RSS

Kejahatan Perbankan -> Laporkan ke Komnas PK-PU Probolinggo

11 Okt

Dalam hukum perbankan kita yang baru terdapat beberapa kategori tindak pidana perbankan, yaitu:

 

1.      Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum (PT., Yayasan atau koperasi) yang melakukan praktek perbankan tanpa seizing Mentri Keuangan. Praktek perbankan yang dimaksud di sini misalnya : menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposit, sertifikat deposit, tabungan dan lain-lainnya (pasal 46).

2.      Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai bank, komesaris ataupun direksi yang dengan sengaja ataupun lalai membuat laporan kepada Bank Indonesia mengenai usahanyamaupun mengenai untung rugi secara berkala sesuai tatacaa yang ditentukan oleh Bank Indonesia (pasal 48).

3.      Perbuatan pidana yang dilakukan oleh komesaris, direksi ataupun pegawai bank dengan cara merusak, menghilangkan, mengaburkan, memalsukan,mengubah menjadi tidak benar segala sesuatu yang menyangkut “ segala dokumen perbankan” (pasal 49 ayat 1).

4.      Perbuatan pidana yang dilakukan oleh komisaris, direksiataupun pegawai bank yang menguntungkan diri sendiri ataukeluarganya (karna menerima komisi / pemberian krdit yang melebihi batas, bank garansi dan segala macam yang menyangkut transaksi perbankan (pasal 49 ayat 2).

5.      Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terafiliasi karena kesengajaan yang membiarkan terjadinya pelanggaran undang-undang perbankan ataupun peraturan lainnya (pasal 50).

 

Terhadap kejahatan dan pelanggaran diatas, Undang-undang No. 7 Tahun 1992 telah menetapkan ancaman hukuman denda (yang berkisar antara Rp. 1 s/d 10 milyar) dan hukuman penjara antara 1 tahun sampai dengan 15 tahun.

Ketentuan pidana dan sanksi administrativ

1.      Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposi berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan ini tanpa izin usaha dari menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17, di ancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

2.      Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang member perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya (pasal 46)

1.      Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis dari menteri kepada bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 atau tanpa izin menteri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)

2.      Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak teralifiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Yang dimaksud dengan “pegawai bank” adalah semua pejabat dan karyawan bank (pasal 47)

Dalam pasal 48 UUP -1992 ditegaskan :

1.      Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 34 ayat 1 dan ayat 2, diancam dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

2.      Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 34 ayat 1 dan ayat, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah)

1.      Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

a.       Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank

b.      Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

c.       Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan dalam laporan, maupun dalm dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengambur, menghilangkan,menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, pasal 47, pasal 48, ayat (1), pasal 49, pasal 50 adalah kejahatan.

Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yank menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya,sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.

Disamping hukuman denda dan penjara diatas, hukuman perbanka telah menentukan hukuman admintratif berupa pencabutan izin bank yang bersangkutan (pasal 50).

Sanksi administrative dalam pasal ini dapat berupa :

1.      Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai akibat tidak dipenuhinya ketentuan dalam undang-undang ini

2.      Penyampaian teguran-teguran tertulis.

3.      Larangan untuk menjalankan fungsi sebagai direksi atau komisaris bank.

4.      Larangan untuk memberikan jasanya kepada perbankan.

5.      Penyampaian usul kepada instansi yang berwenang untuk mencabut atau membatalkan izin usaha sebagai pemberi jasa bank.

Dengan melihat ketentuan yuridis dalam hukum perbankan, kita ketahui bahwa undang-undang No. 7 Tahun 1992 telah mencoba merumuskan semua bentuk kejahatan perbankan tersebut sebagaiman yang dikenal dalam doktrin kejahatan perbankan selama ini.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 11, 2012 in BERITA, seputar soalan hukum

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: