RSS

Tipiring Gagal Disidangkan

11 Okt

Probolinggo – BAP Kasus dugaan penganiayaan (352 KUHP) dan pengrusakan secara bersama-sama (170 KUHP) yang dilakukan oleh Yeni Badriyana (18) dan Bu Mulyeh Dedi (40), terhadap istri dan rumah Sahlal (35) yang tak lain adalah tetangganya, ternyata di split. Artinya, BAP Pasal 170 KUHP-nya dan Pasal 352 KUHP masing-masing terpisah.

Herlina (istri Sahlal) didampingi Sahlal, penyidik Polsek Kraksaan, serta terdakwa Yeni Badriyana hadir di PN Kraksaan pada Rabu (19/9), untuk mengikuti Persidangan Tipiring.

Menariknya, korban, penyidik, dan terdakwa sempat menunggu cukup lama untuk hanya sekedar menggelar sidang tipiring. Pihak kepaniteraan beralasan bahwa proses siding tipiring harus ditanda tangani oleh Ketua PN Kraksaan, sedangkan kala itu Ketua PN Kraksaan masih belum berada dikantor.

Akhirnya, Ketua PN Kraksaan pun sampai dikantor PN Kraksaan. Ketua PN Kraksaan menyatakan bahwa Jadwal sidang tipiring itu direalisasikan pada setiap hari Jum’at, kecuali sidang tipiring terkait PSK (Pekerja Seks Komersial).

“Apakah Polsek Kraksaan tidak menerima surat resmi dari PN Kraksaan yang intinya menginformasikan bahwa sidang tipiring selain kasus PSK digelar setiap hari Jum’at?,” ujar Ketua PN Bapak Taufan Mandala, SH.

 

PN Kraksaan Menghimbau Agar BAP Tidak Displit

Proses split berkas juga dipertanyakan oleh kalangan pakar hukum. Split BAP tersebut dinilai tidak efektif karena mestinya yang digunakan adalah ancaman Pasal tertingginya dan bisa disatukan, tidak perlu displit.

“Pasal 170 jo 406 jo 352 KUHP bisa saja disertakan menjadi satu kesatuan, tidak perlu displit, sehingga proses peradilannya berjalan efektif sesuai dengan asas peradilan. Nanti biarkan hakim yang akan memvonis masing-masing terdakwa. Dan vonis keduanya tidak harus sama rata,” ujar Hasanudin, SH, SHI, MH.

Penyidik Polsek Kraksaan ketika dikonfirmasi menyatakan bahwa semula penyidik telah menyatukan BAP, namun ketika BAP dikirim serahkan kepada Kejaksaan, oleh Kejaksaan dikembalikan (P-16).

“Kami hanya sebagai penyidik, ketika Kejaksaan memberikan jukrah bahwa BAP tersebut harus displit maka kami pun  melakukan jukrah dari Kejaksaan yakni memisah BAP-nya. Namun PN Kraksaan menghimbau bahwa kasus Sahlal tersebut untuk disatukan kembali dan tidak displit,” ujar Brippol Agung.

Di Kejaksaan dikenal beberapa kode. Kode-kode tersebut didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Kode-kode tersebut adalah kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana. Sedangkan, definisi P-16 adalah Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 11, 2012 in BERITA

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: