RSS

Melaporkan PERADI Ke Polda Jatim

11 Okt

SURABAYA (suarakawan.com) – PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) melaporkan PERADI(Perhimpunan Advokat Indonesia) ke Polda Jatim karena dituding cacat hukum dalam melaksanakan sistem pendidikan ke advokat -an.

Menurut pihak PERADIN, ribuan orang diklaim telah menjadi korban dari tindakan PERADI yang mengeluarkan sertifikat yang dianggap illegal.

” Yang dilakukan oleh PERADI terkait pendidikan ke advokat-an selama ini, telah melanggar Undang-undang Sisdiknas.Otomatis sertifikat yang dikeluarkan oleh PERADI kepada advokat, dianggap tidak sah alias illegal,” ujar Rohman Hakim selaku Ketua DPC PERADIN Surabaya bersama dengan Rupam Rambe Ketua DPP PERADIN saat di Mapolda Jatim, Selasa (10/01).

Laporan Kepolda Jatim berdasarkan laporan polisi dengan nomor LP -624/XI/2011.

Rohman menambahkan, kasus ini berawal dari syarat untuk menjadi advokat professional yang harus menyerahkan sertifikat PERADI. Padahal, saat mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diklaim dikeluarkan oleh PERADI, yang diterima hanyalah secarik kertas yang berisi mengenai keterangan telah mengikuti Pendidikan PERADI.

“Selama ini yang menyelenggarakan pendidikan adalah perguruan tinggi, bukan PERADI.Anehnya, sertifikat yang keluar atas nama PERADI,padahal dalam hal ini PERADI tidak memiliki kewenangan secara hukum menyelenggarakan Pendidikan,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPP PERADIN Rupam Rambe. Ia menyatakan, PERADI dianggap tidak memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pendidikan. Pasalnya, selain melanggar UU Sisdiknas, surat keputusan (SK) PERADI dianggap hanya sebagai perkumpulan saja.

Sementara itu saat dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua PERADI Surabaya Suhar Adi Koestanto menyataka, keluarnya sertifikat Pendidikan dari PERADI merupakan kewenangan dari PERADI pusat. Namun, ia menyatakan jika sistem pendidikan advokat yang selama ini diselenggarakan oleh PERADI, selalu bekerjasama dengan perguruan tinggi.

“Saya belum dengar mengenai laporan itu. Namun, sertifikat yang dikeluarkan oleh PERADI selama ini dipegang langsung oleh pusat. Tapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan selama ini PERADI selalu bekerjasama dengan perguruan tinggi kok.Jadi coba konfirmasi ke Sekjen DPP PERADI,” ujarnya

Namun, Sekjen DPP PERADI Hasanudin Nasution, masih belum bisa dikonfirmasi. (Wis/jto)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 11, 2012 in BERITA

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: