RSS

MK Menolak Gugatan Tim BAGUS Mengenai Sengketa Pilkada Kab. Probolinggo 2012

13 Des

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUTUSAN

Nomor 93/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

 

[1.1]      Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur

Tahun 2012, yang diajukan oleh:

 

[1.2]      1. Nama                               :  Salim Qurays, S.Ag.

Pekerjaan                        : Wakil Bupati Probolinggo

Alamat                             :  Dusun   Krajan   RT.007   RW.002,   Desa

Branikulon, Kecamatan Maron, Kabupaten

Probolinggo

2. Nama                               : Agus Setiawan, S.Hut.

Pekerjaan                        : Swasta

Alamat                             :  Perum  Wirojayan  Asri  III/Nomor      22-24C,

RT.007  RW.004,  Kelurahan  Wiroborang,
Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo

Pasangan  Calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  dalam  Pemilihan  Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 November 2012
memberi kuasa kepada Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., Imam Asmara Hakim,
S.H., Agus Prijono, S.H., Zaenal Fandi, S.H., dan H. Achmad Yulianto, S.H.,
M.H., para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “Fahmi

H. Bachmid & Rekan” beralamat di Jalan Ikan Buntek Nomor 8, Perak Barat, Surabaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Sebagai ———————————————————————————– Pemohon;

 

 

 

 

 

2

 

 

Terhadap:

[1.3]      Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman 440, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;

Dalam  hal  ini  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  Komisi  Pemilihan  Umum
Kabupaten Probolinggo yang diwakili oleh Gandhi Hartoyo, S.E., M.M., Ketua
Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Probolinggo,  Nomor 611/KPU  Kab-

014.329863/XI/2012  bertanggal      29  November    2012  memberi  kuasa  kepada

Robikin Emhas, S.H., M.H., Arif Effendi, S.H., Syarif Hidayatullah, S.H., MBA., Syamsudin Slawat P., S.H., dan Syamsul Huda Yudha, S.H., para Advokat  dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Art & Partner, attorneys at law, beralamat di Menara Kuningan 8th Floor Suite C-2, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta, 12940, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Sebagai ———————————————————————————- Termohon;

 

[1.4]      1. Nama                               :  Hj. Puput Tantriana Sari, S.E.

Pekerjaan                        : Mengurus Rumah Tangga

Alamat                             :  Jalan K.H. Abdurrahman Wahid Nomor 66,

Kelurahan           Sidomukti,          Kecamatan

Kraksaan, Kabupaten Probolinggo

 

2. Nama                               :  Drs. H.A. Timbul Prihanjoko

Pekerjaan                        : Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo

Alamat                             :  Dusun Krajan RT. 15 RW 05, Desa Maron

Kidul,    Kecamatan    Maron,    Kabupaten Probolinggo

Pasangan  Calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  dalam  Pemilihan  Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2012
memberi kuasa kepada Andy Firasadi, S.H., M.H., Anthony L. Ratag, S.H.,
Wakit Nurohman, S.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Mahendra, S.H.,

 

 

 

 

 

3

 

M.Hum., Susantya C. Widi Paulus, S.H., para Advokat yang berkantor pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur beralamat di Jalan Kandangsari Industri 57, Surabaya, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Sebagai —————————————————————————– Pihak Terkait;

 

[1.5]      Membaca permohonan Pemohon;

 

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

 

 

2. DUDUK PERKARA

 

 

[2.1]       Menimbang  bahwa  Pemohon  di  dalam  permohonannya  bertanggal

21  November    2012      yang  diterima  di  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi

(selanjutnya  disebut  Kepaniteraan  Mahkamah)  pada  hari  Rabu  tanggal              21

November   2012  berdasarkan  Akta  Penerimaan  Berkas  Permohonan  Nomor 436/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 93/PHPU.D-X/2012 pada hari Senin tanggal 26 November 2012, yang kemudian diperbaiki dan diterima di persidangan pada hari Jumat, 30 November 2012, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

 

I.   KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.  Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1)Undang-Undang Dasar
1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah
Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan
tentang Pemilihan Umum;

 

 

 

 

 

4

 

 

2.   Bahwa sesuai dengan  Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa
hasil   perhitungan   suara   oleh   Mahkamah   Agung   dialihkan   kepada
Mahkamah  Konstitusi  paling  lambat 18 (delapan  belas)  bulan  sejak

berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober
2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah
menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai
pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tersebut;

3.   Bahwa selain daripada itu, dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi

dalam   perkara   sebelumnya,   menegaskan   bahwa   Mahkamah   dalam
mengadili  sengketa  Pemilukada  tidak  hanya  membedah  permohonan
dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga
meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur,
sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut.
Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah
memutus   sengketa   berdasarkan   kebenaran   materiil   sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Mahkamah
Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan
hakim”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah
memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan,
baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu
atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan
diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-
pelanggaran  yang  terstruktur,  sistematis,  dan  masif  sebagai  penentu
putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat
memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu
atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor  41/PHPU.D-VI/2008

tertanggal 2 Desember 2008);

4.   Bahwa selain daripada itu, dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi

dalam perkara sebelumnya, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dan tanggal 08 Januari 2009 Mahkamah telah

 

 

 

 

 

5

 

memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut: bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan
Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus
perkara pelanggaran  atas prinsip-prinsip  Pemilu  dan  Pemilukada  yang
diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di
Mahkamah  adalah  tegaknya  prinsip  kehidupan  bernegara  berdasarkan
Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan
bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan
dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata,
melainkan juga keadilan substansial. Salah satu landasan penting dari sikap
ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa
Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat
bukti dan keyakinan hakim.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

 

II.      KEDUDUKAN HUKUM  PEMOHON

1.  Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan
ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15
Tahun 2008   tentang   Pedoman   Beracara   Dalam   Perselisihan   Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan
antara lain:

2.  Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 yang memenuhi syarat berdasarkan
Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Probolinggo  Nomor
53/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tertanggal 17 September 2012 tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang memenuhi
Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;(bukti P-2)

 

 

 

 

 

6

 

 

3.  Bahwa   peserta   Pemilukada   Kabupaten   Probolinggo   Tahun               2012

berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo
Nomor 57/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tertanggal 24 September 2012
tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati Peserta  Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Probolinggo  Tahun 2012 (bukti P-3) adalah sebagai berikut:

 

 

NAMA PASANGAN CALON

 

Hj. Puput Tantriana Sari

Drs. H. Ahmad Timbul Prihanjoko

 

Salim Qurays, S.Ag.
Agus Setiawan, S.Hut

 

Drs. H. Kusnadi, M.Si
Drs.H. Wahid Nurahman, M.Si

NOMOR URUT

PASANGAN CALON

 

1

 

 

2

 

 

3

 

Maka   berdasarkan   hal-hal   tersebut   di   atas,   Pemohon   mempunyai Kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam Sengketa Hasil Pemilihan Umum yang saat ini diperiksa oleh Mahkamah.

 

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1.  Bahwa permohonan keberatan ini diajukan terhadap Keputusan Komisi
Pemilihan  Umum  Kabupaten  Probolinggo  Nomor 60/Kpts/KPU  Kab-

014.329863/2012  tentang  Penetapan  Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan
Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo
dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, tertanggal 19 November 2012 dan
Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Probolinggo  Nomor
61/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, tertanggal

20 November 2012.(bukti P-5 dan bukti P-6)

2.  Bahwa keberatan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi
Pemilihan   Umum   Kabupaten   Probolinggo   Nomor 60/Kpts/KPUKab-

014.329863/2012  tentang  Penetapan  Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan
Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo

 

 

 

 

 

7

 

dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, tertanggal 19 November 2012 dan
Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Probolinggo  Nomor
61/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum KepalaDaerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, tertanggal 20
November 2012. Oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi pada hari Rabu tanggal 21 November 2012, sehingga keberatan
Pemohon masih dalam tenggang waktu; (Vide Pasal 5 PMK Nomor 15
Tahun 2008).

IV.  Fakta-Fakta Dan Alasan Permohonan

1.  Bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pemilihan  Umum,  selanjutnya  disebut

Pemilu    adalah    sarana    pelaksanaan    kedaulatan    rakyat    yang
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 (vide Bab I Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 15
Tahun 2011 tentang UU Penyelenggara Pemilu). Selanjutnya ditegaskan
pula apa yang dimaksud dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah  secara  langsung  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 [vide Bab I Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011].
Dengan  demikian  secara  yuridis  tidak  dapat  dibenarkan  apabila  ada
proses/tahapan   pelaksanaan   Pemilukada   yang   dilaksanakan   dengan
melanggar Pancasila dan Konstitusi, yakni UUD 1945;

2.   Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 yang memenuhi syarat berdasarkan
Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Probolinggo  Nomor
53/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tertanggal 17 September 2012 tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang memenuhi
Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012. Dan berdasarkan Keputusan
Termohon   Nomor 57/Kpts/KPU   Kab/014.329863/2012   tertanggal 24

 

 

 

 

 

8

 

September 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati Peserta  Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 adalah sebagai
berikut:

 

 

 

NAMA PASANGAN CALON

 

Hj. Puput Tantriana Sari

Drs. H. Achmad Timbul Prihanjoko

Salim Qurays, S.Ag.
Agus Setiawan, S.Hut

 

Drs. H. Kusnadi, M.Si
Drs.H. Wahid Nurahman, M.Si

 

NOMOR URUT

PASANGAN CALON

 

1

 

2

 

 

3

 

 

3.   Bahwa dengan ini Pemohon jelaskan, bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1

yang bernama Hj. Puput Tantriana Sari atau disebut juga Ny. Hj. Tantri Hasan Aminuddin yang tidak lain adalah Istri dari Hasan Aminuudin yang juga saat ini sebagai Bupati Probolinggo  dua periode.

4.  Bahwa para Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Probolinggo Nomor  60 /Kpts/KPU Kab-014.329863/2012
tanggal 19   November 2012   tentang   Penetapan   Rekapitulasi   Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Probolinggo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Probolinggo 2012, yang pada pokoknya menetapkan

perolehan suara sebagai berikut:

 

memperoleh   suara   sah   sebanyak

Pasangan Calon Nomor Urut 1               250. 892 suara      (dua ratus lima puluh

Hj. Puput Tantriana Sari                         ribu delapan puluh sembilan dua suara)

Drs. H. Ahmad  Timbul Prihanjoko        40,7%        (empat   puluh   koma   tujuh

persen);

 

 

Pasangan  Calon Nomor Urut 2 Salim Qurays

Agus Setiawan

 

Pasangan  Calon Nomor Urut 3 Kusnadi

Wahid Nurahman

memperoleh   suara   sah   sebanyak 190.702 suara (seratus sembilan puluh tujuh ratus dua suara) atau 30,9% (tiga puluh koma sembilan persen);

memperoleh   suara   sah   sebanyak
174.596 suara (seratus tujuh empat ribu
lima ratus sembilan puluh enam suara)
atau 28%(dua puluh delapan  persen);

 

 

 

 

 

9

 

5.  Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana terurai di atas
adalah hasil dari pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Probolinggo yang
dihasilkan dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistimatis
dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon atau Pasangan Calon Nomor
Urut 1 atau Aparat Pemerintahan Kabupaten Probolinggo maupun PNS
yang mana telah sangat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara yang
merugikan   Pemohon   dan   sebaliknya   semata-mata   menguntungkan
Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pasangan Calon Hj. Puput Tantriana Sari
dan Drs. H. Achmad Timbul Prihanjoko (HATI);

6.  Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Termohon didasarkan
pada alasan bahwasanya baik Termohon dan atau Panwaslu Kabupaten
Probolinggo   selaku   penyelenggara   Pemilihan   Umum   di   Kabupaten
Probolinggo  tidak  dapat  menjalankan  fungsi  dan  jabatannnya  sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemilukada yang
demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai, karena

membiarkan         saja         banyaknya         kejadian-kejadian/penyimpangan-

penyimpangan/pelanggaran-pelanggaran  yang  terstruktur,  sistimatis  dan
masif  yang  dilakukan  oleh  Pasangan  Calon  Nomor  Urut 1  Hj.  Puput

Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko yang sangatmenciderai RASA   KEADILAN   menciderai   proses   demokrasi   dan   pelaksanaan Pemilukada;

7.   Bahwa pembiaran yang dilakukan baik oleh Termohon dan atau Panwaslu

Kabupaten Probolinggo sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor
Urut 1, Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko (HATI)
sehingga    merugikan    Pemohon    yang    secara    langsung    sangat
mempengaruhi Perolehan Suara baik Pemohon maupun Pasangan Calon
Nomor Urut 3.

8.  Bahwa tindakan Termohon dan atau Panwaslu Kabupaten Probolinggo
sebagaimana tersebut di atas telah menciderai RASA KEADILAN dan telah
mengabaikan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 berserta

Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis,
dan tidak melanggar asas-asas Pemilihan Umum yang bersifat langsung,

 

 

 

 

 

10

 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

9.   Bahwa Peraturan Perundang-Undangan sebenarnya telah mengatur secara

tegas bagi para Pasangan Calon yang menjadi peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

–   Dalam   kampanye   dilarang   menggunakan   fasilitas   dan   anggaran
Pemerintah dan daerah;

–   Dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat
pendidikan (vide Pasal 78 huruf  h dan huruf 1 UU Nomor 32 Tahun
2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008);

–   Pasangan calon dilarang menerima SUMBANGAN atau BANTUAN lain
untuk kampanye yang berasal dari:

o   penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

o   pemerintah, BUMN dan BUMD (vide Pasal 85 ayat (1) huruf b dan

huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto  UU Nomor              12 Tahun

2008);

o   Pasal 3 UU Nomor       32 Tahun 2004 juncto UU Nomor         12 Tahun

2008   menentukan     “Bahwa   Pasangan   Calon  yang   melanggar

ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal       1  dikenakan  sanksi

pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPUD”

10. Bahwa   pada   saat   proses   Pemilukada,   Pemohon   beberapa   kali

melaporkan/mengadukan ke Panwaslu Kabupaten Probolinggo mengenai
adanya penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan atau Tim Suksesnya;
Namun pengaduan tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang positif;

(bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, dan bukti P-10)

11. Bahwa  selanjutnya  pelanggaran-pelanggaran  yang  bersifat  terstruktur,
sistimatis dan masif yang sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor
Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari dan Drs. H. Ahmad Timbul Prihanjoko
(HATI) dan sangat merugikan perolehan suara baik Pemohon maupun
Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni Drs. H. Kusnadi, M.Si  dan Drs. H.
Wahid Nurahman, M.Si  sebagai berikut:

11.1.  Keterlibatan aparat Pemerintahan Kabupaten Probolinggo (birokrat)
dan PNS, yakni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo

 

 

 

 

 

11

 

Bapak Rasyid Subagio yang secara tegas dan terang benderang menyerukan   pegawai   negeri   sipil/guru-guru   untuk   mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul (HATI); (bukti berupa Audio Visual)

11.2.   Keterlibatan Aparat Pemerintahan Kabupaten Probolinggo (birokrat)

dan  PNS,  yakni  berdasarkan  Surat  Sekretaris  Daerah  Nomor
005/634/426.23/2012   tertanggal 18   Oktober,   dimana   kegiatan

dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2012 di Pendopo Kabupaten
Probolinggo   dengan   agenda   Penyerahan   Honorarium   Guru
Madrasah Ibtidaiyah (MI),  MTs, MA,  Madrasah Diniyah, Pondok

Pesantren dan Taman Pendidikan Alqur’an (TPQ) Semester II Tahun 2012 dimana pada acara tersebut terjadi kampanye dan atau seruan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul  Prihanjoko (HATI);  (bukti P-11)

11.3.   Keterlibatan Aparat Pemerintahan Kabupaten Probolinggo (birokrat)

dan PNS, yakni Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Dra.
Erlin  Setyawati,  dengan  mengemas  penyerahan  Bantuan  PKH
(program keluarga harapan) yang dibiayai oleh APBN melalui Dinas
Sosial Kabupaten Probolinggo dilaksanakan di Pendopo Kecamatan
Paiton, dimana penyerahan bantuan PKH kepada 1.697 keluarga,
penyerahan bantuan PKH tersebut di laksanakan pada tanggal 16
Oktober 2012 dan mendatangkan Calon Bupati Nomor Urut 1 Hj.
Tantriana   Hasan   Aminuddin   sekaligus   memberikan   Sambutan.
Bahwa kegiatan pemberian bantuan PKH terjadi pula di kecamatan
Besuk dan Kecamatan Pakuniran; (bukti P-12)

11.4.   Bapak Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Probolinggo (Kabag

Pemerintahan) pada tanggal 31 Oktober 2012 melakukan Rapat
Koordinasi dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan se Kabupaten
Probolinggo  untuk  mengarahkan  aparat  Pemerintahan  Daerah,
Camat dan Kasi Pemerintahan, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan
Perangkat  Desa  Untuk  menghadiri  Kegiatan  Kampanye  Akbar
Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari dan H.
Ahmad  Timbul  Prihanjoko  pada  tanggal 2  November 2012  di

Lapangan Kedung Dalem Dringu.

 

 

 

 

 

12

 

 

11.4.1.     Di Kecamatan Sumberasih, Bapak Camat Sumberasih yang

secara tegas dan tersurat tertanggal           31 Oktober 2012,

menegaskan bahwa menindaklanjuti surat Bupati tanggal

30   Oktober     2012   dan   hasil   rapat   koordinasi   Kasi
Pemerintahan  Kecamatan  se-Kabupaten  Probolinggo  di
Ruang   Kabag   Pemerintahan   Kabupaten   Probolinggo,
meminta  Seluruh   Kepala   Desa,   Sekretaris  Desa  dan
Perangkat    Desa    se-Kecamatan    Sumberasih    untuk
menghadiri   kegiatan   di   Lapangan   Kedung   Dalem
Kecamatan   Dringu   pada   tanggal 2   November 2012

(Lapangan Kedung Dalem adalah tempat kampanye akbar
Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari dan

H.  Ahmad  Timbul  Prihanjoko       (HATI))  Dengan  catatan:

Diwajibkan Hadir karena di absen; – Bendahara Desa harap membawa buku rekening. – Berangkat bersama-sama dari kantor kecamatan  Sumberasih;

(bukti P-13 dan bukti P-14);

11.4.2.     Di Kecamatan Gending, pada tanggal 1 November 2012

secara tersurat Bapak Camat Gending yang secara tegas
dan  tersurat,  meminta  seluruh  Kepala  Desa,  Sekretaris
Desa dan perangkat desa  se-Kecamatan Gending untuk

menghadiri Kampanye Akbar  Pasangan Calon Nomor Urut

1 Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko
(HATI)  pada  tanggal 2  November 2012  di  Kecamatan

Dringu Lapangan Kedung Dalem Dringu denganPakaian
Seragam  Kaos  Hati (bagi  yang  punya)  dan  berangkat

bersama-sama dari Kecamatan Gending; (bukti P-15)

11.4.3.     Di Kecamatan Leces, Bapak Camat Leces pada tanggal 1

November  2012  yang  secara  tegas  dan  tersurat  untuk
menindaklanjuti   hasil   rapat   koordinasi   dengan   Kabag
Pemerintahan,  meminta seluruh Kepala Desa, Sekretaris
Desa  dan  Perangkat  Desa  dan  Bendahara  Desa  se
Kecamatan Leces untuk menghadiri kegiatan di Lapangan
Kedung   Dalem   Kecamatan   Dringu   pada   tanggal

 

 

 

 

 

13

 

 

2  November     2012    (Lapangan   Kedung   Dalem   adalah

Tempat Kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko (HATI). Dengan Catatan Khusus bagi Bendahara Desa agar langsung ke Bank Jatim. Berangkat bersama-sama dari kantor Kecamatan Leces; (bukti P-16)

11.5.   Di Kecamatan Kraksaan,Keterlibatan dan bentuk dukungan Aparat

Pemerintahan Kabupaten Probolinggo (birokrat) dan PNS, yakni Camat Kraksaan mendampingi dan ikut bersama-sama  bakal calon Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko untuk mengambil formulir pendaftaran sebagai Pasangan Calon di Kantor Termohon; (bukti Audio Visual)

11.6.   Di Kecamatan Tongas, keterlibatan aparat Pemerintahan Kabupaten

Probolinggo    (birokrat)  dan  PNS,  yakni  Camat  Tongas  yang
mengundang Kepala Desa se-Kecamatan Tongas pada tanggal 26

September      2012    untuk    menghadari    acara    KAMPANYE

TERSELUBUNG   yang   dikemas     “Cangkru’an   Nyareh   Tretan”

bersama Bupati Probolinggo Drs. Hasan Aminuddin M.Si bersama
Calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan HATI (Ny. Hj. Tantri
Hasan Aminuddin,SE dan Drs. H. Timbul Prihanjoko); Catatan:
Bahwa Bupati H. Hasan Aminuddin adalah Suami dari Calon
Bupati Hj. Puput Tantriana Sari disebut juga Hj. Tantri Hasan
Aminuddin; (bukti P-17)

11.7.   Di Kecamatan Gending, Keterlibatan dan bentuk dukungan Aparat

Pemerintahan Kabupaten Probolinggo (birokrat) dan PNS, yakni
pada tanggal 22 Oktober 2012 secara tersurat Bapak Camat
Gending yang secara tegas dan tersurat, meminta Seluruh Kepala

Desa,   se-Kecamatan   Gending   untuk   menghadiri   kampanye
terselubung pada tanggal 28 Oktober 2012 yang dikemas dengan
Acara Petik Laut, Kepala Desa mengarahkan masyarakat  untuk

mencoblos atau memenangkan pasangan HATI (Ny. Hj. Tantri
Hasan Aminuddin,SE dan Drs. H. Timbul Prihanjoko); (bukti P-18)

11.8.   Di Kecamatan Gending, Keterlibatan dan bentuk dukungan Aparat

Pemerintahan Kabupaten Probolinggo (birokrat) dan PNS, yakni

 

 

 

 

 

14

 

Pada Tanggal 17 Juli 2012 secara tersurat Bapak Camat Gending yang secara tegas dan tersurat, meminta Seluruh Kepala Desa, Se Kecamatan  Gending  untuk  menghadiri  kampanye  terselubung pada tanggal 18 Juli 2012 dengan dikemas acara “Cangkru’an Nyare Tretan” (bukti P-19)

11.9.        Di   Kecamatan   Gading,   Keterlibatan   Aparat   Pemerintahan

Kabupaten Probolinggo (birokrat) dan PNS, yakni Camat Gading
yang mengirim surat pemberitahuan dan sekaligus mohon doa
restu  kegiatan  APEL  AKBAR  dalam  rangka  mendukung  dan
mensukseskan kemenangan Hj. Tantriana Hasan Amainuddin dan
Drs.  Timbul  Prihanjoko (HATI)  pada  pelaksanaan  Pemilukada

Tahun     2012   dengan   mengundang          600   orang.   Dengan

Pementasan   Kesenian   Okol   dan   Gerakan   Pramuka   serta Pementasan Drumband;(bukti P-20)

11.10.     Di  Kecamatan  Leces,  pada  tanggal        7  November    2012   (H-1

Pemungutan Suara) keterlibatan dan bentuk dukungan Aparat
Pemerintahan Kabupaten Probolinggo (birokrat) dan PNS, yakni
Camat    Leces    yang    mengarahkan    masyarakat    untuk

memenangkan  Pasangan  Calon  Nomor  Urut           1.   Hj,  Puput

Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko; (bukti P-21)

11.11.     Di Kecamatan Lumbang, Bapak Camat Lumbang tertanggal 6
November 2012,   mengundang   seluruh   Kepala   Desa   se
Kecamatan Lumbang untuk hadir pada tanggal 7 November 2012
(H-1 pemungutan suara),  dengan mengarahkan Kepala Desa
untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 . Hj. Puput
Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko (HATI); (bukti
P-22).

11.12.     Bahwa sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU
Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 80 secara tegas ditentukan

“Pejabat Negara, Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan
negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau
tindakan  yang   menguntungkan  atau  merugikan  salah   satu
pasangan  calon  selama  masa  kampanye”:  Dengan  demikian
secara yuridis tindakan pejabat struktural dan fungsional dalam

 

 

 

 

 

15

 

jabatan negeri sebagaimana Pemohon uraikan di atas, merupakan
tindakan selain melanggar peraturan perundang-undangan juga
merupakan tindakan yang sengaja menciderai RASA KEADILAN
dan  telah  mengabaikan  Konstitusi,  yakni  UUD 1945  berserta

Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan
secara  demokratis,  dan  tidak  melanggar  asas-asas  pemilihan
umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD
1945.

11.13.     Bahwa apa yang terurai pada angka 11.1 sampai angka 11.11
akan Pemohon buktikan baik dengan bukti tertulis, saksi-saksi
maupun Bukti Audio Visual pada saat sidang Pembuktian;

12.  Bahwa selain terbukti adanya keterlibatan Aparat Pemerintahan Daerah
Kabupaten Probolinggo (birokrat) dan PNS, terungkap pula pada saat
proses    Pemilukada    adanya    pemberian-pemberian    dan    untuk
mempengaruhi masyarakat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut

1 Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko                  (HATI)

sebagai berikut:

12.1.  Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana
Sari, membagikan bingkisan bertulisan Calon Bupati Probolinggo
2013-2018 kepada semua Siswa Sekolah Dasar di Kedung dalam
Dringu pada tanggal 7 Juli 2012; (bukti Audio Visual)

12.2.  Memanfaatkan BANTUAN/KEUANGAN PEMKAB PROBOLINGGO
DAN BUMD BANK JATIM; Adanya pembagian buku tulis kepada
siswa-siswa di Sekolah Dasar, dimana dalam buku tersebut berlogo
Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dan logo BUMD (Bank
Jatim) dan terpasang foto Hj. Tantri Hasan Aminuddin yang tidak lain
adalah  Hj.  Puput  Tantriana  Sari  yang  merupakan  calon  Bupati
dengan Nomor Urut 1 yang juga istri dari Bupati Probolinggo Hasan

Aminuddin.         Hal        ini        merupakan         bentuk        kampanye

terselubung/publikasi  dengan  memanfaatkan  bantuan  dari  pihak
BUMD atau Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo;(bukti P-23).

 

 

 

 

 

16

 

12.3.  Memanfaatkan BANTUAN/KEUANGAN PEMKAB PROBOLINGGO
DAN   BUMN   BANK   MANDIRI;   Pada   saat   proses   Pemilukada
terungkap  adanya  pembagian  buku  tulis  kepada  siswa-siswa  di
Sekolah Dasar, dimana dalam buku tersebut berlogo Pemerintah
Daerah Kabupaten Probolinggo dan logo BUMN (Bank Mandiri) dan
terpasang Foto Hj. Tantri Hasan Aminuddin yang tidak lain adalah Hj.
Puput Tantriana Sari yang merupakan Calon Bupati dengan Nomor
Urut 1 yang juga Istri dari Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin. Hal
ini   merupakan   bentuk   kampanye   terselubung/publikasi   dengan
memanfaatkan bantuan dari pihak BUMN atau Pemerintah Daerah
Kabupaten Probolinggo; (bukti P-24)

12.4.  Memanfaatkan BANTUAN/KEUANGAN PEMKAB PROBOLINGGO
DAN  BUMN  BANK  NEGARA  INDONESIA;  Pada  saat  proses
Pemilukada terungkap adanya pembagian Buku Tulis kepada siswa-
siswa  di  Sekolah  Dasar,  dimana  dalam  Buku  tersebut  berlogo
Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dan Logo BUMN (Bank
BNI) dan Terpasang Foto Hj. Tantri Hasan Aminuddin yang tidak lain
adalah  Hj.  Puput  Tantriana  Sari  yang  merupakan  Calon  Bupati
dengan Nomor Urut 1 yang juga Istri dari Bupati Probolinggo Hasan

Aminuddin.         Hal        ini        merupakan         bentuk        kampanye

terselubung/publikasi  dengan  memanfaatkan  bantuan  dari  pihak
BUMN atau Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo; (bukti P-25)

12.5.  Memanfaatkan BANTUAN/KEUANGAN PEMKAB PROBOLINGGO
Pada saat proses Pemilukada terungkap adanya pembagian Buku
Tulis kepada siswa-siswa di Sekolah Dasar, dimana dalam Buku
tersebut   berlogo   Pemerintah   Daerah   Kabupaten   Probolinggo
Terpasang Foto Hj. Tantri Hasan Aminuddin yang tidak lain adalah
Hj. Puput Tantriana Sari yang merupakan Calon Bupati dengan
Nomor  Urut 1  yang  juga  Istri  dari  Bupati  Probolinggo  Hasan

Aminuddin.         Hal        ini        merupakan         bentuk        kampanye

terselubung/publikasi  dengan memanfaatkan bantuan dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo; (bukti P-26)

12.6.  Bahwa   sesuai   dengan   Peraturan   Perundang-undangan,   yang
dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan

 

 

 

 

 

17

 

perangkatnya   (tidak termasuk Ketua Tim Penggerak  PKK);  oleh
karenanya secara yuridis adanya Penempelan Foto Hj. Tantri Hasan
Aminuddin (yang juga Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1) dibuku
tulis  yang berlogo Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo
dan logo BUMD/BUMN yang dibagi-bagikan kepada siswa Sekolah
Dasar pada saat proses Pemilukada adalah perbuatan yang dapat
dikategorikan   kampanye/publikasi   yang   dilakukan   oleh   Bupati
Probolinggo Bapak Hasan Aminuddin untuk memenangkan Calon
Bupati Nomor Urut 1, karena Calon Bupati Nomor Urut 1, Hj. Puput
Tantriana Sari atau disebut juga Hj. Tantri Hasan Aminuddin tidak
lain adalah istri dari Bapak Bupati Probolinggo;

13.     Bahwa terungkap pula adanya penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan

oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari dan H.
Achmad Timbul Prihanjoko (HATI) atau Tim Suksesnya memanfaatkan
fasilitas  Pemerintah  Daerah,  rumah  sakit,  sekolah-sekolah  dan  Kantor
Pemerintahan  dijadikan  sarana  publikasi  atau  kampanye  dengan  cara
menempelkan poster dan memasang spanduk atau baliho Pasangan Calon
Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Achmad Timbul Prihanjoko
(HATI);

14.     Bahwa terungkap pula pada saat Pemungutan Suara pada tanggal 8

November 2012, petugas KPPS di TPS 4 Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar mencoblos surat suara sendiri;

15.     Bahwa   pada   H-1   atau   tepatnya   pada   tanggal         7   November    2012

diketemukan di Desa Sindetlami Kecamatan Besuk adanya kotak suara

yang tidak bersegel; (bukti P-27)

16.     Bahwa terjadi pelanggaran hak konstitusional warga yang mempunyai hak

pilih dengan cara aparat Pemerintahan Desa Randu Merak Kecamatan
Paiton mengintimidasi warga tersebut agar mencoblos Pasangan Calon
Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari Dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko,
APABILA TIDAK MENCOBLOS PASANGAN HATI, maka UANG BANTUAN
GURU   NGAJI   TIDAK   AKAN   DICAIRKAN   ATAU   DIBERI,   padahal
menggunakan hak pilih merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh
UUD 1945; Fakta ini akan Pemohon buktikan pada saat proses pembuktian;

 

 

 

 

 

18

 

 

17.     Bahwa selain itu terungkap pula setelah pemungutan suara dilaksanakan,

telah terjadi penekanan atau diskriminasi dalam pembagian Beras Miskin (RASKIN) bagi pihak yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diberi Beras Miskin (RASKIN); Hal ini pemohon akan buktikan dengan menghadirikan saksi-saksi dihadapan Mahkamah;

18.     Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka

sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal,
yang  menyatakan  bahwa “tidak  seorangpun  boleh  diuntungkan  oleh

penyimpangan   dan   pelanggaran   yang   dilakukan   sendiri   dan   tidak
seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang
dilakukan oleh Orang lain” (nullus/nemo commond caperepotest de injuria
sua propria). Oleh karenanya terjadinya penyimpangan dan pelanggaran
tersebut di atas sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj.
Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko (HATI) dan sangat
merugikan   Pemohon   dan   Pasangan   Calon   Nomor   Urut 3,   dimana

penyimpangan  dan  pelanggaran  tersebut  sangat  mempengaruhi  atau merugikan   perolehan   suara   Pemohon   dan   sangat   menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko (HATI), maka cukup berlasan menurut hukum permohonan a quo dikabulkan seluruhnya;

19.   Bahwa          oleh        karena        penyimpangan-penyimpangan/pelanggaran-

pelanggaran yang dilkakukan secara terstruktur, sistimatis dan masif yang
dilakukan secara terang benderang bahkan ada yang tersurat, maka cukup
beralasan menurut hukum pihak yang telah melakukan penyimpangan-
penyimpangan/pelangaran-pelanggaran   yang   telah   menciderai   rasa
keadilan, menciderai proses demokrasi dan asas-asas Pemilu  untuk  di
disqualifikasi sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun
2012 atau setidak-tidaknya perolehan suaranya dibatalkan oleh Mahkamah.

 

V. PETITUM

Dengan  demikian,  berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  maka  Pemohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut:

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

 

 

 

 

 

19

 

2.  Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi
Pemilihan  Umum  Kabupaten  Probolinggo  Nomor 60/Kpts/KPU  Kab-

014.329863/2012,  tentang  Penetapan  Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan
Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo
dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah

Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, tertanggal 19 November 2012;

3.  Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi
Pemilihan  Umum  Kabupaten  Probolinggo  Nomor 61/Kpts/KPU  Kab-

014.329863/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, tertanggal 20 November 2012;  4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj. Puput Tantriana
Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko untuk di diskualifikasi karena terbukti
melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang
telah menciderai rasa keadilan serta menciderai asas-asas Pemilu yang
langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil; atau setidak-tidaknya
membatalkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput
Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko;

5.   Menetapkan perolehan suara yang benar sebagai berikut:

 

Memperoleh suara sah sebanyak 190.702

 

Pasangan Calon Nomor Urut 2
Salim Qurays

Agus Setiawan

 

Pasangan Calon Nomor Urut 3

H. Kusnadi

Wahid Nurahman

suara (seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua suara) atau 30.9 % (tiga puluh koma sembilan persen)

Memperoleh suara sah sebanyak 174.569 Suara (seratus  tujuh  puluh  empat  ribu tujuh ratus dua suara) atau 28 % (dua puluh delapan persen)

 

 

 

ATAU

6.  Memerintahkan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Probolinggo  untuk
melaksanakan   pemungutan   ulang   di   seluruh   TPS   di   Kabupaten
Probolinggo;

Dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon sekiranya untuk diputuskan seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

 

 

 

 

 

20

 

 

[2.2]       Menimbang   bahwa   untuk   membuktikan   dalil-dalilnya,   Pemohon

mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1

sampai dengan bukti  P-40 yang disahkan dalam persidangan tanggal 5 Desember

2012, sebagai berikut:

Bukti P-1            :    Fotokopi   Keputusan   Komisi   Pemilihan   Umum   Kabupaten

Probolinggo  Nomor     01/KPU  Kab-014.329863/2012  tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Probolinggo Tahun 2012;

Bukti P-2            :    Fotokopi   Keputusan   Komisi   Pemilihan   Umum   Kabupaten

Probolinggo    Nomor        53/Kpts/KPU    Kab-014.329863/2012

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala   Daerah   dan   Wakil   Kepala   Daerah   Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;

Bukti P-3            :    Fotokopi   Keputusan   Komisi   Pemilihan   Umum   Kabupaten

Probolinggo    Nomor        57/Kpts/KPU    Kab-014.329863/2012

tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan

Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;

Bukti P-4            :    Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo;

Bukti P-5            :   Fotokopi   Salinan   Keputusan   Komisi   Pemilihan   Umum

Kabupaten     Probolinggo          Nomor       60/Kpts/KPU        Kab-

014.329863/2012   tentang   Penetapan   Rekapitulasi   Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten   Probolinggo   Dalam   Pemilihan   Umum   Kepala
Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  Kabupaten  Probolinggo
Tahun 2012;

Bukti P-6            :   Fotokopi   Salinan   Keputusan   Komisi   Pemilihan   Umum

Kabupaten     Probolinggo          Nomor       61/Kpts/KPU        Kab-

 

 

 

 

 

21

 

014.329863/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati
dan  Wakil  Bupati  Terpilih  Dalam  Pemilihan  Umum  Kepala
Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  Kabupaten  Probolinggo
Tahun 2012;

Bukti P-7            :   Fotokopi       Tanda    Bukti    Penerimaan    Laporan    Nomor

01/Lap/PemiluKada/X/2012   bertanggal          25   Oktober    2012

(Model A-2 KWK);

Bukti P-8            :   Fotokopi       Tanda    Bukti    Penerimaan    Laporan    Nomor

02/Lap/PemiluKada/X/2012   bertanggal          25   Oktober    2012

(Model A-2 KWK);

Bukti P-9            :   Fotokopi       Tanda    Bukti    Penerimaan    Laporan    Nomor

03/LAP/PEMILUKADA/XI/2012 bertanggal 5 November 2012;

Bukti P-10          :   Fotokopi       Tanda    Bukti    Penerimaan    Laporan    Nomor

04/LAP/PEMILUKADA/XI/2012 bertanggal 5 November 2012;

Bukti P-11          :   Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Nomor 005/634/426.23/2012

bertanggal 18 Oktober 2012 perihal Undangan;

Bukti P-12          :   Fotokopi kliping koran Radar Bromo berjudul “Ketua TP PKK

Kabupaten Probolinggo Serahkan Bantuan PKH, Diharapkan

Mengurangi   Angka   Kemiskinan   dan   Bisa   Menyekolahkan

Anak”, bertanggal 17 Oktober 2012;

Bukti P-13          :   Fotokopi           Surat           Camat          Sumberasih           Nomor

005/978/426.602/2012  bertanggal      31  Oktober    2012  perihal

Undangan;

Bukti P-14          :  Fotokopi  Lembar  Disposisi  dan  Surat  Camat  Sumberasih

Nomor 005/978/426.602/2012 bertanggal 31 Oktober 2012;

Bukti P-15          :   Fotokopi Surat Camat Gending Nomor 005/313/426.611/2012

bertanggal 1 November 2012 perihal Undangan;

Bukti P-16          :   Fotokopi  Surat  Camat  Leces  Nomor       005/494/426.608/2012

bertanggal 1 November 2012 perihal Undangan;

Bukti P-17          :   Fotokopi Lembar Disposisi dan Surat Camat Tongas Nomor

005/365/426.601/2012   bertanggal   September       2012  perihal

Undangan Cangkru’an;

Bukti P-18          :   Fotokopi Lembar Disposisi dan Surat Camat Gending Nomor

005/306/426.611/2012  bertanggal      22  Oktober    2012  perihal

 

 

 

 

 

22

 

 

Undangan;

Bukti P-19          :   Fotokopi Lembar Disposisi dan Surat Camat Gending Nomor

005/247/426.611/2012   bertanggal        17   Juli      2012   perihal

Undangan;

Bukti P-20          :   Fotokopi  Surat  Camat  Ganding  No.        270/354/426.619/2012

bertanggal 3 September 2012 perihal Pemberitahuan sekaligus

mohon Doa Restu;

Bukti P-22          :    Fotokopi Surat Camat Lumbang Nomor 270/533/426.605/2012

bertanggal 6 November 2012 perihal Undangan;

Bukti P-22.1       :    Fotokopi Surat pernyataan kesaksian di hadapan Notaris atas

nama Joko Widyarto;

Bukti P-23          :    Buku Tulis bergambar Bupati dan Hj. Tantriana (Ketua TP PKK

Kabupaten Probolinggo), Logo Pemkab Probolinggo, dan Logo

Bank Jatim;

Bukti P-24          :    Buku Tulis bergambar Bupati dan Hj. Tantriana (Ketua TP PKK

Kabupaten Probolinggo), Logo Pemkab Probolinggo, dan Logo

Bank Mandiri;

Bukti P-25          :    Buku Tulis bergambar Bupati dan Hj. Tantriana (Ketua TP PKK

Kab. Probolinggo), Logo Pemkab Probolinggo, dan Logo Bank

BNI;

Bukti P-26          :    Buku Tulis (gambar Bupati dan Hj. Tantriana (Ketua TP PKK

Kab. Probolinggo), serta Logo Pemkab);

Bukti P-27          :    Foto kotak suara tanpa di segel di Kantor Desa Sindetlami,

Kecamatan Besuk;

Bukti P-28          :    Rekaman Camat Kraksaan ikut mengantar bakal Pasangan

Calon  Hj.  Tantrianan  dan  Ahmad  Timbul  untuk  mendaftar

sebagai calon bupati dan wakil bupati;

Rekaman Camat Gading dalam acara penyambutan Kepala RPH Sentul;

Rekaman Kepala  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Probolinggo menyerukan PNS memenangkan TANTRI;

Rekaman penyerahan PKH diselingi kampanye;

Rekaman  pembagian  buku  dan  amplop  oleh  calon  Bupati Tantriana di SDN Kedung Dalem, Kecamatan Dringu;

 

 

 

 

 

23

 

Rekaman   kampanye   dalam   acara   Petik   Laut   di   Desa Curahsawo, Kecamatan Gending;

Bukti P-28.1       :   Rekaman aparat memihak pasangan HATI;

Bukti P-29          :  Foto poster, baliho, stiker bergambar Pasangan Calon Nomor

Urut 1 yang ditempel di tempat-tempat fasilitas Pemda;

Bukti P-29.1       :   Cakram padat berisi foto yang dipasang di instansi Pemda;

Bukti P-30          :   Fotokopi kliping koran Radar Bromo berjudul “Kado Panwaslu

CD-Bra), bertanggal 17 Oktober 2012;

Bukti P-31          :  Fotokopi kliping koran Radar Kraksaan berjudul “Bupati Mutasi

115 PNS”, bertanggal 16 Oktober 2012;

Bukti P-32          :   Fotokopi  informasi  website  kabupaten  Probolinggo  berjudul

“Kepengurusan  KONI  Kabupaten  Probolinggo  Dilantik”  dan
fotokopi Susunan Kepengurusan KONI Kabupaten Probolinggo
Masa Bakti Tahun 2011-2015, bertanggal 30 Desember 2010;

Bukti P-33          :   Fotokopi kliping koran Radar Bromo berjudul “Panwaslu Terima

Laporan Pelanggaran”, bertanggal 26 Oktober 2012;

Bukti P-34          :   Fotokopi kliping koran Radar Bromo berjudul “Segera Panggil

PNS Berkampanye”, bertanggal 27 Oktober 2012;

Bukti P-35          :   Fotokopi kliping koran Radar Bromo berjudul “Besok, Panwas

Panggil Bupati, Terkait Laporan Kampanye di Luar Jadwal”, bertanggal 13 November 2012;

Bukti P-36          :   Fotokopi Laporan Realisasi Semester I Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2012;

Bukti P-37          :   Amplop untuk LANSIA dengan gambar Bupati bersama Hj.

Tantri Hasan Aminuddin;

Bukti P-38          :   Fotokopi  Surat  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor           270/214/SJ

bertanggal     25   Januari      2010,   perihal   Akuntabilitas   dan

Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2012;

Bukti P-39          :   Fotokopi Lampiran Penjabaran APBD Kabupaten Probolinggo

Tahun  Anggaran     2012,  Bantuan  Sosial  Untuk  Masyarakat

Lanjut Usia;

Bukti P-40          :  Tas bergambar Hj. Tantri yang dibagikan kepada masyarakat

Kabupaten Probolinggo;

 

 

 

 

 

24

 

 

Selain   itu,   Pemohon   mengajukan        15   orang   saksi   yang   didengar

keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Desember 2012 dan 5 Desember 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.  M. RUHULLAH

•   Saksi  tinggal  di  Desa  Jabung  Sisir,  Kecamatan  Paiton,  Kabupaten
Probolinggo;

•   Saksi adalah anggota DPRD dari Partai PPP yang mengusung Pasangan
Calon Nomor Urut 2;

•   Saksi adalah Tim Sukses,  koordinator tim lapangan;

•   Bahwa   ketika   hearing   antara   DPRD   Probolinggo          (Komisi   B   yang

dipansuskan) pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan Bank Jatim dan semua dinas terkait, membicarakan mengenai penyertaan modal APBD Kabupaten Probolinggo di Bank Jatim.

•   Bahwa Bapak Sukraindik, Wakil Direktur Cabang Bank Jatim Kraksaan
setelah menjelaskan penyertaan modal APBD yang ada di Bank Jatim,
secara   tegas   dan   lantang   menerangkan   bahwa   Bank   Jatim   telah
menyumbang percetakan buku atas permintaan Pak Bupati senilai Rp
200.000.000 dari dana CSR (corporate social responsibility);

•   Bahwa  ada  laporan  kepada  saksi,  buku  tulis  yang  dicetak  tersebut
bergambar Hj. Tantriana Hasan Aminuddin dan Bapak Bupati, dibagikan
kepada siswa MI, MTs, SMA, pada masa tahapan Pilkada (Januari 2012);

2.  SUNARTO

•   Saksi tinggal di Desa Bago, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;

•   Saksi adalah anggota DPRD dari partai PPP;

•   Bahwa pada rapat kerja dengan satker-satker, ada laporan pelaksanaan
anggaran yang menerangkan masalah dana APBD Tahun 2012 Kabupaten
Probolinggo yang digunakan untuk kepentingan salah satu Calon Bupati di
Kabupaten Probolinggo, yaitu Hj. Tatriana;

•   Bahwa lima mata anggaran tersebut yaitu:

–   Buku tulis untuk siswa SD sebanyak Rp 1 miliar (tupoksi dinas);

–   Untuk lansia Rp 2.640.000.000, sebanyak 52.800 orang (160 orang/desa
x 325 desa);

 

 

 

 

 

25

 

 

–   Bantuan  guru  ngaji  ponpes,  RA,  MTs,  dan  SMA  sebanyak  Rp

3.672.900.000;

–   Bahwa dana hibah untuk organisasi dan lembaga keagamaan yang
dipergunakan oleh LSM “Permasa” sebanyak 27 titik (Rp 5.000.000/satu
titik);

–   Bantuan guru madrasah sebanyak Rp 18.624.000.000;

•    Bahwa anggaran sudah dipakai, anggaran disahkan DPRD;

•    Bahwa buku tulis bergambar Bupati, Hj. Tantriana Hasan Aminuddin, logo

Pemda, diberikan kepada pemilih pemula.

•    Bahwa anak saksi adalah pembina pramuka yang menerima buku tulis;

•    Bahwa hibah untuk organisasi kemasyarakatan diberikan kepada LSM

Permasa dikarenakan LSM “Permasa” dekat dengan Bupati, dan hibah tersebut digunakan oleh LSM untuk kegiatan kampanye;

•    Bahwa saksi mendapat laporan dari yang mendapat undangan bahwa

bantuan guru ngaji ponpes, MA, MTs, dan RA sebanyak  Rp 3.673.000.000 diberikan di pendopo dengan pesan supaya mendukung Tantriana sebagai calon bupati;

•    Bahwa Lansia masing-masing mendapat Rp 50.000, diberikan dengan

menggunakan amplop bergambar Tantriana;

3.  SUHENDRA

•   Saksi tinggal di Dusun Darengan, RT.12 RW.3, Pajurangan, Gending,
Probolinggo;

•   Saksi adalah guru swasta dari Madrasah Ibtidaiah Nurul Rohmah;

•   Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012, saksi diundang mewakili madrasah
untuk menghadiri acara penyerahan honorarium untuk Guru swasta (mulai
TPQ   sampai   pengasuh   pondok   pesantren)   yang   diserahkan   oleh
Pemerintah daerah di pendopo (di pendopo ada banner gambar Ibu Tantri
bersama Bapak Hasan Aminuddin);

•   Bahwa dalam acara tersebut hadir Ketua Pengurus Cabang NU Kabupaten
Probolinggo dan Bupati Probolinggo;

•   Bahwa selain penyerahan honorarium, ada ajakan dari KH. Saiful Hadi
selaku Ketua Pengurus Cabang NU Kabupaten Probolinggo untuk memilih
Ibu Tantri pada tanggal 8 November 2012;

 

 

 

 

 

26

 

•   Bahwa Bupati mengatakan penyerahan honorarium guru swasta ini tidak
ada  pada  periode  berikutnya  jika  Ibu  Tantri  kalah  dalam  Pemilukada
Kabupaten Probolinggo;

•   Bahwa lembaga tempat saksi bekerja mendapatkan buku yang merupakan
bantuan yang diberikan melalui PC Maarif Kraksaan berlogo Pemda;

•   Bahwa saksi tidak terpengaruh dan tidak mengajak orang lain untuk memilih
sesuai arahan pada acara tersebut;

4.  MAHAD

•   Saksi tinggal di Randu Merak, Kecamatan Paiton;

•   Bahwa saksi adalah petani padi, jagung, dan tembakau;

•   Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, adik saksi diundang ke pendopo
kecamatan  oleh  Camat,  untuk  menerima  bantuan  uang  dari  sektor
pendidikan untuk keluarga tidak mampu sebanyak Rp 600.000;

•   Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012, aparat desa (Titin) datang ke rumah
adik saksi dan mengatakan jika tidak mencoblos atau mendukung Hasan
Tantriana, dia tidak akan dapat lagi untuk periode yang akan datang;

•   Bahwa terhadap perkataan tersebut, saksi menegur aparat desa (Titin) dan
mendapat jawaban bahwa dia mendapat tekanan dari atasan;

•   Bahwa saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

5.  RIYONO

•   Saksi tinggal di Desa Negororejo, Dusun Gunci, RT.14 RW.07, Kecamatan
Lumbang, Kabupaten Probolinggo;

•   Saksi adalah Kaur Umum Desa Negororejo.

•   Bahwa instruksi dari kepala desa melalui SMS saksi harus menghadiri apel
akbar di Lapangan Dringu tanggal 2 November 2012;

•   Bahwa acara tersebut ternyata kampanye Ibu Tantri;

•   Bahwa pada 6 November 2012, ada kampanye terbuka di Desa Negororejo
oleh Tim Tantri, mereka membagi-bagi uang dan orasi;

•   Saksi mendapat tiga amplop, masing-masing berisi Rp. 10.000;

•   Saksi sudah melapor kepada panwas, Suhartono (satpol PP merangkap
sebagai panwas);

•   Saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

 

 

 

 

 

27

 

 

6.  NIWI

•   Bahwa pada tanggal 29 September 2012, Saksi diundang oleh perangkat
desa ke rumah kepala desa pada acara “Cangkrukan Ngaretretan”, hadir
Bapak Bupati, Ibu Tantri, Timbul, dan Komandan Polisi;

•   Bahwa Bupati  memberi tahu kepada saksi, intinya disuruh mencoblos
Nomor Urut 1 yang gambarnya Hati;

•   Bahwa pengakuan dari istri saksi, dalam acara tersebut, kaum perempuan
diberikan uang Rp. 10.000;

•   Saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

7.  H. YAKUB

•   Saksi tinggal di Dusun Campuran, Desa Jorongan, Kecamatan Leces.

•   Bahwa pada 7 November 2012, Jam 22.00 malam, Camat Leces,  Dwi Joko
Susapto,  mengumpulkan  beberapa  pemuda  di  Dusun  Campuran  dan
Gilipasar  Desa  Jorongan  dan  meminta  supaya  memenangkan  Tantri
dengan besok mencoblos Tantri;

•   Bahwa  Pak  Camat  memberi  tahu  bahwasanya  Bapak  Bupati  akan
mengadakan sayembara akan memberikan hadiah uang bagi orang yang
menemukan atau mendapatkan orangnya “Kawan” hendak merusak suara
“Hati”;

•   Bahwa pada acara tersebut Camat memberikan uang kepada Pak H. Anas
untuk dibagi-bagikan kepada yang datang;

•   Bahwa Saksi mendapat Rp 50.000 kemudian melaporkan pada relawan
“Bagus” yang bernama Fauzi dan oleh Fauzi akan dilaporkan kepada
Slamet;

•   Bahwa di tempat saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah;

•   Bahwa jumlah TPS di Desa Saksi sebanyak 12 TPS, “Bagus” menang di 9
TPS, “Kawan” menang di 1 TPS, dan “Hati” menang di 2 TPS;

•   Bahwa istri saksi adalah anggota Posyandu, pada H-1 jam 09.00 pagi
diundang  oleh  Dr.  Hanafi (Kepala   Puskesmas   Jorongan)   kemudian

diberikan  uang  sebanyak  Rp        15.000  dan  berpesan  agar  istri  saksi

mencoblos Tantri;

 

8.  CHANDRA KIRANA

•   Saksi tinggal di Desa Condong, Kecamatan Gading, Probolinggo;

 

 

 

 

 

28

 

 

•   Saksi adalah pedagang bakso;

•   Bahwa pada Senin, 24 September 2012, saksi ikut borongan Bapak Mantri
RBH Kehutanan ke Sentul;

•   Bahwa pada acara tersebut hadir Camat memberikan sambutan yang
mengajak para warga Sentul dan sekitarnya untuk memilih Hati;

•   Bahwa saksi tidak memilih “Hati”;

•   Bahwa ketika pulang, saksi di berikan gula, minyak goreng, dan kecap;

9.  SYARONI

•    Saksi tinggal di Desa Banyuanyar Lor, RT.13 RW.4, Kecamatan Gending,

Kabupaten Probolinggo;

•    Saksi adalah kuli toko bangunan;

•    Bahwa di rumah saksi, pada bulan Ramadhan menjelang lebaran, ada

seorang perangkat desa menyerahkan uang lansia sebanyak Rp 50.000 (dalam amplop bergambar Hasan Aminuddin dan Ibu Hj. Tantriana) dan mengharuskan ibu saksi memilih Pasangan Hati;

•    Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, ada undangan secara lisan dan

melalui pengeras suara ditujukan kepada para jompo-jompo tua dan fakir miskin, khususnya untuk perempuan, untuk datang ke rumah Kepala Desa Banyuanyar Lor;

•    Bahwa  dalam acara  tersebut  hadir  Ibu Hj.  Tantri dan istri KH.  Hafid

(Saudara dari Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin) meminta dukungan agar memilih pasangan “HATI”, setelah itu kepada yang hadir diberikan uang masing-masing sebanyak Rp. 10.000 dan buku tulis bergambar Hasan Tantri serta berlogo Bank Jatim;

•    Bahwa pada tanggal 20 September 2012, saksi selaku presenter radio FM

di Kabupaten Probolinggo mendapat undangan ke Pendopo Kabupaten Probolinggo mengikuti acara halalbihalal atau ridho bin ridho. Hadir Hj. Tantriana sebagai  Calon  Bupati  Kabupaten  Probolinggo  dan  berpesan untuk memilih Pasangan “Hati” dilanjutkan dengan pembagian uang kepada undangan yang hadir masing-masing Rp 50.000;

•    Bahwa saksi mendapat uang sebanyak Rp 50.000;

 

 

 

 

 

29

 

 

10. AHMAD YASIN

•   Saksi  tinggal  di  Desa  Sumber  Agung,  Kecamatan  Dringu,  Kabupaten
Probolinggo;

•   Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2012, saksi mengantar ibu saksi untuk
hadir di balai Desa Sumber Agung terkait pembagian uang lansia;

•   Bahwa perangkat desa (kecamatan) membagikan uang Rp. 50.000 kepada
masing-masing lansia dengan pesan untuk mencoblos Tantri;

•   Bahwa di TPS saksi, Pasangan Nomor Urut 1 menang;

•   Bahwa pada 4 November 2012, di rumah KH. Hafid, beliau membagikan
uang Rp 10.000 kepada sekitar 400 orang dan berpesan untuk mencoblos
Nomor Urut 1;

•   Bahwa saksi menerima uang Rp 10.000;

11. SUTARJI

•   Saksi tinggal di Sukorejo, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.

•   Saksi adalah seorang petani;

•   Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 saksi hadir dalam buka puasa
bersama di rumah perangkat desa Sukorejo, Paisol, yang dihadiri sekitar 50
orang untuk membentuk tim pemenangan Pasangan Ibu Tantri di tingkat
kecamatan Kota Anyar.

•   Bahwa camat mengatakan;

–   tim   kemenangan   yang   dibuat   merupakan   satu-satunya   tim   se-
Kecamatan Kota Anyar yang satu RT terdiri dari dua anggota;

–   selain baliho Tantri, wajib diturunkan tanpa seizin kepala desa yang ada
di Sukorejo;

–   Kalau Tantri itu kalah, malu;

•   Bahwa di tingkat kecamatan pasangan Hati menang;

 

12. ABDUL HAYYI

•  Saksi  tinggal  di  Desa  Randu  Merak,  Kecamatan  Paiton,  Kabupaten
Probolinggo;

•  Bahwa pada tanggal 6 November 2012, saksi mewakili ibu mertua (sebagai
RT) menghadiri undangan kepala Desa Kalikajar Kulon bertempat di rumah
Kepala Desa;

•  Bahwa undangan diberikan secara lisan;

 

 

 

 

 

30

 

•  Bahwa setelah jam 10.00 pagi, hadir Camat Paiton (menggunakan baju
dinas dan mobil dinas) dengan Bapak Musayit selaku Tim Suksesnya Hati;

•  Bahwa Camat menekan kepada semua RT yang hadir (dari 16 RT, 15 RT
yang hadir) mengajak semua warganya untuk memilih dan memenangkan
Pasangan Nomor 1 (Hati);

•  Bahwa ketika mau pulang, para undangan diberikan amplop berisi uang Rp

50.000;

•  Bahwa saksi tidak melakukan seperti yang dikatakan Camat yaitu untuk
memenangkan Nomor 1;

•  Bahwa di TPS saksi menang “Bagus”;

13. YUSUF

•  Saksi   tinggal   di   Desa   Kropak,   Kecamatan   Bantaran,   Kabupaten
Probolinggo;

•  Saksi selain pengasuh mubalig juga tim sukses Pasangan Calon Nomor
Urut 2;

•  Bahwa pada bulan Juni, saksi mendapatkan undangan dari Muhammad
Syaiful Arif. Undangan tersebut diberikan kepada sekitar 20 orang kiai dan
tokoh masyarakat, dihadiri Camat dan sekaligus RMI (Rabithah Ma’had
Islami) se-Kecamatan Bantaran;

•  Bahwa dalam sambutannya, camat mengatakan kepada undangan untuk
menyukseskan ibu Tantri di Pilkada yang akan datang;

•  Bahwa RMI mengatakan jika tidak mendukung ibu Tantri maka bantuan
insentif untuk pondok pesantren akan dicoret;

•  Bahwa  pada  bulan  Juni       2012,  pondok  saksi  mengadakan  Pelepasan

madrasah ibtidaiyah dan TPQ Assadiyah, mengundang Wakil Pak Bupati.
Sesudah pelepasan selesai, ada yang memberitahu saksi bahwa insentif
cair;

•  Bahwa saksi tidak mendapat bantuan insentif dikarenakan tidak mendukung
ibu Tantri padahal sebelumnya saksi mendapat bantuan insentif (dari Kiai
Arif tidak pernah langsung dari petugas Pemda);

•  Bahwa bantuan insentif tersebut dari Pemda;

14. ALI ZAENAL ABIDIN

•   Saksi tinggal di Desa Curahsawo, Kecamatan Gending;

 

 

 

 

 

31

 

•   Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012 di desa Curahsawo ada acara Petik
Laut yang dihadiri oleh segenap kepala desa se-Kecamatan Gending,
Camat Gending, dan Ibu Tantriana sebagai calon bupati.

•   Bahwa kepala desa memberikan sambutan agar Jangan lupa tanggal 8
Oktober mencoblos kerudungnya (Tantri);

•   Bahwa camat juga berpesan untuk mencoblos kerudungnya (Tantri);

•   Bahwa saksi pernah memperingatkan kepala desa terkait pemberian raskin
hanya kepada masyarakat yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

•   Bahwa di tempat saksi, Hati menang;

•   Bahwa pada hari H, di TPS 1 ada bakso Hati gratis dan es dawet gratis;

•   Bahwa istri saksi mengatakan kepada saksi bahwa pada tanggal 9 Oktober
2012, di rumah kepala desa diadakan silaturahmi yang mengundang para
ibu-ibu, hadir sekitar 200 orang dan oleh istri H. Hafid, ibu-ibu tersebut

diberikan uang sebanyak Rp 10.000 dengan pesan untuk memilih Tantri;

15. MANSYUR EFENDI

•   Saksi   tinggal   di   Banjar   Sari,   Kecamatan   Sumber   Asih,   Kabupaten
Probolinggo;

•    Saksi adalah Tim sukses tingkat dapil 2 yang terdiri dari 3 kecamatan;

•    Bahwa setelah musibah banjir di Banjar Sari pada 9 Maret 2012, Anggota

KPU,  Habibullah,  datang  bersama  teman-temannya          (anggota  Ansor),

membawa beberapa kaos bergambar Tantri, mie, dan telur;

•    Bahwa Habibullah menyerahkan bantuan tersebut kepada warga, tetangga

saksi semuanya, dan bagi yang tidak kebagian disuruh minta lagi ke teman-

temannya yang ada di jalan;

•    Bahwa Habibullah adalah Ketua Ansor sekaligus anggota KPU;

•    Bahwa semuanya diberikan baju bergambar Tantri;

•    Bahwa pada tanggal 5 November 2012, Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyah

mengadakan acara pernikahan sekaligus imtihan (yang punya hajatan ini adalah Ketua Muslimat Kabupaten Probolinggo), pukul 15.00 hadir Ibu Tantriana yang dikawal dengan Patwal Satpol PP;

•    Bahwa informasi dari warga, ibu Tantri memberi bros dan  kerudung untuk

ibu-ibu. Kemudian malamnya ada pengajian umum. Yang hadir penceramah

 

 

 

 

 

32

 

Saiful Hadi (Ketua NU Probolinggo), kepala desa, dan perangkat desa. Saiful Hadi mewakili kepala desa  berpidato agar mendukung Hati;

•   Bahwa   pada   hari   H,   anggota   KPU,   Habibullah,   memberikan   uang
Rp 150.000 kepada teman saksi;

•   Bahwa setelah pencoblosan, kotak suara ditaruh di kantor kepala desa;

•   Bahwa yang boleh makan di dapur umum itu khusus keluarga yang kena
banjir,   untuk   tetangga-tetangga   lain   tidak   diperbolehkan.   Karena
pengambilan mie itu ada di sekdes, kalau yang mengambil itu bukan
pendukungnya Ibu Tantri, sekdes melarangnya;

 

[2.3]      Menimbang   bahwa   Termohon   memberikan   jawaban   tertulis   yang

diterima   dalam   persidangan   tanggal        3   Desember     2012,   pada   pokoknya

menguraikan sebagai berikut:

 

DALAM POKOK PERMOHONAN

1.      Bahwa Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-

dalil permohonan  Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;

2.      Bahwa benar, dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Probolinggo

2012, Termohon menetapkan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 sebagai berikut:

(i)     Salim Qurays, S.Ag. dan Agus Setiawan, S.Hut.;

(ii)     Hj. Puput Tantriana Sari dan Drs. H. Ahmad Timbul Prihanjoko; dan

(iii)   Drs. H. Kusnadi, M.Si. dan Drs. H. Wahid Nurahman, M.Si.;

sebagaimana   Surat   Keputusan   Termohon   Nomor        56/Kpts/KPU   Kab-

014.329863/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon
Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, bertanggal 24 September 2012
[bukti T-1];

3.      Bahwa  terhadap  pasangan-pasangan  calon  a  quo,  pada  tanggal                24

September 2012, dilakukan pengundian dan penetapan nomor urut peserta

Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012, sebagai berikut:

(i)     Nomor Urut 1 Pasangan Calon Hj. Puput Tantriana Sari dan Drs. H.

Ahmad Timbul Prihanjoko;

 

 

 

 

 

33

 

 

(ii)     Nomor Urut 2 Pasangan Calon Salim Qurays, S.Ag. dan Agus Setiawan,

S.Hut.; dan

(iii)   Nomor Urut 3 Pasangan Calon Drs. H. Kusnadi, M.Si. dan Drs. H. Wahid
Nurahman, M.Si.,

sebagaimana    Keputusan    Termohon    Nomor               57/Kpts/KPU    Kab-

014.329863/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala   Daerah   Kabupaten   Probolinggo   Tahun 2012,   bertanggal 24

September 2012 [bukti T-2];

4.      Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 01/KPU Kab –

014.329863/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  Kabupaten
Probolinggo   Tahun 2012   bertanggal 3   Januari 2012,,   pelaksanaan

pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada)
Kabupaten Probolinggo 2012 dilaksanakan pada tanggal 8 November 2012
[bukti T-3];

5.      Bahwa benar, hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan

Calon  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  dalam  Pemilukada
Kabupaten  Probolinggo 2012  sebagaimana  Surat  Keputusan  Termohon

Nomor  60/Kpts/KPU  Kab-  014.329863/2012  tanggal       19  November  2012

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 [bukti  T-4]  juncto  Berita  Acara  Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Probolinggo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo [bukti T-5] adalah:

a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Puput Tantriana Sari dan Drs. H. Ahmad
Timbul Prihanjoko, memperoleh suara 250.892 (dua ratus lima puluh ribu
delapan ratus sembilan puluh dua) atau 40,7% (empat  puluh  koma tujuh
persen), suara terbanyak kesatu;

b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Salim Qurays, S.Ag dan Agus Setiawan,
S.Hut., memperoleh suara 190.702 (seratus sembilan puluh ribu tujuh

 

 

 

 

 

34

 

 

ratus  dua)  atau      30,9%   (tiga  puluh  koma  sembilan  persen),  suara

terbanyak kedua;

c. Pasangan Calon Nomor Urut       3, Drs. Kusnadi, M.Si. dan Drs. H. Wahid

Nurahman, M.Si., memperoleh suara 174.596 (seratus tujuh puluh empat
ribu lima ratus sembilan puluh enam) atau 28% (dua puluh delapan

persen), suara terbanyak ketiga;

6.      Bahwa  berdasarkan  hasil  rekapitulasi  perolehan  suara  masing-masing

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada
Kabupaten  Probolinggo 2012  sebagaimana  Surat  Keputusan  Termohon

Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tanggal 19 November 2012 a quo,
Termohon kemudian menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 adalah Hj.

PUPUT TANTRIANA SARI dan DRS. H.AHMAD TIMBUL PRIHANJOKO
sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati untuk Periode Tahun 2013 –
2018, dengan perolehan suara 250.892 (dua ratus lima puluh ribu delapan

ratus sembilan puluh dua) atau 40,7 % (empat puluh koma tujuh persen) dari
perolehan  suara  sah,  sebagaimana  Surat  Keputusan  Termohon  Nomor
61/Kpts/KPU  Kab-014.329863/2012  tanggal 20  Novemper 2012  tentang

Penetapan  Pasangan  Calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Terpilih  Dalam
Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  Kabupaten
Probolinggo Tahun 2012 [bukti T-6] dan Berita Acara Nomor 63/BA/XI/2012

tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Terpilih
Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 [bukti T-7];
7. Bahwa pada dasarnya isu hukum utama permohonan Pemohon adalah
mengenai keberatan terhadap dan karenanya meminta pembatalan Surat
Keputusan Termohon Nomor 60/Kpts/KPU Kab- 014.329863/2012 tanggal 19
November 2012   tentang   Penetapan   Rekapitulasi   Hasil   Penghitungan
Perolehan  Suara  Oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Probolinggo
Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2012 [vide bukti T-4] dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Probolinggo Oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo [vide bukti T-5];

 

 

 

 

 

35

 

 

8.      Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan Keputusan Termohon a quo

disebabkan karena Pemohon beranggapan:

(i) Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara pelaksanaan pemilukada
Kabupaten Probolinggo dihasilkan dari adanya pelanggaran-pelanggaran
yang terstruktur, sistematis dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon
maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1;

(ii) Bahwa Termohon dan atau Panwaslu tidak dapat menjalankan fungsi dan
jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga
pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas
pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil TIDAK

tercapai        karena        membiarkan        saja        banyaknya        kejadian-

kejadian/penyimpangan-penyimpangan/pelanggaran-pelanggaran    yang terstruktur, sistematis dan masif;

9.      Bahwa  meskipun  Termohon  dituduh  melakukan  dan  atau  membiarkan

pelanggaran-pelanggaran  yang  bersifat  terstruktur,  sistematis,  dan  masif
serta  dituduh  tidak  dapat  menjalankan  fungsi  dan  jabatannya  sesuai
peraturan yang berlaku. Namun setelah Termohon  mengkaji seluruh alasan-
alasan keberatan yang dijadikan dasar permohonan pembatalan Keputusan
Termohon a quo, ternyata bentuk perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh
Termohon, dapat dikatakan, tidak didalilkan oleh Pemohon atau dalil alasan
keberatan yang ditujukan langsung kepada Termohon hanya ada 2 (dua)
dalil, itupun tidak jelas dan tidak memiliki kualitas sama sekali. Selebihnya

alasan-alasan        keberatan,       sebagaimana    peristiwa-peristiwa            yang

digambarkan,  dituduhkan langsung kepada Pihak Terkait, dan sama sekali
tidak  dijelaskan  hubungannya  atau  bagaimana    keterlibatan  Termohon
dengan  peristiwa-peristiwa   a  quo,   yang   menurut Pemohon  sebagai

pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan  masif;

10.    Bahwa selanjutnya, mengingat Pasangan Calon Terpilih dalam perkara in

casu menggunakan hak hukumnya sebagai Pihak Terkait, maka guna tetap
terjaganya netralitas dan/atau independensi Termohon selaku Penyelenggara
Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012,  Termohon dalam  memberikan
tanggapan/bantahan membatasi hanya terhadap alasan-alasan keberatan
yang langsung ditujukan kepada Termohon, kecuali terhadap alasan-alasan
keberatan yang ditujukan kepada Pihak Terkait, namun berkaitan dan atau

 

 

 

 

 

36

 

merupakan  wewenang  pihak  Termohon,  maka  pihak  Termohon  akan memberikan tanggapan pula;

11.   Bahwa   dalam   permohonan   Pemohon   tidak   mempersengketakan   hasil
penghitungan   perolehan   suara   masing-masing   pasangan   calon   yang
ditetapkan oleh Termohon;

12.   Bahwa adapun 2 (dua) dalil alasan keberatan yang ditujukan langsung
kepada   Termohon   atau   yang   merupakan   bentuk   pelanggaran   yang
dituduhkan langsung kepada Termohon adalah:

(i)   Terungkap pula pada saat Pemungutan Suara pada tanggal 8 November
2012, petugas KPPS di TPS 4 Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar
mencoblos surat suara sendiri;

(ii)  Pada   hari   H-1   atau   tepatnya   pada   tanggal          7   November     2012

diketemukan di Desa Sindetlami, Kecamatan Besuk adanya kotak suara

yang tidak bersegel;

13.    Bahwa kedua tuduhan pelanggaran atau alasan keberatan  Pemohon a quo,

disamping tidak jelas, juga sama sekali tidak memiliki kualitas dan atau sama
sekali tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil perolehan suara
Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012. Oleh karenanya keberatan yang
demikian itu haruslah dikesampingkan, karena tidak berdasar dan beralasan
menurut hukum;

14.    Bahwa meskipun kedua alasan keberatan yang ditujukan kepada Termohon

a quo tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, namun Termohon tetap memberikan tanggapan sebagai berikut:

14.1.  Alasan keberatan sebagaimana dalil Pemohon bahwa telah terungkap
pula pada saat Pemungutan Suara pada tanggal 8 November 2012,
Petugas  KPPS  di  TPS 4  Desa  Sukorejo  Kecamatan  Kotaanyar

mencoblos surat suara sendiri adalah keberatan yang tidak jelas.
Kalimat “mencoblos   surat   suara   sendiri”   sebenarnya   dapat
menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Namun apabila yang
dimaksudkan oleh Pemohon adalah mencoblos surat suara milik orang
lain yang dilakukan sendiri oleh Petugas KPPS, maka itupun juga tidak
jelas, karena Pemohon tidak menyebut secara rinci kapan, dimana
serta bagaimana petugas KPPS tersebut mencoblos surat suara a quo
dan berapa jumlah surat suara yang dicoblos sendiri a quo serta untuk

 

 

 

 

 

37

 

kepentingan   pasangan   calon   siapa,   kesemuanya   tidak   jelas.
Sedangkan faktanya, selama berlangsung pemungutan suara hingga
selesai di TPS 4 Desa Sukorejo tidak ada masalah dan atau tidak ada

kejadian  khusus  yang  dicatat  di  formulir  keberatan         (Model  C-3).

Karenanya keberatan yang demikian itu haruslah dikesampingkan;

14.2.   Alasan keberatan sebagaimana dalil Pemohon bahwa pada hari H-1

atau tepatnya pada tanggal 7 November 2012 diketemukan di Desa
Sindetlami, Kecamatan Besuk adanya kotak suara yang tidak bersegel
adalah juga merupakan alasan keberatan yang tidak jelas.
Pemohon   tidak   menyebut   secara   rinci   hubungan   dan   atau
pengaruhnya  antara  kotak  suara  yang  tidak  bersegel  dengan
perolehan suara pasangan calon dan siapa yang diuntungkan dan
dirugikan dengan tidak bersegelnya kotak suara a quo;
Namun dalam peristiwa tersebut Termohon dapat menjelaskan.  Benar
bahwa pada hari Selasa tanggal 6 November 2012, bukan tanggal 7
sebagaimana  yang  didalilkan  oleh  Pemohon,  sekitar  jam 14.00

bertempat  di  Pendopo  Desa  Sindetlami,  Kecamatan  Besuk,  telah
diselenggarakan penyerahan logistik Pemilukada dari KPU Kabupaten
Probolinggo melalui PPK Kecamatan Besuk kepada PPS Sindetlemi,
antara lain: (i) 6 (enam) buah kotak surat suara dengan isinya dalam
keadaan terkunci dan disegel; (ii) 1 (satu) buah kotak surat suara
kosong untuk PPS Sindetlemi; dan (iii) 12 (dua belas) set bilik suara.
Pada saat penyerahan terdapat kotak suara TPS II dan TPS III yang
kuncinya tidak dalam keadaan tersegel (segelnya rusak), namun kotak
suaranya masih dalam keadaan terkunci. Setelah diperiksa secara teliti
dengan  disaksikan  oleh  Panwas  Lapangan  setempat,  disimpulkan
bahwa  rusaknya  segel  a  quo  bukan  karena  faktor  kesengajaan,
sebagaimana   yang   kemudian   dituangkan   dalam   Berita   Acara
Penyerahan Logistik Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012
di Wilayah Kecamatan Besuk [bukti  T-26];

15.    Bahwa disamping alasan-alasan keberatan yang langsung ditujukan kepada

Termohon,  sebagaimana  yang  telah  ditanggapi  oleh  Termohon  a  quo,
Termohon   merasa   perlu   memberikan   tanggapan   atas   alasan-alasan
keberatan permohonan yang ditujukan kepada Pihak Terkait, khususnya

 

 

 

 

 

38

 

alasan-alasan keberatan berkaitan dengan keterlibatan PNS, yakni dugaan
keterlibatan para camat dalam kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut
1, yang didalilkan oleh Pemohon membuat surat undangan yang ditujukan

dan  meminta  kepada  seluruh  kepala  desa  se-kecamatan  di  wilayahnya masing-masing untuk menghadiri kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada tanggal 2 November 2012 di Lapangan Kedung Dalem;

16.    Bahwa alasan keberatan yang ditujukan kepada Pihak Terkait a quo telah

dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Probolinggo dan atas laporan
a quo selanjutnya Panwaslukada Kabupaten Probolinggo menindaklanjuti
dengan melakukan penelitian dan pemanggilan serta pemeriksaan kepada

pihak-pihak  terkait.  Dan  setelah  dikaji  oleh  Panwaslukada  Kabupaten
Probolinggo diduga terjadi pelanggaran terhadap Pasal 80 dan atau Pasal
116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah

diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

(PNS)  Peraturan  Pemerintah  Nomor       53  Tahun     2010,  karenanya  oleh

Panwaslukada  Kabupaten  Probolinggo  dugaan  keterlibatan  PNS  a  quo
diteruskan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Namun
setelah dilakukan gelar oleh sentra Gakkumdu, laporan a quo  ditolak atau

tidak dapat diteruskan kepada Penyidik Polri, karena tidak didapatkan alat bukti outhentik dan mandat Abdul Aziz sudah kedaluwarsa [bukti T-16];

17.   Bahwa seandainya benar, quod non, banyak camat yang diduga  membuat
undangan kepada seluruh kepala desa di masing-masing wilayahnya untuk
menghadiri kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana
yang didalilkan oleh Pemohon, maka sentra Gakkumdu dan atau pelapor dan
atau Tim Kampanye Pemohon, tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan
Surat Undangan aseli yang dimaksudkan a quo, sehingga proses pidana atas
laporan  dimaksud  dapat  ditindaklanjuti  ketingkat  penyidikan  atau  pada
akhirnya  dapat  dibuktikan  kebenaran.  Namun  Faktanya  tidak  demikian,
karenanya keterlibatan camat membuat undangan menghadiri kampanye
akbar a quo patut diragukan kebenarannya. Lagi pula, dengan teknologi
scanning   yang   ada   sekarang,   membuat   surat   undangan   dengan
menggunakan logo kantor dan stempel kecamatan, serta tanda tangan camat

 

 

 

 

 

39

 

misalnya bukan merupakan hal sulit untuk dilakukan siapapun yang aware
terhadap teknologi modern. Dan tanpa bermaksud membela Pihak Terkait,
Termohon ragu apabila ketiga kontestan Pemilukada Kabupaten Probolinggo
dan   atau   jajaran   Satuan   Kerja   Perangkat   Dinas (SKPD)   Kabupaten

Probolinggo hendak melakukan pemihakan kepada pasangan calon tertentu akan melakukan tindakan senaif dan sevulgar itu;

18.   Bahwa   perlu   ditegaskan,   dalam   rangka   penyelenggaraan   Pemilukada
Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, Termohon  sungguh-sungguh bertekad
dan bersikap, serta bertindak profesional dan independen, serta menjunjung
tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan
umum,  keterbukaan dan  tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan
kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas;

19. Bahwa guna mewujudkan tekad a quo,  Termohon melakukan upaya-upaya
termasuk namun tidak terbatas melakukan langkah-langkah preventif dan
antisipatif sebagaimana berikut dibawah ini;

19.1.  Membuat Program Asistensi Pemilu Bersih, dengan  peserta: Tim
Kampanye, saksi, LSM dan mahasiswa. Tujuan kegiatan a quo adalah:

(i) Media Komunikasi Pelaksanaan Tahapan antara Penyelenggara, Stakeholders dan pasangan calon (sebagai bentuk transparansi); (ii) Memberikan  Asistensi  Kebutuhan  Administrasi  Kelengkapan  Calon (sebagai bentuk pelayanan) [bukti  T-17];

19.2.  Membuat program Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan
suara kepada seluruh anggota PPK dan PPS;

19.3.  Melakukan upaya sosialisasi untuk para pemilih pemula SMU/SMK/MA
se-Kabupaten Probolinggo [bukti  T-18];

19.4.  Melakukan  kegiatan  TOT       (training  of  trainer)  untuk  menyamakan

persepsi/pemahaman tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS  kepada seluruh Tim Kampanye pasangan calon dan Panwaslu [bukti  T-19];

19.5.  Melibatkan seluruh LSM se-Kabupaten Probolinggo untuk menyaksikan
pelaksanaan   kegiatan   Packing   Logistik   Pemilukada   Kabupaten
Probolinggo [bukti  T-20];

19.6.  Membuat   kesepakatan   tim   Kampanye   pasangan   calon   untuk
menurunkan alat peraga atau atribut kampanye setelah ditetapkannya

 

 

 

 

 

40

 

pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan pada saat masa tenang pada Pemilukada Tahun 2012 [bukti  T-21];

19.7.   Menyelenggarakan ikrar bersama siap menang dan siap kalah bersama

3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Probolinggo yang dilakukan  bersamaan dengan pengambilan nomor urut pasangan calon pada tanggal 24 September 2012 yang berisi [bukti  T-22]:

19.7.1.  Bahwa   kami   senantiasa   mengutamakan   persatuan   dan
kesatuan bangsa Indonesia dan masyarakat Probolinggo pada
khususnya;

19.7.2.  Bahwa kami bersedia menerima dengan besar hati dan lapang
dada terhadap apapun hasil perolehan suara artinya “Kami
Siap Menang dan Siap Kalah” dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  Kabupaten  Probolinggo
Tahun 2012;

19.7.3.  Bahwa kami berkomitmen untuk menegakkan serta menjunjung
tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
(Luber Jurdil);

19.7.4.  Bahwa kami senantiasa membantu aparat keamanan dalam
menciptakan suasana kondusif dan damai demi ketentraman
dan ketertiban masyarakat;

19.7.5.  Bahwa   kami   saling   menghormati   dan   menghargai   antar
sesama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil
Kepala  Daerah,  Tim  Kampanye,  Elemen  Pendukung,  dan
Simpatisan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil
Kepala Daerah;

19.7.6.  Bahwa   kami   bersedia   mengendalikan   massa   pendukung
masing-masing pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;

19.7.7.  Bahwa kami akan bekerja sama dengan semua pihak, baik
peserta maupun pelaksana Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah dalam mensukseskan Pemilihan
Kepala   Daerah   dan   Wakil   Kepala   Daerah   Kabupaten
Probolinggo Tahun 2012;

 

 

 

 

 

41

 

20. Bahwa seluruh upaya-upaya yang dilakukan oleh Termohon a quo semata-
mata  dimaksudkan  agar  Pemilukada  Kabupaten  Probolinggo 2012  dapat

berjalan dengan baik, aman dan damai, jauh dari terjadinya pelanggaran-
pelanggaran,  sehingga  siapapun  yang  terpilih  atau  menjadi  pemenang
nantinya dapat diterima oleh semua pihak dengan lapang dada. Dan faktanya,
selama proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012,
yakni sejak tahapan persiapan hingga tahapan rekapitulasi penghitungan
perolehan suara tidak ada permasalahan. Kalaupun ada  permasalahan yang
terjadi  di  lapangan,  implikasinya  sama  sekali  tidak  memiliki  daya  rusak
terhadap terselenggaranya Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 yang
demokratis dan fairness;

21. Bahwa realitas sebagaimana digambarkan Termohon di atas didukung oleh
fakta tidak adanya seorangpun saksi dari seluruh saksi dari ketiga peserta
Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 yang menyatakan dan membuat
pernyataan keberatan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan
suara  dilaksanakan  serentak  di 1700  tempat  pemungutan  suara (TPS)

sewilayah Kabupaten Probolinggo pada tanggal 8 November 2012. Begitu
juga ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara masing-masing pasangan
calon di tingkat  PPS dan PPK. Demikian halnya, terhadap penyelengaraan

Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 tidak satupun terdapat rekomendasi
Panwaslukada  Kabupaten  Probolinggo  akibat  pelanggaran  yang  serius,
kecuali rekomendasi tentang tambahan 1 (satu) orang yang harus dimasukkan

kedalam   DPT,   rekomendasi   tentang   pelaporan   dana   kampanye   dan rekomendasi terhadap pemilih yang tercatat ganda [bukti T-23];

22. Bahwa karenanya, sungguh Termohon merasa kaget dengan telah diajukan
permohonan PHPU ke Mahkamah oleh kedua pasangan calon a quo, terlebih
setelah membaca dalil-dalil permohonan yang dialamatkan kepada Termohon,
mengingat   Termohon   telah   menunaikan   penyelenggaraan   Pemilukada
Kabupaten Probolinggo 2012 sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam
negara hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Demikian halnya dengan alasan-alasan keberatan permohonan pembataln
hasil Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 yang ditujukan kepada Pihak
Terkait. Mengenai keterlibatan PNS, sepengetahuan Termohon, sudah pernah

 

 

 

 

 

42

 

dilaporkan   kepada   pihak   Panwaslukada   dan   telah   direspon   oleh
Panwaslukada  yang  hasilnya  pada  akhirnya  sebagaimana  yang  telah
dikemukakan oleh Termohon di atas, yakni tidak terbukti atau tidak cukup bukti
untuk    ditindaklanjuti. Sedangkan    tuduhan    pelanggaran-pelanggaran

selebihnya yang ditujukan kepada Pihak Terkait, sepengetahuan Termohon, belum pernah menjadi temuan atau dilaporkan kepada pihak Panwaslukada dan karenanya tidak ada rekomendasi Panwaslukada terhadap pelanggaranpelanggaran a quo yang diteruskan ke sentra Gakkumdu;

23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta a quo, sesuai dengan dalil-dalil permohonan
yang  tidak  menyebutkan  adanya  kesalahan  Termohon  yang  signifikan,
membuktikan bahwa  penyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Probolinggo
2012 yang dilaksanakan oleh Termohon telah berjalan dengan baik sesuai
ketentuan yang berlaku, sebagaimana diinginkan oleh semua pihak. Hal itu
karena   Termohon   selaku   penyelenggara   pemilukada   telah   berupaya
semaksimal untuk menghasilkan Pemilukada yang berkualitas dan legitimate.
Demikian halnya dengan Panwaslukada Kabupaten Probolinggo juga telah
menunjukkan sikap profesional dan tidak memihak dalamn melaksanakan
tugas pengawasan Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012. Oleh karenanya
apabila kenyataannya kemudian Pemohon memunculkan peristiwa-peristiwa
yang sedemikian rupa, seolah-oleh terdapat pasangan calon yang melakukan
pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, maka Termohon
sangat meragukan kebenaran peristiwa-peristiwa yang digambarkan dan yang
kemudian dijadikan  alasan oleh Pemohon untuk mengajukan keberatan dan
pembatalan Keputusan Termohon tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara dimaksud a quo;

24. berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Termohon di atas, maka
peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon a quo sama sekali
tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Seandainyapun terdapat
dalil Pemohon yang benar dan terbukti, quod non, maka hal itu sama sekali
tidak  dapat  diukur  pengaruhnya  dengan  hasil  perolehan  suara  peserta
Pemilukada  Kabupaten  Probolinggo 2012   atau   Pemohon   tidak   dapat

membuktikan  signifikansi  pengaruhnya  terhadap  hasil  perolehan  suara
masing-masing pasangan calon. Singkatnya, bukan merupakan pelanggaran
terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice

 

 

 

 

 

43

 

principle)   “Tidak  seorangpun  boleh  diuntungkan  oleh  penyimpangan  dan
pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan
oleh  penyimpangan  dan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  orang  lain

(nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria)” dan tidak
mengancam   kebebasan   masyarakat,   khususnya   para   pemilih   untuk
menentukan pilihannya dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012;

25. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, maka keberatan dan
permohonan pembatalan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan
suara masing-masing peserta Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 dalam
perkara in casu sama sekali tidak beralasan dan berdasar menurut hukum.

 

KONKLUSI

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

(i)   Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

(ii)  Pemohon memiliki kedudukan hukum         (legal standing) untuk mengajukan

permohonan;

(iii) Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

(iv) Permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum.

 

PERMOHONAN

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta buktibukti  sah  yang  diajukan  Termohon,  mohon  kepada  Mahkamah  berkenan mengadili dengan menyatakan:

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

[2.4]      Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon
mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-28
yang disahkan dalam persidangan tanggal 5 Desember 2012, sebagai berikut:
Bukti T-1 :   Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Probolinggo Nomor 56/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang
Penetapan  Pasangan  Calon  Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati
Peserta  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala

 

 

 

 

 

44

 

 

Daerah   Kabupaten   Probolinggo   Tahun       2012   bertanggal     24

September 2012;

Bukti T-2        :    Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Probolinggo Nomor 57/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah   Kabupaten   Probolinggo   Tahun       2012  bertanggal      24

September 2012;

Bukti T-3        :    Fotokopi   Keputusan   Komisi   Pemilihan   Umum   Kabupaten

Probolinggo   Nomor       01/KPU   Kab-014.329863/2012   tentang

Tahapan,  Program,  dan  Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan

Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  Kabupaten

Probolinggo Tahun 2012 bertanggal 3 Januari 2012;

Bukti T-4        :    Fotokopi   Keputusan   Komisi   Pemilihan   Umum   Kabupaten

Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang

Penetapan  Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan  Perolehan  Suara

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Probolinggo Tahun        2012 bertanggal     19 November

2012;

Bukti T-5        :    Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan  Suara

Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo;

Bukti T-6        :   Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Probolinggo Nomor 61/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang

Penetapan  Pasangan  Calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Terpilih

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten  Probolinggo  Tahun      2012  bertanggal    20  November

2012;

Bukti T-7        :   Fotokopi Berita Acara Nomor 63/BA/XI/2012 tentang Penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan

Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  Kabupaten

Probolinggo Tahun 2012 bertanggal 20 November 2012;

Bukti T-8        :   Rekaman iklan materi sosialisasi Pemilukada Probolinggo Tahun

 

 

 

 

 

45

 

2012 yang ditayangkan di JTV oleh KPU Kabupaten Probolinggo (dalam bentuk DVD);

Bukti T-9        :  Fotokopi  Surat  Perintah  Kerja         (SPK)  Nomor    35/SPK/VI/2012

bertanggal 18 Juni 2012; dan

Surat Perintah Tugas Nomor 110/ST/VI/2012 bertanggal 27 Juni
2012 yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kabupaten Probolinggo;

Bukti T-10      :   Fotokopi  Jumlah  Daftar  Pemilih  Tetap  Ganda  Pemilu  Kepala

Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;

Bukti T-11      :    Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo

Nomor 571/KPU.Kab 014.329863/XI/2012 bertanggal 5 November

2012, perihal Tindaklanjut Rekomendasi PANWASLUKADA;

Bukti T-12      :    Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data dan

Daftar Pemilih Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;

Bukti T-13      :    Fotokopi Jumlah Daftar Pemilih tetap yang tidak ber-NIK Pemilu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo

Tahun 2012;

Bukti T-14      :    Fotokopi   Surat   Keterangan   Domisili   yang   dikeluarkan   oleh

beberapa   Kepala   Desa   di          24   Kecamatan   se-Kabupaten

Probolinggo;

Bukti T-15      :    Fotokopi   Pemberitahuan   Tentang   Status   Laporan/Temuan

Panwaslukada Kabupaten Probolinggo (Laporan Nomor 07/Lap-

Plg/XI/2012);

Bukti T-16      :    Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, yang

dikeluarkan   oleh   PANWASLUKADA   Kabupaten   Probolinggo
Tahun 2012. Dilampiri dengan Berita Acara klarifikasi terhadap
Pelapor (Abdul Azis, S.Pd.I) dan Terlapor (Drs. Sukarno, MSi);

Bukti T-17      :    Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo

Nomor 389/Kpu.Kab.014.329863/IX/2012, tertanggal 4 September 2012,  perihal:  undangan  Penyampaian  asistensi  kelengkapan persyaratan calon Bupati dan calon Wakil Bupati;

Bukti T-18      :    Fotokopi   Undangan,   Daftar   Hadir,   Dan   Foto-Foto   Kegiatan

Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di

SMU/SMK,   yang   dilakukan   oleh   Komisi   Pemilihan   Umum

Kabupaten Probolinggo;

 

 

 

 

 

46

 

 

Bukti T-19      :    Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo

Nomor  435/Kpu.Kab.014.329863/X/2012,  tertanggal        3  Oktober

2012, perihal Training of Trainer (TOT) Tata Cara Pemungutan

Suara di TPS;

Bukti T-20      :    Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Packing, Pendistribusian

dan  Pengembalian  Logistik  Pemilukada  Kabupaten  Pasuruan

Tahun 2012;

Bukti T-21      :    Fotokopi Berita Acara Nomor 51/BA/IX/2012 tentang Kesepakatan

Tim Kampanye Pasangan Calon Untuk Menurunkan Alat Peraga

atau Atribut Kampanye;

Bukti T-22      :    Fotokopi  Ikrar  Bersama     “SIAP  KALAH-SIAP  MENANG”  yang

dibuat  oleh  Pasangan  Calon  Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati

Probolinggo Tahun 2012, serta ditandatangani oleh Ketua Tim

Kampanye masing-masing Pasangan Calon;

Bukti T-23      :    Fotokopi   Surat   Panwaslu   Kabupaten   Probolinggo   Nomor

100/120/PANWASLUKADA  KAB/X/2012,  tentang  Rekomendasi agar orang bernama SUNARYO untuk dimasukan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 sesuai desa domisili yang bersangkutan;

Bukti T-24      :    Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo

Nomor 433/KPU.Kab.014.329863/X/ 2012, tertanggal 3 Oktober

2012, perihal: Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan

Suara;

Bukti T-25      :    Fotokopi   Keputusan   Komisi   Pemilihan   Umum   Kabupaten

Probolinggo Nomor 54/Kpts/KPU Kab-014. 329863/2012, tanggal

20  September 2012, tentang Penetapan Rekapitulasi JUMLAH Pemilih  Terdaftar  dan  Daftar  Pemilih  Tetap  Dalam  Pemilihan Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;

Dan;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo

Nomor      59/Kpts/KPU    Kab-014.329863/2012,    tanggal           1

November     2012   tentang   Perubahan   Keputusan   Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 54/Kpts/KPU

 

 

 

 

 

47

 

 

Kab-014.329863/2012,  tanggal      20  September    2012  tentang

Penetapan Rekapitulasi JUMLAH Pemilih Terdaftar dan Daftar

Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;

Bukti T-26      :    Fotokopi   Berita   Acara   Penyerahan   Logistik   Pemilukada

Kabupaten Probolinggo Tahun        2012 di Wilayah Kecamatan

Besuk, yang terdiri dari:

1. 6 (enam) buah kotak suara dengan isinya dalam keadaan
tersegel dan terkunci;

2. 1 (satu) buah kotak suara kosong untuk PPS Sindetlami;

3. 13 (tiga belas) set bilik suara;

Bukti T-27      :    Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo

Nomor 566/KPU.Kab.014.329863/XI/2012, tanggal 5 November

2012, perihal Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Suara di TPS;

Bukti T-28      :    Fotokopi Berita Acara Nomor 62/BA/XI/2012 tentang Penerimaan

Keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil

Bupati Dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;

[2.5]        Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Hj. Puput
Tantriana Sari, S.E., dan Drs. H. A. Timbul Prihanjoko mengajukan keterangan
tertulis bertanggal 3 Desember 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah
pada tanggal 3 Desember 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

 

DALAM POKOK PERMOHONAN

 

1.        Bahwa  keberatan  yang  diajukan  Pemohon  yang didasari  pada alasan

bahwa keputusan Termohon dan berita acara a quo dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (“asas Luber dan “Adil”) adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum.

2.        Bahwa berkaitan dengan dalil peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW

yang menyelanggarakan adalah bukan pemerintah daerah dan pada saat
itu proses Pemilukada Kabupaten Probolinggo belum memasuki tahapan
pendaftaran pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Probolinggo
Tahun 2012. Selain itu tidak benar bahwa kegiatan tersebut dibiayai dengan

2

 

 

 

 

 

48

 

 

dana APBD.

 

3.        Bahwa sehubungan dengan adanya gambar/foto Bupati dan Hj. Tantriana

karena kedudukan Hj. Tantriana adalah sebagai Ketua Penggerak PKK
Kabupaten  Probolinggo  dan  bukan  sebagai  calon  Bupati  Probolinggo,
perhatikan foto yang dimaksud Hj. Tantriana menggunakan seragam baju
PKK.

4.        Bahwa  dalil  berkaitan  dengan  Sdr.  Kusnadi  tidak  lagi  menjadi  Sekda

Kabupaten Probolinggo dikarenakan masa jabatan Kusnadi pada tanggal 12 Maret 2012 telah memasuki masa pensiun, oleh karena itu diterbitkan SK Bupati Nomor 821.2/51 426.307/2012 tentang pembebasan dari jabatan struktural  yang  ditandatangani  oleh  Drs.  H.  Hasan  Aminudin,  M.Si tertanggal 13 Maret 2012.

5.        Bahwa dalil Pemohon yang berkaitan acara peresmian SMK Pertanian

Kecamatan Sumber yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Probolinggo (Rasid Subagiyo), Camat Sumber (Muh. Suyono), Guru dan
Kepala Sekolah se-Kecamatan Sumber serta masyarakat sekitar SMK pada

hari Selasa tanggal 8 Maret 2012 jam 08.00 WIB, acara berlangsung secara wajar dan sama sekali tidak ada pemasangan gambar pasangan calon.

6.        Bahwa dalil Pemohon perihal pendzoliman terhadap Rumah Sakit Anak Dan

Bersalin  Siti  Fatimah  Kraksaan  adalah dalil  yang berdasarkan  asumsi
belaka oleh karena itu harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum dan
bersifat spekulatif. Karena rumah sakit tersebut sama sekali tidak ada
hubungan hukum apapun dengan Pihak Terkait maupun dengan Pemda
Probolinggo.

7.        Bahwa  dalil  Pemohon  yang  menyatakan  bahwa  pada  hari  Senin,           17

September 2012 merupakan acara apel akbar dalam rangka mendukung dan mensukseskan kemenangan Hj. Puput Tantriana Sari dan Timbul Prihanjoko (HATI) pada pelaksanaan Pemilukada 2012, fakta tersebut sama sekali tidak pernah ada.

8.        Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 14 Oktober 2012

diadakan silaturahmi dengan Pengasuh Pondok Pesantren Syeh Abdul
Qodir Al-Jaelani yang dikordinir oleh Camat Gending sekaligus terjadi

 

 

 

 

 

49

 

money politic, stiker dan pembagian buku yang dilakukan oleh istri Calon
Bupati  Pasangan  Calon  Nomor  Urut 1  adalah  tidak  benar  dan  tidak

berdasarkan hukum.

 

9.        Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada hari Minggu tanggal 28

Oktober 2012 jam 19.30 WIB merupakan pelaksanaan Debat Kandidat
calon Bupati Probolinggo di Televisi Lokal Jawa Timur yaitu JTV. Dalam
setiap break atau selingan iklan, Sdr. H. Muhammad Zubaidi,M.pd.l Ketua

Divisi Sosialisasi KPU Probolinggo menyatakan MARI KITA GUNAKAN HAK PILIH KITA PADA PEMILUKADA PROBOLINGGO” jadi tidak ada kalimat untuk memenangkan pasangan calon Pihak Terkait.

10.      Bahwa dalil Pemohon sehubungan dengan debat candidat calon Bupati

Probolinggo,  dan  disela-sela  iklan  yang  dikeluarkan  JTV  muncul  iklan
Pasangan Calon Nomor Urut 1, Hj. Puput Tantriana Sari sedang membagi-
bagikan  amplop  merupakan  kegiatan  Pihak  Terkait  selaku  Ketua  Tim

Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo yang sudah lampau dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan upaya memenangkan Pihak Terkait.

11.      Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan acara selamatan desa dan Petik

Laut  adalah  murni  kegiatan  masyarakat  apabila  yang  hadir ada  yang menggunakan  baju  kaos  HATI,  hal  tersebut  tidak  dapat  dibebankan kesalahan kepada Pihak Terkait.

12.      Bahwa kampanye di luar jadwal yaitu pada tanggal 01 November 2012 di

Madrasah Al — Kanifin Desa Karang Pranti jam 13.00 WIB adalah bukan
kampaye akan tetapi koordinasi internal Tim Pemenangan Pasangan Calon
Nomor Urut 1 yang dilaksanakan di Sekretariat yang kebetulan halamannya

menjadi satu dengan halaman Madrasah AL – Kanifin dan kegiatan tersebut sudah dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Probolinggo dengan hasil sama sekali tidak terbukti melakukan kampanye diluar jadwal.

13.      Bahwa berkaitan dengan kampanye akbar pasangan HATI di lapangan

Dringgu jam 13.00 WIB pada tanggal 2 November 2012 sama sekali Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Camat Gending.

14.      Bahwa berkaitan dengan adanya terbitan Buku Pembelajaran Keaksaraan

fungsional (buta aksara) bergambar Hj. Tantriana yang menggunakan baju

 

 

 

 

 

50

 

seragam  PKK  adalah  tidak  bisa  dikaitkan  dengan  pencalonan  Bupati Nomor Urut 1. Selama ini Pihak Terkait tidak pernah memanfaatkan APBD 2011 dan tidak pernah mencetak buku tersebut.

15.      Bahwa   sehubungan   dengan   pembagian   buku   gratis   untuk   SLTA

merupakan  upaya  pemerintah  untuk  mengurangi  beban  siswa,  dan pembagian buku tersebut jauh hari sebelum tahapan Pilkada Kabupaten Probolinggo ditetapkan oleh KPU Kabupaten Probolinggo.

16.      Bahwa  dalil  sehubungan  dengan  kampanye  pada  Sabtu  tanggal              3

November  2012  yang  merupakan  jadwal  kampanye  Pasangan  Calon
Nomor Urut 3, adalah memang bersamaan dengan acara rutin mingguan
Istiqosah yang selama ini diadakan oleh Yayasan Pesantren Ar Riyadlah

dan sama sekali tidak ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

17.      Bahwa dalil berkaitan dengan pengajian di Kantor Desa Glagah Kecamatan

Pakuniran  Kabupaten  Probolinggo  dan  setelah  acara  selesai  panitia
Pengajian membagikan uang transport kepada masyarakat yang hadir dan
pada saat pengajian tersebut tidak ada Pasangan Calon Nomor Urut 1,
tidak ada pengarahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan
perlu diketahui bahwa H. Hafid Aminudin bukanlah Tim Sukses Pasangan
Calon Nomor Urut 1.

18.      Bahwa berkaitan dengan Sdr. Sawal selaku Kepala Desa Pakuniran yang

pada hari Kamis 25 Oktober 2012 dalam acara kampanye tersebut yang
ikut  berjoget  dan  menyanyi  serta  menyampaikan  kata  “HIDUP  HATI”
adalah fakta yang tidak benar. Kalaupun fakta tersebut dianggap ada,
maka sepenuhnya hal tersebut tidak dapat dibebankan kesalahannya pada
Pihak Terkait.

19.      Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada Bupati Probolinggo tidak

pernah  menarik  pengawai  negeri  sipil  se-Kabupaten  Probolinggo  ke
wilayah politik praktis hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat edaran
Bupati yang intinya PNS harus netral dalam Pilkada sebagaimana isi Surat
Edaran Nomor. 860/1100/426.307/2012 tentang Peningkatan Kedisiplinan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Hal tersebut juga ditegaskan kembali pada saat upacara Apel Korpri

4

 

 

 

 

 

51

 

 

tanggal    17   Oktober     2012,   dalam   sambutannya   Sekda   Kabupaten

Probolinggo memperingatkan agar PNS harus berlaku netral Surat Edaran
Nomor 860/1100/426.307/2012    tentang    Peningkatan    Kedisiplinan
Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

20.      Bahwa perlu diketahui kedudukan Pihak Terkait bukan sebagai pejabat

pemerintahan sehingga sama sekali tidak memiliki kewenangan secara
hirarkis terhadap aparat birokrasi. Dalam hal ini yang mempunyai ikatan
hirarkis sebelumnya adalah Pemohon selaku mantan Sekda Kabupaten

Probolinggo yang baru pensiun pada tanggal 12 Maret 2012.

21.      Bahwa kemenangan Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo

2012  berkorelasi  positif  dengan  jumlah  suara  yang  diperoleh  partai pengusung dan pendukung pada Pemilihan Legislatif Tahun 2009 yang apabila ditotal sejumlah 258.208.

22.      Bahwa dengan demikian Petitum para Pemohon agar dilaksanakan Pilkada

ulang dengan mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada
Kabupaten  Probolinggo  Tahun 2012  adalah  dalil  yang  sangat  tidak

beralasan, sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan
ini kami selaku kuasa hukum Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

 

DALAM POKOK PERMOHONAN

• Menyatakan menolak permohonan para Pemohon seluruhnya.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.6]      Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-24 yang disahkan dalam persidangan tanggal 5 Desember 2012, sebagai berikut:

1.      Bukti PT-1:         Fotokopi   Surat   Undangan   Nomor          03-M/II/2012   yang

dikeluarkan oleh Panitia Peringatan Maulid Nabi dan 9 tahun

 

 

 

 

 

52

 

 

Pengabdian Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si;

2.      Bukti PT-2:         Fotokopi SK Gubernur Nomor 821.2/535/212/2012 tanggal

12 Maret 2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan  dan

SK Bupati Nomor 821.2/51/426.307/2012 tanggal 13 Maret

2012 tentang Pembebasan Dari Jabatan Struktural;

3.      Bukti PT-3:         Fotokopi    Surat    Edaran    Bupati    Probolinggo    Nomor

860/1100/426.307/2012   tanggal        23   Juli      2012   tentang

Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab Probolinggo;

4.      Bukti PT-4:         Fotokopi Kliping Koran Bromo Info Edisi XVI tanggal 25 – 8

November 2012, judul Sekda Nawi Irup Apel Bulanan Korpri;

5.      Bukti PT-5:         Fotokopi Buku Tulis dan  Amplop yang Bergambar Bupati

Probolinggo  dengan  Ketua  Tim  Penggerak  PKK    yang menggunakan seragam PKK;

6.      Bukti PT-6:         Fotokopi Surat Pernyataan 12 Kepala Desa se-Kecamatan

Gending tanggal 12 November 2012;

7.      Bukti PT-7:         Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada tanggal            6

November 2012;

8.      Bukti PT-8:         Fotokopi Surat Undangan Dari Kepala Desa Curah Sawo

Kepada Camat Gending Nomor  005/85/651.05/2012 tanggal

25 Oktober 2012;

9.      Bukti PT-9:         Fotokopi Kliping Koran Radar Bromo tanggal 16 November

2012;

10.    Bukti PT-10:       Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 29 Agustus 2012 yang

dibuat oleh Harsoyo Mukhtar Sag, MM dan Drs. Supanut,

MM;

11.    Bukti PT-11:       Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 November 2012 yang

dibuat oleh Harsoyo Mukhtar, S. Ag, MM;

12.    Bukti PT-12:       Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada tanggal 20

November 2012;

13.    Bukti PT-13:       Fotokopi Kliping Koran Radar Bromo tanggal 6 November

2012 judul Kampanye Dinilai Baik;

14.    Bukti PT-14:       Fotokopi Undangan Yayasan Ar Riyadlah Pandean tanggal

20 Oktober 2012 untuk Bupati Probolinggo;

 

 

 

 

 

53

 

 

15.   Bukti PT-15:       Fotokopi   Perda   APBD   Nomor     9   Tahun    2012   tentang

Perubahan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran

2012;

16.   Bukti PT-16:       Fotokopi  Hibah  untuk  kegiatan  organisasi  dan  lembaga

keagamaan tahun anggaran 2012;

17.   Bukti PT-17:       Fotokopi Penjabaran APBD Kabupaten Probolinggo Tahun

2012;

18.   Bukti PT-18:       Fotokopi   Rincian   Perubahan   APBD   Menurut   Urusan

Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2012 – Lampiran III Perda 09 Tahun 2012  tanggal 19 September 2012;

19.    Bukti PT-19:       Fotokopi Kliping koran Radar Bromo tanggal 17 Oktober 2012

judul  Ketua  TP  PKK  Kabupaten  Probolinggo  Serahkan

Bantuan PKH;

20.    Bukti PT-20:       Fotokopi Kliping koran Trens Pos edisi 37, 5-11 November

2012 judul Pemkab Gelontorkan Honorarium Guru TK/RA;

21.    Bukti PT-21:       Fotokopi Kliping Radar Bromo tanggal 8 November 2012

judul berebut 842. 890 suara;

22.    Bukti PT-22:       Fotokopi Salinan Keputusan KPU Nomor 60/Kpts/KPU Kab-

014.329863/2012   tentang   Penetapan   Rekapitusi   Hasil Penghitungan   Perolehan   Suara   oleh   KPU   Kabupaten Probolinggo Dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tanggal 19 November 2012;

23.    Bukti PT-23:       Fotokopi Kliping Koran Bromo Info 24 Oktober 2012 judul

DPRD  Serahkan  Rekomendasi  atas  LKPJ  AMJ  Bupati

Probolinggo Periode 2008 – 2012;

24.    Bukti PT-24:       Fotokopi Kliping Koran Bromo Info tanggal 9 November 2012

judul Pemilukada Berjalan Aman Dan Lancar.

Selain  itu,  Pihak  Terkait  mengajukan  satu  saksi,  yang  didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Desember 2012, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

54

 

 

H. Ahmad Rifai

•   Saksi tinggal di RT. 1, RW. 7, Dusun Krajan, Desa Jatiadi, Kecamatan Gending,

Kabupaten Probolinggo;

•   Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012, ada kegiatan Maulid dan 9 Tahun Bapak

Hasan Aminudin Mengabdi dan Melayani Rakyat Kab. Probolinggo;

•   Bahwa tidak ada deklarasi dari Bupati yang mengizinkan istrinya maju dalam

Pilkada;

•   Bahwa sebelum acara sambutan oleh Bupati, tokoh organisasi kemasyarakatan

dan   ormas   keagamaan         (NU,   Muhammadiyah,   Al-Irsyad,   Organisasi

kepemudaan dan kemasyarakatan) mohon izin untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon kepada Bupati agar ibu Tantri diizinkan maju menjadi Bupati (melanjutkan perjuangan Bapak Bupati). Selanjutnya atas permohonan tersebut, Bupati mengizinkan istrinya dicalonkan menjadi Bupati (bukan Bupati yang mencalonkan istrinya menjadi Bupati);

•   Bahwa tidak ada tokoh partai politik yang hadir;

•   Bahwa acara Maulid tersebut diadakan oleh ormas Nasional Demokrat dan

sumber dana dari masyarakat bukan dari Pemkab Probolinggo;

[2.7]      Menimbang   bahwa   Pemohon,   Termohon,   dan   Pihak   Terkait menyampaikan  kesimpulan  tertulis  yang diterima di Kepaniteraan  Mahkamah masing-masing pada tanggal 6 Desember 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8]      Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara
persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.

 

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1]     Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon
adalah   keberatan   atas   Keputusan   Komisi   Pemilihan   Umum   Kabupaten
Probolinggo   Nomor 60/Kpts/KPU   Kab-014.329863/2012   tentang   Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum

 

 

 

 

 

55

 

Kabupaten Probolinggo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, bertanggal 19 November 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 61/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012  tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Bupati  dan  Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 bertanggal 20 November 2012; (vide bukti P-5= bukti T-4= bukti PT-22 dan bukti P-6)

 

[3.2]      Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,

Mahkamah  Konstitusi     (selanjutnya  disebut  Mahkamah)  terlebih  dahulu  akan

mempertimbangkan hal-hal berikut:

a.  kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;

b.  kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;

c.  tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai

berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3]      Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal
106  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan
Pasal 29  ayat (1)  huruf  d  Undang-Undang  Nomor 48  Tahun  2009  tentang

Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu

 

 

 

 

 

56

 

kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004  Nomor 125,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan   ke   Mahkamah   Agung.   Kewenangan   Mahkamah   Agung   tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang  Pemilihan,  Pengesahan  Pengangkatan,  dan  Pemberhentian  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam  Pasal     1  angka    4  Undang-Undang  Nomor      22  Tahun     2007  tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C
menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala
daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama

18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah
Konstitusi   bersama-sama   telah   menandatangani   Berita   Acara   Pengalihan
Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 di atas;

[3.4]      Menimbang   bahwa   pelanggaran-pelanggaran   di   dalam   sengketa
Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun
pelanggaran  Pemilukada  seperti  pelanggaran  administratif  dan  tindak  pidana
Pemilu, misalnya money politic, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing

 

 

 

 

 

57

 

ditangani oleh instansi  yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa   Mahkamah   dalam   menangani   sengketa   Pemilu   ataupun
Pemilukada  telah  memaknai  dan  memberikan  pandangan  hukumnya  melalui
putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya
keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai
Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang
pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas
hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU
32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi
terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek

perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon  yang  mempengaruhi:  a.  penentuan  Pasangan  Calon  yang  dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa  dalam  mengemban  misinya  Mahkamah  sebagai  pengawal
konstitusi   dan   pemberi   keadilan   tidak   dapat   memainkan   perannya   dalam
mewujudkan  cita-cita  dan  tujuan  negara  dalam  memberikan  keadilan  dan
kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada
hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian,
Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus
fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum
yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu,
apabila   Mahkamah   diposisikan   untuk   membiarkan   proses   Pemilu   ataupun
Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja
dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan
Jurdil.  Jika  demikian  maka  Mahkamah  selaku  institusi  negara  pemegang
kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai
kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh
dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau
Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran
yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan

atau       penyidikannya        telah        habis,        sedangkan    KPU    dan    KPU

 

 

 

 

 

58

 

Provinsi/Kabupaten/Kota  harus  segera  menetapkan  hasil  Pemilukada  sesuai
dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya  pelanggaran  yang  bersifat  terstruktur,  sistematis,  dan  masif  yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan  yang  mengharuskan  Mahkamah  memutus  sengketa  berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Mahkamah  Konstitusi  memutus  perkara  berdasarkan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti
dan keyakinan hakim”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu
terbukti  telah  memberikan  makna  hukum  dan  keadilan  dalam  penanganan
permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa
Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan
diterima  sebagai  solusi  hukum  itu,  Mahkamah  dapat  menilai  pelanggaran-
pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan
dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil
peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide
Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);
Bahwa  dasar  konstitusional atas  sikap Mahkamah  yang  seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi  berwenang  mengadili…,  dan  memutus  perselisihan  tentang  hasil pemilihan umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili  dan  memutus “hasil  pemilihan  umum”  dan  bukan  sekadar “hasil

penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5]      Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa
hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada),
yakni  Pemilukada  Kabupaten  Probolinggo  sesuai  dengan  Keputusan  Komisi

 

 

 

 

 

59

 

 

Pemilihan    Umum    Kabupaten    Probolinggo    Nomor             60/Kpts/KPU    Kab-

014.329863/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, bertanggal

19   November    2012   dan   Keputusan   Komisi   Pemilihan   Umum   Kabupaten

Probolinggo   Nomor     61/Kpts/KPU   Kab-014.329863/2012   tentang   Penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 bertanggal

20 November 2012 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan
a quo;

 

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

 

[3.6]       Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal        106  ayat    (1)  UU    32/2004

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3
ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
(selanjutnya   disebut   PMK 15/2008),   Pemohon   dalam   perselisihan   hasil

Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7]      Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten  Probolinggo  Nomor 57/Kpts/KPU  Kab-014.329863/2012  tentang

Penetapan  Nomor  Urut  Pasangan  Calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Peserta Pemilihan   Umum   Kepala   Daerah   dan   Wakil   Kepala   Daerah   Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, bertanggal 24 September 2012 beserta lampirannya, Pemohon   adalah   Pasangan   Calon   Bupati   dan   Wakil   Bupati   Kabupaten Probolinggo, Nomor Urut 2 (vide bukti P-3= bukti T-2);

[3.8]      Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

 

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9]      Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto
Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan

 

 

 

 

 

60

 

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10]    Menimbang    bahwa    hasil    penghitungan    suara    Pemilukada
kabupaten/kota    ditetapkan  oleh  Termohon  berdasarkan  Keputusan  Komisi
Pemilihan    Umum    Kabupaten    Probolinggo    Nomor 60/Kpts/KPU    Kab-

014.329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun
2012, bertanggal 19 November 2012 (vide bukti P-5= bukti T-4= bukti PT-22);

[3.11]    Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Selasa, 20 November 2012, Rabu, 21 November 2012, dan Kamis, 22 November 2012;

 

[3.12]    Menimbang  bahwa permohonan  Pemohon diterima  di  Kepaniteraan

Mahkamah  pada  hari  Rabu,  tanggal       21  November    2012  berdasarkan  Akta

Penerimaan   Berkas   Permohonan   Nomor             436/PAN.MK/2012,    sehingga

permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.13]    Menimbang  bahwa  karena  Mahkamah  berwenang  untuk  mengadili
permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang
waktu yang ditentukan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
pokok permohonan;

 

Pokok Permohonan

[3.14]    Menimbang  bahwa  pokok  permohonan  Pemohon  adalah  keberatan
terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor
60/Kpts/KPU  Kab-014.329863/2012  tentang  Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan
Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo dalam
Pemilihan   Umum   Kepala   Daerah   dan   Wakil   Kepala   Daerah   Kabupaten
Probolinggo Tahun 2012, bertanggal 19 November 2012 dan Keputusan Komisi

 

 

 

 

 

61

 

 

Pemilihan    Umum    Kabupaten    Probolinggo    Nomor             61/Kpts/KPU    Kab-

014.329863/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih  dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 bertanggal 20 November 2012 (vide bukti P-5= bukti T-4= bukti PT-22 dan bukti P-6);

[3.15]    Menimbang   bahwa   untuk   membuktikan   dalil-dalil   permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat bertanda
bukti P-1 sampai dengan bukti P-40 yang disahkan di persidangan pada tanggal

5 Desember 2012, serta 15 orang saksi yang telah memberikan keterangan di
bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 Desember 2012 dan

5 Desember 2012, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

[3.16]    Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah
memberikan   jawaban   tertulis   yang   diserahkan   dalam   persidangan   tanggal

3 Desember 2012, yang  selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara;

[3.17]    Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah
mengajukan alat bukti surat/tulisan  dan cakram padat yang bertanda bukti T-1
sampai  dengan  bukti  T-28  yang  disahkan  di  persidangan  pada  tanggal

5 Desember 2012 tanpa mengajukan saksi, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

[3.18]    Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, juga telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam bagian duduk perkara;

[3.19]    Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-24 yang disahkan di persidangan pada tanggal 5 Desember 2012, serta satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 Desember 2012, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

 

 

 

 

 

62

 

[3.20]    Menimbang   bahwa   Pemohon,   Termohon,   dan   Pihak   Terkait menyampaikan  kesimpulan  tertulis  yang diterima di Kepaniteraan  Mahkamah masing-masing pada tanggal 6 Desember 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

 

Pendapat Mahkamah

[3.21]    Menimbang bahwa Mahkamah akan menilai dan mempertimbangan
dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang
menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh
Termohon dan Pihak Terkait sehingga memengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.21.1]   Bahwa Pemohon mendalilkan adanya petugas KPPS di TPS 4, Desa
Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar mencoblos surat suara sendiri pada tanggal

8 November 2012.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti cakram padat bertanda
P-28;

Terhadap dalil a quo, Termohon pada pokoknya mengemukakan bahwa
dalil Pemohon a quo tidak jelas, apabila yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah
mencoblos surat suara milik orang lain yang dilakukan sendiri oleh Petugas KPPS,
maka itupun juga tidak jelas, karena Pemohon tidak menyebut secara rinci kapan,
dimana, serta bagaimana petugas KPPS tersebut mencoblos surat suara a quo
dan  berapa  jumlah  surat  suara  yang  dicoblos  sendiri  tersebut,  serta  untuk
kepentingan pasangan calon siapa. Faktanya, selama berlangsung pemungutan
suara hingga selesai di TPS 4 Desa Sukorejo tidak ada masalah dan atau tidak
ada kejadian khusus yang dicatat di dalam formulir keberatan (Model C-3);

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah tidak ada
bukti  yang  cukup  meyakinkan,  petugas  KPPS  di  TPS 4,  Desa  Sukorejo,

Kecamatan Kotaanyar melakukan pelanggaran dengan mencoblos surat suara milik  orang  lain.  Kalaupun  benar  dalil  tersebut,  Pemohon  juga  tidak  dapat membuktikan kepada pasangan calon mana suara tersebut diberikan. Dengan demikian dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.21.2]    Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kotak suara yang tidak bersegel di Desa Sindetlami, Kecamatan Besuk pada tanggal 7 November 2012.

 

 

 

 

 

63

 

Untuk  membuktikan  dalilnya  Pemohon  mengajukan  bukti  surat/tulisan  yang bertanda P-27;

Terhadap dalil a quo, Termohon pada pokoknya mengemukakan bahwa
benar pada hari Selasa tanggal 6 November 2012, bukan tanggal 7 sebagaimana
yang didalilkan oleh Pemohon, sekitar pukul 14.00 bertempat di Pendopo Desa
Sindetlami,   Kecamatan   Besuk,   telah   diselenggarakan   penyerahan   logistik
Pemilukada dari KPU Kabupaten Probolinggo melalui PPK Kecamatan Besuk
kepada PPS Sindetlemi, antara lain: (i) 6 (enam) buah kotak surat suara dengan
isinya dalam keadaan terkunci dan disegel; (ii) 1 (satu) buah kotak surat suara
kosong untuk PPS Sindetlemi; dan (iii) 12 (dua belas) set bilik suara. Pada saat
penyerahan terdapat kotak suara TPS II dan TPS III yang kuncinya tidak dalam
keadaan tersegel (segelnya rusak), namun kotak suaranya masih dalam keadaan
terkunci. Setelah diperiksa secara teliti dengan disaksikan oleh Panwas Lapangan
setempat,  disimpulkan  bahwa  rusaknya  segel  a  quo  bukan  karena  faktor
kesengajaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Logistik
Pemilu Kada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di Wilayah Kecamatan Besuk;
(vide bukti T-26)

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah tidak ada
bukti yang meyakinkan Termohon telah melakukan pelanggaran sebagaimana dalil
Pemohon  a  quo.  Kalaupun  benar  dalil  tersebut,  Pemohon  juga  tidak  dapat
membuktikan keterkaitan antara kotak suara yang tidak bersegel yang ditemukan
di TPS II dan TPS III Desa Sindetlami, Kecamatan Besuk dengan penambahan
ataupun pengurangan perolehan suara pasangan calon. Terlebih lagi faktanya
setelah diadakan pemeriksaan dengan disaksikan Panwas Lapangan setempat,
disimpulkan bahwa rusaknya segel a quo bukan karena faktor kesengajaan dan
hal tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilukada
Kabupaten  Probolinggo  Tahun 2012   di   Wilayah   Kecamatan   Besuk.   Oleh

karenanya, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut
hukum;

[3.21.3]   Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh
anggota  KPU  bernama  Habibullah  yaitu  pada  tanggal 9  Maret 2012  telah

membagi-bagikan  kaos  bergambar  Hj.  Tantri  kepada  para  korban  banjir  di Kabupaten Probolinggo serta pada hari pencoblosan telah memberikan uang kepada Bapak Nuh sebanyak Rp. 150.000,-.

 

 

 

 

 

64

 

Untuk  membuktikan  dalilnya,  Pemohon  mengajukan  satu  orang  saksi  yaitu Mansyur Efendi;

Terhadap dalil Pemohon a quo, Habibullah (Anggota KPU Kabupaten Probolinggo), pada pokoknya mengemukakan bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2012, Habibullah memberikan bantuan mie instan dan telur kepada para korban banjir di Kabupaten Probolinggo namun tidak membagikan kaos bergambar Hj. Tantri.  Kemudian  pada  hari  pemungutan  suara,  Habibullah  memang  benar memberikan uang sebanyak Rp 100.000,-, bukan Rp 150.000,- sebagaimana dalil Pemohon,  kepada  Bapak  Nuh  karena  Bapak  Nuh  telah  bekerja  di  rumah Habibullah, bukan agar Bapak Nuh memilih pasangan “Hati”;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran oleh Habibullah terkait pembagian kaos bergambar Hj. Tantri kepada para korban banjir di Kabupaten Probolinggo dan pemberian uang kepada Bapak Nuh agar memilih pasangan “Hati”. Kalaupun benar dalil tersebut, Pemohon tidak juga dapat memberikan kepastian bahwa para pemilih akan memberikan suaranya kepada salah satu pasangan  calon.  Terlebih  lagi  hal  tersebut  merupakan  kewenangan  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menindaklanjutinya. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.21.4]    Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggunaan dana APBD Tahun 2012 Kabupaten Probolinggo melalui lima mata anggaran dan bantuan BUMD (Bank Jatim) serta BUMN (Bank Mandiri dan BNI) terkait percetakan buku tulis yang digunakan untuk kepentingan kampanye Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda
P-11, P-17, P-19, P-23 s.d. P-26, P-36 s.d. P-39 serta delapan orang saksi yaitu

M. Ruhullah, Sunarto, Suhendra, Mahad, Niwi, Syaroni, Ahmad Yasin, dan Yusuf;

Terhadap  dalil  Pemohon  a  quo,  Pihak  Terkait  pada  pokoknya mengemukakan:

•   bahwa kegiatan      “Maulid Nabi dan      9 Tahun H. Aminuddin Mengabdi dan

Melayani Rakyat Kabupaten Probolinggo” tidak menggunakan dana APBD Kabupaten  Probolinggo  melainkan  menggunakan  dana  yang  dikumpulkan secara swadaya oleh organisasi kemasyarakatan “Nasional Demokrat”;

 

 

 

 

 

65

 

•   bahwa program “Cangkruk’an Nyare Tretan” adalah suatu program yang rutin
diadakan   mulai   tahun 2010   guna   mensosialisasikan   program-program

pembangunan daerah dan menampung aspirasi masyarakat berkaitan dengan
kinerja Pemerintahan Daerah. Pendanaan untuk kegiatan tersebut dianggarkan
dari APBD berjalan dan pelaksanaannya diserahkan kepada LSM Permasa;

•   bahwa terkait pembagian buku tulis bergambar Bupati dan Hj. Tantriana (TP
PKK Kabupaten Probolinggo), berlogo Pemkab Probolinggo, logo BUMD (Bank
Jatim), dan logo BUMN (Bank Mandiri dan Bank BNI) bukan merupakan
kegiatan kampanye karena buku tulis tersebut dibagikan kepada siswa sekolah
yang belum masuk kategori usia pemilih;

•   bahwa DPRD telah menyerahkan rekomendasi atas LKPJ Bupati Probolinggo
sehingga   tidak   ada   persoalan   penggunaan   dana   APBD   sepanjang
Pemerintahan Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si.;

(vide bukti PT-1, PT-5, PT-15 s.d. PT-18, PT-23 dan keterangan saksi H. Ahmad
Rifai);

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah DPRD
Probolinggo telah menyerahkan rekomendasi atas LKPJ Bupati Probolinggo Tahun
2012 telah diterima dan tidak ada persoalan mengenai penggunaan dana APBD
Tahun 2012 Kabupaten Probolinggo. Jikapun ada penggunaan dana APBD di luar
yang seharusnya dan penggunaan bantuan BUMN serta BUMD untuk kepentingan
kampanye   pasangan   calon,   hal  itu   tidak   serta   merta   membatalkan   hasil
Pemilukada jika tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa akibat perbuatan tersebut
berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara bagi Pemohon.
Jika terjadi penyimpangan penggunaan anggaran daerah, hal tersebut menjadi
kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan lainnya. Mahkamah
tidak   menemukan   bukti   yang   meyakinkan   bahwa   pelanggaran   tersebut
berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara masing-masing
pasangan calon. Oleh karenanya, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut
hukum;

[3.21.5]  Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pihak Terkait dengan melibatkan aparat birokrasi.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan
cakram padat bertanda P-13 s.d. P-20, P-22, P-22.1, P-28, P-28.1, P-30, P-33,

 

 

 

 

 

66

 

P-34, dan sepuluh orang saksi yaitu Mahad, Riyono, Niwi, H.Yakub, Chandra Kirana, Ahmad Yasin, Sutarji, Abdul Hayyi, Yusuf, dan Ali Zaenal Abidin;
Terhadap  dalil  Pemohon  a  quo,  Pihak  Terkait  pada  pokoknya mengemukakan:

•     bahwa dalil Pemohon terkait adanya kegiatan yang dilakukan Pihak Terkait

yang melibatkan aparat birokrasi pada kegiatan sosialisasi adalah tidak benar.
Bahwa tidak benar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Rasyid
Subagio, menyerukan kepada Pegawai Negeri Sipil/Guru-Guru untuk memilih

Pasangan  Calon  Nomor  Urut      1.  Yang  benar  adalah  berdasarkan  Surat

Sekretaris Daerah Nomor 005/634/426.23/2012 tertanggal 18 Oktober 2012,
kegiatan dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2012 di Pendopo Kabupaten
Probolinggo   dengan   agenda   penyerahan   Honorarium   Guru   Madrasah

Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (Mts), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah
Diniyah, Pondok Pesantren dan Taman Pendidikan Alqur’an (TPQ) Semester II
Tahun 2012.  Kegiatan  tersebut  merupakan  kegiatan  reguler  dan  sudah

terjadwal, sama sekali bukan kegiatan kampanye pasangan “Hati”;

•     bahwa berkaitan dengan kegiatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Dra. Erlin Setyawati, dalam penyerahan Bantuan PKH (Program Keluarga
Harapan)   yang   dibiayai   oleh   APBN   melalui   Dinas   Sosial   Kabupaten
Probolinggo  dilaksanakan  di  Pendopo  Kecamatan  Paiton  kepada 1.697

keluarga, pada tanggal 16 Oktober 2012, dihadiri oleh Hj. Tantriana sekaligus
memberikan sambutan karena Hj. Tantriana selaku Pengurus PKH Kabupaten
Probolinggo. Kegiatan pemberian Bantuan PKH di Kecamatan Besuk dan

Kecamatan Pakuniran, sama sekali tidak dihadiri oleh Hj. Tantriana;

•     bahwa berkaitan dengan kegiatan Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten

Probolinggo (Kabag Pemerintahan) pada tanggal 31 Oktober 2012 melakukan Rapat  Koordinasi  dengan  Kasi  Pemerintahan  Kecamatan  se-Kabupaten Probolinggo adalah rapat rutin bulanan Kasi Pemerintahan dalam  rangka peningkatan kinerja aparatur kecamatan;

•     bahwa  Bupati  Probolinggo  tidak  pernah  mengeluarkan  surat  tanggal             30

Oktober 2012, sehingga dalil keterlibatan Camat Sumberasih dan Camat Leces

pada tanggal 1 November 2012 dalam pemenangan salah satu calon tidak

relevan;

 

 

 

 

 

67

 

•   bahwa acara “Cangkruk’an Nyareh Tretan” yang dihadiri Bupati Probolinggo
bersama  Pasangan “Hati”  adalah  kegiatan  murni  masyarakat,  tidak  ada

hubungannya dengan Camat Tongas;

•   bahwa  tidak  ada  kampanye  terselubung  dalam  Acara  Petik  Laut  dan
“Cangkruk’an   Nyare   Tretan”   yang   melibatkan   Camat   Gending   beserta
jajarannya berikut kepala desa di Kecamatan Gending;

•   bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 di Kecamatan Gading, sama sekali tidak
ada  kegiatan  kampanye,  kegiatan  tersebut  hanyalah  acara  Pementasan
Kesenian Okol dan Gerakan Pramuka serta Pementasan Drumband yang
bertujuan melestarikan budaya lokal;

•   bahwa di Kecamatan Leces pada tanggal 7 November 2012 sama sekali tidak
ada keterlibatan aparat Pemerintahan Kabupaten Probolinggo dan PNS untuk
memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

•   bahwa di Kecamatan Lumbang tanggal 6 November 2012, tidak ada kegiatan
mengundang seluruh kepala desa se-Kecamatan Lumbang untuk hadir pada
tanggal 7 November 2012 untuk memenangkan Pihak Terkait;
(vide bukti PT-3, PT-4, PT-6 s.d. PT-8, PT-19, dan PT-20)

Terhadap   permasalahan   hukum   tersebut,   menurut   Mahkamah jikalaupun  benar  kegiatan  sosialisasi  pemerintahan  di  luar  jadwal  kampanye dimanfaatkan oleh Pihak Terkait untuk melakukan upaya meraih simpati dan dukungan dari masyarakat, berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan tidak cukup meyakinkan bahwa hal tersebut terjadi dan memberi pengaruh yang signifikan yang mengancam kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya sehingga  memilih  Pihak  Terkait.  Oleh  karenanya,  menurut  Mahkamah,  dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.21.6]    Bahwa Pemohon mendalilkan adanya politik uang dan intimidasi yang dilakukan Pihak Terkait kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo.
Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan cakram padat yang bertanda bukti P-23 s.d. P-26, P-28, P-38 dan sepuluh orang saksi yaitu Suhendra, Mahad, Riyono, Niwi, H.Yakub, Chandra Kirana, Syaroni, Ahmad Yasin, Abdul Hayyi, dan Ali Zaenal Abidin;

Terhadap   dalil   Pemohon   a   quo,   Pihak   Terkait   pada   pokoknya
mengemukakan bahwa bantuan untuk guru mengaji selama ini sudah diberikan

 

 

 

 

 

68

 

secara rutin sehingga tidak benar ada intimidasi apabila tidak memilih pasangan
“Hati” dan uang bantuan guru mengaji sebagaimana dalil Pemohon telah dicairkan
dan diterima pada saat bulan puasa atau pada bulan Juli 2012; (vide bukti PT-17)

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah kalaupun
terbukti telah terjadi politik uang dan intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait,
tidak   berpengaruh   secara   signifikan   terhadap   kebebasan   pemilih   untuk
menentukan pilihannya. Jikapun benar, hal tersebut terjadi hanya secara sporadis,
terjadi di beberapa tempat saja, hal tersebut merupakan kewenangan aparat
penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan lembaga peradilan lainnya yang
berwenang mengadilinya. Selain itu adanya politik uang dan intimidasi dalam
Pemilukada, belum membuktikan bahwa orang yang diberikan uang dan yang
diintimidasi   tersebut   akan   memilih   sesuai   dengan   keinginan   orang   yang
memberikan uang dan yang mengintimidasi sehingga menambah perolehan suara
calon  pasangan  yang  memberikan  uang  dan  yang  mengintimidasi.  Oleh
karenanya, menurut Mahkamah, dalil  Pemohon a quo tidak beralasan menurut
hukum;

[3.22]    Menimbang   bahwa   dalil   Pemohon   tentang   adanya   pelanggaranpelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil-dalil tersebut tidak beralasan hukum;

[3.23]    Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

 

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1]      Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

 

 

 

 

 

69

 

 

[4.2]      Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan

permohonan a quo;

[4.3]      Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang

ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4]      Pokok permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2003 tentang  Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2011  Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2008  Nomor 59,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor

48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2009  Nomor 157,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 5076);

 

5. AMAR PUTUSAN

 

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian  diputuskan  dalam  Rapat  Permusyawaratan  Hakim  oleh
delapan  Hakim  Konstitusi  yaitu  Moh.  Mahfud  MD,  selaku  Ketua  merangkap
Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva,
Harjono,  Maria  Farida  Indrati,  dan  Anwar  Usman,  masing-masing  sebagai
Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Desember, tahun dua ribu dua
belas, diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua
belas, selesai diucapkan pukul 14.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu

 

 

 

 

 

70

 

Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil
Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria
Farida  Indrati,  dan  Anwar  Usman,  masing-masing  sebagai  Anggota,  dengan
didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Pemohon/kuasanya, Termohon/ kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

 

 

KETUA,

 

 

ttd

Moh. Mahfud MD

 

 

ANGGOTA-ANGGOTA,

 

ttd                                                               ttd

Achmad Sodiki                                          M. Akil Mochtar

 

ttd                                                                ttd

Muhammad Alim                                        Hamdan Zoelva

 

 

 

Ttd                                                               ttd

Harjono                                          Ahmad Fadlil Sumadi

 

ttd                                                                ttd

Maria Farida Indrati                                       Anwar Usman

 

 

PANITERA PENGGANTI,

 

 

ttd

Rizki Amalia

 

 
6 Komentar

Ditulis oleh pada Desember 13, 2012 in BERITA

 

6 responses to “MK Menolak Gugatan Tim BAGUS Mengenai Sengketa Pilkada Kab. Probolinggo 2012

  1. awi

    Desember 13, 2012 at 2:57 pm

    selamat bagi pasangan yang menang ( hati ) dan bersabarlah bagi yang kalah ( bagus ) dan ( kawan ) karena kegagalan awal dari kesuksesan

     
    • komnaspkpuprobolinggo

      Desember 13, 2012 at 10:48 pm

      Setelah Pilkada harap kembali kepada habitat masing2, kompetisi sudah selesai..

       
  2. ter-la-lu

    Desember 15, 2012 at 6:14 am

    harus wajib bersatu bangunlah kab probolinggo menjadi lebih baik

    (KAWAN HATInya memang BAGUS)

    wss.

     
    • komnaspkpuprobolinggo

      Desember 17, 2012 at 3:36 am

      Benar. Hasil finalnya adalah pasangan HATI yang akan memimpin Kab. Probolinggo dan formalnya akan dilantik pada Februari 2013. BAGUS dan KAWAN mari bersatu menjadi se-HATI guna Pembangunan Kab. Probolinggo ke depan menjadi lebih baik.

       
  3. ter-la-lu

    Desember 15, 2012 at 6:24 am

    kab Probolinggo terlalu indah untuk di sengketakan

    mari HATI,KAWAN,BAGUS rapatkan barisan kita bangun Probolinggo menjadi kota termaju di seluruh dunia.

    tolong jangan abaikan saya sangat serius.

     
    • komnaspkpuprobolinggo

      Desember 17, 2012 at 3:38 am

      Benar. Saatnya BAGUS dan KAWAN saatnya menjadi se-HATI dengan mendukung program kandidat terpilih dan mengawasi jalannya Pemerintahan. Untuk menjadikan Kab. Probolinggo lebih baik tidak harus menjadi pemimpin, namun dengan menjadi masyarakat yang cerdas dan istiqomah melakukan fungsi kontrol maka Kab. Probolinggo akan menjadi lebih baik lagi, dan lagi..

       

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: