RSS

Kecewa Terhadap Tuntutan Jaksa : Keluarga Korban Pengeroyokan Duduki Kantor Kejaksaan Negeri Kraksaan

06 Okt

Probolinggo
Sidang perkara kasus penganiayaan secara bersama-sama oleh 3 orang terdakwa bernama Sati, Tirahma, Fatimah terhadap Samsuri kembali digelar di PN Kraksaan pada Rabu (2/5). Kali ini agenda sidang adalah tuntutan terhadap ketiga terdawa.

Sidang dihadiri puluhan keluarga korban Samsuri yang menyengaja datang ke persidangan untuk sekedar menyaksikan tuntutan yang di bacakan oleh JPU Edy Subhan.

Suasana sangat khidmat ketika lembar demi lembar JPU membacakan tuntutannya kepada ketiga terdakwa. Ringkasnya, terhadap ketiga terdakwa JPU menuntut hukuman 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Tuntutan ini di rasa tidak memenuhi rasa keadilan oleh keluarga korban. Karena tuntutan JPU yang ringan di rasa sangat pro terhadap ketiga terdakwa. “Kami merasa tuntutan JPU sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Masa tiga terdakwa pengeroyokan hanya dituntut dengan masa percobaan?. Tuntutan ini akan memicu konflik karena tuntutan tersebut sangatlah amat ringan dan dinilai oleh kami tidak mencerminkan keadilan masyarakat,” ujar H. Holil famili dari korban.

Hasanudin, SH, SHI, MH seorang praktisi hukum yang juga sempat berdialog bersama H. Holil dalam proses klarifikasi kepada JPU dan Kasipidum menyatakan, “Pelaku pengeroyokan kok hanya di tuntut dengan masa percobaan? Ini tidak lazim dan cenderung diskriminatif, dan ini juga bisa dijadikan cermin bagi masyarakat dan akan menimbulkan chaos pada tataran grass root. JPU berdalil dengan adanya surat perdamaian yang ditanda tangan oleh korban. Padahal JPU sudah mengetahui bahwa ada surat pencabutan perdamaian yang ditanda tangani korban, karena pada saat menanda tangani surat perdamaian, korban dalam keadaan tertekan. JPU kurang menggali ini dan malah menjadikan adanya surat perdamaian sebagai dalil tuntutan percobaannya”.

JPU Edy Subhan, SH didalam proses dialog-klarifikatif dengan H. Holil tersebut mengungkapkan, “Bahwa memang ada surat pencabutan perdamaian yang ditanda tangani oleh korban yang dikirim ke Kejagung. Namun, surat pencabutan perdamaian yang ditanda tangani oleh korban Samsuri itu tidak muncul didalam persidangan, dan korban Samsuri mengakui bahwa itu tanda tangan korban”.

Kasipidum Kejari Kraksaan I Ketut Kasna Dedi, SH menyatakan, “Semua tergantung majelis hakim yang memutuskan, posisi JPU hanya melakukan penuntutan dan yang memutuskan nanti tetap menjadi kewenangan majelis hakim. Jika majelis hakim memutus bahwa ketiga terdakwa harus di tahan, maka kami akan melakukan eksekusi terhadap ketiga terdakwa”. (tim)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 6, 2013 in BERITA

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: