kuasa substitusi;
  10. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan  identitas debitur apabila debitur bukan pemberi Hak Tanggungan;
    1. Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.
    2. Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani dengan Hak tanggungan.
    3. Setelah dilakukan pelelangan terhadap tanah yang dibebani Hak tanggungan dan uang hasil lelang diserahkan kepada Kreditur, maka hak tanggungan yang membebani tanah tersebut akan diroya dan tanah tersebut akan diserahkan secara bersih, dan bebas dan semua beban, kepada pembeli lelang.
    4. Apabila terlelang tidak mau meninggalkan tanah tersebut, maka berlakulah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 200 ayat (11) HIR.
    5. Hal ini berbeda dengan penjualan berdasarkan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) BW, dan Pasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 yang juga dilakukan melalui pelelangan oleh Kantor Lelang Negara atas permohonan pemegang hak tanggungan pertama, Janji ini hanya berlaku untuk pemegang Hak tanggungan pertama saja. Apabila pemegang hak tanggungan pertama telah membuat janji untuk tidak dibersihkan (Pasal 1210 BW dan pasal 11 ayat (2) j UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), maka apabila ada Hak tanggungan lain-¬lainnya dan hasil lelang tidak cukup untuk membayar semua Hak tanggungan yang membebani tanah yang bersangkutan, maka hak tanggungan yang tidak terbayar itu, akan tetap membebani persil yang bersangkutan, meskipun sudah dibeli oleh pembeli dan pelelangan yang sah. Jadi pembeli lelang memperoleh tanah tersebut dengan beban-beban hak tanggungan yang belum terbayar. Terlelang tetap harus meninggalkan tanah tersebut dan apabila ia membangkang, ia dan keluarganya, akan dikeluarkan dengan paksa.
    6. Dalam hal lelang telah diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang tersebut hanya dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan tidak dapat ditangguhkan dengan alasan apapun oleh pejabat instansi lain, karena lelang yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara, adalah dalam rangka eksekusi, dan bukan merupakan putusan dari Kantor Lelang Negara.
    7. Penjualan (lelang) benda tetap harus di umumkan dua kali dengan berselang lima belas hari di harian yang terbit di kota itu atau kota yang berdekatan dengan obyek yang akan dilelang (Pasal 200 ayat (7) HIR, Pasal 217 RBg).

Sumber:

–    Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta,  2008, hlm. 90-92.

 

Disini Tempat Masyarakat Konsumen mengadukan hak-haknya yang dilanggar secara sewenang-wenang oleh BANK, FINANCE, BPR ATAUPUN KOPERASI NAKAL (PELAKU USAHA YANG TIDAK PATUH PADA PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA) , SEPERTI :
 
1. BANK MAU MELELANG RUMAH ANDA.
2. FINANCE MAU MENYITA KENDARAAN ANDA.
3. BPR MENDENDA TUNGGAAN PEMBAYARAN ANDA.
4. KOPERASI YANG AKAN MENYITA ANGGUNAN ANDA.
5. FINANCE MELAPORKAN ANDA KE POLISI, Dsb………….
 
SILAHKAN DATANG KEKANTOR KOMNAS PK-PU INDONESIA  YANG TERDEKAT DIKOTA ANDA DAN ADUKANLAH TINDAKAN PELAKU USAHA YANG MENYIMPANG, SEMOGA PROBLIM ANDA DAPAT TERATASI DENGAN CARA YANG SEHAT DAN KONDUSIF, MENGINGAT PELAKU USAHA ADALAH PATNER BISNIS ANDA SEMUA YANG HARUS MENGHARGAI HAK-HAK MASYARAKAT KONSUMEN.
 

KOMNAS PK-PU -Postal Complaint- PROBOLINGGO

Achmad Mukhoffi alQuthfby S.H., S.Pd. – Humas Komnas PK-PU

Jl. Ir. H. Juanda No. 172

Kraksaan – Probolinggo – Jawa Timur

Cp: 0877 549 050 84

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 12, 2012 in BERITA, seputar soalan hukum

 

Notaris Telah Menyulap Tulisan Bawah Tangan Menjadi Akta Otentik

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum serta membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Salah satu akta otentik yang dibuat oleh Notaris dan diharuskan oleh perundang-undangan adalah akte jaminan fiducia. Berdasarkan UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Yang menjadi masalah pada tulisan ini adalah mengenai perbuatan salah seorang Notaris di Kota Banda Aceh yang telah membuat akte jaminan fiducia tanpa dihadiri oleh pemberi fiducia. Akta yang dia buat, hanya berdasarkan surat kuasa dibawah tangan dan notaris tersebut sama sekali tidak berusaha untuk menghubungi pemberi fiducia. Dalam hal ini maka perbuatan Notaris tersebut sama saja dengan menyulap surat dibawah tangan menjadi sebuah akte otentik, hanya dengan membayar beberapa ratus ribu sebagai honor notaris.

Parahnya lagi bahwa dalam membuat akta tersebut, sang Notaris sangat berpihak kepada orang yang membayarnya. Untuk menunjukkan keberpihakannya, Notaris tersebut memasukkan berbagai ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang dalam akta. Dia telah mengabaikan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya persetujuan.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dinyatakan bahwa:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

  1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu pokok persoalan tertentu;
  4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Akte tersebut dibuat atas dasar kuasa dibawah tangan dari pihak pemberi fiducia, artinya pada saat akte tersebut dibuat para pihaknya sama sekali tidak lengkap karena hanya diwakili oleh satu pihak saja, yaitu pihak penerima fiducia. Ini menunjukkan bahwa ketentuan poin 1 Pasal 1320 KUPerdata telah diabaikan oleh sang Notaris, dengan demikian maka akte jaminan fidusia itu menjadi tidak sah dan tidak dapat mengikat seluruh pihak. Selain itu, dengan tidak lengkapnya para pihak menunjukkan bahwa notaris tersebut telah menjadikan kedudukannya untuk mewakili salah satu pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka perbuatan Notaris untuk mewakili salah satu pihak mengakibatkan akta yang dibuat tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Selanjutnya, berdasarkan isi akta yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU  No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, telah menjadikan persetujuan dalam akta tersebut menjadi tidak sah karena tidak memenuhi unsur poin 4 Pasal 1320 KUHPerdata. Isi akta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan artinya telah terjadi suatu sebab yang terlarang dalam akta tersebut, berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata dijelaskan pengertiannya, yaitu suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Akibat perbuatan notaris tersebut yang sangat merugikan pihak pemberi fiducia, maka rencananya sang notaris akan diadukan ke Majelis Pengawas Notaris.

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 11, 2012 in BERITA

 

Nomor Urut Kandidat: Pasangan Hati No 1, Bagus 2, Dan Kawan 3

Probolinggo – Istri Bupati Hj. Tantriana Hasan Aminuddin, M.Si; mantan sekretaris daerah Drs. Kusnadi, M.Si; dan wakil bupati Salim Qurays, S.Ag resmi bersaing memperebutkan posisi kepala daerah di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Hal itu terjadi setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat melaksanakan salah satu tahapan pemilukada, yakni penetapan calon kepala daerah dan pengambilan nomor urut di Gedung Islamic Center, Senin (24/9/2012) malam.

Dalam pengambilan nomor urut, pasangan cabup-cawabup istri Bupati Probolinggo Tantri Hasan Aminuddin-Timbul Prihanjoko (HATI) mendapatkan nomor urut 1, Wakil Bupati Salim Qurays dengan Agus Setiawan (BAGUS) nomor 2, dan mantan Sekda Kusnadi yang berpasangan dengan Wahid Nurrahman (KAWAN) nomor urut 3.

Dengan begitu, mereka telah resmi bertarung dalam Pilkada yang akan digelar pada 8 November 2012 mendatang.

Dalam kegiatan yang dihadiri tim pendukung masing-masing calon dan Forum Pimpinan Daerah, acara riuh rendah oleh para pendukung yang meneriakkan jagoannya. Para pendukung seakan berlomba dengan berteriak sekeras mungkin meneriakkan pasangan yang mereka elukan.

Bahkan, Ketua KPU Jawa Timur, Andre Dewanto Ahmad, meminta para pendukung untuk tidak meneriakkan yel-yel dengan amarah. Maklum, saat dia memberikan sambutan, para pendukung hampir tak berhenti berteriak menyebut pasangan yang didukung.

“Tolong, kalau meneriakkan yel-yel, jangan dengan amarah. Pilkada itu pesta demokrasi. Yang namanya pesta itu kan menyenangkan. Mari kita sambut Pilkada ini dengan senang hati. Kita hormati para pasangan calon ini. Jika tak ada yang mendaftar, tak mungkin akan terjadi Pilkada dan tak mungkin pula ada kepala daerah,” katanya

Ketua KPUD Kab. Probolinggo Gandho Hartoyo ketika dikonfirmasi mengatakan, saya kira semua terkendali dan kondusif, karena semua teknisnya telah disepakati sebelumnya oleh semua kandidat.

“Agenda selanjutnya pada 21 Oktober 2012 adalah pembacaan visi dan misi disidang pleno DPR. Untuk mala mini, saya piker semua pihak menerima hasil pengambilan nomor urut pasangan kandidat. Karena sebelumnya pada tanggal 20 September 2012 telah disepakati siapa yang hendak mengambil undian nomor urut berikut semua teknisnya,” ujarnya.

Kapolres Probolinggo yang juga langsung turba pada malam penentuan nomor urut pasangan kandidat tersebut juga memberikan statementnya. AKBP Gatot Soegeng Soesanto menyatakan, “Memegang teguh komitmen, saling menjaga, saling menghargai antar kandidat. Pesta demokrasi itu pestanya semua masyarakat, semakin aman maka masyarakat semakin bahagia. Tapi ketika sudah mulai ada chaos, maka itu adalah hal yg tidak menyenangkan bagi masyarakat. Pilkada ini adalah sejatinya dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, bukan untuk kalangan tertentu. Karena pemimpin itu adalah memimpin masyarakat bukan memimpin golongannya sendiri. Pemilu terdiri dari beberapa tahapan, kami sudah memperhitungkan. Ada saatnya membutuhkan polisi dari Polres lain. Probolinggo termasuk dalam rayon II eks karisedenan Malang dan telah membuat komitmen bantuan pengamanan, diantarana dengan Polres Situbondo, Polres Lumajang.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 11, 2012 in BERITA

 

7 Oktober, Kreditur Wajib Didaftarkan Fidusia

SURABAYA (Surabaya Pagi) – Para perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (auto finance) kini tidak bisa sewenang-wenang menarik kendaraan debiturnya di jalanan seperti yang sering terjadi sekarang. Karena sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012, perusahaan pembiayaan yang berhak menarik kendaraan adalah perusahaan yang sudah mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari sejak tanggal perjanjian dengan debitur.

Tanpa ada jaminan fidusia, perusahaan pembiayaan itu tidak berhak menarik kendaraannya meski debitur tidak mampu membayar tunggakan. Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 7 Oktober 2012 mendatang.
Yurizal, staf Ditreskrim Polda Jatim mengungkapkan, selama ini di lapangan masih banyak ditemukan perusahaan pembiayaan yang belum mengikuti ketentuan yang sudah ada, yakni mendaftarkan jaminan fidusia atas kendaraan yang dikreditkan.

”Padahal, lembaga Pembiayaan wajib tunduk terhadap undang-undang fidusia. Apabila tidak mengikuti ketentuan pasal demi pasal. Secara logika hukum mereka tidak dapat perlindungan jaminan fedusia,”ujar Yurizal saat seminar perlindungan jaminan fidusia yang digelar Kementerian Hukum dan HAM di Hotel Meritus, Surabaya, Selasa (2/10).

M Fajar, Kasubdit Pendafataran Fidusia Jatim mengatakan kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia diatur jelas dalam Pasal 16 UU Nomor 42 Tahun 199 tentang Jaminan Fidusia.

Menurutnya, sertifikat jaminan fidusia ini tidak hanya diharuskan untuk perusahaan pembiayaan, tapi badan hukum dan perorangan yang menerima jaminan fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia ini sangat menguntungkan bagi kreditur karena memberikan kewenangan mereka untuk mengeksekusi jaminan jika debitur melanggar akta perjanjian pokok yang dibuat.

Namun dalam eksekusinya, tidak serta merta bisa melibatkan pihak ketiga, tapi harus melalui aparat keamanan. Dan barang jaminan fidusia itu tidak langsung dimiliki kreditur, tapi harus melalui lelang. “Saat lelang pun, penerima (kreditur) hanya boleh mengambil haknya, kalau lebih dikembalikan lagi ke debitur,”tegasnya
Sementara Prof Agus Yudha, dosen Universitas Airlangga, mengingatkan kepada para perusahaan finance untuk melaksanakan ketentuan tentang fidusia, karena tanpa sertifikat fidusia, mereka berpeluang untuk bermasalah dengan hukum. ”Sejak anda membuka pendaftaran pembiayaan, maka sejak itu anda membuka peluang bermasalah dengan hukum,” ujarnya. bd

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 11, 2012 in BERITA

 

Sulitnya cari Jenderal seperti Hoegeng di Polri

 

Korupsi dan suap sulit diberantas di lingkungan Polri. Gaya hidup mewah para jenderal serta kurangnya teladan seperti Jenderal Hoegeng, membuat institusi ini sulit berubah.

“Salah satu penyebab tidak berjalannya reformasi kultur sehingga tetap berlangsungnya korupsi di Polri adalah miskinnya teladan dari atasan dan jenderal. Gaya hidup para jenderal yang bergelimang kemewahan misalnya rumahnya di Pondok Indah, sekaligus miskin prestasi menjadi dorongan korupsi bawahan,” ujar Khofy alQuthfby kepada Koran DOR, Jumat (7/9).

Khofy menuding dugaan korupsi yang terjadi di Korps Lalu Lintas menjadi salah satu bukti. Dalam kasus pengadaan simulator pengemudi itu diduga ada setoran pada atasan dan dugaan korupsi berjamaah. Ini yang turut membuat rusak mental kepolisian.

“Adanya tradisi suap, upeti untuk atasan terutama untuk kepangkatan menjadikan adanya demoralisasi bawahan. Teladan yang ada di Polri bukan mengejar prestasi dan berlomba-lomba mengabdi tetapi untuk mengejar materi,” kritik Khofy.

Khofy menegaskan untuk menghancurkan korupsi dan menghapus mental korup, perlu kepemimpinan yang kuat dan tegas. Pemimpin ini juga harus bisa memberikan teladan soal kesederhanaan, pengabdian dan tanggung jawab.

“Untuk memutus lingkaran setan tersebut, perlu kepemimpinan yang kuat sekaligus meneladani. Tidak ada transformasi organisasi tanpa komitmen politik yang kuat dari pucuk pimpinan yang disertai keteladanan dari pucuk pimpinan tersebut,” kata Humas Komnas PK-PU Indonesia tersebut. (rid)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 11, 2012 in BERITA

 

GELAPKAN BARANG BUKTI, KASATRESKRIM POLRES WONOGIRI DICOPOT

Diduga terlibat kasus penggelapan dan menilap barang bukti senilai Rp 2,5 miliar, Kepala Satuan Reskrim (Kasatreskrim) Polres Wonogiri AKP SGY dicopot dari jabatannya. SGY digantikan oleh AKP Sukirmanto yang sebelumnya merupakan perwira di Polda Jateng.
Informasi yang dihimpun merdeka.com dari sumber yang dipercaya di Polda Jateng menyatakan selain AKP SGY, ada tiga polisi yang bertugas di Eks Karasidenan Solo yang diduga terlibat penggelapan barang bukti. Nilai barang bukti yang diduga ditilap tersebut disebut-sebut mencapai Rp 2,5 miliar.

 

Keempat aparat penegak hukum tersebut terdiri atas dua perwira dan dua bintara. Mereka masing-masing perwira di Polres Wonogiri AKP SGY, perwira di Polres Klaten AKP SGN serta dua bintara, Aiptu SP dan Aiptu HA.

 

Polres Wonogiri sendiri pada Jumat (20/4) lalu telah menggelar sidang disiplin terhadap AKP SGY secara tertutup. Sidang yang dipimpin Wakapolres Wonogiri, Kompol H Maulud itu berlangsung di Ruang Pusat Pengendalian Komando Operasi Mapolres Wonogiri.

 

Ada tiga putusan pada sidang yaitu pertama, AKP SGY terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan yang tergolong tindakan tercela. Kemudian kedua, yang bersangkutan dialihkan ke jabatan lain dan ketiga AKP SGY diminta meminta maaf kepada korban sekaligus pemilik barang bukti yang bernama Koeswijanto.

 

Kepala Sumber Daya Manusia (Kabagsumda) Polres Wonogiri, Kompol Suparso saat dihubungi merdeka.com menyatakan terkait serah terima jabatan (sertijab) tinggal menunggu waktu.

 

“Surat dari Polda (Jateng) sudah kami terima. Waktu sertijab menunggu waktu luang dari Kapolres, nanti diberitahu,” ujarnya.

 

Sebelumnya Kapolres Wonogiri, AKBP Ni Ketut Swastika di sela-sela meninjau pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SLTP beberapa waktu lalu menegaskan, penggantian Kasatreskrim merupakan kewenangan Polda Jateng.

 

“Kasus yang menjerat SGY terjadi pada 2007 saat itu yang bersangkutan sedang menjabat sebagai Wakasatreskrim Poltabes Solo. Jadi bukan di Wonogiri. Di Wonogiri dia kerjanya bagus,” jelas Ni Ketut.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 11, 2012 in BERITA