RSS

MK Menolak Gugatan Tim KAWAN Mengenai Sengketa Pilkada Kab. Probolinggo 2012

13 Des

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUTUSAN

Nomor 92/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

 

[1.1]      Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, yang

diajukan oleh:

 

[1.2]  1.  Nama                   :  Drs. H. Kusnadi, M. Si.

Alamat                 : Jalan Hayam Wuruk 62

RT 1  RW 16, Kelurahan Mangunharjo,

Kecamatan Mayangan,

Kota Probolinggo

2.  Nama                   :  Drs. H. Wahid Nurahman, M.Si.

Alamat                 :  Utara Masjid Nomor 49 RT 02  RW 01

Desa Selogudig  Wetan, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 November 2012, memberi
kuasa   kepada   Saleh,   S.H.,   M.H.,   dan   Moch.   Sulaiman,   S.H.,   para
Advokat/Pengacara pada Saleh, S.H., M.H. & Partners beralamat di Gedung
Hijau,  Jalan  Raya  Lenteng  Agung  Nomor 22,  Jagakarsa,  Jakarta  Selatan,

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Sebagai ———————————————————————————– Pemohon;

 

 

 

 

 

2

 

 

Terhadap:

[1.3]   Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman 440, Kraksaan, Probolinggo;

Dalam   hal   ini   berdasarkan   Surat   Kuasa   Khusus   Nomor          609/KPU  Kab-

014.329863/XI/2012  bertanggal      29  November    2012,  memberi  kuasa  kepada

Robikin Emhas, S.H., M.H., Arif Effendi, S.H., Syarif Hidayatullah, S.H., MBA.,
Syamsudin Slawat P., S.H., dan  Syamsul Huda Yudha, S.H. Advokat dan
Konsultan  Hukum  pada  kantor  hukum  ART  &  Partners,  attorneys  at  law,
beralamat di Menara Kuningan 8th Floor Suite C-2, Jalan H.R. Rasuna Said Blok
X-7 Kav. 5, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Sebagai ——————————————————————————–   Termohon;

 

[1.4]   1.   Nama              : Hj. Puput Tantriana Sari, S.E.

Alamat            : Jalan KH. Abdurrahman Wahid Nomor 66 Kelurahan

Sidomukti,        Kecamatan     Kraksaan,          Kabupaten

Probolinggo

2.    Nama              : Drs. H. A. Timbul Prihanjoko

Alamat            : Dusun Krajan RT       15  RW 05, Desa Maron Kidul,

Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 November 2012 memberi kuasa
kepada Andy Firasadi, S.H., M.H., Anthony L. J. Ratag, S.H., Wakit Nurohman,
S.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Mahendra, S.H., M. Hum, dan Susantya

C. Widi Paulus, S.H., Advokat yang berkantor pada Badan Bantuan Hukum dan
Advokasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, beralamat di Jalan Kendangsari
Industri 57, Surabaya, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Sebagai —————————————————————————— Pihak Terkait;

 

[1.5]    Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait;

 

 

 

 

 

3

 

 

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

 

 

2. DUDUK PERKARA

[2.1]      Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21
November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 November 2012 berdasarkan
Akta  Penerimaan  Berkas  Permohonan  Nomor  434/PAN.MK/2012  dan  dicatat
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 92/PHPU.D-X/2012

tanggal 26 November 2012, serta telah diperbaiki dan diterima di Persidangan Mahkamah pada tanggal 29 November 2012 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

 

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu
kewenangan   konstitusional   Mahkamah   Konstitusi   adalah   memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum; yang sebelumnya berdasarkan
ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberatan berkenaan dengan hasil
penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan
ke Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan
Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang  Penyelenggara  Pemilihan  Umum (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 101) ditentukan, “Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati dan walikota
secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

 

 

 

 

 

4

 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”;

3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah,  dalam  Pasal 236C  menetapkan, “Penanganan  sengketa  hasil

penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua
Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara
Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008.

5. Bahwa mengacu pada pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
209-210/PHPU.D-VIII/2010 berbunyi: Bahwa dasar konstitusional atas sikap
Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili…, dan
memutus   perselisihan   tentang   hasil   pemilihan   umum”.   Di   dalam
ketentuan  tersebut  jelas  dinyatakan  bahwa  Mahkamah  mengadili  dan
memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan
suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi
lebih  tepat  jika  mengadili “hasil  pemilihan  umum”  dan  bukan  sebagai

peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili   masalah-masalah   yang   juga   terjadi   dalam   proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

6. Bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara
mengenai sengketa “Hasil Pemilihan Umum” Kepala Daerah dan Wakil
Kepala  Daerah  Kabupaten  Probolinggo  Tahun 2012  yang  pemungutan

suaranya  dilaksanakan  pada  tanggal      8  November  2012  beserta  segala

pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik oleh Termohon Pasangan Calon Bupati Probolinggo Nomor Urut 1 maupun oleh Bupati Probolingo. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

 

 

 

 

 

5

 

7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Pembatalan Salinan Surat
Keputusan   KPU   Kabupaten   Probolinggo   Nomor 60/Kpts/KPU   Kab-

014.329863/2012   tentang   Penetapan   Rekapitulasi   Hasil   Penghitungan
Perolehan Suara Oleh  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo
Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2012 tertanggal 19 November 2012 dan Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil  Kepala  Daerah  Kabupaten  Probolinggo  Tahun 2012  Di  Tingkat

Kabupaten  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Probolinggo  yang dikeluarkan  oleh  KPU  Kabupaten  Probolinggo,  maka  dengan  demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

 

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15
Tahun 2008 menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

b. Permohonan   hanya   dapat   diajukan   terhadap   penetapan   hasil
penghitungan   suara   Pemilukada   yang   mempengaruhi   penentuan
Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau
terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.

2. Bahwa  Pemohon  adalah  Pasangan  Calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati
Kabupaten   Probolinggo Tahun 2012   berdasarkan   Keputusan   KPU

Kabupaten Probolinggo Nomor 53/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tanggal

17 September 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Dalam  Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolingo Tahun 2012 serta
Keputusan   KPU   Kabupaten   Probolinggo   Nomor 57/Kpts/KPU   Kab-

014.329863/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati
Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

 

 

 

 

 

6

 

Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tertanggal 24 September 2012 yang menetapkan Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

3. Bahwa  Pemohon  keberatan  terhadap  Surat  Keputusan  KPU  Kabupaten
Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tertanggal 19
November 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Probolinggo yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Probolinggo.

4. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan Keputusan Termohon
dan berita acara a quo dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah
merusak  sendi-sendi  asas  Pemilukada  yang  langsung,  umum,  bebas,
rahasia, jujur dan adil (asas ”luber” dan ”jurdil”) di mana telah terjadi berbagai
pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan
masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara
yang telah ditetapkan oleh Termohon.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi syarat
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

 

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1.  Bahwa penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo dimuat
dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU
Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo
Dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tertanggal 19 November 2012 dan
Berita  Acara  Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan  Suara  Pemilihan  Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun
2012  Di  Tingkat  Kabupaten  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten
Probolinggo dan Permohonan Keberatan Terhadap Keputusan dan Berita
Acara  yang  dikeluarkan  oleh  Termohon,  oleh  Pemohon  diajukan  ke
Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 21 November 2012.

 

 

 

 

 

7

 

 

2.   Bahwa sesuai dengan Pasal 5  ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, (1) “Permohonan hanya
dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah
yang  bersangkutan”; (2)  Permohonan  yang  diajukan  setelah  melewati

tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregister.

Dengan  demikian  permohonan  keberatan  Pemohon  terhadap  Surat
Keputusan   KPU   Kabupaten   Probolinggo   Nomor 60/Kpts/KPU   Kab-

014.329863/2012  tentang  Penetapan  Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan
Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo
Dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tertanggal 19 November 2012 dan
Berita  Acara  Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan  Suara  Pemilihan  Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun
2012  Di  Tingkat  Kabupaten  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten
Probolinggo yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Probolinggo tertanggal

19 November 2012 yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 21 November 2012 masih dalam tenggang waktu sesuai yang
ditentukan oleh Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Pasal 5  ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15
Tahun 2008.

IV. POKOK PERMOHONAN

1.  Bahwa  Pemohon  adalah  Pasangan  Calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati
Kabupaten   Probolinggo   Tahun 2012   berdasarkan   Keputusan   KPU

Kabupaten Probolinggo Nomor 53/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tanggal

17 September 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Dalam  Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolingo Tahun 2012 serta
Keputusan   KPU   Kabupaten   Probolinggo   Nomor 57/Kpts/Kpu   Kab-

014.329863/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

 

 

 

 

 

8

 

 

Kepala   Daerah   Kabupaten   Probolinggo   Tahun         2012   tertanggal     24

September  2012  yang  menetapkan  Pemohon  adalah  Pasangan  Calon

Nomor Urut 3.

2.  Bahwa pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Probolinggo Jawa Timur Tahun 2013 – 2018 didukung
oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera dengan
ditanda tangani oleh semua ketua dan sekretaris partai tingkat cabang
Kabupaten Probolinggo sebagai pengusung Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo.

3.  Bahwa  sesuai  dengan  Surat  Keputusan  KPU  Kabupaten  Probolinggo
Nomor  01/KPU  Kab-014.329863/2012  tanggal 3  Januari 2012  tentang

Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah
Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, tahapan
dimulai sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan 08 November 2012  hari
H pemilihan.

4.  Bahwa Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten
Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tertanggal 19
November 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Probolinggo.

5.  Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa Keputusan
Termohon dan berita acara a quo dihasilkan dari suatu rangkaian proses
yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil (asas ”Luber” dan ”Jurdil”) di mana telah
terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis,
terstruktur,  dan  masif  sehingga  secara  langsung  mempengaruhi  hasil
penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut:
Pasangan Calon Nomor Urut 1, PUPUT TANTRIANA SARI dan Drs. H.
AHMAD TIMBUL PRIHANJOKO dengan perolehan suara 250.892 (dua

 

 

 

 

 

9

 

ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua), atau 40,7% (empat puluh koma tujuh persen).

Pasangan Nomor Urut 2, SALIM QURAYS, S.Ag dan AGUS SETIAWAN,S.
Hut dengan perolehan suara 190.702 (seratus sembilan puluh ribu tujuh
ratus dua), atau 30,9% (tiga puluh koma sembilan persen).
Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. H. KUSNADI, M. Si dan Drs. H.
WAHID NURAHMAN, M.Si dengan perolehan suara 174.596 (seratus tujuh
puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam), atau 28% (dua puluh delapan
persen).

6.  Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 penuh dengan pelanggaran
yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan
sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilukada yang termuat dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni:
a.Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: ”Gubernur, Bupati, and Walikota

masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”;

b. Pasal      28G  ayat    (1)  yang  menyatakan:     ”Setiap  orang  berhak  atas

perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;

7.  Bahwa oleh karena banyak terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang
terjadi, dengan tegas saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut
3/   Pemohon   tidak   menandatangani   Berita   Acara   Rekapitulasi   Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten  Probolinggo  Tahun 2012  Di  Tingkat  Kabupaten  oleh  KPU

Kabupaten   Probolinggo   dengan   Berita   Acara   Rekapitulasi   Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo.

8.  Bahwa oleh karena banyak terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang
terjadi,  maka saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani
sertifikat  Rekapitulasi  Penghitungan  Perolehan  Suara  Pemilihan  Umum

 

 

 

 

 

10

 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012  di  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Probolinggo,  yang  diisi berdasarkan Formulir Model DB-1 KWK.

9.  Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif terjadi di

seluruh   wilayah   Kabupaten   Probolinggo   yang   meliputi           24   wilayah

kecamatan, yakni:

 

a. Paiton               g. Kraksaan

b. Kota Anyar       h. Pajarakan

c. Pakuniran         i.  Tiris

d. Besuk               j.  Krucil

e. Gading              k. Maron

f. Krencengan    l.  Banyuanyar

m. Gending               s. Tongas

n. Dringu                   t.  Lumbang

o. Tegal Siwalan    u. Bantaran

p. Wonomerto           v. Sumber Asih

q. Kuripan                  w. Sukapura

r.   Sumber

 

 

10. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan
masif  di  seluruh  wilayah  Kabupaten  Probolinggo  yang  meliputi 24

kecamatan   tersebut   telah   menguntungkan   dan   oleh   karenanya
mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor Urut 1 dan/atau

mengurangi   jumlah   suara   Pemohon   dan/atau   setidak-tidaknya   telah
merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil (asas ”Luber” dan ”Jurdil”) sehingga hasil dari Pemilukada

yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan.

11. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tersebut
telah   disampaikan   oleh   Pemohon   pada   saat   Rapat   Pleno   yang
diselenggarakan   oleh   Termohon   dan   saksi   Pemohon   menolak
menandatangani  Berita  Acara  Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan  Suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2012 dan telah menuliskan pernyataan keberatannya
dalam  Formulir  Keberatan (Model  DB-  KWK.KPU);  Bahkan  pada  saat

penetapan  rekapitulasi,  banyak  warga  yang  melakukan  demo  besar          –

besaran di Kantor KPU Kabupaten Probolinggo dengan menolak secara tegas penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo karena banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Termohon.

 

 

 

 

 

11

 

12. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo
masing – masing pasangan calon menggunakan panggilan “Jargon” Nomor
Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari dan Drs. H. Ahmad Timbul Prihanjoko
disingkat “HATI”, Nomor Urut 2 Salim Qurays, S.Ag dan Agus Setiawan,
S.Hut disingkat “BAGUS” Nomor Urut 3 Drs. H. Kusnadi, M.Si dan Drs.
H.Wahid Nurahman, M.Si disingkat “KAWAN”.

13. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya secara umum
mengartikan,  tindakan  terstruktur  berarti  dilakukan  oleh  aparat,  baik
sebagai    penyelenggara    Pemilu    maupun    sebagai    penyelenggara
pemerintahan;  sistematis  berarti  dilakukan  dengan  perencanaan  dan
langkah-langkah   struktural   yang   dengan   nyata   dimaksudkan   untuk
memenangkan   Pasangan   Calon   tertentu;   sedangkan   masif   berarti
memengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat
dihitung jumlahnya satu per satu.

 

™   Adapun pelanggaran – pelanggaran dan kecurangan yang terjadi sebagai
berikut:

14. Bahwa pemenangan calon Bupati Kabupaten Probolinggo (Nomor Urut 1)
telah jauh hari dilakukan yakni dengan pemanfaatan jajaran birokrasi dan
pemanfaatan keuangan darah Kabupaten Probolinggo dimulai pada hari
Selasa, 20 Februari 2012 Bupati Probolinggo Drs. Hasan Aminuddin, M.Si
dengan perencanaan yang matang mengadakan deklarasi istrinya yang
bernama Hj. Puput Tantriana Sari (pada saat penetapan sebagai Calon
Bupati Probolinggo Nomor Urut 1) dalam mencalonkan diri sebagai Bupati
Probolinggo Periode 2013-2018.  Puput Tantriana Sari sebagai istri Bupati
Probolinggo,  dengan  men-dompleng  nama  besar  sang  suami (Bupati

Probolingo),   selalu   dipamerkan   dan   dibawa   kemana-mana   layaknya selebritis  disetiap  kesempatan  acara  kedinasan  Bupati  Probolinggo. Bertempat di alun – alun Kraksaan Probolingo pada tanggal 20 Februari 2012 Bupati Probolinggo menggelar acara besar yaitu Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Laporan Pertanggungjawaban secara langsung Bupati Probolinggo selama 9 tahun kepada rakyat Kabupaten Probolinggo yang dirangkai dengan kegiatan Deklarasi Pencalonan Puput Tantriana Sari sebagai calon Bupati Probolinggo.

 

 

 

 

 

12

 

Deklarasi ini dilakukan dengan sengaja mengerahkan massa besar-besaran
mencapai ribuan orang dengan melibatkan aparatur negara (PNS), jajaran
Pemerintah se-Kabupaten Probolinggo mulai dari jajaran SKPD, camat,
kepala  desa,  perangkat  desa  sampai  OKP  dan  Ormas  se-Kabupaten
Probolinggo   oleh   Bupati   Probolinggo   dengan   menggunakan   fasilitas
pemerintah   seperti   mobil   dinas   dan   pemanfaatan   anggaran   APBD
Kabupaten  Probolinggo.  Pengerahan  massa  yang  memenuhi  lapangan
alun-alun Kraksaan Probolinggo dilakukan karena semua kepala desa se-
Kabupaten Probolinggo ditarget atau diharuskan oleh Bupati Probolinggo
untuk membawa massa minimal sebanyak 50 sampai 200 orang. Begitu
juga dengan Organisasi Kepemudaan (OKP) seperti Karang Taruna, KNPI,
GP Ansor per-kecamatan dijatah mengerahkan massa minimal 50 sampai
150 orang termasuk juga NU, Fatayat, Muhamadiyah, mempunyai jatah
yang sama.

Ada tiga rangkaian acara akbar tersebut, dilaksanakan mulai dari jam 09.00
WIB bertempat di alun-alun kota Kraksaan Probolinggo, acara pertama:
kegiatan akbar tersebut diawali dengan paduan Shalawat yang di bawakan
oleh  siswa-siswi  atau  pelajar  setingkat  SMA  yang  ada  di  Kabupaten
Probolinggo. yang dilanjutkan dengan ceramah agama yang substansinya
jauh  dari  Hikmah  Maulid,  akan  tetapi  banyak  mengurai  keberhasilan
kepemimpinan Bupati Probolinggo dan dukungan kepada Puput Tantriana
Sari (istri Bupati Probolinggo) sebagai penerus tahta Bupati Probolinggo
Drs. Hasan Aminuddin. Acara kedua: Deklarasi dukungan kepada Puput
Tantriana Sari yang dibacakan oleh masing-masing ketua partai politik yang
ada diparlemen seperti: PDIP, PKNU, PKPB, Barnas, Republikan, Gerindra,
PAN, dan Partai Politik non parlemen. Setelah membacakan pokok-pokok
dukungan  kemudian  ketua  partai  politik  parlemen  menyerahkan  Surat
Rekomendasi dari DPP masing-masing parpol pengusung yang diserahkan
kepada Puput Tantriana Sari sebagai Calon Bupati Probolinggo 2013-2018.
Acara yang ketiga: adalah orasi politik dan pidato pertanggungjawaban
secara langsung 9 tahun memimpin kepada rakyat Kabupaten Probolinggo
yang  substansinya  adalah  kegiatan  terselubung  pendeklarasian  Puput
Tantriana Sari (istri Bupati Probolingo) sebagai Calon Bupati Probolinggo di
tengah-tengah acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

 

 

 

 

 

13

 

Bahwa selain Parpol dan Ormas yang hadir pada pertemuan tersebut juga
melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) se-Kabupaten Probolinggo, Kepala
Desa se-Kabupaten Probolingo yang seharusnya tidak terlibat dalam politik
praktis termasuk diantaranya pejabat struktural adalah: Supanut (Asisten I
Pemerintah Kabupaten Probolinggo), Bambang Sumanto, SH (Sekwan),
Didik Abdul Rohim, M.Si (Camat Tiris). Sukarno (Camat Gending), Supoyo
(Kepala Desa Ngadisari), Prijono (Kepala Dinas Pekerjaan umum), Timbul
Prinhanjoko Sempok Juwahono (Camat Besuk), Iswinaryo (Camat Krucil),
Edi Suryanto (Camat Pajarakan), Ramiadi (Camat Kotaanyar), Nanang

Trijoko (Kepala Dinas Pertanian), Sumaidi (Camat Maron), Tutug Efendi Di
Utomo (Kepala Dinas Pariwisata), Erlin Setiawati (Kepala Dinas Sosial), H.
Nawi (Inspektorat), Dewi Korinah (Kepala Bappeda), Heri Sulistianto (Camat
Tongas), Shaleh (Camat  Wonomerto), Suharto (Camat Krejengan), Hadi
Prayitno (Kepala Dinas Perindustrian), Anggit Hermanuadi (Kepala Bina
Marga), Ali Kusno (Camat Kuripan), Prijono (Kepala Dinas Cipta Karya),
Sidik Widjanarko Kepala Dinas Koperasi, Sidik (Pengawas TK/SD Maron)
Rekso Wijono/Ketua Asosiasi Kepala Desa Probolinggo, (Kepala Desa

Sentong Kecamatan)

15. Bahwa setelah pendeklarasian pencalonan Puput Tantriana Sari sebagai
calon Bupati Kabupaten Probolinggo pada hari Minggu tanggal 20 Februari
2012, Bupati Probolinggo men-instruksikan kepada seluruh instasi, lembaga
pemerintah  untuk  memasang  banner/gambar  Hj.  Puput  Tantriana  Sari
seperti  Kantor  Desa,  Kantor  Kelurahan,  Lembaga  Pendidikan,  Kantor
Camat, kantor Dinas – Dinas Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang
seharusnya  menjadi  tempat  yang  netral  yang  dilarang  dijadikan  ajang
kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 78 huruf H dan huruf I UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dibuktikan
dengan pemasangan gambar/foto Puput Tantriana Sari yang bergandengan
dengan Bupati Probolinggo dihampir seluruh kantor desa, kantor kelurahan,
lembaga pendidikan, kantor camat, kantor dinas se-Kabupaten Probolinggo
(bukti CD).

16. Bahwa Bupati Probolinggo menggunakan segala cara untuk memenangkan
istrinya yang bernama Puput Tantriana Sari sebagai Bupati Probolinggo
dengan menyingkirkan orang yang diperkirakan akan menjadi pesaingnya,

 

 

 

 

 

14

 

sebagaimana dialami oleh Pemohon yang ketahuan akan mencalonkan diri
sebagai  Bupati  Probolinggo,  yang  sebelumnya  jabatannya  Sekretaris

Daerah    (SEKDA)   Kabupaten   Probolinggo   diberhentikan   oleh   Bupati

Probolinggo   sesuai   dengan   Keputusan   Bupati   Nomor                  821.2/51

426.307/2012   tentang   Pembebasan   Dari   Jabatan   Struktural   yang
ditandatangani oleh Drs. H. Hassan Aminudin, M.Si, tertanggal 13 Maret
2012.

Bahwa tidak cukup dengan memberhentikan Pemohon sebagai SEKDA
Kabupaten Probolinggo, atas perintah Bupati Probolingo SEKDA yang baru
(pengganti Pemohon) melalui surat perintah Nomor 821.29/25/426.307/2012
Pemohon ditempatkan sebagai staff bagian umum dan atas perintah Bupati
Probolinggo   SEKDA   yang   baru   melalui   surat   perintah   Nomor
821.29/29/426.307/2012 menempatkan Pemohon Sebagai staff Kecamatan
Dringu   Kecamatan   Probolinggo,   hal   ini   menunjukkan   bahwa   Bupati
Probolinggo  dengan  segala  cara  menyingkirkan  orang –  orang  yang

dianggap pesaing istrinya Puput Tantriana Sari yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo.

17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2012 jam 08.00 WIB acara
peresmian SMK Pertanian Kecamatan Sumber yang dihadiri oleh Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo (Rasid Subagiyo), Camat Sumber
(Muh. Suyono), Guru dan Kepala Sekolah se-Kecamatan sumber serta
masyarakat sekitar SMK. Dalam pelaksanaan acara tersebut dijadikan ajang
untuk mensosialisasikan Puput Tantriana Sari sebagai penerus tahta Bupati
Probolinggo hal itu dibuktikan dengan di beberapa titik area panggung
terdapat gambar Puput Tantriana Sari dengan berbagai jargon seperti di
depan panggung, samping kanan-kiri panggung dan di area SMK (dinding
bangunan).

Hal tersebut semakin diperjelas dengan adanya ajakan yang dilakukan oleh
Rasid Subagyo selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo
untuk mendukung dan mensukseskan Hj. Puput Tantriana Sari menjadi
Bupati Probolinggo. Rasid Sobagiyo sebagai Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Probolinggo mengatakan: “8 November yang akan datang, kalo
disini sudah terpampang gambar/foto yang banyak sekali fotonya bu Tantri,

 

 

 

 

 

15

 

bapak/ibu  pasti  sudah  tau  kenapa  dipasang  disini.  Untuk  itu,  tolong
disukseskan. Terutama pak guru bu guru yang menjadi pelaku nantinya”.

Hal ini membuktikan bahwa pegawai negeri sipil Kabupaten Probolinggo terlibat dalam praktik politik praktis padahal dalam Undang-Undang telah jelas diatur bahwa PNS dilarang ber politik.

18. Bahwa ketidaknetralan pegawai negeri sipil (PNS) terus berlanjut dengan
adanya pemasangan iklan koran mingguan News Radar Jatim Edisi 39
tanggal 1 Maret -15 Maret 2012, edisi 41 tanggal 23 April-7 Mei 2012, edisi

43  tanggal    7  Juni    –   21  Juni    2012.  Adanya  dugaan  dengan  sengaja

mempublikasikan dan menyatakan sikap sebagai bentuk perwakilan dari
lembaga atau perkumpulan yang pada umumnya adalah pegawai negeri
sipil, paguyuban kepala desa, Paguyuban Sekdes Se-Kecamatan Besuk,
Ketua PGRI Kecamatan Kotaanyar dan lembaga pendidikan (SD) pada
layanan  informasi  publik  dalam  iklan  koran  dinyatakan  bahwa “Siap

Mendukung Dan Memenangkan HJ. Tantriana Hasan Aminuddin, Sebagai Calon Bupati Probolinggo Periode 2013-2018”. Adapun yang terlibat dalam pemasangan iklan tersebut adalah:

− H. Fahmi Ketua Paguyuban Kepala Desa Se-Kecamatan Pakuniran − Didik Mustadi Ketua Paguyuban Sekdes Se- Kecamatan Besuk − Suyatno Ketua PGRI Kecamatan Kotaanyar

− Agus Sudianto Kepala Desa Gebangan Kecamatan Krejengan

− Tohed Yulianto, S.Pd Kepala SDN Betek Taman 2 Kecamatan Gading − Lilik Sutatik, S.Pd Kepala SD Batur 2 Kecamatan Gading
− Sugito, S.Pd Kepala SD Duren Gading

− Sarjana, S.Pd Kepala SD Batur 1 Gading

− Nanik Triwinaningsih, S.Pd Kepala SD Ngepoh Dringu − Haryono Kepala SD Ranon 1 Pakuniran

− Bejo Siswanto,S.Pd Kepala SD Banyuanyar Kidul

− Didik Mustadi Ketua Paguyuban Sekdes se- Kecamatan Besuk − Suyatno Ketua PGRI Kecamatan Kotaanyar

− Agus Sudianto Kepala Desa Gebangan Kec. Krejengan

− Tohed Yulianto, S.Pd Kepala SDN Betek Taman 2 Kecamatan Gading − Lilik Sutatik, S.Pd Kepala SD Batur 2 Kecamatan Gading
− Sugito, S.Pd Kepala SD Duren Gading

 

 

 

 

 

16

 

 

− Sarjana, S.Pd Kepala SD Batur 1 Gading

− Nanik Triwinaningsih, S.Pd Kepala SD Ngepoh Dringu − Haryono Kepala SD Ranon 1 Pakuniran

− Bejo Siswanto,S.Pd Kepala SD Banyuanyar Kidul

19. Bahwa patut diduga adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Bupati
Probolingo (Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si) selaku penaggung jawab Tim
Pemenangan Puput Tantriana Sari (Pasangan Calon Nomor Urut 1) pada
Pemilukada   Kabupaten   Probolinggo 2012    diantaranya    adalah

pendholiman terhadap  Rumah  Sakit  Anak  dan Bersalin Siti Fatimah Kraksaan yang berdomisili di Jalan Letjen Surapto Nomor 55 Kraksaan Probolinggo.

Berawal dari H. A. Budiono, SH. CN (Penyandang Dana RSAB Siti
Fatimah Kraksaan) mendapat undangan dari Gubernur Jawa Timur pada
Hari  Kamis  tanggal 21  Juni 2012  bersama  tokoh  dan  Alim  Ulama’

Kabupaten  Probolinggo,  membicarakan  terkait  isu  perubahan  pada
Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012, kemudian mendukung salah
satu pasangan calon yang diusung oleh partai besar dan didukung oleh
Gubernur Jawa Timur  dikarenakan H. A. Budiono, SH., CN selaku pemilik
diketahui tidak mendukung Puput Tantriana Sari (istri Bupati Probolinggo),
maka para dokter spesialis selaku dokter tamu dan dokter konsultan di
RSAB Siti Fatimah Kraksaan Probolinggo yang sebagian besar berasal
dari Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan milik Pemkab.
Probolinggo   secara   berangsur-angsur   tidak   menjalankan   praktik
spesialisnya  untuk  menangani  pasien  RSAB  Siti  Fatimah  Kraksaan
Probolinggo karena patut diduga adanya intimidasi terhadap para dokter.
Atas kejadian tersebut maka RSAB Siti Fatimah Kraksaan mengalami
kelumpuhan dalam menjalankan operasionalnya, karena terhitung sejak
awal  bulan  Juli 2012  pasien-pasien  yang  datang  memerlukan  jasa

pelayanan RAB Siti Fatimah Kraksaan terpaksa dirujuk ke rumah sakit lain
karena ketiadaan Dokter Spesialis tesebut. Sungguh amat disayangkan
jika hanya karena perbedaan pilihan politik dengan Bupati Probolinggo,
maka  sebuah  rumah  sakit  yang  melayani  misi  kemanusiaan  harus
dikorbankan  dengan beban yang cukup berat yaitu memikul nasib dan
masa depan 80 karyawan yang sampai saat ini masih aktif bekerja.

 

 

 

 

 

17

 

20. Bahwa pada hari Minggu, 26  Agustus 2012  Padepokan Pendhowo Limo
Dusun Tomangan Desa Betek Taman Kecamatan Gading menggelar Halal
Bihalal dalam rangka meningkatkan kebersamaan pendukung Calon Bupati
Probolinggo Puput Tantriana Sari. Camat Gading (H.Bowang Ponadi, SH.,
M.Si)  ikut  terlibat  dalam  politik  praktis  dengan  menandatangani  surat
undangan  yang  dibuat  oleh  Tim  Pasangan  Calon  Nomor  Urut 1,  ini

membuktikan bahwa PNS di Probolinggo tidak netral dalam Pilkada di Probolinggo.

21. Bahwa pada hari Senin, 17 September 2012 merupakan acara apel akbar
dalam  rangka  mendukung  dan  mensukseskan  kemenangan  Hj.  Puput
Tantriana Sari dan Timbul Prihanjoko (HATI) pada pelaksanaan Pemilukada
2012 di halaman SDN Wangkal 01 Desa Wangkal, Kecamatan Gading jam

07.00  WIB     –  selesai  dan  diperkirakan  sekitar          600  undangan  yang

dikomandoi langsung oleh Camat Gading sesuai dengan surat Nomor
270/354/426.619/2012 secara terang-terangan kantor Camat Gading yang
merupakan instansi Pemerintah mengadakan acara yang sifatnya syarat
dengan kampanye. Secara gamblang Camat Gading menyatakan dukungan
dalam rangka mensukseskan kemenangan salah satu Pasangan Calon
Bupati Probolinggo. Adanya penyalahgunaan fasilitas negara yaitu “SD

Wangkal    01”   sebagai   tempat   acara   pelaksanaan   kegiatan   tersebut terrealisasi pada saat jam dinas berlangsung.

22. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012 diadakan silaturrahim pengasuh
Pondok Pesantren Syeh Abdul Qodir Al-Jaelani yang dikordinir oleh Camat
Gending sekaligus terjadi money politic, stiker dan pembagian buku yang
dilakukan oleh istri Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1.

23. Bahwa  pada  hari  Minggu  tanggal        28  Oktober    2012  jam    19.30  WIB

merupakan pelaksanaan debat kandidat calon Bupati Probolinggo di televisi lokal Jawa Timur yaitu JTV. Dalam setiap kali break, terdapat beberapa iklan yang cukup mengganjal diantaranya: Iklan KPU Probolinggo tentang ajakan kepada masyarakat Probolinggo untuk menggunakan hak pilih pada tanggal 08 November 2012 pada televisi lokal Jawa Timur (JTV) di sela-sela Debat Kandidat Pemilukada 2012 oleh H.Muhammad Zubaidi, M.Pd.I Ketua Divisi Sosialisasi KPU Probolinggo.

Adapun dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU Probolinggo adalah:

 

 

 

 

 

18

 

‐ Adanya dugaan ketidaknetralan KPU dalam pelaksanaan Pemilukada 2012 ‐ Adanya dugaan dengan sengaja menyebutkan kata “HATI” yang merupakan jargon dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan penekanan nada yang memiliki maksud ajakan pada iklan di JTV. “Mari Kita Gunakan Hati Kita Pada Pemilukada Probolinggo”.

‐ Adanya  dugaan  dengan  sengaja  mengacungkan  telunjuk         “SATU”  oleh

Ketua Divisi Sosialisasi KPU Probolinggo. Indikasi kuat, bahwa ada pesan peringatan “No. 1” kepada penonton pada Pemilukada Probolinggo 2012. Diketahui Bahwa Angka “1 (satu)” merupakan Nomor Urut pasangan “Hati”. ‐ Hal ini membuktikan bahwa KPU Kabupaten Probolinggo telah memihak pada pasangan Nomor Urut 1.

24. Bahwa pada hari Minggu, 28 Oktober 2012  pukul 19.30 WIB merupakan
acara Debat Kandidat Calon Bupati Probolinggo 2012, namun pada sela-
sela iklan yang dikeluarkan oleh JTV, muncul iklan Pasangan Calon Nomor
Urut 1  Puput  Tantriana  Sari  sedang  membagi-bagikan  uang  kepada
masyarakat Probolinggo.

25. Bahwa pada hari Minggu, 28 Oktober 2012 jam 09.00 WIB di kantor Desa
Curah Sawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo diadakan acara
selamatan desa dan petik laut. Adapun panitianya adalah seluruh jajaran
Desa  Curah  Sawo  (kepala  desa  beserta  perangkatnya).  Namun  pada
kenyataannya, acara tersebut merupakan bagian dari kampanye Pasangan
Calon Nomor Urut 1/Puput Tantriana Sari dan Timbul Prihanjoko yang
disingkat “HATI”, hal ini terbukti dalam acara tersebut terdapat atribut
bergambarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1/“HATI” dan Kepala Desa
beserta   istrinya,   banner,  pasukan  konvoi   berkaos “HATI”,  dan  Tim

Pendukungnya. Berikut Kepala Desa dan Camat Gending (SUKARNO), Adapun yang hadir dalam acara tersebut:

1.      Sukarno; Camat Gending bersama istri

2.      Kepala Desa Randupitu; Samsudin

3.      Sugianto; Kepala Desa Gending

4.      Abdul Aziz; Kepala Desa Pekatan

5.      Saiful; Kepala Desa Sumber Keranga

6.      H. Akbar; Kepala Desa Curah Sawo

7.      Nur Hasan; Kepala Desa Bulang

 

 

 

 

 

19

 

 

8.      Abdul Salam; Kepala Desa Jatiadi

9.      Halim; Kepala Desa Sebaung

10.   Sarmo; Kepala Desa Pesisir

11.   Rahmat; Kepala Desa Brumbungan Lor

12.   Yusuf; Kepala Desa Banyuanyar Lor

13.   Masyarakat Desa Curah Sawo Kecamatan Gending

Bahwa pada acara petik laut tersebut seluruh Kepala Desa dan Camat
Gending menyampaikan dukungan dan siap memenangkan Puput Tantriana
Sari   dan   Timbul   Prihanjoko (Hati)   dalam   Pemilukada   Kabupaten

Probolinggo Tahun 2012.

26. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 di Madrasah Al-Kanifin
Desa  Karang  Pranti jam 13.00  WIB  diselenggarakan  kampanye diluar

jadwal oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta adanya ajakan dari Bupati Probolinggo untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hati). Acara tersebut digelar di salah satu lembaga pendidikan yang merupakan tempat belajar   mengajar   para   siswa   dan   adanya   pemberian   uang   kepada masyarakat Karangpranti yang dihadiri oleh:

‐              Bupati Probolinggo

‐              Puput Tantriana Sari (Calon Bupati Nomor Urut 1)

‐              Timbul Prihanjoko (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1)

‐              Supanut (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo)

‐              Masyarakat Karangpranti

27. Bahwa  pada  hari  Jumat  tanggal      02  November  2012  jam  13.00  WIB

merupakan kampanye akbar dari pasangan Hati di lapangan Dringu jam

13.00   WIB   yang   dimobilisir/dikomandani   oleh   Camat   Gending        (Drs.

Sukarno,  M.Si)  menggunakan  surat  resmi  jabatannya  sebagai  camat dengan surat Nomor 005/313/426.611/2012 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Gending dengan isi mengundang Kepala Desa beserta Sekretaris Desa untuk hadir dalam acara kampanye tersebut dan memakai kaos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hati) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Probolinggo.

28. Bahwa Pasangan Calon Bupati Probolinggo Nomor Urut 1 memanfaatkan
dana  APBD 2011  Kabupaten Probolingo  dengan cara mencetak buku
pembelajaran keaksaraan fungsional (buta aksara) bergambar Calon Bupati

 

 

 

 

 

20

 

Nomor  Urut  I  diambilkan  dari  Program  Nasional  Pemberantasan  Buta
Aksara (keaksaraan fungsional) dan membagikan kepada penyelenggara
untuk didistribusikan ke warga belajar ke aksaraan fungsional se-Kabupaten
Probolingo yang di fasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo,
yang bukunya didistribusikan kepada penyelenggara keaksaraan fungsional
pada bulan Maret 2012.

29. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupaya memperkenalkan kepada
para  pemilih  pemula (seluruh  siswa  SLTA)  se-Kabupaten  Probolinggo

dengan  cara  memberikan  buku  gratis  berlogo  Pemerintah  Kabupaten Probolinggo   bergambar   Bupati   Probolingo   dan   istrinya/calon   Bupati Probolingo Hj. Puput Tantriana Sari.

30. Bahwa pada hari Sabtu tanggal          3 November 2012 merupakan jadwal

kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3/Pemohon namun pada tanggal
tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga mengadakan acara kampanye
di Belakang MTS Ar-Riyadlah Desa Pandean Kecamatan Paiton pukul

09.00 WIB – SELESAI dan ditoko H. Mudakir (PNS) yang dihadiri oleh Drs. Hasan Aminuddin  Bupati Probolinggo, Timbul Prihandjoko (Calon Wakil Bupati Probolinggo Nomor Urut 1), masyarakat Desa Pandean.

31. Bahwa pada hari Senin, 05 November 2012 merupakan hari tenang dalam
menunggu detik-detik Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012,

Namun   pada   kenyataannya,   H.   Hafid   Aminuddin   Ketua   DPC   PKB
Kabupaten Probolinggo yang juga sebagai kakak dari Bupati Probolinggo
sekaligus Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengadakan kegiatan
pengajian  di  Kantor  Desa  Glagah  Kecamatan  Pakuniran  Kabupaten
Probolinggo pada jam 14.00 WIB dan hadir di dalam pengajian tersebut
adalah seluruh aparat desa (sebagai panitia) dan masyarakat Desa Glagah.
Kemudian setelah acara selesai, panitia pengajian itu membagikan uang
kepada masyarakat yang hadir di dalamnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh
ribu  rupiah)  beramplop  dengan  mengajak  masyarakat  untuk  memilih
Pasangan Calon Nomor Urut 1.

32. Bahwa pada hari Kamis, 25 Oktober 2012 merupakan jadwal kampanye
Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Halaman Rumah Taji Sumber Kembar
Pakuniran Kampanye Pasangan HATI dan terlibatnya Sawal Kepala Desa

 

 

 

 

 

21

 

Pakuniran   dalam   acara   kampanye   tersebut   dengan   berjoget   dan menyampaikan kata “Hidup Hati”.

33. Bahwa pada hari Rabu, 07 November 2012 merupakan hari tenang dalam
Pemilukada   Kabupaten   Probolinggo   Tahun 2012.   Namun   pada

kenyataannya, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang
pada jam 19.30 WIB sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ber amplop dan
petis di Desa Bucor Kulon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo
(Blok  Kangkongan)  Dengan  meminta  pemilih  untuk  memilih  Pasangan
Calon Nomor Urut 1. Hal tersebut terekam dalam bentuk video dengan isi
pelaksanaan bagi-bagi uang dan keterangan warga. Dan pembagian rokok
yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan gambar calon
Bupati  Probolinggo  Pasangan  Calon  Nomor  Urut 1  terjadi  di  Desa

BucorWetan Kecamatan Pakuniran.

34. Bahwa Bupati Probolinggo yang notabene sebagai suami calon Bupati
Nomor Urut 1 yang notabene masih berumur 28 tahun-an dan baru 3 tahun-
an tinggal di Kabupaten Probolinggo dengan segala macam cara untuk
mempertahankan tahta kekuasaan Bupati Probolinggo, hal ini dibuktikan
oleh Bupati Probolinggo dengan sengaja menarik pegawai negeri sipil se-
Kabupaten Probolinggo ke wilayah politik praktis hal ini terbukti dengan
acara – acara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang juga
dihadiri oleh Bupati Probolinggo selalu melibatkan pegawai negeri sipil dan
melibatkan seluruh kepala desa se-Kabupaten Probolinggo hal ini juga
dibuktikan   dengan   tidak   adanya   surat   edaran   netralitas   PNS   yang
dikeluarkan oleh Bupati Probolinggo agar PNS netral dalam Pilkada Bupati
Probolinggo.

35. Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Aparatur Negara dan Pelayan
Masyarakat dituntut bersikap “netral” dalam setiap Pemilu termasuk Pilkada.
UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU  Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 3 telah mengatur hal-hal
sebagai berikut:

(1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional,
jujur,   adil,   dan   merata   dalam   penyelenggaran   tugas   negara,
pemerintahan dan pembangunan.

 

 

 

 

 

22

 

(2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai
politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.

36. Bahwa larangan bagi PNS termasuk Kepala Desa untuk memberi dukungan
atau bersikap netral dalam Pemilu termasuk Pilkada  tersebut diatur dalam
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 79 ayat (1)
dan ayat (4) sebagai berikut:

(1)  Dalam kampanye dilarang melibatkan:

a. Hakim pada semua peradilan;

b. Pejabat BUMN/BUMD;

c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;

d. Kepala desa.

(4) Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota
Tentara   Nasional   Indonesia,   dan   anggota   Kepolisian   Negara
Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye
dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

37. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 80 UU Nomor 32 Tahun 2004 secara lebih
tegas menyatakan bahwa “Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional
dalam  jabatan  negeri,  dan  kepala  desa  dilarang  membuat  keputusan
dan/atau  tindakan  yang  menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu
pasangan calon selama masa kampanye”.

38. Bahwa Penegasan tentang larangan bagi PNS memberi dukungan kepada
Calon  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)

dalam Pilkada ditegaskan kembali dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 angka 15 sebagai berikut:

“Setiap PNS dilarang angka 15 ‘memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah;

 

 

 

 

 

23

 

b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan
kampanye;

c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan  salah  satu  pasangan  calon  selama  masa  kampanye;
dan/atau

d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah  masa  kampanye  meliputi  pertemuan,  ajakan,  himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat’.

39. Bahwa dengan telah terbuktinya Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 yang
melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) serta Kepala desa se-Kabupaten
Probolinggo dalam pencalonannya dalam Pemilihan Kepala daerah Bupati
Probolinggo, maka dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah
melanggar Undang – Undang sebagaimana tersebut di atas.

40. Bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh
Termohon hal ini dibuktikan dengan pengakuan baik KPU Probolinggo dan
Panwaslu Probolinggo sebanyak 1010 pemilih ganda.

41. Dan terjadi manipulasi DPT yang dilakukan oleh KPU yakni adanya DPT
yang tidak bernomor induk kependudukan (NIK) berjumlah 52.802 pemilih
yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Probolinggo.

42. Bahwa pada hari Kamis, 08 November 2012, tepatnya di TPS 8 Desa
Sumber Kedawung Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, ditemukan
adanya pencoblos surat suara yang dilakukan oleh santri di bawah umur
Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu AL-FALAH  Desa Sumber Kedawung
Leces Kabupaten Probolinggo. Diduga kuat bahwa yayasan tersebut adalah
pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Sekitar pukul    10.00 wib sontak TPS 8 tersebut menjadi ramai karena
sempat  jadi  perdebatan  dengan  KPPS  dan  anggotanya  atas  kejadian
tersebut bahkan dari pihak kepolisian lkut hadir ke TPS tersebut. Menurut
kesaksian dari Saksi TPS 8 dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut,
salama dan Fandik Yudanto. Ada sekitar 20 orang nama yang terdaftar di
DPT  TPS  8  desa  Sumber  kedawung  adalah  nama-nama  santri  yang

 

 

 

 

 

24

 

mondok di Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu AL-FALAH  tersebut sudah lulus dan pulang ke rumah bersangkutan.

Sementara yang diketahui menggunakan surat suara orang lain oleh 4
santri yang ketangkap diwabah umur. Kejadian ini ditengarai ada pembiaran
oleh ketua KPPS (Bapak Mustafa) dan anggota KPPS 8 Desa Sumber

Kedawung Kecamatan Leces bahkan ada pembelaan terhadap santri yang
akan menggunakan hak pilih yang bukan haknya dan adanya Kongkalikong
dengan ketua atau pengurus Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu AL-FALAH

tersebut sehingga dengan adanya teguran atau protes dari saksi pasangan KAWAN pengurus yayasan kemudian membawa santrinya pulang.

43. Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 memanfaatkan status
istri Bupati Probolinggo (politik pencitraan) dengan sering munculnya Wajah
Puput Tantriana Sari  dalam setiap acara kedinasan, penyerahan bantuan
PKH,  dan  setiap  background  acara  Pemerintahan  Probolinggo  selalu
terpampang gambar Hasan Aminuddin (Bupati Probolinggo) dan Puput
Tantriana  Sari  bukan  dengan  Wakil  Bupati  Probolinggo  hal  ini  jelas
pemanfaatan   keuangan   negara   atau   kampanye   terselubung   yang
menggunakan fasilitas negara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati
Nomor Urut 1 dan Wakil Bupati Probolinggo.

44. Bahwa  atas  atas  pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi  tim  pasangan
Pemohon  telah  melaporkan  ke  Panitia  Pengawas  Pemilu  Kabupaten
Probolinggo sesuai dengan surat Nomor 07/LAP/PEMILUKADA/11/2012,
Penerimaan Laporan Nomor 05/LAP/PEMILUKADA/11/2012, namun tidak
mendapat respon dari Panwaslu Probolingo.

45. Bahwa  tindakan  Termohon  dan  Pasangan  Calon  Nomor  Urut         1  telah

menciderai  rasa  keadilan  dan  telah  mengabaikan  Konstitusi  Republik
Indonesia, yakni UUD 1945 berserta perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD
1945, yang mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala  Daerah  secara  demokratis,  dan  tidak  melanggar  asas-asas
Pemilihan Umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

46. Bahwa terhadap banyaknya pelanggaran – pelanggaran tersebut di atas
tidak ada penyelesaian yang jelas dari Panwas Kabupaten Probolinggo.

 

 

 

 

 

25

 

47. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka
dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan begitu
banyak   kesalahan-kesalahan   dan   pelanggaran-pelanggaran   terhadap
peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang terjadi dikabupaten
Probolinggo baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1,
Bupati Probolinggo maupun oleh Termohon. Bahwa Termohon juga secara
sengaja dengan melakukan pembiaran terhadap adanya pelanggaran –
pelanggaran dan melawan hukum. Hal tersebut dilakukan oleh Termohon
untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada
Kabupaten  Probolinggo.  Segenap  tindakan  dimaksud  telah  melanggar
peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilukada seperti yang
diatur   di   dalam   Undang-Undang   Nomor 32   Tahun 2004   tentang

Pemerintahan Daerah atau pun melanggar peraturan perundang-undangan
lainnya terkait Pemilukada dan netralitas PNS Kabupaten Probolinggo, oleh
karena itu Pemungutan Suara Ulang terhadap Pemilihan Umum Kepala
Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  Kabupaten  Probolinggo  di  seluruh
Kabupaten Probolinggo harus dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan
pembenahan/penyusunan kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dan
yang tidak ber-NIK. Dan khusus terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1
yang telah melakukan banyak pelanggaran haruslah di diskualifikasi agar
Pemilukada  dapat  bebas  dari  pelanggaran –  pelanggaran  terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dilakukan
oleh   Pasangan   Calon   Nomor   Urut 1   dan   Termohon   dalam

menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Probolinggo.

48. Bahwa oleh karena surat Keputusan KPU Kabupaten Probolinggo Nomor
60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tertanggal 19 November 2012
dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun
2012  di  Tingkat  Kabupaten  Oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten
Probolinggo, dihasilkan dari proses yang mengandung banyak pelanggaran,

 

 

 

 

 

26

 

maka  seharusnyalah  dinyatakan  tidak  sah,  tidak  mengikat  dan  batal menurut hukum.

49. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, masif
dan   terencana   serta   terstruktur   dalam   penyelenggaraan   Pemilukada
Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon dan
Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Bupati Probolinggo adalah
sangat  mempengaruhi  perolehan  suara  Pemohon  sebagaimana  telah
dikemukakan  di  atas,  maka  Pemohon  memohon  kepada  Mahkamah
Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon.

Berdasarkan hal- hal dan alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.  Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan yang diajukan oleh
Pemohon untuk seluruhnya;

2.  Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan KPU Kabupaten
Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tertanggal 19
November 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Probolinggo.

3.  Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Keputusan KPU Kabupaten
Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tertanggal 19
November 2012 Dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Probolinggo.

4.  Memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo untuk
melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

 

 

 

 

 

27

 

Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di seluruh Kabupaten
Probolingo dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan
Mahkamah   Konstitusi   diputuskan   dengan   terlebih   dahulu   dilakukan

pembenahan/penyusunan kembali daftar pemilih tetap (DPT) yang benar.

5.  Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 untuk
di diskualifikasi sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun
2012.

Atau  jika  Majelis  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  yang  mengadili  perkara  ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

 

[2.2]      Menimbang   bahwa   untuk   membuktikan   dalil-dalilnya,   Pemohon

mengajukan bukti tertulis/surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-

38 sebagai berikut:

 

 

1.      Bukti P-1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Bukti P-2:

 

 

 

 

 

 

 

3.      Bukti P-3:

 

 

 

 

 

4.      Bukti P-4:

Fotokopi   Salinan   Keputusan   Komisi   Pemilihan   Umum
Kabupaten   Probolinggo   Nomor          60/Kpts/KPU   Kab-014-
329863/2012    tentang    Penetapan    Rekapitulasi    Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten   Probolinggo   Dalam   Pemilihan   Umum   Kepala Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  Kabupaten  Probolinggo Tahun 2012 tertanggal 19 November 2012;

Fotokopi  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten
Probolinggo    Nomor       53/Kpts/KPU    Kab-014.329863/2012
tanggal 17 September 2012 Tahun 2012 tentang Penetapan
Pasangan   Calon   Bupati   dan   Calon   Wakil   Bupati   yang
Memenuhi  Persyaratan  Dalam  Pemilihan  Umum  Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolingo;

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo;

Fotokopi  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten
Probolinggo    Nomor       57/Kpts/KPU    Kab-014.329863/2012

 

 

 

 

 

28

 

tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tertanggal 24 September 2012 yang menetapkan Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;

5.      Bukti P-5:         Fotokopi   Surat   Keputusan   Nomor            61/kpts/KPU   Kab-

014.329863/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala
Derah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo;

6.      Bukti  P-6:        Fotokopi       Surat       Keputusan    Nomor          01/KPU    Kab-

014.329863/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Tahapan, Program,  dan  Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum Kepala   Daerah   dan   Wakil   Kepala   Daerah   Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;

7.      Bukti P-7:         Compact  Dist    (CD);  Video  peringatan  Maulid  Nabi  SAW

sekaligus Deklarasi Puput Tantriana Sari;

8.      Bukti P-8:         Compact Dist (CD); Pemasangan banner Hj. Puput Tantriana

Sari di seluruh instansi;

9.      Bukti P-9:         Fotokopi   Keputusan   Bupati   Probolinggo   Nomor       821.2/51

426.307/2012 tentang Pembebasan dari Jabatan Struktural yang ditandatangani oleh Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si, tertanggal 13 Maret 2012;

10.   Bukti P-10:       Fotokopi Surat SEKDA yang baru atas perintah Bupati melalui

Surat Perintah Nomor 821.29/25/426.307/2012;

11.   Bukti P-11:       Fotokopi Surat SEKDA yang baru atas perintah Bupati melalui

Surat Perintah Nomor 821.29/29/426.307/2012;

12.   Bukti P-12:       Compact Dist (CD); Acara peresmian SMK Pertanian;

 

13.   Bukti P-13:       Fotokopi   Koran   Radar   Jatim;   Keterlibatan   PNS   dalam

pemasangan iklan koran mingguan news Radar Jatim;

14.   Bukti P-14:       Fotokopi Undangan Camat Gading (H. Bowang Ponadi, SH.,

M.Si);

 

 

 

 

 

29

 

 

 

15.   Bukti P-15:

 

 

16.   Bukti P-16:

 

17.   Bukti P-17:

 

18.   Bukti P-18:

 

 

 

19.   Bukti P-19:

 

 

 

20.   Bukti P-20:

 

 

 

21.    Bukti P-21:

 

 

 

 

 

22.   Bukti P-22:

 

 

 

 

 

 

23.   Bukti P-23:

 

 

 

 

 

 

24.   Bukti P-24:

 

Fotokopi  Undangan  Camat  Gading  sesuai  dengan  Surat Nomor 270/354/426.619/2012;

Compact Dist (CD); Iklan KPU Probolinggo;

 

Compact Dist (CD); Debat kandidat calon Bupati:

Compact Dist (CD); Acara selamatan desa dan Petik Laut yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Camat Gending (SUKARNO) menggunakan atribut Nomor Urut 1;

Compact Dist (CD); Kampanye di luar jadwal yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanggal 01 November 2012 di Madrasah Al-Kanifin Desa Karang Pranti jam 13.00 WIB;

Fotokopi Surat Camat Gending Nomor 005/313/426.611/2012 Keterlibatan  Camat  Gending  dalam  Tim  Pasangan  Calon Nomor Urut 1;

Fotokopi  Buku  pembelajaran  keaksaraan  fungsional  (buta aksara) bergambar Calon Bupati Nomor Urut 1 diambilkan dari Program Nasional Pemberantasan Buta Aksara (Keaksaraan Fungsional) yang menggunakan dana APBD;

Fotokopi   Pasangan   Calon   Nomor   Urut             1   berupaya
memperkenalkan kepada para pemilih pemula (seluruh siswa
SLTA) se-Kabupaten Probolinggo dengan cara memberikan
buku   gratis   berlogo   calon   Bupati   Probolingo   Hj.   Puput
Tantriana Sari;

Compact Dist (CD); Kampanye di luar jadwal 3 November 2012 merupakan jadwal kampanye pasangan nomor urut 3 yang  dilakukan  oleh  Pasangan  Calon Nomor  Urut 1  juga mengadakan acara kampanye di Belakang MTS Ar-Riyadlah Desa Pandean Kecamatan Paiton;

Compact Dist (CD); Pembagian uang tanggal 05 November
2012 oleh H. Hafid Aminuddin Ketua DPC PKB Kabupaten
Probolinggo yang juga sebagai Kakak dari Hasan Aminuddin
Bupati Probolinggo sekaligus Tim Pasangan Calon Nomor Urut

 

 

 

 

 

30

 

1  dikemas  kegiatan  pengajian  di  Kantor  Desa  Glagah Kecamatan Pakuniran;

 

 

25.   Bukti P-25:

 

 

 

 

 

 

26.   Bukti P-26:

 

 

27.   Bukti P-27:

 

28.   Bukti P-28:

 

 

 

29.   Bukti P-29:

 

 

 

30.   Bukti P-30:

 

 

31.   Bukti P-31:

 

32.   Bukti P-32:

 

 

33.   Bukti P-33:

 

 

 

34.   Bukti P-34:

 

 

35.   Bukti P-35:

 

36.   Bukti P-36:

Compact Dist (CD); Kampanye diluar jadwal 25 Oktober 2012
merupakan jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di
Halaman Rumah Taji Sumber Kembar Pakuniran Kampanye
Pasangan   HATI   dan   Terlibatnya   Sawal   Kepala   Desa
Pakuniran;

Compact Dist (CD); money politic dan pembagian petis oleh Margie Budiharto Kepala BUMD;

Fotokopi         Undangan         Camat        Gading                 Nomor 005/384/429.619/2012;

Fotokopi         Penerimaan         Laporan         Panwas         Nomor
07/LAP/PEMILUKAD/AXI/2012,  Laporan  kampanye  di  luar
Jadwal;

Fotokopi         Penerimaan         Laporan         Panwas         Nomor
05/LAP/PEMILUKADA/XI/2012;  Melaporkan  Camat  Gending
yang tidak netral;

Fotokopi  Surat  Panwas  Nomor  100/130/PANWASLUKADA KAB/X/2012;

Fotokopi Berita acara klarifikasi oleh PANWAS;

Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 08; Adanya pemilih di bawah umur;

Fotokopi  Koran  Trens  Pos;  Puput  Tantriana  Sari  selalu nampang  dalam  acara  kedinasan,  kampanye  terselubung menggunakan uang negara;

Fotokopi Kliping Koran tanggal 13 Juli 2012; Adanya intimidasi terhadap rumah sakit anak dan bersalin Siti Fatimah;

Fotokopi DPT ganda sebanyak 1010 pemilih;

Fotokopi  Manipulasi  DPT  yang  dilakukan  oleh  KPU  yakni adanya DPT yang tidak bernomor induk kependudukan (NIK) berjumlah 52000 pemilih;

 

 

 

 

 

31

 

 

 

37.   Bukti P-37:    Compact  Dist

 

 

(CD);  Kampanye  di  luar  jadwal  tangal  03

 

November 2012;

38.   Bukti P-38:    Compact Dist (CD); Silaturrahmi yang diikuti money politic,
stiker dan pembagian buku yang melibatkan Camat Gending.

 

 

 

Selain  itu,  Pemohon  mengajukan         15  (lima  belas)  orang  saksi  yang

didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 3 Desember 2012, 4 Desember 2012, dan 5 Desember 2012 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 

1.  Budiono

•   Saksi sebagai Penasehat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;

•   Ada acara Maulid Nabi di alun-alun Kraksaan pada tanggal 20 Februari
2012;

•   Saksi hadir pada Acara Maulid Nabi tersebut;

•   Saksi melihat pada acara tersebut ada Deklarasi Hj. Tantriana sebagai
calon Bupati yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo;

•   Acara Maulid Nabi tersebut merupakan acara kedinasan yang dibiayai
oleh APBD yang dihadiri oleh seluruh Camat Probolinggo dan PNS;

•   Pada tanggal      9 Juli    2012 ada penurunan papan Rumah Sakit Siti

Fatimah oleh Satpol PP;

•   Pada tanggal 10 Juli 2012, di Rumah Sakit Siti Fatimah ada tindakan
medis dokter terhadap pasien yang akan melahirkan;

•   Kemudian ada sms dari dokter spesial yang intinya tidak bisa membantu
pasien yang akan melahirkan tersebut;

•   Bahwa   Dokter   Spesial   tidak   mau   melayani   masyarakat   karena
ketakutan.

 

2.  Yefi Nurcahyono

•   Saksi tinggal di Desa Ketompen, Probolinggo;

•   Ada bendera pengusung dari partai PKPB, PDI P dan partai yang tidak
punya kursi di DPR pada Acara Maulid Nabi;

•   Bupati mendeklarasikan Hj. Tantriana sebagai calon Bupati.

 

 

 

 

 

32

 

 

3.  Abdul Wahid

•   Saksi tinggal di Patokan, Probolinggo;

•   Saksi adalah Tim Relawan dari Pasangan Calon Nomor 3;

•   Ada  Banner  Hj.  Tantriana  dipasang  di  Kantor  Dinas  Pendidikan,
Kecamatan, dan Kelurahan pada Februari 2012;

•   Ada Banner bergambar Tantriana dan Timbul sebagai Pasangan Calon
Bupati, tertulis “lanjutkan dan sukseskan”;

•   Pada   acara       “Petik   Laut”   ada   Pak   Camat   mengatakan   dalam

sambutannya untuk coblos “kerudungnya” (simbul Hj. Tantriana).

 

4.  Kustati Indri Murti (dianggap tidak disumpah)

•   Saksi adalah PNS sebagai istri Calon Bupati Nomor Urut 3;

•   Saksi sebagai Kasi di Kearsipan di Kabupaten Probolinggo;

•   Pada  September       2012   Kusnadi   dimutasi   dari   Setda   Kabupaten

Probolinggo menjadi pegawai staf bagian umum;

•   Saksi mengetahui Suami Saksi dimutasi menjadi pegawai biasa tidak
sesuai dengan prosedur.

 

5.  Abdullah

•   Saksi tinggal di Alaskandang, Probolinggo;

•   Saksi sebagai relewan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

•   Pada tanggal 8 Maret 2012 ada peresmian SMK Pertanian;

•   Menurut informasi dari orang lain pada acara tersebut hadir Muhammad
sebagai  camat,  kepala  dinas,  dan  guru-guru  datang  pada  acara
peresmian SMK Pertanian;

•   Saksi mengetahui ada sambutan pada acara tersebut yang intinya
“semua   guru   ikut   mensukseskan   Hj.   Tantriana   menjadi   Bupati
Probolinggo”;

•   Saksi mempunyai rekeman acara peresmian SMK Pertanian tersebut.

 

6.  Sunarko Mulud

•   Saksi tinggal di Mojolegi, Probolinggo;

•   Saksi adalah Ketua Ranting PDI Perjuangan;

•   Saksi dapat undangan halal bilahal dari Hati yang ditandatangani oleh
Bapak Bowang Ponadi, Camat Kecamatan Gading;

 

 

 

 

 

33

 

•   Pak Bowang mengajak untuk mensukseskan pencalonan Hj. Tanriana
sebagai Bupati;

•   Pak Bowang berkata “Ketua Ranting harus bersatu mendukung Hj.
Tantriana sebagai Calon Bupati.

 

7.  Abdurakhman

•   Saksi tinggal di Kedung Caluk, Probolinggo;

•   Saksi sebagai Tim Sukses sebagai Koorcam;

•   Pada hari Minggu saksi mendapat informasi ada acara halal bihalal;

•   Pada hari Senin Saksi datang ke tempat acara dan di sana melihat ada
guru-guru, PNS, Pak Camat, lurah pada acara halal bihalal;

•   Saksi  dengar  Pak  Camat  berkata  mengajak  semua  PNS  untuk
mendukung Ibu Tanriana sebagai Calon Bupati.

 

8.  Hariyanto

•   Saksi tinggal di Pajarakan, Probolinggo;

•   Saksi adalah relawan;

•   Pada tanggal 1 November 2012 ada acara di Yayasan Al Kanifin,
Kecamatan Pajarakan;

•   Ada kampanye HATI yang dihadari Bupati Probolinggo dan masyarakat;

•   Dalam acara tersebut Bupati mengatakan kepada masyarakat untuk
mendukung pasangan HATI.

 

9.  Rahmat Jaya

•   Saksi adalah Relawan Nomor Urut 3;

•   Pada tanggal      2 November 2012 ada kampanye HATI di lapangan

Dringu;

•   Pada kampanye tersebut ada Kepala Kampung, Brani Kulon hadir dan
tanda tangan absen.

 

10.  Lailatul Khairiah

•   Adanya  buku  penyelenggaraan  keaksaraan  fungsional  dicetak  oleh
Diknas dengan anggaran daerah yang bergambar Ibu Tantriana di cover
depan dan belakang buku tersebut;

 

 

 

 

 

34

 

•   Ada  buku  yang  bergambar  Ibu  Tanriana  diberikan  kepada  pemilih
pemula, yaktu anak-anak SMA pada saat H – 2;

•   Saksi mengetahui dari siswa yang diberi buku tersebut;

•   Saksi tidak melaporkan kepada Panwaslu;

•   Tim operasi di RS Siti Fatimah memberitahu kepada Saksi bahwa tim
dilarang melakukan operasi oleh Pimpinan;

•   Saksi terima sms yang intinya melarang melakukan rujukan ke rumah
sakit dimana pun.

 

11.  Solehuddin

•   Saksi adalah Tim Relawan Pasangan Nomor Urut 3;

•   Pada tanggal 3 November 2012, Tim HATI mengadakan acara doa
bersama dan pemantapan se-kecamatan di rumah salah satu PNS;

•   Hadir dalam acara tersebut bersama Bupati Probolinggo, Kepala Diknas,
kepala desa, dan PNS termasuk Calon Wakil Bupati, Bapak Timbul;

•   Dalam sambutannya, Bupati mengajak kepada masyarakat agar ikut
mensukseskan HATI dan apabila HATI kalah daerah tersebut tidak diberi
program.

 

12.  Salama

•   Saksi adalah Pendukung Pasangan Nomor Urut 3;

•   Pada tanggal 8 November 2012 di TPS 8 Kedawung, ada anak-anak di
bawah umur ikut mencoblos dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo;

•   Nama anak-anak tersebut berbeda dengan nama yang terdaftar dalam
DPT;

•   Saksi-saksi di TPS tersebut tidak protes;

•   Terhadap masalah ada anak di bawah umur ikut mencoblos tersebut
tidak ada penyelesaian dari Petugas;

 

13.  Baidlowi

•   Pada masa tenang, Senin, 5 November 2012, HATI masih mengadakan
kampanye pada acara pengajian di rumah Kepala Desa Gelagah;

•   Dalam acara tersebut hadir antara lain camat dan kepala dinas;

•   Di Desa Gelagah ada 7 TPS. Empat TPS dimenangkan oleh “KAWAN”
dan tiga TPS dimenangkan oleh HATI;

 

 

 

 

 

35

 

 

•   Para tamu undangan diberikan amplop berisi uang Rp 10.000.

 

14.  Mulyadi

•   Pada   tanggal       3   Oktober     2012   ada   kegiatan   silaturahmi   yang

diselenggarakan Pondok Pesantren Syeh Abdul Qodir Jailani;

•   Dalam acara tersebut hadir Camat Gending dan Calon Wakil Bupati,

Bapak Timbul;

•   Dalam acara tersebut Camat meminta kepada masyarakat mendukung
dan memenangkan Hj. Tantriana sebagai Calon Bupati Probolinggo;

•   Camat juga mengatakan apabila nanti Hj. Tantriana kalah maka akan
susah mengurus surat-surat di kecamatan;

•   Pengasuh Pondok juga membagi-bagikan amplop berisi uang Rp 10.000
dan buku-buku.

 

15.  Musthafa Ibrahim

•   Saksi adalah Pendukung Pasangan Nomor Urut 3;

•   Pada tanggal 7 November 2012 di Dusun Kampung ada pertemuan
yang dihadiri kurang lebih 100 orang;

•   Dalam  pertemuan  tersebut,  Saudara  Mardi  mengatakan  di  depan
undangan, “Jangan  lupa  besok  jam 8  diharap  hadir  di  tempat

pemungutan suara dan pilih Nomor 1 yang ada gambar perempuannya dan tusuk kerudungnya”;

•   Saksi sudah melapor kepada Panwaslu;

•   Tidak ada penyelesaian dari Panwaslu.

 

[2.3]      Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal

3  Desember     2012  yang  diserahkan  di  persidangan  Mahkamah  tanggal             3

Desember 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

 

DALAM POKOK PERMOHONAN

 

1.      Bahwa Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-

dalil permohonan  Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;

 

 

 

 

 

36

 

 

2.      Bahwa benar, dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Probolinggo

2012, Termohon menetapkan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 sebagai berikut:

(i)       Salim Qurays, S.Ag. dan Agus Setiawan, S.Hut.;

(ii)      Hj. Puput Tantriana Sari dan Drs. H. Ahmad Timbul Prihanjoko, dan

(iii)     Drs. H. Kusnadi, M.Si. dan Drs. H. Wahid Nurahman, M.Si.;

sebagaimana  Surat  Keputusan  Termohon  Nomor          56/Kpts/KPU  Kab     –

014.329863/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon
Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, bertanggal 24 September 2012
[bukti T-1];

3.      Bahwa  terhadap  pasangan-pasangan  calon  a  quo,  pada  tanggal                24

September 2012, dilakukan pengundian dan penetapan nomor urut peserta

Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012, sebagai berikut:

(i)     Nomor Urut 1 pasangan calon Hj. Puput Tantriana Sari dan Drs. H.

Ahmad Timbul Prihanjoko;

(ii)     Nomor Urut 2 pasangan calon Salim Qurays, S.Ag. dan Agus Setiawan,

S.Hut.; dan

(iii)   Nomor Urut 3 pasangan calon Drs. H. Kusnadi, M.Si. dan Drs. H. Wahid
Nurahman, M.Si.;

sebagaimana    Keputusan    Termohon    Nomor               57/Kpts/KPU    Kab-

014.329863/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala   Daerah   Kabupaten   Probolinggo   Tahun 2012,   bertanggal 24

September 2012 [bukti T-2];

4.      Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 01/KPU Kab –

014.329863/2021, bertanggal 3 Januari 2012, tentang Tahapan, Program,
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala   Daerah   Kabupaten   Probolinggo   Tahun 2012,   pelaksanaan

pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada)
Kabupaten Probolinggo 2012 dilaksanakan pada tanggal 8 November 2012
[bukti T-3];

 

 

 

 

 

37

 

 

5.      Bahwa benar, hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan

Calon  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  dalam  Pemilukada
Kabupaten  Probolinggo 2012  sebagaimana  Surat  Keputusan  Termohon

Nomor  60/Kpts/KPU  Kab-  014.329863/2012  tanggal       19  November  2012

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun
2012 [bukti  T-4]  juncto  Berita  Acara  Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan
Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  Kabupaten
Probolinggo Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Probolinggo Oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo [bukti T-5] adalah:

a.   Pasangan Nomor Urut 1, Puput Tantriana Sari dan Drs. H. Ahmad Timbul
Prihanjoko,  memperoleh  suara 250.892 (dua  ratus  lima  puluh  ribu

delapan ratus sembilan puluh dua) atau 40,7% (empat puluh  koma tujuh persen), suara terbanyak kesatu;

b.   Pasangan Calon Nomor Urut 2, Salim Qurays, S.Ag dan Agus Setiawan,
S.Hut., memperoleh suara 190.702 (seratus sembilan puluh ribu tujuh
ratus  dua)  atau 30,9% (tiga  puluh  koma  sembilan  persen),  suara

terbanyak kedua;

c.   Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. Kusnadi, M.Si. dan Drs. H. Wahid
Nurahman, M.Si., memperoleh suara 174.596 (seratus tujuh puluh empat
ribu lima ratus sembilan puluh enam) atau 28% (dua puluh delapan
persen), suara terbanyak ketiga;

6.      Bahwa  berdasarkan  hasil  rekapitulasi  perolehan  suara  masing-masing

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada
Kabupaten  Probolinggo 2012  sebagaimana  Surat  Keputusan  Termohon

Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tanggal 19 November 2012 a quo,
Termohon kemudian menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 adalah Hj.
PUPUT TANTRIANA SARI dan DRS. H.AHMAD TIMBUL PRIHANJOKO
sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati untuk Periode Tahun 2013 –
2018, dengan perolehan suara 250.892 (dua ratus lima puluh ribu delapan

ratus sembilan puluh dua) atau 40,7 % (empat puluh koma tujuh persen) dari
perolehan  suara  sah,  sebagaimana  Surat  Keputusan  Termohon  Nomor

 

 

 

 

 

38

 

 

61/Kpts/KPU  Kab-014.329863/2012  tanggal       20  Novemper    2012  tentang

Penetapan  Pasangan  Calon  Bupati  Dan  Wakil  Bupati  Terpilih  Dalam
Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Dan  Wakil  Kepala  Daerah  Kabupaten
Probolinggo Tahun 2012 [bukti T-6] dan Berita Acara Nomor 63/BA/XI/2012

tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Terpilih
Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 [bukti T-7];
7. Bahwa pada dasarnya isu hukum utama permohonan Pemohon adalah
mengenai keberatan terhadap dan karenanya meminta pembatalan Surat
Keputusan Termohon Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tanggal 19
November 2012   tentang   Penetapan   Rekapitulasi   Hasil   Penghitungan
Perolehan  Suara  Oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Probolinggo
Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2012 [vide bukti T-4] dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Probolinggo oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo [vide bukti T-5];
8. Bahwa setelah Termohon mengkaji seluruh alasan-alasan keberatan yang
dijadikan  dasar  permohonan  pembatalan  keputusan  Termohon  a  quo,
ternyata alasan-alasan keberatan yang didalilkan oleh Pemohon a quo lebih
banyak ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Puput Tantriana
Sari  dan  Drs.  H.  Ahmad  Timbul  Prihanjoko,  yang  berdasarkan  hasil
rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012
ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih [vide bukti T-6 dan bukti T-7].
Oleh karena itu, mengingat Pasangan Calon Terpilih dalam perkara in casu
menggunakan  hak  hukumnya  sebagi  Pihak  Terkait,  maka  guna  tetap
terjaganya netralitas dan/atau independensi Termohon selaku penyelenggara
Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012, Termohon dalam memberikan

tanggapan/bantahan  membatasi  hanya  khusus  terhadap  alasan-alasan
keberatan yang ditujukan kepada Termohon, kecuali terhadap alasan-alasan
keberatan yang ditujukan kepada Pihak Terkait, namun berkaitan dan atau
merupakan wewenang pihak Termohon, maka Termohon akan memberikan
tanggapan pula;

 

 

 

 

 

39

 

 

9.      Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak mempersengketakan hasil

penghitungan   perolehan   suara   masing-masing   pasangan   calon   yang ditetapkan Termohon;

10.   Bahwa  adapun  alasan-alasan  keberatan  yang  khusus  ditujukan  kepada
Termohon a quo adalah sebagai berikut:

(i)     Adanya   dugaan   ketidak-netralan   Termohon   dalam   Pelaksanaan

Pemilukada 2012, yakni dengan sengaja menyebutkan kata “HATI” yang
merupakan   jargon   dari   Pasangan   Calon   Nomor   Urut 1   dengan

penekanan nada yang memiliki maksud ajakan pada iklan di JTV, “MARI
KITA GUNAKAN HATI KITA PADA PEMILUKADA PROBOLINGGO” dan
adanya dugaan dengan sengaja mengacungkan telunjuk “SATU” oleh
Ketua Divisi Sosialisasi KPU Probolinggo. Indikasi kuat, bahwa ada
pesan  peringatan “No.1”  kepada  penonton  bahwa  angka 1 (satu)

merupakan Nomor Urut Pasangan “HATI”;

(ii)     Telah  terjadi  kecurangan  dan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh

Termohon, hal ini dibuktikan dengan pengakuan baik KPU Probolinggo
dan Panwaslu Probolinggo sebanyak 1010 pemilih ganda;
(iii) Terjadi manipulasi DPT yang dilakukan oleh KPU yakni DPT yang tidak
bernomor induk kependudukan (NIK) berjumlah 52.802 pemilih yang
dilakukan oleh KPU Kabupaten Probolinggo;

(iv)   Pada hari Kamis, 8 November 2012, tepatnya di TPS 8 Desa Sumber

Kedawung, Kecamatan Leces, ditemukan adanya pencoblos surat suara yang dilakukan oleh santri dibawah umur, santri dari Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Falah, yang diduga kuat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

11.    Bahwa keberatan Pemohon a quo sama sekali tidak benar, tidak berdasar

dan tidak beralasan menurut hukum;

12.   Bahwa   alasan   keberatan   mengenai   adanya   dugaan   ketidak-netralan
Termohon dalam Pelaksanaan Pemilukada 2012, yakni dengan sengaja
menyebutkan atau mengucapkan kata “HATI” yang merupakan jargon dari
Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan penekanan nada yang memiliki
maksud ajakan pada iklan yang ditayangkan oleh stasiun televisi lokal JTV
(selanjutnya disebut JTV) yang oleh Pemohon disebutkan sebagai “MARI
KITA GUNAKAN HATI KITA PADA PEMILUKADA PROBOLINGGO” dan

 

 

 

 

 

40

 

adanya dugaan dengan sengaja mengacungkan “SATU” telunjuk oleh Ketua
Divisi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo selaku
bintang iklan yang oleh Pemohon didalilkan sebagai indikasi kuat bahwa ada
pesan  peringatan “Nomor 1”  kepada  penonton  bahwa  angka 1 (satu)

merupakan Nomor Urut Pasangan “HATI” adalah sama sekali tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan serta merupakan alasan yang sangat mengada-ada;

12.1.  Benar   bahwa   dalam   Pemilukada   Kabupaten   Probolinggo         2012,

Termohon   melakukan   sosialiasi   kepada   masyarakat   tentang
penyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012;
Bahwa selain melalui struktur Penyelenggara Pemilukada Kabupaten
Probolinggo 2012  sebagaimana  secara  normatif  diharuskan  oleh
peraturan   perundang-undangan   yang   berlaku,   Termohon   dalam
melakukan   sosialisasi   penyelenggaraan   Pemilukada   Kabupaten
Probolinggo 2012   juga   berusaha   mempengaruhi   dan   mengajak
masyarakat di wilayah Kabupaten Probolinggo, khususnya Penduduk
Kabupaten Probolinggo yang memiliki hak pilih dalam Pemilukada
Kabupaten Probolinggo 2012 untuk menggunakan hak pilihnya pada
the day election (hari “H”) pada pelaksanaan pemungutan suara yang
dilakukan pada 8 November 2012. Satu dan lain hal agar tingkat
partisipasi aktif masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo
2012 mencapai derajat maksimum dan legitimate;

12.2.  Bahwa  guna  memenuhi  harapan  sebagaimana  tersebut  di  atas,
dengan  tetap  mengindahkan  peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku, Termohon melakukan sosialiasi penyelenggaran Pemilukada
Kabupaten  Probolinggo 2012 melalui pelbagai  media, diantaranya

menggunakan media televisi dengan materi iklan yang dibuat oleh Termohon dan ditayangkan oleh JTV;

12.3.  Adalah sama sekali tidak benar dalil permohonan poin angka 22 yang
menyebutkan bahwa materi iklan, baik berupa narasi maupun bahasa
tubuh Termohon a quo materi iklan yang ditayangkan JTV a quo
mengindikasikan ketidaknetralan Termohon dalam menyelenggarakan
Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 in casu bentuk keberpihakan

 

 

 

 

 

41

 

Termohon kepada kontestan tertentu in litis kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

12.4.  Bahwa  Termohon  tidak  habis  mengerti  darimana  Pemohon  bisa
mendalilkan bahwa di dalam materi iklan yang ditayangkan oleh JTV
a quo terdapat kalimat berupa suara yang berbunyi, “Mari kita gunakan
HATI  kita  pada  Pemilukada  Probolinggo”,  padahal  kalimat  yang
sebenarnya adalah, “Mari kita gunakan hak pilih kita pada Pemilukada
Probolinggo [bukti T-8]. Apakah hal itu disebabkan karena Pemohon
tidak mendengar materi iklan a quo secara sungguh-sungguh atau
barangkali karena Pemohon sebelumnya telah menaruh kecurigaan
tertentu kepada Termohon, sehingga kata “HAK  PILIH” terdengar

sebagai “HATI”;

12.5.   Demikian pula alasan keberatan mengenai bahasa tubuh bintang iklan

komisioner yang juga Ketua Divisi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten   Probolinggo,   H.   Muhammad   Zubaidi,   M.Pd.I,   yang
menggunakan telunjuk satu jari ketika menyampaikan ajakan untuk
menggunakan hak pilih dalam iklan a quo adalah keberatan yang
mengada-ada dan hanya mengkait-kaitkan saja. Sebab penyampaian
pesan dengan menggunakan telunjuk satu jari a quo dimaksudkan
sebagai penegasan dalam ajakan untuk menggunakan hak pilih dan
sama sekali tidak dapat diasosiasikan sebagai bentuk ketidaknetralan
Termohon    dalam    menyelenggarakan    Pemilukada    Kabupaten
Probolinggo 2012, apalagi merupakan bentuk keberpihakan kepada
Pasangan Calon Nomor Urut 1;

12.6.   Bahwa lebih dari itu, pembuatan dan perekaman gambar dan suara

gambar (take) iklan yang ditayangkan jtv a quo telah dilakukan pada
tanggal 27 Juni 2012 [bukti T-9], jauh hari sebelum pengundian dan
penetapan nomor urut pasangan calon, yakni tanggal 24 September
2012 [vide bukti T-2] dan jauh hari sebelum Pasangan Calon Nomor

Urut     1         mendeklarasikan   sebagai   pasangan          “HATI”,   yang

dideklarasikan menjelang masa kampanye;

12.7.   Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa materi

sosialisasi berupa iklan yang ditayangkan Jtv a quo sama sekali tidak

berkaitan   dengan   Pasangan   Calon   Nomor   Urut             1   maupun

 

 

 

 

 

42

 

berhubungan dengan jargon kata “HATI”. Oleh karenanya tidak terbukti
Termohon bersikap tidak netral atau berpihak terhadap kontestan
tertentu dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Probolinggo
2012;

13.    Bahwa alasan keberatan tentang telah terjadi kecurangan dan pelanggaran

yang dilakukan oleh Termohon yang hal ini dibuktikan dengan pengakuan, baik KPU Probolinggo dan Panwaslu Probolinggo, sebanyak 1010 pemilih ganda adalah merupakan alasan keberatan yang tidak jelas;

13.1.  Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan rinci kecurangan
dan pelanggaran apa, bagaimana cara Termohon melakukannya dan
apa pula yang dimaksudkan dengan bukti pengakuan yang  dilakukan
oleh Termohon dan Panwaslu, serta apa hubungannya dengan 1010
pemilih ganda? Lebih dari itu Pemohon juga tidak menjelaskan apa
hubungannya  dengan  perolehan  suara,  sama  sekali  tidak  jelas.
Sehingga sulit bagi Termohon untuk memberikan tanggapan dan atau
pembelaan atas keberatan a quo, karenanya keberatan yang demikian
itu mohon dikesampingkan;

13.2.  Namun seandainya yang dimaksudkan oleh Pemohon a quo adalah
Termohon dan Panwaslukada Kabupaten Probolinggo telah mengakui
terdapat 1010   pemilih   ganda,   quod   non,   Pemohonpun   tidak
menjelaskan secara rinci, bagaimana dan untuk kepentingan apa
Termohon melakukan kecurangan dan pelanggaran dengan data 1010
pemilih ganda a quo? Sehingga tetap saja sulit bagi Termohon untuk
memberikan tanggapan atas alasan keberatan Pemohon a quo;

13.3.  Bahwa  namun  demikian,  sebagai  pemenuhan  asas  transparansi
sebagaimana  dikomitmenkan  Termohon  dalam  menyelenggarakan
Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012, kiranya Termohon perlu
menjelaskan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang didapati ganda;

13.4.  Benar bahwa terdapat dugaan adanya pemilih ganda dalam DPT
Pemilukada  Kabupaten  Probolinggo 2012  sebanyak 372  pemilih.

Namun terhadap dugaan a quo Panwaslukada Kabupaten Probolinggo
telah memberikan rekomendasi kepada Termohon [bukti T-10] dan
atas  rekomendasi  a  quo  Termohon  menindaklanjutinya  dengan
melakukan verifikasi faktual ulang terhadap nama-nama pemilih dalam

 

 

 

 

 

43

 

DPT  yang  diduga  ganda  a  quo.  Ternyata,  setelah  diteliti  oleh Termohon,  penyebab  adanya  DPT  yang  diduga  ganda  a  quo disebakan karena:

a. Terdapat kesamaan nama dan NIK, namun orangnya berbeda;

b. Pemilih pindah antardesa dan atau antarkecamatan, tetapi tidak
melapor di desa asal, kemudian dicatat lagi di desa yang baru,
sehingga namanya tercatat di 2 (dua) desa;

13.5.   Bahwa terhadap peristiwa yang pertama, Termohon tetap memberikan

undangan (Model C-6) masing-masing kepada 2 (dua) orang yang
berbeda tersebut, meskipun mempunyai nama dan NIK yang sama.
Sedangkan  terhadap  peristiwa  yang  kedua,  Termohon  menarik
kembali satu undangan (Model C-6) dari yang bersangkutan, sehingga
yang bersangkutan hanya tinggal memiliki satu undangan (Model C-6)
saja [bukti T-11].  Dengan demikian sama sekali Termohon tidak
melakukan pelanggaran dan kecurangan sebagaimana yang didalilkan
oleh Pemohon;

13.6.   Bahwa hasil tindak lanjut a quo oleh Termohon dilaporkan kepada

Panwaslukada Kabupaten Probolinggo dan diterimanya dengan baik.
Lebih   dari   itu,   sama   sekali   tidak   terdapat   fakta   bahwa   pada
pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Probolinggo
2012   tanggal 8   November 2012   lalu   terdapat   pemilih   yang

menggunakan hak pilih lebih dari sekali;

14.   Bahwa mengenai alasan keberatan tentang terjadi manipulasi DPT yang
dilakukan oleh KPU yakni DPT yang tidak bernomor induk kependudukan
(NIK)  berjumlah 52.802  pemilih  yang  dilakukan  oleh  KPU  Kabupaten

Probolinggo adalah sama sekali tidak benar;

14.1.  Bahwa disamping tidak benar, alasan keberatan Pemohon a quo pun
tidak   jelas,   karena   Pemohon   tidak   menjelaskan   secara   rinci,
bagaimana cara Termohon melakukan manipulasi DPT tanpa NIK a
quo   dan   untuk   kepentingan   apa   dan   atau   siapa   Termohon
melakukannya dan seandainya untuk kepentingan pasangan calon
tertentu,    quod    non,    maka    bagaimana    caranya    Termohon
melakukannya.  Kesemuanya  sama  sekali  tidak  jelas.  Karenanya
terhadap alasan keberatan Pemohon a quo sulit bagi Termohon untuk

 

 

 

 

 

44

 

memberikan tanggapan dan atau pembelaan. Karenanya pula alasan keberatan yang demikian itu haruslah dikesampingkan;

14.2.   Namun demikian, sekali lagi, sebagai pemenuhan asas transparansi

dan   fairness   sebagaimana   dikomitmenkan   Termohon   dalam
menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012, kiranya
Termohon perlu menjelaskan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang

tidak ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dimaksud a quo;

14.3.   Bahwa sama sekali tidak benar terdapat sebanyak 52.802 DPT tanpa

NIK, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Jumlah             52.802

menurut Termohon adalah jumlah yang  besar. Lebih-lebih pada faktanya Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, baik sebelum maupun sesudah DPT ditetapkan oleh Termohon;

14.4.   Bahwa Termohon sangat menyadari, di banyak tempat, penetapan

DPT secara tidak akurat akan menimbulkan permasalahan yang boleh
jadi diantara sebabnya adalah karena belum sempurnanya sistem
kependudukan di Indonesia. Karenanya guna menghindari kesalahan
atau  setidak-tidaknya  dapat  meminimalisir  kesalahan  dimaksud,
sebelum  menetapkan  DPT  Termohon  telah  memproses  sesuai
tahapan-tahapan yang tercantum pada Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 [vide bukti T-12], bahkan
tidak itu saja, guna menghindari keberatan pasangan calon terhadap
penetapan  DPT  di  kemudian  hari,  Termohon  jauh  hari  sebelum
menetapkan    DPT,    melakukan    rapat    koordinasi    dengan
ketua/sekretaris Tim Kampanye untuk menyampaikan setiap informasi
terkait pemilih dan menyerahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
kepada pihak-pihak terkait. Bahkan 4 (empat) hari sebelum Termohon
menetapkan DPT, sebagai bentuk dari sikap kehati-hatian, Termohon
terlebih  dahulu  membuat  dan  menyerahkan  soft  copy  draft  DPT
kepada Tim Kampanye semua Pasangan Calon, Panwaslukada dan
Kepolisian, dengan maksud untuk saling koreksi sebelum Termohon
menetapkan  DPT.  Dan  oleh  karena  tidak  ada  koreksi  dan  atau
keberatan dari pihak manapun termasuk tim kampanye masing-masing
pasangan calon, akhirnya Termohon menetapkan DPT a quo;

 

 

 

 

 

45

 

 

14.5.   Bahwa memang benar, di dalam DPT telah didapati pemilih yang tidak

memiliki NIK. Namun berdasarkan data yang berhasil diinventarisir,
pemilih yang tidak memiliki NIK adalah berjumlah 18.023 pemilih yang
tersebar di 325 desa dan 5 kelurahan di 24 kecamatan atau tersebar di
1700 TPS se-Kabupaten Probolinggo. Realitas adanya pemilih yang
tidak ada NIK a quo sama sekali bukan merupakan manipulasi DPT,
melainkan setelah dilakukan verifikasi faktual terhadap DPT tanpa NIK
tersebut [bukti  T-13],  ternyata  benar-benar  tidak  memiliki  NIK,
dikarenakan alasan-alasan:

14.5.1.   Yang bersangkutan sudah berumur 17 tahun tetapi belum
masuk kedalam Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang
diserahkan oleh Dispenduk Capil kepadaTermohon;

14.5.2.   Yang   bersangkutan   tidak   memiliki   Data   Administrasi
Kependudukan,  namun  ketika  proses  pendataan  pemilih
yang   bersangkutan   benar-benar   merupakan   penduduk
Kabupaten Probolinggo dan berdasarkan Surat Keterangan
Desa [contoh bukti T-14] yang bersangkutan benar-benar
telah  memenuhi  syarat  sebagai  pemilih  dan  karenanya
Termohon daftar sebagai Pemilih. Hal mana sesuai Undang-
Undang dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010;

14.6.  Bahwa berdasarkan fakta-fakta a quo, maka sama sekali tidak terbukti
Termohon melakukan manipulasi DPT, karenanya alasan keberatan
Pemohon karena Termohon melakukan manipulasi DPT tanpa NIK
sejumlah 52.802 harus ditolak;

15.   Bahwa alasan keberatan sebagaimana dalil Pemohon bahwa pada hari
Kamis, 8 November 2012, tepatnya di TPS 8 Desa Sumber Kedawung,
Kecamatan Leces, ditemukan adanya pencoblos surat suara yang dilakukan
oleh 4 (empat) santri dibawah umur, santri dari pondok Yayasan Panti
Asuhan Yatim Piatu Al-Falah, yang diduga kuat pendukung Pasangan Calon
Nomor Urut 1, sama sekali tidak benar. Pada saat pemungutan suara di TPS

8  Desa  Sumberkedawung,    Kecamatan  Leces,  sama  sekali  tidak  ada
permasalahan. Hal mana terbukti tidak ada keberatan dan atau kejadian
khusus yang dicatat oleh KPPS, selain itu Ketua KPPS di TPS 8 tersebut
namanya  bukan  Mustafa,  sebagaimana  yang  didalilkan  oleh  Pemohon,

 

 

 

 

 

46

 

melainkan   Djoko  Wahono.   Karenanya   alasan  keberatan   inipun   harus dikesampingkan;

16.    Bahwa disamping alasan-alasan keberatan yang langsung ditujukan kepada

Termohon sebagaimana yang telah ditanggapi oleh Termohon dimuka a quo, Termohon  merasa perlu juga memberikan tanggapan atas alasan-alasan keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Pihak Terkait, khususnya alasanalasan  keberatan  yang  sudah  dilaporkan  kepada  pihak  Panwaslukada Kabupaten Probolinggo, yakni:

16.1.  Pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 di Madrasah Al-Kanifin
Desa Karang Pranti jam 13.00 WIB diselenggarakan Kampanye Diluar
Jadwal oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta adanya ajakan dari
Bupati Probolinggo untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1
(HATI). Acara tersebut digelar di salah satu lembaga pendidikan yang
merupakan   tempat   belajar   mengajar   para   siswa   dan   adanya
pemberian uang kepada masyarakat Karangpranti yang dihadiri oleh:

– Bupati Probolinggo;

– Puput Tantriana Sari;

– Timbul;

– Supanut (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo);

– Masyarakat Karangpranti;

Bahwa   sesuai   dengan   peraturan   lembaga   pendidikan   dilarang dijadikan tempat ajang kampanye.

16.2.   Pada hari Jumat tanggal 2 November 2012 jam 13.00 WIB merupakan

kampanye akbar dari pasangan HATI di lapangan Dringu jam 13.00 WIB
yang   dimobilisir/dikomandani   oleh   Camat   Gending (SUKARNO)

menggunakan surat resmi jabatannya sebagai Camat dengan surat
Nomor 005/313/426.611/2012  yang ditujukan kepada seluruh Kepala
Desa se-Kecamatan Gending dengan isi mengundang Kepala Desa
beserta Sekretaris Desa untuk hadir dalam acara kampanye tersebut

dan  memakai  kaos  Pasangan  Calon  Nomor  Urut          1   (HATI)  yang

melibatkan  seluruh element masyarakat Kabupaten Probolinggo.

17.   Bahwa kedua alasan keberatan yang ditujukan kepada Pihak Terkait a quo

telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Probolinggo dan atas

laporan                      a quo selanjutnya Panwaslukada Kabupaten Probolinggo

 

 

 

 

 

47

 

menindaklanjuti   dengan   melakukan   penelitian   dan   pemanggilan   serta
pemeriksaan   kepada   pihak-pihak   terkait.   Dan   akhirnya   Panwaslukada
Kabupaten Probolinggo membuat resume berdasarkan hasil penelitian dan

pemeriksaan yang dilakukan bahwa tidak terjadi pelanggaran kampanye di
tempat lembaga pendidikan dimaksud a quo [bukti T-15]. Sedangkan laporan
tentang Surat Undangan Kampanye yang dibuat oleh Camat Gending (Sdr.

Drs.   Sukarno,   M.Si.)   setelah   dikaji   oleh   Panwaslukada   Kabupaten
Probolinggo diduga terjadi pelanggaran terhadap Pasal 80 dan atau Pasal
116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dan

diperbaharui  dengan  Undang-Undang  Nomor       12    Tahun     2008  tentang

Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah serta Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, karenanya oleh Panwaslukada

Kabupaten Probolinggo dugaan keterlibatan PNS a quo diteruskan kepada
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Namun setelah dilakukan
gelar  oleh  sentra  Gakkumdu,  laporan  a  quo  ditolak  atau  tidak  dapat

diteruskan kepada Penyidik Polri, karena  tidak didapatkan alat bukti outhentik dan yang kedua mandat Abdul Aziz sudah kedaluwarsa [bukti T-16];

18.    Bahwa seandainya benar, quod non, Camat Gending  membuat undangan

kepada seluruh kepala desa di wilayahnya untuk menghadiri kampanye akbar
Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon,
maka sentra Gakkumdu dan atau pelapor dan atau Tim Kampanye Pemohon
tidak  akan  terlalu  sulit  untuk  mendapatkan  surat  undangan  aseli  yang
dimaksudkan a quo, sehingga proses pidana atas laporan dimaksud dapat
ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan atau pada akhirnya dapat dibuktikan
kebenaran. Namun faktanya tidak demikian, karenanya keterlibatan camat
membuat undangan menghadiri kampanye akbar a quo patut diragukan
kebenarannya. Lagi pula, dengan teknologi scanning yang ada sekarang,
membuat surat undangan dengan menggunakan logo kantor dan stempel
kecamatan, serta tanda tangan camat misalnya bukan merupakan hal sulit
untuk dilakukan siapapun yang aware terhadap teknologi modern. Dan tanpa
bermaksud membela Pihak Terkait, Termohon ragu apabila ketiga kontestan
Pemilukada Kabupaten Probolinggo dan atau jajaran Satuan Kerja Perangkat

 

 

 

 

 

48

 

Dinas (SKPD) Kabupaten Probolinggo hendak melakukan pemihakan kepada
pasangan calon tertentu akan melakukan tindakan senaif dan sevulgar itu;

19.   Bahwa oleh karena faktanya kedua alasan mengenai keterlibatan PNS a quo
terbukti bukan merupakan pelanggaran dan atau tidak terbukti karena tidak
didukung oleh bukti yang cukup, maka mohon kedua alasan keberatan a quo
dikesampingkan;

20.   Bahwa   perlu   ditegaskan,   dalam   rangka   penyelenggaraan   Pemilukada
Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, Termohon  sungguh-sungguh bertekad
dan bersikap, serta bertindak profesional dan independen, serta menjunjung
tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan
umum, keterbukaan dan tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan
kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas;

21. Bahwa guna mewujudkan tekad a quo,  Termohon melakukan upaya-upaya
termasuk namun tidak terbatas melakukan langkah-langkah preventif dan
antisipatif sebagaimana berikut dibawah ini;

21.1.  Membuat Program Asistensi Pemilu Bersih, dengan  peserta: Tim
Kampanye,  saksi,  LSM  dan  Mahasiswa.  Tujuan  Kegiatan  a  quo
adalah: (i) Media   Komunikasi   Pelaksanaan   Tahapan   antara
Penyelenggara, Stakeholders dan Pasangan Calon (sebagai bentuk
transparansi); (ii)   Memberikan   Asistensi   Kebutuhan   Administrasi

Kelengkapan Calon (sebagai bentuk pelayanan) [bukti  T-17];

21.2.  Membuat program Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan
suara kepada seluruh anggota PPK dan PPS;

21.3.  Melakukan upaya sosialisasi untuk para pemilih pemula SMU/SMK/MA
se-Kabupaten Probolinggo [bukti  T-18];

21.4.  Melakukan  kegiatan  TOT      (training  of  trainer)  untuk  menyamakan

persepsi/pemahaman    tentang    tata    cara    pemungutan    dan penghitungan suara di TPS  kepada seluruh Tim Kampanye pasangan calon dan Panwaslu [bukti  T-19];

21.5.  Melibatkan    seluruh    LSM    se-Kabupaten    Probolinggo    untuk
menyaksikan pelaksanaan kegiatan Packing Logistik Pemilukada Kab.
Probolinggo [bukti  T-20];

21.6.  Membuat   kesepakatan   tim   Kampanye   pasangan   calon   untuk
menurunkan alat peraga atau atribut kampanye setelah ditetapkannya

 

 

 

 

 

49

 

pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan pada saat masa tenang pada Pemilukada tahun 2012 [bukti  T-21];

21.7.  Menyelenggarakan  ikrar  bersama  siap  menang  dan  siap  kalah
bersama 3   Pasangan  Calon  Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati
Probolinggo yang dilakukan  bersamaan dengan pengambilan nomor
urut pasangan calon pada tanggal 24 September 2012 yang berisi
[bukti  T-22]:

21.7.1. Bahwa   kami   senantiasa   mengutamakan   persatuan   dan
kesatuan bangsa Indonesia dan masyarakat Probolinggo pada
khususnya;

21.7.2. Bahwa kami bersedia menerima dengan besar hati dan lapang
dada terhadap apapun hasil perolehan suara artinya “Kami
Siap Menang dan Siap Kalah” dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  Kabupaten  Probolinggo
Tahun 2012;

21.7.3. Bahwa   kami   berkomitmen   untuk   menegakkan   serta
menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil (Luber Jurdil);

21.7.4. Bahwa kami senantiasa membantu aparat keamanan dalam
menciptakan suasana kondusif dan damai demi ketentraman
dan ketertiban masyarakat;

21.7.5. Bahwa  kami  saling  menghormati  dan  menghargai  antar
sesama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil
Kepala  Daerah,  Tim  Kampanye,  Elemen  Pendukung,  dan
Simpatisan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil
Kepala Daerah;

21.7.6. Bahwa  kami  bersedia  mengendalikan  massa  pendukung
masing-masing  pada   kegiatan   Pemilihan  Umum  Kepala
Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  Kabupaten  Probolinggo
Tahun 2012;

21.7.7. Bahwa kami akan bekerja sama dengan semua pihak, baik
peserta maupun Pelaksana Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah dalam mensukseskan Pemilihan

 

 

 

 

 

50

 

Kepala   Daerah   dan   Wakil   Kepala   Daerah   Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;

22. Bahwa seluruh upaya-upaya yang dilakukan oleh Termohon a quo semata-
mata  dimaksudkan  agar  Pemilukada  Kabupaten  Probolinggo 2012  dapat

berjalan dengan baik, aman dan damai, jauh dari terjadinya pelanggaran-
pelanggaran,  sehingga  siapapun  yang  terpilih  atau  menjadi  pemenang
nantinya dapat diterima oleh semua pihak dengan lapang dada. Dan faktanya,
selama proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012,
yakni sejak tahapan persiapan hingga tahapan  rekapitulasi penghitungan
perolehan suara tidak ada permasalahan. Kalaupun ada permasalahan yang
terjadi  di  lapangan,  implikasinya  sama  sekali  tidak  memiliki  daya  rusak
terhadap terselenggaranya Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 yang
demokratis dan fairness;

23. Bahwa realitas sebagaimana digambarkan Termohon di atas didukung oleh
fakta tidak adanya seorangpun saksi dari seluruh saksi dari ketiga peserta
Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 yang menyatakan dan membuat
pernyataan keberatan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan
suara  dilaksanakan  serentak  di 1700  tempat  pemungutan  suara (TPS)

sewilayah Kabupaten Probolinggo pada tanggal 8 November 2012. Begitu
juga ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara masing-masing pasangan
calon di tingkat  PPS dan PPK. Demikian halnya, terhadap penyelenggaraan

Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 tidak satupun terdapat rekomendasi
Panwaslukada  Kabupaten  Probolinggo  akibat  pelanggaran  yang  serius,
kecuali rekomendasi tentang tambahan 1 (satu) orang yang harus dimasukkan

kedalam   DPT,   rekomendasi   tentang   pelaporan   dana   kampanye   dan rekomendasi terhadap pemilih yang tercatat ganda [bukti T-23];

24. Bahwa karenanya, sungguh Termohon merasa kaget dengan telah diajukan
permohonan PHPU ke Mahkamah oleh kedua pasangan calon a quo, terlebih
setelah membaca dalil-dalil permohonan yang dialamatkan kepada Termohon,
mengingat   Termohon   telah   menunaikan   penyelenggaraan   Pemilukada
Kabupaten Probolinggo 2012 sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam
negara hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

 

 

 

 

 

51

 

Demikian halnya dengan alasan-alasan keberatan permohonan pembatalan
hasil Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 yang ditujukan kepada Pihak
Terkait. Mengenai keterlibatan PNS, sepengetahuan Termohon, sudah pernah
dilaporkan   kepada   pihak   Panwaslukada   dan   telah   direspon   oleh
Panwaslukada  yang  hasilnya  pada  akhirnya  sebagaimana  yang  telah
dikemukakan oleh Termohon di atas, yakni tidak terbukti atau tidak cukup bukti
untuk    ditindaklanjuti. Sedangkan    tuduhan    pelanggaran-pelanggaran

selebihnya yang ditujukan kepada Pihak Terkait, sepengetahuan Termohon, belum pernah menjadi temuan atau dilaporkan kepada pihak Panwaslukada dan karenanya tidak ada rekomendasi Panwaslukada terhadap pelanggaranpelanggaran a quo yang diteruskan ke sentra Gakkumdu;

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta a quo, sesuai dengan dalil-dalil permohonan
yang  tidak  menyebutkan  adanya  kesalahan  Termohon  yang  signifikan,
membuktikan bahwa  penyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Probolinggo
2012 yang dilaksanakan oleh Termohon telah berjalan dengan baik sesuai
ketentuan yang berlaku, sebagaimana diinginkan oleh semua pihak. Hal itu
karena   Termohon   selaku   penyelenggara   Pemilukada   telah   berupaya
semaksimal untuk menghasilkan Pemilukada yang berkualitas dan legitimate.
Demikian halnya dengan Panwaslukada Kabupaten Probolinggo juga telah
menunjukkan sikap profesional dan tidak memihak dalam melaksanakan tugas
pengawasan  Pemilukada  Kabupaten  Probolinggo 2012.  Oleh  karenanya

apabila kenyataannya kemudian Pemohon memunculkan peristiwa-peristiwa yang sedemikian rupa, seolah-oleh terdapat pasangan calon yang melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, maka Termohon sangat meragukan kebenaran peristiwa-peristiwa yang digambarkan dan yang kemudian dijadikan  alasan oleh Pemohon untuk mengajukan keberatan dan pembatalan Keputusan Termohon tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dimaksud a quo;

26. Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Termohon di atas, maka
peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon a quo sama sekali
tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Seandainyapun terdapat
dalil Pemohon yang benar dan terbukti, quod non, maka hal itu sama sekali
tidak  dapat  diukur  pengaruhnya  dengan  hasil  perolehan  suara  peserta
Pemilukada  Kabupaten  Probolinggo 2012   atau   Pemohon   tidak   dapat

 

 

 

 

 

52

 

membuktikan  signifikansi  pengaruhnya  terhadap  hasil  perolehan  suara
masing-masing pasangan calon. Singkatnya, bukan merupakan pelanggaran
terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice

principle)   “Tidak  seorangpun  boleh  diuntungkan  oleh  penyimpangan  dan
pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan
oleh  penyimpangan  dan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  orang  lain

(nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria)” dan tidak
mengancam   kebebasan   masyarakat,   khususnya   para   pemilih   untuk
menentukan pilihannya dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012;

27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, maka keberatan dan
permohonan pembatalan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan
suara masing-masing peserta Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 dalam
perkara in casu sama sekali tidak beralasan dan berdasar menurut hukum.

 

KONKLUSI

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

(i)   Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

(ii)  Pemohon memiliki kedudukan hukum         (legal standing) untuk mengajukan

permohonan;

(iii) Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

(iv) Permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum.

 

PERMOHONAN

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta buktibukti  sah  yang  diajukan  Termohon,  mohon  kepada  Mahkamah  berkenan memutuskan, dengan menyatakan:

Dalam Pokok Permohonan:

–   Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

[2.4]      Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon
mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-28 sebagai
berikut:

 

 

 

 

 

53

 

 

1.         Bukti T-1:           Fotokopi    Keputusan    Komisi    Pemilihan    Umum

Kabupaten Probolinggo Nomor 56/Kpts/KPU Kab-014.
329863/2012   tentang   Penetapan   Pasangan   Calon
Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati  Peserta  Pemilihan
Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah
Kabupaten  Probolinggo  Tahun 2012,   tanggal 24

September 2012,;

2.         Bukti T-2:           Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Probolinggo Nomor 57/Kpts/KPU Kab-014. 329863/2012
tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala
Daerah   dan   Wakil   Kepala   Daerah   Kabupaten
Probolinggo Tahun 2012 tanggal 24 September 2012;

3.         Bukti T-3:           Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Probolinggo   Nomor        01/KPU   Kab-014.329863/2012

tentang         Tahapan,         Program,         dan         Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  Kepala  Daerah  Kabupaten  Probolinggo  Tahun 2012, tanggal 3 Januari 2012;

4.         Bukti T-4:           Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang  Penetapan  Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil  Kepala  Daerah  Kabupaten  Probolinggo  Tahun 2012  tanggal 19 November 2012;

5.         Bukti T-5:           Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 1012 di Tingkat
Kabupaten;

6.         Bukti T-6:           Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Probolinggo Nomor 61/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012
tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil
Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah  Probolinggo Tahun 2012,

 

 

 

 

 

54

 

 

tanggal 20 November 2012,;

 

7.         Bukti T-7:            Fotokopi  Berita  Acara  Nomor      63/BA/XI/2012  tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah  Probolinggo Tahun 2012 tanggal

20 November 2012;

8.         Bukti T-8:            Fotokopi Rekaman iklan materi sosialisasi Pemilukada

Probolinggo oleh Termohon yang ditayangkan di JTV (dalam bentuk DVD);

9.         Bukti T-9:            Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 35/SPK/VI/2012

tanggal 18 Juni 2012 dan Surat Perintah Tugas Nomor

110/ST/VI/2012,   tertanggal         27   Juni       2012   yang

dikeluarkan   oleh   Ketua   Komisi   Pemilihan   Umum

Kabupaten Probolinggo;

10.       Bukti T-10:           Fotokopi  Jumlah  Pemilih  Tetap  GANDA  Pemilihan

Umum   Kepala   Daerah   dan   Wakil   Kepala   Daerah

Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;

11.       Bukti T-11:           Fotokopi  Surat  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten

Probolinggo  Nomor    571/KPU.Kab  014.329863/XI/2012

perihal  tindak  lanjut  Rekomendasi  PANWASLUKADA tertanggal 5 November 2012;

12.       Bukti T-12:           Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemutahiran

Data   dan   Daftar   Pemilih   Pemilukada   Kabupaten

Probolinggo Tahun 2012;

13.       Bukti T-13:           Fotokopi Jumlah Daftar Pemilih tetap yang tidak ber NIK

Pemilu  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah

Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;

14.       Bukti T-14:           Fotokopi Surat Keterangan Domisili  yang dikeluarkan

oleh  beberapa  Kepala  Desa  di         24  kecamatan  se-

Kabupaten Probolinggo;

15.       Bukti T-15:           Fotokopi Resume Panwaslukada Kabupaten Probolinggo

Tahun 2012 soal kampanye di Madrasah Al Kanifin;

16.       Bukti T-16:           Fotokopi           Pemberitahuan            tentang            Status

Laporan/Temuan,            yang           dikeluarkan           oleh

 

 

 

 

 

55

 

PANWASLUKADA Kabupaten Probolinggo Tahun 2012.
Dilampiri   dengan   Berita   Acara   klarifikasi   terhadap
Pelapor (Abdul Azis, S.Pd.I) dan Terlapor (Drs. Sukarno,
MSi);

17.       Bukti T-17:            Fotokopi  Surat  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten

Probolinggo Nomor 389/Kpu.Kab.014.329863/IX/        2012

perihal undangan Penyampaian asistensi kelengkapan

persyaratan  calon  Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati,

tertanggal 4 September 2012;

18.       Bukti T-18:           Fotokopi undangan, daftar hadir, dan foto-foto kegiatan

Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun

2012   di   SMU/SMK,   yang   dilakukan   oleh   Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo;

19.       Bukti T-19:           Fotokopi  Surat  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten

Probolinggo  Nomor     435/Kpu.Kab.014.329863/X/     2012

perihal Training of Trainer (TOT) Tata Cara Pemungutan Suara di TPS, tertanggal 3 Oktober 2012;

20.       Bukti T-20:           Fotokopi   Laporan   Pelaksanaan   Kegiatan   Packing,

Pendistribusian dan Pengembalian Logistik Pemilukada Kabupaten Pasuruan Tahun 2012;

21.       Bukti T-21:           Fotokopi  Berita  Acara  Nomor      51/BA/IX/2012  tentang

Kesepakatan  Tim  Kampanye  Pasangan  Calon  Untuk Menurunkan Alat Peraga atau Atribut Kampanye;

22.       Bukti T-22:           Fotokopi Ikrar Bersama “SIAP KALAH – SIAP MENANG”

yang dibuat oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon

Wakil    Bupati    Probolinggo    Tahun            2012,    serta

ditandatangani  oleh  Ketua  Tim  Kampanye  masing-

masing pasangan calon;

23.       Bukti T-23:           Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Probolinggo Nomor

100/120/PANWASLUKADA         KAB/X/2012,         tentang

Rekomendasi   agar   orang   bernama   Sunaryo   untuk dimasukan dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 sesuai desa domisili yang bersangkutan;

 

 

 

 

 

56

 

 

24.       Bukti T-24:           Fotokopi  Surat  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten

Probolinggo  Nomor    433/KPU.Kab.014.329863/X/    2012

perihal:       Bimbingan    Teknis    Pemungutan    dan

Penghitungan Suara, tertanggal 3 Oktober 2012;

25.       Bukti T-25           Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Probolinggo Nomor 54/Kpts/KPU Kab-014. 329863/2012
tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar
dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah   dan   Wakil   Kepala   Daerah   Kabupaten
Probolinggo Tahun 2012 tanggal 20 September 2012,
dan  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten
Probolinggo Nomor 59/Kpts/KPU Kab-014. 329863/2012
tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Probolinggo Nomor 54/Kpts/KPU Kab-014.
329863/2012,  tanggal 20    September 2012,  tentang

Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan
Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah   dan   Wakil   Kepala   Daerah   Kabupaten
Probolinggo Tahun 2012 tanggal 1 November 2012;

26.       Bukti T-26:           Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilukada

Kabupaten   Probolinggo   Tahun         2012   di   Wilayah

Kecamatan Besuk, yang terdiri dari:

1.   6 (enam)  buah  kotak  suara dengan  isinya  dalam

keadaan tersegel dan terkunci.

2.   1    (satu)   buah   kotak  suara   kosong   untuk   PPS

Sindetlami.

3.  13 (tiga belas) set bilik suara.

27.       Bukti T-27:           Fotokopi  Surat  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten

Probolinggo   Nomor     566/KPU.Kab.014.329863/XI/2012

perihal  Pelaksanaan  Kegiatan  Pemungutan  Suara  di TPS, tanggal 5 November 2012;

28.       Bukti T-28:           Fotokopi Berita  Acara Nomor       62/BA/XI/2012,  tentang

Penerimaan  Keberatan  dari  Saksi  Pasangan  Calon
Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati  Dalam  Pemilukada

 

 

 

 

 

57

 

 

Kabupaten Probolinggo Tahun 2012.

 

[2.5]        Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Hj. Puput
Tantriana Sari, S.E., dan Drs. H. A. Timbul Prihanjoko mengajukan keterangan
tertulis bertanggal 3 Desember 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah
pada tanggal 3 Desember 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

 

DALAM POKOK PERMOHONAN

1.        Bahwa  keberatan  yang  diajukan  Pemohon  yang didasari  pada alasan

bahwa keputusan Termohon dan berita acara a quo dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (“asas Luber dan “Adil”) adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum.

2.        Bahwa berkaitan dengan dalil peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW

yang menyelanggarakan adalah bukan pemerintah daerah dan pada saat
itu proses Pemilukada Kabupaten Probolinggo belum memasuki tahapan
pendaftaran pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Probolinggo
Tahun 2012. Selain itu tidak benar bahwa kegiatan tersebut dibiayai dengan
dana APBD.

3.        Bahwa sehubungan dengan adanya gambar/foto Bupati dan Hj. Tantriana

karena kedudukan Hj. Tantriana adalah sebagai Ketua Penggerak PKK
Kabupaten  Probolinggo  dan  bukan  sebagai  calon  Bupati  Probolinggo,
perhatikan foto yang dimaksud Hj. Tantriana menggunakan seragam baju
PKK.

4.        Bahwa  dalil  berkaitan  dengan  Sdr.  Kusnadi  tidak  lagi  menjadi  Sekda

Kabupaten Probolinggo dikarenakan masa jabatan Kusnadi pada tanggal 12 Maret 2012 telah memasuki masa pensiun, oleh karena itu diterbitkan SK Bupati Nomor 821.2/51 426.307/2012 tentang pembebasan dari jabatan struktural  yang  ditandatangani  oleh  Drs.  H.  Hasan  Aminudin,  M.Si tertanggal 13 Maret 2012.

5.        Bahwa dalil Pemohon yang berkaitan acara peresmian SMK Pertanian

Kecamatan Sumber yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Probolinggo (Rasid Subagiyo), Camat Sumber (Muh. Suyono), Guru dan
Kepala Sekolah se- Kecamatan Sumber serta masyarakat sekitar SMK

2

 

 

 

 

 

58

 

pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2012 jam 08.00 WIB, acara berlangsung
secara wajar dan sama sekali tidak ada pemasangan gambar pasangan
calon.

6.        Bahwa dalil Pemohon perihal pendzoliman terhadap Rumah Sakit Anak Dan

Bersalin  Siti  Fatimah  Kraksaan  adalah dalil  yang berdasarkan  asumsi
belaka oleh karena itu harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum dan
bersifat spekulatif. Karena rumah sakit tersebut sama sekali tidak ada
hubungan hukum apapun dengan Pihak Terkait maupun dengan Pemda
Probolinggo.

7.        Bahwa  dalil  Pemohon  yang  menyatakan  bahwa  pada  hari  Senin,           17

September 2012 merupakan acara apel akbar dalam rangka mendukung dan mensukseskan kemenangan Hj. Puput Tantriana Sari dan Timbul Prihanjoko (HATI) pada pelaksanaan Pemilukada 2012, fakta tersebut sama sekali tidak pernah ada.

8.        Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 14 Oktober 2012

diadakan silaturahmi dengan Pengasuh Pondok Pesantren Syeh Abdul
Qodir Al-Jaelani yang dikordinir oleh Camat Gending sekaligus terjadi
money politic, stiker dan pembagian buku yang dilakukan oleh istri Calon
Bupati  Pasangan  Calon  Nomor  Urut 1  adalah  tidak  benar  dan  tidak

berdasarkan hukum.

9.        Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada hari Minggu tanggal 28

Oktober 2012 jam 19.30 WIB merupakan pelaksanaan Debat Kandidat
calon Bupati Probolinggo di Televisi Lokal Jawa Timur yaitu JTV. Dalam
setiap break atau selingan iklan, Sdr. H. Muhammad Zubaidi,M.pd.l Ketua

Divisi Sosialisasi KPU Probolinggo menyatakan MARI KITA GUNAKAN HAK PILIH KITA PADA PEMILUKADA PROBOLINGGO” jadi tidak ada kalimat untuk memenangkan pasangan calon Pihak Terkait.

10.      Bahwa dalil Pemohon sehubungan dengan debat candidat calon Bupati

Probolinggo,  dan  disela-sela  iklan  yang  dikeluarkan  JTV  muncul  iklan
Pasangan Calon Nomor Urut 1, Hj. Puput Tantriana Sari sedang membagi-
bagikan  amplop  merupakan  kegiatan  Pihak  Terkait  selaku  Ketua  Tim

Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo yang sudah lampau dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan upaya memenangkan Pihak Terkait.

11.      Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan acara selamatan desa dan Petik

 

 

 

 

 

59

 

Laut  adalah  murni  kegiatan  masyarakat  apabila  yang  hadir ada  yang menggunakan  baju  kaos  HATI,  hal  tersebut  tidak  dapat  dibebankan kesalahan kepada Pihak Terkait.

12.      Bahwa kampanye di luar jadwal yaitu pada tanggal 01 November 2012 di

Madrasah Al — Kanifin Desa Karang Pranti jam 13.00 WIB adalah bukan
kampaye akan tetapi koordinasi internal Tim Pemenangan Pasangan Calon
Nomor Urut 1 yang dilaksanakan di Sekretariat yang kebetulan halamannya

menjadi satu dengan halaman Madrasah AL – Kanifin dan kegiatan tersebut sudah dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Probolinggo dengan hasil sama sekali tidak terbukti melakukan kampanye diluar jadwal.

13.      Bahwa berkaitan dengan kampanye akbar pasangan HATI di lapangan

Dringgu jam 13.00 WIB pada tanggal 2 November 2012 sama sekali Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Camat Gending.

14.      Bahwa berkaitan dengan adanya terbitan Buku Pembelajaran Keaksaraan

fungsional (buta aksara) bergambar Hj. Tantriana yang menggunakan baju seragam  PKK  adalah  tidak  bisa  dikaitkan  dengan  pencalonan  Bupati Nomor Urut 1. Selama ini Pihak Terkait tidak pernah memanfaatkan APBD 2011 dan tidak pernah mencetak buku tersebut.

15.      Bahwa   sehubungan   dengan   pembagian   buku   gratis   untuk   SLTA

merupakan  upaya  pemerintah  untuk  mengurangi  beban  siswa,  dan pembagian buku tersebut jauh hari sebelum tahapan Pilkada Kabupaten Probolinggo ditetapkan oleh KPU Kabupaten Probolinggo.

16.      Bahwa  dalil  sehubungan  dengan  kampanye  pada  Sabtu  tanggal              3

November  2012  yang  merupakan  jadwal  kampanye  Pasangan  Calon
Nomor Urut 3, adalah memang bersamaan dengan acara rutin mingguan
Istiqosah yang selama ini diadakan oleh Yayasan Pesantren Ar Riyadlah

dan sama sekali tidak ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

17.      Bahwa dalil berkaitan dengan pengajian di Kantor Desa Glagah Kecamatan

Pakuniran  Kabupaten  Probolinggo  dan  setelah  acara  selesai  panitia
Pengajian membagikan uang transport kepada masyarakat yang hadir dan
pada saat pengajian tersebut tidak ada Pasangan Calon Nomor Urut 1,
tidak ada pengarahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan
perlu diketahui bahwa H. Hafid Aminudin bukanlah Tim Sukses Pasangan

Calon Nomor              Urut 1.

4

 

 

 

 

 

60

 

 

18.      Bahwa berkaitan dengan Sdr. Sawal selaku Kepala Desa Pakuniran yang

pada hari Kamis 25 Oktober 2012 dalam acara kampanye tersebut yang
ikut  berjoget  dan  menyanyi  serta  menyampaikan  kata  “HIDUP  HATI”
adalah fakta yang tidak benar. Kalaupun fakta tersebut dianggap ada,
maka sepenuhnya hal tersebut tidak dapat dibebankan kesalahannya pada
Pihak Terkait.

19.      Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada Bupati Probolinggo tidak

pernah  menarik  pengawai  negeri  sipil  se-Kabupaten  Probolinggo  ke
wilayah politik praktis hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat edaran
Bupati yang intinya PNS harus netral dalam Pilkada sebagaimana isi Surat

Edaran Nomor. 860/1100/426.307/2012 tentang Peningkatan Kedisiplinan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Hal tersebut juga ditegaskan kembali pada saat upacara Apel Korpri

tanggal    17   Oktober     2012,   dalam   sambutannya   Sekda   Kabupaten

Probolinggo memperingatkan agar PNS harus berlaku netral Surat Edaran
Nomor 860/1100/426.307/2012    tentang    Peningkatan    Kedisiplinan
Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

20.      Bahwa perlu diketahui kedudukan Pihak Terkait bukan sebagai pejabat

pemerintahan sehingga sama sekali tidak memiliki kewenangan secara
hirarkis terhadap aparat birokrasi. Dalam hal ini yang mempunyai ikatan
hirarkis sebelumnya adalah Pemohon selaku mantan Sekda Kabupaten

Probolinggo yang baru pensiun pada tanggal 12 Maret 2012.

21. Bahwa kemenangan Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo
2012  berkorelasi  positif  dengan  jumlah  suara  yang  diperoleh  partai
pengusung dan pendukung pada Pemilihan Legislatif Tahun 2009 yang
apabila ditotal sejumlah 258.208.

22. Bahwa dengan demikian Petitum para Pemohon agar dilaksanakan Pilkada
ulang dengan mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada
Kabupaten  Probolinggo  Tahun 2012  adalah  dalil  yang  sangat  tidak

beralasan, sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan
ini kami selaku kuasa hukum Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

 

 

 

 

 

61

 

 

DALAM POKOK PERMOHONAN

• Menyatakan menolak permohonan para Pemohon seluruhnya.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.6]      Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-24 sebagai berikut:

1.      Bukti PT-1:         Fotokopi   Surat   Undangan   Nomor          03-M/II/2012   yang

dikeluarkan oleh Panitia Peringatan Maulid Nabi dan 9 tahun

Pengabdian Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si;

2.      Bukti PT-2:         Fotokopi SK Gubernur Nomor 821.2/535/212/2012 tanggal

12 Maret 2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan  dan

SK Bupati Nomor 821.2/51/426.307/2012 tanggal 13 Maret

2012 tentang Pembebasan Dari Jabatan Struktural;

3.      Bukti PT-3:         Fotokopi    Surat    Edaran    Bupati    Probolinggo    Nomor

860/1100/426.307/2012   tanggal        23   Juli      2012   tentang

Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab Probolinggo;

4.      Bukti PT-4:         Fotokopi Kliping Koran Bromo Info Edisi XVI tanggal 25 – 8

November 2012, judul Sekda Nawi Irup Apel Bulanan Korpri;

5.      Bukti PT-5:         Fotokopi Buku Tulis dan  Amplop yang Bergambar Bupati

Probolinggo  dengan  Ketua  Tim  Penggerak  PKK    yang menggunakan seragam PKK;

6.      Bukti PT-6:         Fotokopi Surat Pernyataan 12 Kepala Desa se-Kecamatan

Gending tanggal 12 November 2012;

7.      Bukti PT-7:         Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada tanggal            6

November 2012;

8.      Bukti PT-8:         Fotokopi Surat Undangan Dari Kepala Desa Curah Sawo

Kepada Camat Gending Nomor  005/85/651.05/2012 tanggal

25 Oktober 2012;

9.      Bukti PT-9:         Fotokopi Kliping Koran Radar Bromo tanggal 16 November

2012;

 

 

 

 

 

62

 

 

10.   Bukti PT-10:       Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 29 Agustus 2012 yang

dibuat oleh Harsoyo Mukhtar Sag, MM dan Drs. Supanut,

MM;

11.   Bukti PT-11:       Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 November 2012 yang

dibuat oleh Harsoyo Mukhtar, S. Ag, MM;

12.   Bukti PT-12:       Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada tanggal 20

November 2012;

13.   Bukti PT-13:       Fotokopi Kliping Koran Radar Bromo tanggal 6 November

2012 judul Kampanye Dinilai Baik;

14.   Bukti PT-14:       Fotokopi Undangan Yayasan Ar Riyadlah Pandean tanggal

20 Oktober 2012 untuk Bupati Probolinggo;

15.   Bukti PT-15:       Fotokopi   Perda   APBD   Nomor     9   Tahun    2012   tentang

Perubahan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran

2012;

16.   Bukti PT-16:       Fotokopi  Hibah  untuk  kegiatan  organisasi  dan  lembaga

keagamaan tahun anggaran 2012;

17.   Bukti PT-17:       Fotokopi Penjabaran APBD Kabupaten Probolinggo Tahun

2012;

18.   Bukti PT-18:       Fotokopi   Rincian   Perubahan   APBD   Menurut   Urusan

Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2012 – Lampiran III Perda 09 Tahun 2012  tanggal 19 September 2012;

19.   Bukti PT-19:       Fotokopi Kliping koran Radar Bromo tanggal 17 Oktober 2012

judul  Ketua  TP  PKK  Kabupaten  Probolinggo  Serahkan

Bantuan PKH;

20.   Bukti PT-20:       Fotokopi Kliping koran Trens Pos edisi 37, 5-11 November

2012 judul Pemkab Gelontorkan Honorarium Guru TK/RA;

21.   Bukti PT-21:       Fotokopi Kliping Radar Bromo tanggal 8 November 2012

judul berebut 842. 890 suara;

22.   Bukti PT-22:       Fotokopi Salinan Keputusan KPU Nomor 60/Kpts/KPU Kab-

014.329863/2012   tentang   Penetapan   Rekapitusi   Hasil Penghitungan   Perolehan   Suara   oleh   KPU   Kabupaten Probolinggo Dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 tanggal 19 November 2012;

 

 

 

 

 

63

 

23.   Bukti PT-23:    Fotokopi Kliping Koran Bromo Info 24 Oktober 2012 judul
DPRD  Serahkan  Rekomendasi  atas  LKPJ  AMJ  Bupati

Probolinggo Periode 2008 – 2012;

24.   Bukti PT-24:    Fotokopi Kliping Koran Bromo Info tanggal 9 November 2012
judul Pemilukada Berjalan Aman Dan Lancar.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan satu orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 5 Desember 2012 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 

H. Ahmad Rifai

•   Saksi   adalah   Ketua   Panitia  Peringatan   Maulid   Nabi   dan           9   Tahun

Pengabdian Drs. H. Hasan Aminuddin;

•   Pada acara tersebut tidak ada Deklarasi Hj. Tantriana sebagai calon Bupati;

•   Pada acara tersebut para tokoh minta izin kepada Bapak Bupati supaya istri
Bapak  Bupati,  Ibu  Tantriana  diizinkan  oleh  Bupati  untuk  melanjutkan
pembangunan di Kabupaten Probolinggo;

•   Materi sambutan Bapak Bupati terkait dengan akan berakhirnya masa
jabatannya;

•   Bapak Bupati mengizinkan istrinya untuk menjadi calon Bupati Probolinggo.

[2.7]   Menimbang    bahwa    Pemohon,    Termohon,    dan    Pihak    Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima  di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8]   Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala
sesuatu  yang  terjadi  di  persidangan  cukup  ditunjuk  dalam  berita  acara
persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.

 

3. PERTIMBANGAN HUKUM

 

[3.1]      Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah
keberatan  atas  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Probolinggo
Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-014-329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

 

 

 

 

 

64

 

Penghitungan  Perolehan  Suara  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, tanggal 19 November 2012 (vide bukti P-1) yang ditetapkan oleh Termohon;

 

[3.2]      Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara,

Mahkamah  Konstitusi     (selanjutnya  disebut  Mahkamah)  terlebih  dahulu  akan

mempertimbangkan hal-hal berikut:

a.  Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan  a quo;

b.  Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;

c.  Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai

berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3]       Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) junctis
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48

Tahun    2009   tentang   Kekuasaan   Kehakiman       (Lembaran   Negara   Republik

Indonesia  Tahun     2009  Nomor    157,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2004  Nomor 125,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan

 

 

 

 

 

65

 

suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah
Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan,  Pengangkatan,  dan  Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam
Pasal 236C  menetapkan, ”Penanganan  sengketa  hasil  penghitungan  suara

pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah
Konstitusi  paling  lama 18 (delapan  belas)  bulan  sejak  undang-undang  ini

diundangkan”;

Pada  tanggal    29  Oktober    2008,  Ketua  Mahkamah  Agung  dan  Ketua

Mahkamah   Konstitusi   bersama-sama   telah   menandatangani   Berita   Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa  pelanggaran-pelanggaran  di  dalam  sengketa  Pemilukada  dapat
dikategorikan  ke  dalam  beberapa  pelanggaran  Pemilu  ataupun  pelanggaran
Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya
money politic, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi
yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada
telah   memaknai   dan   memberikan   pandangan   hukumnya   melalui   putusan-
putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan,

 

 

 

 

 

66

 

yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106
ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada
pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya
persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU

32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi
terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek

perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon  yang  mempengaruhi:  a.  penentuan  Pasangan  Calon  yang  dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi
dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-
cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga
masyarakat  jika  dalam  menangani  sengketa  Pemilukada  hanya  menghitung
perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat
atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang
nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai
hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah
diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung
tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan
terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian
maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya
diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan

Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan  hasil  Pemilukada  sesuai  dengan  tenggang  waktu  yang  telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa  dari  pandangan  hukum  di  atas,  Mahkamah  dalam  mengadili
sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil
perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam

 

 

 

 

 

67

 

adanya  pelanggaran  yang  bersifat  terstruktur,  sistematis,  dan  masif  yang
memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan
ketentuan  yang  mengharuskan  Mahkamah  memutus  sengketa  berdasarkan
kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang
menyatakan, “Mahkamah  Konstitusi  memutus  perkara  berdasarkan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti
dan keyakinan hakim”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu
terbukti  telah  memberikan  makna  hukum  dan  keadilan  dalam  penanganan
permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa
Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan
diterima  sebagai  solusi  hukum  itu,  Mahkamah  dapat  menilai  pelanggaran-
pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan
dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil
peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide
Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan  Pasal 24C  ayat (1)  UUD 1945  yang  menyatakan, “Mahkamah

Konstitusi berwenang mengadili…, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan  umum”.  Di  dalam  ketentuan  tersebut  jelas  dinyatakan  bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang   mengadili   masalah-masalah   yang   juga   terjadi   dalam   proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa  dalam  menilai  proses  terhadap  hasil  Pemilu  atau  Pemilukada
tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori.
Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat
ditaksir  pengaruhnya  terhadap  hasil  suara  Pemilu  atau  Pemilukada  seperti
pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga
yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan.  Untuk  jenis  pelanggaran  yang  seperti  ini  Mahkamah  tidak  dapat
menjadikannya   sebagai   dasar   pembatalan   hasil   penghitungan   suara   yang
ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya

 

 

 

 

 

68

 

menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses
Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada
seperti  money politic,  keterlibatan oknum pejabat  atau PNS, dugaan pidana
Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil
Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena
terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah
ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang
sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang
bersifat  sporadis,  parsial,  perorangan,  dan  hadiah-hadiah  yang  tidak  bisa
dibuktikan  pengaruhnya  terhadap  pilihan  pemilih  tidak  dijadikan  dasar  oleh
Mahkamah   untuk   membatalkan   hasil   penghitungan   suara   oleh   KPU/KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon
yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana
penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan
dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya
yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka
Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena
pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama
sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan
badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana
atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil
pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap
hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan
sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu,
setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan
dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah
hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata
Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana
atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana,
Mahkamah   Konstitusi   telah   menandatangani   Nota   Kesepahaman   dengan
Kepolisian   Negara   Republik   Indonesia   yaitu   Nota   Kesepahaman   Nomor
016/PK/SET.MK/2010  dan  Nomor  B/18/VIII/2010  tentang  Penegakan  Hukum
terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus

 

 

 

 

 

69

 

2010  yang  isinya  mendorong agar  temuan-temuan  pidana dari  persidanganpersidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4]    Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa
hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU-
Kab-014-329863/2012   tentang   Penetapan   Rekapitulasi   Hasil   Penghitungan
Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Dalam
Pemilihan   Umum   Kepala   Daerah   dan   Wakil   Kepala   Daerah   Kabupaten
Probolinggo Tahun 2012, tanggal 19 November 2012 (vide bukti P-1) dengan
demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5]      Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU
32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan
Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil
Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
peserta Pemilukada;

[3.6]      Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan   Umum   Kabupaten   Probolinggo   Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-014-

329863/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, tanggal 24 September 2012 (vide bukti P-4), dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7]   Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

 

 

 

 

 

70

 

[3.8]    Menimbang  bahwa  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten
Probolinggo   Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-014-329863/2012   tentang   Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, ditetapkan oleh Termohon pada
tanggal 19 November 2012. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan
hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah hari Selasa
tanggal 20 November 2012, hari Rabu tanggal 21 November 2012, dan hari Kamis
tanggal 22 November 2012;

 

[3.9]    Menimbang  bahwa  permohonan  Pemohon  diterima  di  Kepaniteraan

Mahkamah  pada  hari  Rabu  tanggal        21  November    2012  berdasarkan  Akta

Penerimaan   Berkas   Permohonan   Nomor             434/PAN.MK/2012,    sehingga

permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10]   Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan
a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang
ditentukan,   maka   selanjutnya   Mahkamah   akan   mempertimbangkan   pokok
permohonan;

 

Pokok Permohonan

[3.11]   Menimbang bahwa isu pokok dalam permohonan Pemohon adalah
keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo
Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-014-329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan  Perolehan  Suara  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten
Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, tanggal 19 November 2012 (vide bukti P-1);

[3.12]         Menimbang  bahwa  Pemohon  pada  pokoknya  mendalilkan  telah
terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 yang
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak
Terkait dalam  pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Probolinggo, antara lain,
adanya kampanye di luar jadwal, pelibatan pejabat dan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Kabupaten Probolinggo, penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja

 

 

 

 

 

71

 

 

Daerah   (APBD),  adanya  intimidasi  dan  politik  uang         (money  politic),  proses

pelaksanaan  Pemilukada  berlangsung  tidak  jujur  dan  tidak  adil  serta  penuh dengan praktik kecurangan, adanya pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Tetap.
Untuk   membuktikan   dalil-dalilnya,   Pemohon   mengajukan   alat   bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-38, serta 15 orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 3 Desember 2012 dan tanggal 5 Desember 2012 yang keterangannya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13]    Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada
persidangan tanggal 3 Desember 2012 menyampaikan jawaban tertulis bertanggal

3 Desember 2012 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara.
Untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-

28 namun tidak mengajukan saksi/ahli;

[3.14]    Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait pada
persidangan  tanggal 3  Desember 2012  menyampaikan  keterangan  tertulis

bertanggal 3 Desember 2012 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-24, dan satu orang saksi;

[3.15]    Menimbang  bahwa  Pemohon,  Termohon,  dan  Pihak  Terkait  telah
menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada
tanggal 6  Desember  2012,  yang pada  pokoknya  masing-masing  tetap pada
pendiriannya;

 

Pendapat Mahkamah

[3.16]         Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, tanggapan Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis/surat, cakram padat, keterangan saksi-saksi para pihak, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

 

 

 

 

 

72

 

[3.16.1]          Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dalam menyelenggarakan
Pemilukada Kabupaten Probolinggo tidak netral, antara lain, dalam iklan di JTV,
Termohon dengan sengaja menyebut kata “HATI” pada iklan “Mari Kita Gunakan
Hati Kita Pada Pemilukada Probolinggo” dan adanya dugaan dengan sengaja
mengacungkan telunjuk “Satu” oleh Ketua Divisi Sosialisasi Komisi Pemilihan
Umum  Kabupaten  Probolinggo.  Menurut  Pemohon  ada  indikasi  kuat  pesan
peringatan “No. 1” ditujukan kepada penonton padahal angka 1 merupakan Nomor
Urut Pasangan Calon Hj. Puput Tantriana Sari dan Timbul Prihanjoko (“Hati”).

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda P-16 berupa cakram padat berisi iklan di televisi lokal Jawa Timur (JTV);

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan bantahan yang pada
pokoknya   menerangkan  bahwa   tidak   benar   Termohon   tidak  netral   dalam
menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Probolinggo. Bahwa benar Termohon
telah   melakukan   sosialisasi   kepada   masyarakat   tentang   penyelenggaraan
Pemilukada  Kabupaten  Probolinggo  Tahun 2012  melalui  media,  antara  lain

sosialisasi yang ditayangkan oleh JTV, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Bahwa  pembuatan  dan  perekaman  gambar  dan  suara gambar iklan yang ditayangkan oleh JTV dilakukan pada tanggal 27 Juni 2012 jauh hari sebelum pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon dan sebelum Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendeklarasikan diri sebagai pasangan “Hati” yang dideklarasikan menjelang masa kampanye. Kemudian penggunaan “telunjuk satu jari”  yang  dilakukan  oleh  Ketua  Divisi  Sosialisasi  Komisi  Pemilihan  Umum Kabuapten Probolinggo dalam iklan tersebut dimaksudkan sebagai penegasan dalam ajakan untuk menggunakan hak pilih;

Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan bukti bertanda T-2
berupa  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Probolinggo  Nomor
57/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012, tanggal 24 September 2012, bukti bertanda
T-8 berupa rekaman iklan materi sosialisasi Pemilukada Kabupaten Probolinggo,
dan bukti bertanda T-9 berupa Surat Perintah Kerja Nomor 35/SPK/VI/2012,

tanggal 18 Juni 2012 dan Surat Perintah Tugas Nomor 110/ST/VI/2012, tanggal 27 Juni 2012;

Setelah mencermati bukti-bukti dan keterangan para pihak di persidangan,
Mahkamah menemukan fakta hukum, dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan
Termohon dalam menyelengggarakan Pemilukada Kabupaten Probolinggo telah

 

 

 

 

 

73

 

 

terbantahkan  oleh  bukti  bertanda  T-9  berupa  Surat  Perintah  Kerja  Nomor

35/SPK/VI/2012,  tanggal      18  Juni     2012  dan  Surat  Perintah  Tugas  Nomor

110/ST/VI/2012, tanggal      27  Juni   2012.  Menurut Mahkamah, Termohon telah

melaksanakan   sosialisasi   dalam   penyelenggaraan   Pemilukada   Kabupaten
Probolinggo sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut
dan keterangan Termohon di persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Desember
2012,  pembuatan  dan  perekaman  gambar  dan  suara  gambar  iklan  yang
ditayangkan oleh JTV dilakukan jauh hari sebelum pengundian dan penetapan
nomor  urut  pasangan  calon  dan  sebelum  Pasangan  Calon  Nomor  Urut 1

mendeklarasikan diri sebagai pasangan         “Hati” yang dideklarasikan menjelang

masa kampanye. Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.2]          Terhadap dalil Pemohon mengenai proses Pemilukada Kabupaten Probolinggo berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan buktibukti yang cukup, sehingga tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.3]          Bahwa Pemohon mendalilkan ada pemilih ganda sebanyak 1010
pemilih dan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) yakni adanya DPT yang tidak
bernomor induk kependudukan (NIK) berjumlah 52.802 pemilih yang dilakukan
oleh Termohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-32, bukti P-35, dan  bukti  P-36  antara  lain  berupa  Daftar  Pemilih  Tetap  pada  Kabupaten Probolinggo;

Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon bahwa telah terjadi pemilih
ganda sebanyak 1010 pemilih dan manipulasi DPT. Menurut Termohon, Pemohon
tidak  menjelaskan  secara  jelas  dan  rinci  kecurangan  dan  pelanggaran  apa,
bagaimana cara Termohon melakukannya dan apa yang dimaksudkan dengan
bukti  pengakuan  yang  dilakukan  oleh  Termohon  dan  Panwaslu,  serta  apa
hubungannya dengan 1010 pemilih ganda. Benar terdapat dugaan adanya pemilih
ganda dalam DPT Pemilukada Kabupaten Probolinggo sebanyak 372 pemilih.
Namun, terhadap dugaan tersebut Panwaslukada Kabupaten Probolinggo telah
memberikan    rekomendasi    kepada    Termohon    dan    Termohon    telah
menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi faktual ulang terhadap nama-

 

 

 

 

 

74

 

nama pemilih dalam DPT yang diduga ganda tersebut. Terkait dengan adanya
DPT yang tidak bernomor induk kependudukan (NIK) berjumlah 52.802 pemilih,
menurut Termohon tidak benar terdapat 52.802 DPT tanpa NIK. Memang benar, di
dalam DPT terdapat pemilih yang tidak memiliki NIK, namun hanya berjumlah

18.023 pemilih yang tersebar di 325 desa dan 5 kelurahan di 24 kecamatan atau tersebar di 1700 TPS se-Kabupaten Probolinggo. Realitas adanya pemilih yang tidak  memiliki  NIK  tersebut  sama  sekali  bukan  merupakan  manipulasi  DPT, melainkan setelah dilakukan verifikasi faktual terhadap DPT tanpa NIK tersebut, ternyata benar-benar tidak memiliki NIK.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti bertanda T-

10 berupa jumlah daftar pemilih tetap ganda Pemilukada Kabupaten Probolinggo
Tahun 2012, bukti bertanda T-11 berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 571/KPU.Kab 014.329863/XI/2012, tanggal

5 November 2012 perihal tindak lanjut rekomendasi Panwaslukada, bukti bertanda
T-12 berupa laporan pelaksanaan kegiatan pemutahiran data dan daftar pemilih
Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, bukti bertanda T-13 berupa
jumlah DPT yang tidak ber-NIK, dan bukti bertanda T-14 berupa surat keterangan
domisili  yang  dikeluarkan  oleh  beberapa  kepala  desa  di 24  kecamatan  se-

Kabupaten Probolinggo;

Setelah mencermati bukti dan keterangan Termohon di persidangan serta
bukti-bukti Termohon sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah meskipun
Pemohon dalam dalil permohonan a quo mengajukan bukti bertanda P-32, bukti P-
35, dan bukti P-36 antara lain berupa Daftar Pemilih Tetap pada Kabupaten
Probolinggo, namun bukti-bukti Pemohon tersebut hanya merupakan daftar pemilih
tetap  yang  tidak  membuktikan  adanya  pemilih  fiktif  dan  penambahan  suara
sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Seandainya pun benar ada  pemilih
fiktif dan penambahan suara, berdasarkan fakta di persidangan Pemohon tidak
dapat membuktikan jumlah pemilih yang dinyatakan fiktif tersebut. Pembuktian
jumlah pemilih fiktif yang dinyatakan tidak sah oleh Pemohon tersebut menjadi
penting  untuk  mengetahui  signifikansi  perolehan  suara  Pemohon.  Menurut
Mahkamah terdapat perbedaan selisih suara yang sangat besar antara perolehan
suara Pemohon dan perolehan suara Pihak Terkait yaitu sebanyak 76.296 suara,
sehingga seandainyapun ada pemilih fiktif maka tidak mencapai selisih suara
Pemohon tersebut. Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, menurut Mahkamah

 

 

 

 

 

75

 

dalil Pemohon tidak signifikan untuk mengubah peringkat suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.4]          Terkait dalil Pemohon mengenai adanya keberpihakan Termohon kepada pasangan calon tertentu dan Termohon membiarkan adanya pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo yang menurut Pemohon dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak  dibuktikan  dengan  bukti  yang  meyakinkan  Mahkamah  sehingga  dalil permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.5]          Bahwa  Pemohon  mendalilkan  adanya  acara  peresmian  SMK Pertanian di Kecamatan Sumber dan acara Selamatan Desa dan Petik Laut yang dihadiri oleh jajaran birokrasi dan adanya pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh santri di bawah umur dari Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Falah Desa Sumber Kedawung Leces, Kabupaten Probolinggo.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda P-12
berupa cakram padat berisi acara Peresmian SMK Pertanian, bukti bertanda P-18
berupa cakram padat berisi acara Selamatan Desa dan Petik Laut, bukti bertanda
P-32 berupa Daftar Pemilih Tetap TPS 08 dan saksi bernama Abdullah dan Abdul
Wahid yang pada pokoknya menerangkan ada keikutsertaan jajaran birokrasi
dalam kedua acara tersebut serta saksi bernama Salama yang pada pokoknya
menerangkan   anak-anak   di   bawah   umur   ikut   memilih   dalam   Pemilukada
Kabupaten Probolinggo;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait dan Termohon menolak
dengan tegas. Peresmian SMK Pertanian dan acara Selamatan Desa dan Petik
Laut di Desa Curah Sawo berlangsung secara wajar dan sama sekali tidak ada
hubungan hukum apapun dengan Pihak Terkait maupun dengan Pemerintah
Daerah Probolinggo. Kemudian saat pemungutan suara di TPS 08 Desa Sumber
Kedawung, Kecamatan Leces, sama sekali tidak ada permasalahan. Hal ini
terbukti tidak adanya keberatan dan atau kejadian khusus yang dicatat oleh KPPS.

Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti bertanda PT-8 berupa Surat Undangan dari Kepala Desa Curah Sawo kepada Camat Gending Nomor  005/85/651.05/2012, tanggal 25 Oktober 2012;

Setelah mencermati bukti dan bantahan Pihak Terkait, jawaban Termohon
di persidangan serta bukti-bukti Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas,

 

 

 

 

 

76

 

menurut Mahkamah meskipun Pemohon mendalilkan adanya kampanye dalam
acara peresmian SMK Pertanian di Kecamatan Sumber dan acara Selamatan
Desa dan Petik Laut yang dihadiri oleh jajaran birokrasi Kabupaten Probolinggo
tidak   dapat   disimpulkan   sebagai   ajang   kampanye   karena   acara   tersebut
merupakan acara rutin yang diselenggarakan oleh Kepala Desa Curah Sawo
sebagaimana dibuktikan dengan surat Kepala Desa Curah Sawo kepada Camat
Gending Nomor 005/85/651.05/2012, tanggal 25 Oktober 2012 (vide bukti PT-8).
Berdasarkan fakta di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait
menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.6]          Bahwa Pemohon mendalilkan kemenangan Pihak Terkait dilakukan
dengan   memanfaatkan   jajaran   birokrasi   dan   keuangan   daerah   Kabupaten
Probolinggo  dimulai  dengan  perencanaan  mengadakan  deklarasi  istri  Bupati
Probolinggo, yaitu Hj. Puput Tantriana Sari, sebagai calon Bupati Probolinggo
pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan Laporan Pertanggungjawaban
Bupati Probolinggo selama 9 Tahun kepada masyarakat Probolinggo di alun-alun
Kraksaan Probolinggo.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda P-7 berupa video peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan bukti bertanda P-8 berupa video pemasangan gambar Hj. Puput Tantriana Sari, sebagai calon Bupati Probolinggo di kantor instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan saksi yang bernama Budiono dan Yefi Nurcahyono yang pada pokoknya menerangkan ada acara deklarasi istri Bupati Probolinggo, yaitu Hj. Puput Tantriana Sari, sebagai calon Bupati Probolinggo pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Probolinggo selama 9 Tahun;

Pihak   Terkait   menolak   dengan   tegas   dalil-dalil   yang   diajukan   oleh Pemohon.   Menurut   Pihak   Terkait   penyelenggara   peringatan   Maulid   Nabi Muhammad SAW bukan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dan kegiatan tersebut tidak dibiayai dengan dana APBD Kabupaten Probolinggo;

Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti bertanda PT-1
berupa Surat Undangan Nomor 003-M/II/2012, tanggal 17 Februari 2012 yang
dikeluarkan oleh Panitia Peringatan Maulid Nabi dan 9 Tahun Pengabdian Drs. H.
Hasan Aminuddin, M. Si., dan keterangan saksi bernama H. Ahmad Rifai, Ketua
Panitia Peringatan Maulid Nabi dan 9 Tahun Pengabdian Drs. H. Hasan Aminuddin
yang pada pokoknya menerangkan tidak ada deklarasi Hj. Puput Tantriana Sari

 

 

 

 

 

77

 

sebagai calon Bupati pada acara Peringatan Maulid Nabi dan 9 Tahun Pengabdian Drs. H. Hasan Aminuddin;

Setelah mencermati bukti-bukti tertulis dan keterangan Pihak Terkait di
persidangan serta keterangan saksi Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas,
menurut Mahkamah dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon telah terbantahkan dengan
bukti Pihak Terkait berupa Surat Undangan Nomor 003-M/II/2012, tanggal 17
Februari 2012 dan keterangan saksi Pihak Terkait bernama H. Ahmad Rifai.
Meskipun   saksi-saksi   Pemohon   bernama   Budiono   dan   Yefi   Nurcahyono
menerangkan adanya deklarasi Hj. Puput Tantriana Sari sebagai calon Bupati
pada acara Peringatan Maulid Nabi dan 9 Tahun Pengabdian Drs. H. Hasan
Aminuddin, menurut Mahkamah keterangan Saksi-saksi Pemohon tersebut hanya
berupa kesimpulan dan asumsi para saksi Pemohon. Lagipula jikapun benar ada
pernyataan untuk deklarasi maju menjadi Bakal Calon Bupati Probolinggo, hal
tersebut  dilakukan  pada  bulan  Februari 2012  dan  belum  masuk  tahapan

Pemilukada.  Dengan  demikian,  menurut  Mahkamah  berdasarkan  fakta  di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait dalil Pemohon a quo tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.7]          Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melibatkan PNS se-Kabupaten  Probolinggo  dan  jajaran  birokrasi  pemerintahan  dari  tingkat kabupaten sampai tingkat rukun tetangga dalam pemenangannya dan adanya dugaan  intimidasi yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo;

Untuk  membuktikan  dalilnya,  Pemohon  mengajukan  saksi  antara  lain bernama  Abdullah,  Sunarko  Mulud,  dan  Abdurakhman  yang  pada  pokoknya menerangkan adanya keterlibatan Pejabat Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo dan saksi bernama Budiono yang pada pokoknya  menerangkan  adanya  intimidasi  terhadap  Rumah  Sakit  Anak  dan Bersalin Siti Fatimah Kraksaan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah bahwa tidak
benar dalil Pemohon a quo. Menurut Pihak Terkait, Pemohon hanya mengklaim
adanya   intimidasi   dan   adanya   pelanggaran   oleh   jajaran   birokrasi   secara
menyeluruh tanpa menyebutkan bentuk keterlibatan jajaran birokrasi yang berbuat
untuk  pemenangan  Pihak  Terkait  dalam  Pemilukada  Kabupaten  Probolinggo
Tahun 2012. Pihak Terkait bukan sebagai pejabat pemerintahan sehingga sama

 

 

 

 

 

78

 

sekali tidak memiliki kewenangan secara hierarki terhadap aparat birokrasi. Bahwa
Bupati   Kabupaten   Probolinggo   telah   mengeluarkan   Surat   Edaran   Bupati
Probolinggo  Nomor 860/1100/426.307/2012  tentang  Peningkatan  Kedisiplinan

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, tanggal

23 Juli 2012;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti bertanda PT-3 berupa Surat Edaran Bupati Probolinggo Nomor 860/1100/426.307/2012 tentang Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, tanggal 23 Juli 2012;

Setelah  mencermati  keterangan  saksi-saksi  Pemohon  dan  bukti  Pihak
Terkait sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang
meyakinkan   tentang   adanya   keterlibatan   jajaran   perangkat   pemerintahan
Kabupaten Probolinggo dari tingkat rukun tetangga, PNS, dan pejabat birokrasi
pemerintahan   di   Kabupaten   Probolinggo.   Dalam   kenyataannya   tidak   ada
rangkaian fakta yang dapat membuktikan adanya keterlibatan PNS dan jajaran
birokrasi  pemerintahan  di  Kabupaten  Probolinggo  untuk  pemenangan  Pihak
Terkait   dalam   Pemilukada   Kabupaten   Probolinggo   Tahun 2012.   Menurut

Mahkamah apabila ada keberpihakan secara pribadi dari pemilih kepada Pihak Terkait tanpa disertai adanya tindakan yang mempengaruhi, memprovokasi, dan mengintimidasi yang dilakukan oleh birokrasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah, hal demikian tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur,  sistematis,  dan  masif.  Berdasarkan  penilaian  dan  fakta  tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.8]   Bahwa Pemohon mendalilkan Tim Pemenangan Pihak Terkait telah
melakukan  pembagian  uang  antara  lain  di  Desa  Bucor  Kulon,  Kecamatan
Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Pembagian uang tersebut dilakukan oleh Tim
Pemenangan Pihak Terkait dengan membagikan uang masing-masing sebanyak
Rp 5.000 kepada masyarakat dan meminta untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda P-24 dan bukti P-38 berupa cakram padat, serta saksi-saksi bernama Sholehuddin, Mulyadi, dan Musthafa Ibrahim yang pada pokoknya menerangkan Pihak Terkait telah melakukan pembagian uang dan sembako kepada masyarakat antara lain di Kecamatan Gending dan Kecamatan Pakuniran;

 

 

 

 

 

79

 

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tim Pemenangan Pihak Terkait tidak pernah membagi-bagikan uang karena Pemohon tidak menyebutkan secara jelas berapa orang yang menerima uang. Jikapun benar dalil Pemohon a quo, maka kejadian tersebut   bersifat   sporadis   yang   jumlahnya   tidak   signifikan   mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

Setelah mencermati bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon,
menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi politik
uang yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif oleh Pihak Terkait
sebagaimana didalilkan Pemohon. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang
antara lain, hanya berupa kliping koran, cakram padat serta keterangan saksi,
tidak cukup meyakinkan adanya politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis,
dan masif. Jikapun benar Pihak Terkait melakukan pelanggaran politik uang dalam
Pemilukada  Kabupaten  Probolinggo,  namun  pelanggaran  politik  uang  yang
dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah hanya bersifat sporadis
dan tidak sebanding dengan selisih perolehan suara Pemohon dari Pihak Terkait
yang  sebanyak 76.296 suara. Dengan demikian, pelanggaran dimaksud sangat
tidak   berpengaruh   dan   tidak   dapat   mengubah   peringkat   perolehan   suara
Pemohon. Selain itu, menurut Mahkamah jikapun benar orang-orang sebagaimana
dalil Pemohon tersebut menerima uang dari Pihak Terkait, tidak dapat dipastikan
bahwa orang-orang tersebut akan memilih Pihak Terkait, atau bahkan dapat saja
orang-orang tersebut justru memilih Pemohon, karena pada dasarnya pemungutan
suara  di dalam TPS adalah bersifat rahasia dan tidak ada satu orang pun boleh
mengetahui pilihan pemilih. Pelanggaran pidana politik uang dalam perkara ini, jika
ada dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan pidana. Berdasarkan penilaian
dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan
menurut hukum;

[3.17]         Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

 

 

 

 

 

80

 

[3.18]         Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

 

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1]   Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

[4.2]   Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo;

[4.3]   Permohonan  Pemohon  diajukan  masih  dalam  tenggang  waktu  yang
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4]   Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2011  Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang
Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  diubah
terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2008  Nomor 59,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor

48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2009  Nomor 157,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 5076);

 

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

 

 

 

 

 

81

 

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan
Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota,
Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono,
Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada
hari Kamis, tanggal enam, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas,
diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada

hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas,
selesai diucapkan pukul 14.35 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh.
Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar,
Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida
Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh
Achmad   Edi   Subiyanto   sebagai   Panitera   Pengganti,   serta   dihadiri   oleh
Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya;

 

 

KETUA,

 

ttd

 

Moh. Mahfud MD

 

ANGGOTA-ANGGOTA,

 

 

ttd.                                                               ttd.

Achmad Sodiki                                         M. Akil Mochtar

 

ttd.                                                               ttd.

Muhammad Alim                                         Hamdan Zoelva

 

ttd.                                                               ttd.

Harjono                                          Ahmad Fadlil Sumadi

 

ttd.                                                               ttd.

Maria Farida Indrati                                       Anwar Usman

 

 

 

 

 

82

PANITERA PENGGANTI,
ttd.

Achmad Edi Subiyanto

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 13, 2012 in BERITA

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: