RSS

Visum et Repertum Adalah Hasil Pemeriksaan Dokter Bukan Perawat

13 Des

Probolinggo,

Siapa yang mempunyai berhak melakukan Visum? Apakah dokter boleh mendelegasikan kepada pihak lain (perawat, red)?. Mungkin dua pertanyaan diatas yang ada dibenak kita.

 

Direktur Eksekutif Komnas PK-PU Indonesia Cab. Probolinggo Achmad Mukhoffi SH., SPd. ketika dimintai tanggapannya menjelaskan beberapa hal. Diantaranya sebagai berikut:

  1. Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. (Lihat: Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S. Ilmu Kedokteran Forensik. Jakarta : Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1997)
  2. Pihak yang berwenang meminta keterangan ahli menurut KUHAP pasal 133 ayat (1) adalah penyidik yang menurut PP 27/1983 adalah Pejabat Polisi Negara RI. Sedangkan Pihak yang berwenang membuat keterangan ahli menurut KUHAP pasal 133 ayat (1) adalah dokter dan tidak dapat didelegasikan pada pihak lain.
  3. KUHAP tidak mengatur prosedur rinci apakah korban harus diantar oleh petugas kepolisian atau tidak. Namun lazimnya diantar karena petugas pengantar tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara identitas orang yang akan diperiksa dengan identitas korban yang dimintakan visum et repertumnya seperti yang tertulis di dalam surat permintaan visum et repertum, serta untuk memastikan bahwa hasil Visum tersebut obyektif (Peranan Ilmu Forensik dalam Penegakan Hukum, 2003)

 

Untuk dugaan pemalsuan keterangan Visum oleh oknum Dokter Puskesmas Paiton tersebut analisa saya ada 3 hal, yakni: Pertama, Korban tidak diantar oleh piket reskrim untuk proses Visumnya, ini awal penyebab Visum tersebut diduga tidak prosedural. Karena yang memeriksa perawat bukan dokter. Kedua, yang memeriksa korban adalah perawat, padahal yang dimohon bukan perawat tapi dokter (ahli). Ketiga, didalam Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL / 84 / X / 2012 / Polsek Paiton, dinyatakan bahwa ada luka lecet pada siku sebelah kiri, dan laporan tentang luka tersebut tentu saja tidak asal saja dicatat oleh piket reskrim yang meneliti laporan Pak Muhammad tersebut, namun memang sesuai keadaan riil-nya. Mustahil piket reskrim mencatat luka tanpa melihatnya dan hanya bersandar kepada keterangan pelapor.

 

Pembuatan VeR merupakan salah satu bentuk pelayanan medikolegal di rumah sakit. Departemen Kesehatan telah menetapkan standar pelayanan rumah sakit, termasuk pelayanan medikolegal. Dengan demikian, kualitas pelayanan VeR secara langsung akan mencerminkan kualitas pelayanan medikolegal di rumah sakit tersebut. Standar ini dianggap penting karena pelayanan medikolegal memiliki dampak yuridis yang luas dan dapat menentukan nasib seseorang. Selain itu, kualitas pelayanan medikolegal juga mempengaruhi penilaian akreditasi sebuah instansi kesehatan.

 

“Untuk menindak lanjuti ini, dalam waktu dekat Komnas PK-PU Indonesia secara legal formal akan mengirim surat ke Ka. Dinas Kesehatan Kab. Probolinggo dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI),” imbuhnya. (rid)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 13, 2012 in BERITA

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: