RSS

Arsip Bulanan: Februari 2013

KOMNAS PK-PU INDONESIA SANG PEMBEBAS HUTANG RAKYAT KORBAN KETIDAK PASTIAN HUKUM

ANSORY SEMINAR FIDUSIA

KOMNAS PK-PU INDONESIA SANG PEMBEBAS HUTANG RAKYAT KORBAN KETIDAK PASTIAN HUKUM

 

KAMI BERTEKAD MEMBEBASKAN RAKYAT INDONESIA DARI HUTANG KORBAN KETIDAK PASTIAN HUKUM dan CIPTA KEADILAN UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN…!!! BERSAMA KOMNAS PK-PU INDONESIA KITA BISA MEMBUAT RAKYAT TENANG, AMAN DAN NYAMAN…

 

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 19, 2013 in BERITA

 
Gambar

seminar fidusia

SEMINAR FIDUSIA-1

 
3 Komentar

Ditulis oleh pada Februari 19, 2013 in BERITA

 

Stuktur Disperindag Kab. Probolinggo

stuktur Disperindag Kab. Probolinggo, Lihat disini:

http://www.probolinggokab.go.id/site/index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=183

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 19, 2013 in BERITA

 

Pengantar masyarakat Lapor ke SPK/Reskrim Polri

KOMNAS PK-PU INDONESIA CAB. PROBOLINGGO
Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 172 Kraksaan
Saat ini sedang marak  Pelaku Usaha Melaporkan Debiturnya kepada Polisi, dan SPK/Reskrim menerima laporan Polisi dari Pelaku Usaha dengan meletakkan Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 TH. 1999 Tentang Fidusia (asas Lex Spesialis Derogate Legi Generali) Undang-Undang Khusus Mengesampingkan Undang-Undang Umum.
Nah Atas dasar Penyidik Reskrim Polri sudah menggunakan asas Lex Spesialis Derogate Legi Generali “UU RI No.42 TH 1999”, maka sudah saatnya Pelanggaran Undang-Undang RI No.8 TH.1999 asas Lex Spesialis Derogate Legi Generali Tentang Perlindungan Konsumen Juga dapat diterima oleh SPK/Penyidik Reskrim apabila Masyarakat Konsumen “Melaporkan” Pelanggaran Pidana UUPK, atas dasar yang dimaksud pada Pasal 61 Undang-Undang RI No.8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dengan tegas Berbunyi “ TUNTUTAN PIDANA DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PELAKU USAHA DAN/ATAU PENGURUSNYA” (Pintu gerbang Pidana Berada Di Kepolisian, Jadi LP Masyarakat Konsumen mohon diterima/PERKAP No.8 TH 2009 pasal 13 ayat 2a). Terima kasih.
Adapun sangsi Pidana yang dapat diterapkan oleh Penyidik Reskrim Polri sesuai yang dimaksud pada Pasal 62 ayat(1) UUPK sebagai berikut :
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
Sanksi Pidana
                                                       Pasal 62 UUPK
(1)  Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
(2)  Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
DISOSIALISASIKAN OLEH : LPK  KOMNAS PK-PU INDONESIA
(3)  Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap  atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
Pasal 63 UUPK
Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:
a. perampasan barang tertentu;
b. pengumuman keputusan hakim;
c. pembayaran ganti rugi;
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian
konsumen;
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. pencabutan izin usaha.
DISOSIALISASIKAN OLEH : LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 19, 2013 in BERITA

 

HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni:

Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Tujuan Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah

  1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
  2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
  3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
  4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
  5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
  6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Azas Perlindungan Konsumen

  1. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
  2. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
  3. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
  4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
  5. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Hak-hak Konsumen

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah :

  1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :

  1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
  2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
  3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
  4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Konsumen Mandiri

Ciri Konsumen Mandiri adalah :

  1. Sadar akan harkat dan martabat konsumen, mampu untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya;
  2. Mampu menentukan pilihan barang dan jasa sesuai kepentingan, kebutuhan, kemampuan dan keadaan yang menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan konsumen sendiri;
  3. Jujur dan bertanggungjawab;
  4. Berani dan mampu mengemukakan pendapat, serta berani memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya;
  5. Berbudaya dan sadar hukum perlindungan konsumen;

6 Waspada Konsumen

  1. Kritis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbujuk;
  2. Teliti sebelum membeli;
  3. Biasakan belanja sesuai rencana;
  4. Memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan,kenyamanan dan kesehatan;
  5. Membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
  6. Perhatikan label, keterangan barang dan masa kadaluarsa;
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 19, 2013 in BERITA

 

SURAT EDARAN Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009/Bareskrim tertanggal 31 Agustus 2009

surat dari Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009/Bareskrim tertanggal 31 Agustus 2009 yang ditanda-tangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri , Komisaris Jendral Drs Susno Adji., S.H.,M.H., M.Sc Tentang Pprosedur Penanganan Kasus Perlindungan Konsumen.

Surat  ini memuat 2 pokok yang harus diikuti oleh penyidik Polri di seluruh Indonesia :
1. Pelaporan yang dilakukan oleh debitur atas ditariknya unit jaminan oleh lembaga fnance ketika debitur itu wanprestasi, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan psl-psl pencurian, perampasan dan lain sebagainya.
2. Pelaporan yang dilakukan oleh lembaga finance ketika mengetahui debiturnya melakukan pengalihan unit jaminan, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan psl-psl penggelapan dll sebagainya.


surat bareskrim ini mempertimbangkan KUHAP dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan rujukan dikeluarkannya surat tersebut.
Sehingga dengan demikian, masih menurut surat bareskrim, maka bila terjadi 2 persoalan diatas penyidik harus menolak proses laporan dan menyarankan kepada pihak pelapor untuk menyelesaikannya di BPSK karena badan itulah yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa konsumen.

 
6 Komentar

Ditulis oleh pada Februari 19, 2013 in BERITA, seputar soalan hukum

 

Komnas PK-PU Indonesia Cab. Probolinggo Ancam Gugat PLN Kraksaan

PROBOLINGGO (sindopos) – Kinerja PLN yang akhir-akhir ini sering dikeluhkan warga Kabupaten Probolinggo. Pasalnya, aliran listrik sering padam, voltase yang labil, dan itu dapat menyebabkan kerusakan alat-alat elektronik milik warga.

Hal ini banyak dikritisi oleh beberapa kalangan masyarakat, diantaranya Komnas PK-PU Indonesia Cab. Probolinggo, sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen yang ada diwilayah Kabupaten Probolinggo.

Achmad Mukhoffi, S.Pd., S.H, Direktur Eksekutif Komnas PK-PU Indonesia Cab. Probolinggo, saat ditemui dikantornya Jl. Ir. H. Juanda No. 172 Kraksaan, Jum’at (15/02/2013), memberikan penjelasan, “Potret jebloknya layanan PT PLN selaku penyedia tunggal ketenagalistrikan di Indonesia sejatinya bukan kisah baru. Pada tataran normatif, berbagai kasus pengaduan, terutama masalah pemadaman yang kini menjadi hantu baru bagi konsumen listrik, merupakan bentuk pelanggaran hak-hak publik, yang diduga dilakukan oleh PT PLN sebagai operator. Bentuk pelanggaran hak itu bisa diteropong dari berbagai perspektif regulasi yang melingkupinya, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 104 Tahun 2004 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan PT PLN, maupun SK Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (Dirjen LPE) Nomor 114 Tahun 2003 tentang Tingkat Mutu Layanan yang harus dideklarasikan oleh PLN. Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan suatu produk barang dan/atau jasa,” jelas pemuda yang akrab dipanggil Khofy ini.

Lanjut Khofy, “Menurut hemat saya, PLN diduga kuat melanggar kewajiban hukum PLN selaku penyedia tenaga listrik. Sesuai Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, konsumen berhak mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.  Faktanya, ketika terjadi pemadaman di Ds. Selogudig Kulon, konsumen yang kena getahnya. Ratusan alat elektronik milik warga setempat rusak saya kira tidak terlepas dari dugaan kelalaian PLN dalam mengoperasikan gardu. PLN seharusnya mempunyai cadangan jalur pendistribusian tenaga listrik sebagai upaya antisipatif, PLN semestinya juga menyediakan sumber tenaga listrik alternatif. Melalui tim advokasi Komnas PK-PU Indonesia Cab. Probolinggo, konsumen bisa menggugat PLN, dan untuk unsur pidana dalam UUPK akan kami dalami”, terangnya.

http://sindopos.com/berita-892-komnas-pkpu-indonesia-cab-probolinggo-ancam-gugat-pln-kraksaan.html

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 19, 2013 in BERITA