RSS

Koperasi Jangan Dijadikan Bank Gelap

01 Nov

Probolinggo – Jangan mendirikan koperasi untuk menjalankan praktik bank gelap. Peringatan ini sering disampaikan oleh para pakar koperasi dalam beberapa forum seminar, sarasehan, dan sejenisnya.

 

Koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam (KSP) hanya diperbolehkan menarik simpanan dari para anggota. Demikian juga jika ingin menyalurkan kredit, juga terbatas pada para anggota dan harus memiliki ijin Simpan-Pinjam.

 

Sejatinya, Koperasi dilarang menarik simpanan yang bukan anggota. “Kalau ada koperasi yang menghimpun dana serta menyalurkan kredit kepada masyarakat umum yang bukan anggota maka koperasi itu sudah melakukan praktik perbankan,” ujar Humas Komnas PK-PU Indonesia Khofy alQuthfby SH, SPd, ketika dikonfirmasi dikantornya, Jum’at (25/10/12).

 

Jika sudah melakukan praktik seperti itu, yakni menghimpun dana dan menyalurkan kredit ke masyarakat umum, maka koperasi itu harus punya izin dari Bank Indonesia (BI). “Jika tidak maka koperasi itu menjalankan praktik bank gelap. Bukankah pendirian koperasi itu dari dan untuk anggota. Untuk itu, kami telah melaporkan salah satu Koperasi yang kami duga berpraktik layaknya Perbankan, dengan No: STPL/435/X/2012/Polres tertanggal 17 Oktober 2012, dengan dugaan pelanggaran Pasal 46 UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998,” kata Khofy yang menduga keras masih banyak Koperasi yang melakukan praktik bank gelap.

 

Lebih lanjut Khofy mengatakan, lantaran dana koperasi itu dikelola sendiri maka bunga kredit yang diberlakukan bagi anggota yang mengajukan pinjaman sering kali jauh jauh lebih tinggi ketimbang bunga bank. Menurut dia, rendahnya bunga kredit perbankan karena ada cawe-cawe dari pihak ketiga, yakni BI dan LPS atau lembaga penjamin simpanan. “Dana simpanan di bank juga lebih aman karena ada LPS yang memberi jaminan,” jelasnya.

 

Khofy juga berharap rancangan undang-undang (RUU) koperasi yang kini tengah digodok DPR RI lebih berbobot ketimbang undang-undang yang masih diberlakukan saat ini. Terutama dalam pemberian sanksi pada pihak-pihak yang melanggar. Khofy melihat, draf RUU perkoperasian cukup baik, khususnya dalam mengatur struktur pengurus dan pengelola agar koperasi lebih profesional. “Saya berharap undang-undang perkoperasian yang baru itu nantinya lebih bertaji dan berani, khususnya dalam memberi hukuman bagi yang melakukan pelanggaran,” jelasnya. (rid)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 1, 2012 in BERITA

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: