RSS

Butuh Pendapat Ahli dari BI, Kasus BPRS Bumi Rinjani “Menggantung”

06 Okt

Probolinggo
Dalam upaya menjawab harapan masyarakat terhadap kinerja Polri, penyidik Sektor Dringu Resor Probolinggo Kabupaten memang harus memberikan jaminan kepastian hukum dengan segala kegiatan penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten.

Salah satu kepastian hukum yang dinanti adalah mengenai kasus dugaan penipuan & penggelapan yang dilakukan oleh Direktur BPRS Bumi Rinjani Probolinggo.

Kamis (5/4/2012), Sdri. Sulastri dan Sdri. Erna Susianti melaporkan Direktur BPRS Bumi Rinjani Probolinggo ke SPKT Polsek Dringu Resor Probolinggo Kabupaten. Dari laporan tersebut, Sdri. Sulastri memperoleh Surat Tanda Terima Laporan (STTL): STTL/32/IV/2012/JATIM/RES PROB/SEK DRG, begitu pula dengan Sdri. Erna Susianti yang juga memperoleh Surat Tanda Terima Laporan (STTL): STTL/33/IV/2012/JATIM/RES PROB/SEK DRG.

Beberapa bulan setelah melaporkan kasusnya tersebut ke Polsek Dringu, akhirnya setelah penyidik memperoleh 2 (dua) alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan Direktur BPRS Bumi Rinjani (Dra. Nanik Suwati) sebagai Tersangka.

Namun, seiring berjalannya waktu berkas oleh penyidik Polsek Dringu sangat rajin di kembalikan oleh Jaksa Peneliti, dan Jaksa Peneliti mensyaratkan adanya keterangan ahli dari BI yang menyatakan bahwa perbuatan Direktur BPRS Bumi Rinjani melanggar prosedur.

Direktur Eksekutif Komnas PKPU Indonesia Moch Anshory SH ketika dimintai pendapatnya menyatakan bahwa seharusnya penyidik menjeratnya (Direktur BPRS Bumi Rinjani, red) dengan Pasal 66 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah jo. 378 KUHPidana, dan atau Pasal 374 jo. 378 KUHPidana.

“Seharusnya kasus Direktur BPRS Bumi Rinjani Probolinggo tersebut harus di back up oleh penyidik Polres Probolinggo agar lebih terjamin argumentasi hukumnya dan berkas bisa segera dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa. Kami berharap agar ahli BI yang diperiksa penyidik adalah orang yang benar-benar ahli. Kesalahan Direktur BPRS Bumi Rinjani Probolinggo dalam perspektif ahli BI mungkin adalah kesalahan administratif (internal), namun jika menimbulkan kerugian kepada konsumen dan terdapat pelanggaran terhadap pasal dalam bab sanksi pidana suatu UU, maka itu ranah pidana (bukan lagi internal). Jaksa itu ahli pidana, jadi sebagai ahli pidana, Jaksa hanya membutuhkan keterangan ahli untuk memperkuat argumentasi dugaan pidananya, bukan meminta fatwa mengenai ranah pidana atau perdata kepada ahli dari BI. Sudah lebih dari 1 tahun kasus BPRS Bumi Rinjani Probolinggo ini tak kunjung P21,” ujar Anshory.

Ada dugaan bahwa kasus yang menjerat Direktur BPRS Bumi Rinjani Probolinggo ini hendak “Diperdatakan”???. “Saya kira kita harus positive thinking / positivum cogitandi kepada Jaksa sebagai penegak hukum. Namun, jika memang hal itu bisa dibuktikan, maka Komnas PKPU Indonesia akan menyatakann perang,” imbuh Anshory.

Kanit Reskrim Polsek Dringu ketika dikonfirmasi melalui selulernya tidak aktif. (rid)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 6, 2013 in BERITA

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: