RSS

Izin Koperasi yang Menyalahi Ketentuan Akan Dicabut

11 Okt

JAKARTA-Kementerian Koperasi dan UKM mengancam pemberian sanksi mulai dari teguran sampai dengan pencabutan izin usaha koperasi jika menyimpang dari ketentuan.

Meliadi Sembiring, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam koperasi, dan koperasi jasa keuangan syariah yang merusak citra koperasi akan dikenai sanksi.

“Langkah tersebut dilakukan untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 9/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha ini merupakan tugas pemerintah.” katanya di Jakarta. Selasa (2/10).

Pemberian sanksi itu, ujarnya, untuk menghindari penyimpangan yang dampaknya merugikan anggota koperasi dan menghilangkan kepercayaan anggota.

Dia melanjutkan penegasan sanksi itu sejalan dengan dinamika sektor keuangan termasuk di dalamnya usaha simpan pinjam koperasi. Pemerintah, kata Meliadi, mengingatkan pelaku usaha agar tetap mengacu pada pedoman dasar koperasi.

PP No. 9/1995 mengatur lima tugas pokok pemerintah yaitu mengatur dan membuat peraturan dan kebijakan, mengawasi, memeriksa, menilai kesehatan, dan menerapkan sanksi bagi koperasi yang melakukan pelanggaran.

Kelima tugas tersebut didelegasikan secara terpadu mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Koperasi tingkat primer atau nasional diawasi langsung oleh Kedeputian Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM.

Adapun, koperasi tingkat provinsi menjadi tanggung jawab gubernur, dan pada tataran kabupaten dan kota administratif diserahkan kepada bupati dan walikota. “Intinya, siapa yang mengeluarkan izin, langsung mengawasinya,” ujar Meliadi.

Dia menjelaskan penegasan peraturan itu sesuai dengan perintah Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan menyusul beberapa koperasi yang melakukan penyalahgunaan wewenang seperti melarikan simpanan anggota dan memberi pinjaman dengan bunga tidak wajar.

Kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan koperasi di antaranya dilakukan Koperasi Langit Biru di Banten. Koperasi tersebut tidak memiliki legalitas usaha untuk mengumpulkan dana dari masyarakat karena berbadan hukum serba usaha.

“Koperasi yang benar-benar bisa mengoleksi dana dari masyarakat hanya koperasi simpan pinjam atau KSP, sedangkan badan usaha koperasi tersebut (Koperasi Langit Biru) berupa serba usaha. Hal ini jelas menyalahi badan hukum koperasi yang dikeluarkan pemerintah,” katanya, beberapa waktu lalu.

Belajar dari kasus tersebut, katanya, masyarakat diharapkan tidak mudah terbuai dengan iming-iming kompensasi tinggi yang akhirnya merugikan, karena biasanya pengelola tidak bertanggungjawab terhadap dana yang telah diinvestasikan.

Parameternya bisa mengacu pada suku bunga deposito perbankan. Apabila imbalan yang ditawarkan melebihi angka yang ditawarkan perbankan sebaiknya tidak ikut menanam investasi karena berindikasi penipuan

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 11, 2012 in BERITA

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: