RSS

Ketua & Pansek PA Lumajang Diduga Jadi Tukang Tagih

06 Okt

Lumajang
Dugaan perbuatan arogan salah satu pegawai yang menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Agama (PA) Lumajang hampir saja menyulut kericuhan antara kuasa hukum dengan seluruh pegawai pada PA Lumajang, pada Kamis (23/5). Sebab Wakil Panitera tersebut melarang semua rombongan dari Kuasa Hukum pemohon masuk ke dalam ruangan Panitera. Namun di sisi lain, para pegawai PA Lumajang sangat banyak yang memasuki ruangan Panitera.

Ikhwalnya, Hasanudin, SH., SHI., MH., Kuasa Hukum dari pemohon mengajukan keberatan atas tindakan sewenang-wenang Panitera PA Lumajang yang menahan akta cerai. Pihak PA Lumajang mewajibkan pihak pemohon melalui kuasa hukumnya untuk membayar uang nafkah senilai Rp. 8 Juta, baru kemudian akta cerainya akan diberikan ke Kuasa Hukumnya.

“Tindakan Panitera PA Lumajang, hemat kami sudah diluar kewenangannya. Padahal sesuai UU No. 7 Tahun 1989 di dalam Pasal 84 sangat jelas dinyatakan bahwa Panitera wajib dan harus memberikan akta cerai tersebut kepada pemohon. Tindakan Panitera yang menahan akta cerai sepertinya mendapat support dari Ketua PA Lumajang, padahal ini sudah jauh melenceng dari prosedur perundang-undangan yang ada. Untuk masalah nafkah maka jika pihak pemohon tidak memenuhi, ada jalur lain yang prosedural, yakni pihak termohon mengajukan eksekusi”, tutur Hasanudin.

Lanjut Hasanudin, “Sudah ada prosedurnya tapi kami tidak memahami apakah Panitera PA Lumajang mempunyai kepentingan dalam perkara ini? Kesannya kan menjadi tukang tagih / debt collector pihak termohon untuk membayar nafkahnya. Hemat kami, Panitera PA Lumajang terlalu mengedepankan kebijakan dan mengenyampingkan Undang-Undang. Ini preseden buruk bagi penegakan UU Peradilan Agama”.

Senada dengan Hasanudin, SH., SHI., MH., pengamat hukum Achmad alQuthfby, SH., SPd. ketika dimintai komentarnya menyatakan, “Tindakan Panitera PA Lumajang adalah tindakan melawan UU Peradilan Agama. Karena didalam Pasal 84 itu sifatnya imperatif. Patut diduga kuat Panitera mempunyai kepentingan terselubung dengan tindakannya yang pura-pura tidak faham terhadap ketentuan UU Peradilan Agama. Perlu diingat bahwa Indonesia ini adalah Negara Hukum sesuai konstitusi kita, bukan Negara Islam (Dar al-Islam). PA Lumajang menafsirkan keadilan menurut versi mereka sendiri bukan menurut Undang-Undang. Sepertinya pembuat UU Peradilan Agama akan menelan ludah ketika melihat UU-nya yang mewajibkan akta cerai diberikan dengan ada atau tanpanya pembayaran nafkah, tidak ditaati oleh Panitera PA Lumajang”.

Panitera PA Lumajang mengungkapkan bahwa akta cerai tidak diberikan karena pihak pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya belum membayar uang nafkah senilai Rp. 8 Juta. Panitera PA Lumajang mengakui bahwa meraka memang tidak mempunyai kewenangan menahan akta cerai tersebut, namun hal tersebut dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan dan membela yang tertindas.

Kantor PA Lumajang di Jl. A. Yani No. 12 Lumajang ini sempat ramai dengan perdebatan sengit antara pihak Kuasa Hukum dengan beberapa pejabat teras PA Lumajang, hingga PA Lumajang mendatangkan beberapa Polisi dari Polsek setempat datang untuk melakukan pengamanan. Akhirnya melalui disposisi Ketua PA Lumajang, akta cerai pun diberikan kepada pihak pemohon melalui Kuasa Hukumnya. Wakil Ketua PA Lumajang ketika di konfirmasi via seluler tidak direspon. (hu/rd)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 6, 2013 in BERITA

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: