RSS

Arsip Bulanan: November 2013

Konsumen Kalahkan MPM Finance di BPSK Kab. Probolinggo

Probolinggo,

Untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap dugaan pelanggaran UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Ir. Abu Asmara, warga Kel. Patokan RT.003/RW.005 Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo mengajukan gugatan sengketa konsumen berbentuk arbitrase di BPSK Kab. Probolinggo, pada Senin (4/11).

 

Gugatan arbitrase tersebut terdaftar di Sekretariat BPSK Kab. Probolinggo dengan No. Registrasi : 01.AK/BPSK/426.111/2013.

 

Pada sidang pertama, yang digelar pada Senin (11/11), Ir. Abu Asmara sebagai pengadu, di wakili oleh kuasanya dari Divisi Advokasi Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional, Achmad Mukhoffi, SH., SPd. Sidang pertama tersebut tidak dihadiri oleh teradu, yakni PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE yang berlamat Jl. Soekarno-Hatta No. 114 A Probolinggo 67221.

 

Selanjutnya, karena pihak teradu tidak hadir maka majelis BPSK yang di ketuai oleh M. Haryadin, SH., MHum, dengan dua anggota majelisnya Drs. Sofyan Hadi dan Hasanudin, SH., SHI., MH.; menunda sidang pada Kamis (14/11). Padahal pada sidang pertama tersebut, majelis BPSK telah mengulur waktu hingga 2 jam dengan maksud menunggu pihak teradu untuk menghadiri sidang.

 

Pada sidang kedua, lagi-lagi delegasi dari PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE sebagai pihak teradu tidak menghadiri panggilan; padahal majelis BPSK Kab. Probolinggo telah melakukan kebijakan penguluran waktu hingga 2 jam, namun tetap saja pihak teradu tidak kunjung hadir. Sidang kedua tersebut kemudian di isi dengan pembuktian dari pihak pengadu (konsumen) dengan menghadirkan alat bukti tertulis & para saksi. Dan setelah itu, karena pihak teradu (pelaku usaha/MPM Finance), maka majelis BPSK Kab. Probolinggo sesuai Pasal 36 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 350/MPP/Kep/12/2001 memutuskan yang intinya : Mengabulkan gugatan pengadu/konsumen untuk sebagian, Menghukum TERADU untuk memberikan ganti rugi kepada PENGADU atas pemotongan biaya perpanjangan STNK, berupa biaya transportasi dengan ganti rugi Rp. 40.000 (Empat puluh ribu rupiah) per Hari sejak perjanjian pembiayaan konsumen No.: 834201301xxx ditanda tangani, Menyatakan surat perjanjian pembiayaan konsumen No.: 834201301xxx telah melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen No.: 834201301xxx yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Juli 2013, batal demi hukum.

 

Terhadap keputusan BPSK Kab. Probolinggo tersebut, Kuasa Hukum Pengadu, Achmad Mukhoffi, SH., SPd., menyatakan, “Jika dalam waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan pihak teradu tidak melakukan upaya keberatan, maka putusan BPSK Kab. Probolinggo tersebut secara otomatis putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.

 

Pihak MPM Finance ketika di konfirmasi via seluler tidak merespon.*

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 25, 2013 in BERITA

 

Anggota BPSK Kab. Probolinggo Periode 2013-2018 Dilantik

Probolinggo, Koran DOR

Di tengah carut marut situasi ekonomi yang membuka peluang bagi pelaku usaha menghalalkan segala cara untuk sekedar mempertahankan usahanya, konsumen secara umum berada dalam posisi yang lemah. Mereka sangat membutuhkan perlindungan dalam berbagai hal terutama dari Pemerintah. Untuk memenuhi amanat Undang undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Presiden RI No. 27 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Probolinggo maka pada Rabu (23/10) Pemerintah Kab. Probolinggo menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 9 Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Probolinggo masa bhakti 2013-2018 di Pendopo Kab. Probolinggo. Pelantikan dan pengambilan sumpah 9 orang Anggota BPSK Kab. Probolinggo tersebut dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kab. Probolinggo H. M. Nawi, SH, M.Hum.

 

9 orang Anggota BPSK Kab. Probolinggo yang dilantik tersebut adalah Hasanudin, SH, SHI. MH.; Hasan, SPd.; Hamid, SH.; Mustain, SE.; Imam Buchori, SE.; Drs. Sofyan Hadi; dr. Dyah Kuncarawati, MM.Kes.; Samsul Hidayat, S.Sos.; M. Hariyadin, SH, M.Hum.

 

Menanggapi pelantikan 9 orang Anggota BPSK Kab. Probolinggo tersebut, Dir. Eksekutif Komnas PK-PU Indonesia Probolinggo Achmad Mukhoffi, SH, SPd. keapda Koran DOR menyatakan, “Ketidak seimbangan dalam hal ekonomi (unbalances in economic term), Level Pendidikan (educational levels) dan daya tawar (bargaining power) adalah gambaran kelemahan konsumen sebagaimana tertuang dalam resolusi PBB No.39/248 tanggal 16 April 1985. Maka kebijakan ekonomi yang mengedepankan keseimbangan dan perlindungan konsumen menjadi penting. Jika tidak, Negeri ini mungkin akan menjadi kaya, tetapi rakyatnya tetap akan menjadi tong sampah. Yakni sebuah bangsa konsumen yang selalu diingatkan kewajibannya, tetapi diabaikan hak-haknya akibat dari ketidak seimbangan dalam hal ekonomi, pendidikan dan posisi tawar tadi. Disinilah urgensi eksistensi BPSK. BPSK di Kab. Probolinggo menjadi titik starting point yang akan sangat bermanfaat, khususnya bagi masyarakat konsumen. Kemungkinan ke depan, BPSK Kab. Probolinggo juga akan menanggung beban yang sangat berat, karena cakupan layanan yang tidak dibatasai oleh territorial. Karena menurut ketentuan (Keppres No. 27/2013), konsumen dalam hal ini dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK ditempat domisili konsumen atau pada BPSK terdekat. Atas nama peribadi dan Lembaga Komnas PK-PU Indonesia Probolinggo, kami mengucapkan Selamat Atas Dilantiknya Anggota BPSK Kab. Probolinggo. (rid)

 

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada November 4, 2013 in BERITA

 

Dialog Terbuka: Pimpinan PLN Datangi Kantor Komnas PK-PU Indonesia Probolinggo

Probolinggo, Koran DOR

Protes keras dari Komnas PK-PU Indonesia Probolinggo yang dilayangkan melalui surat kepada Pimpinan Unit Pelayanan Jaringann (UPJ) Kraksaan ternyata bak gayung disambut.

 

Pada Rabu (16/10), Pimpinan UPJ Kraksaan Bpk. Junaidi bersama 4 anggotanya menghadiri tantangan dialog terbuka dari Komnas PK-PU Indonesia Probolinggo, sebagai tanggapan atas surat yang dikirimkan oleh Komnas PK-PU Indonesia Probolinggo. Dialog terbuka tersebut direalisasikan di kantor Komnas PK-PU Indonesia Probolinggo Jl. Ir. H. Juanda 172 Kraksaan.

 

Dalam dialog terbuka tersebut sempat terjadi komunikasi dua arah yang seru namun tetap dibungkus dengan suasana kekeluargaan dan suasana ilmiyyah-argumentatif.

 

Komnas PK-PU Indonesia Probolinggo yang langsung direpresentasikan oleh Dir. Eksekutif-nya A. Mukhoffi, SH, SPd. menanyakan beberapa point, diantaranya adalah proses pemasangan baru instalasi listrik, dugaan penjualan pipa besi oleh oknum PLN, serta tarikan instalasi listrik yang terlalu panjang sehingga diluar prosedur.

 

Pimpinan UPJ Kraksaan Bpk. Junaidi menyatakan permintaan maafnya &  ucapan terima kasih atas fungsi kontrol yang dilakukan oleh Komnas PK-PU Indonesia Probolinggo. “Kami mengucapkan terimakasih atas kontrol yang dilakukan Komnas PK-PU Indonesia Probolinggo. Kami PLN UPJ Kraksaan selalu ingin memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Untuk masalah tarikan panjang yang diluar prosedur, maka memang itu yang sedang kami buru dan akan kami tertibkan. Mengenai pipa besi memang aturan terbaru sudah tidak memakai pipa besi, namun hanya memakai ekor babi. Dan kami selalu melakukan sosialisasi bahwa pemasangan instalasi listrik tidak perlu melalui calo, misalnya CV, dan pihak-pihak tertentu. Datanglah sendiri ke PLN UPJ Kraksaan, atau cukup melalui telfon kantor kami. Tim kami akan langsung turun memasang instalasi listriknya”.

 

Menanggapi uraian tersebut, Dir. Eksekutif Komnas PK-PU Indonesia Probolinggo A. Mukhoffi, SH, SPd. menyatakan, “Kami ingin klarifikasi dasar hukum/dalil/surat resmi yang menyatakan bahwa pipa besi tidak lagi dipakai, sejak tahun berapa?. Kami juga sudah memberikan data dibeberapa Desa di Kab. Probolinggo banyak tarikan panjang yang kami duga sengaja dilakukan pembiaran oleh oknum P2TL/Opal sendiri, dan ini sangat membahayakan konsumen. Dan untuk pemasangan lisrik baru, harusnya PLN UPJ Kraksaan tidak melayani jika yang mendaftar bukan si user atau kuasanya yang sah. Dan ketika melakukan pemasangan listrik baru dijelaskan berapa biaya sesuai prosedur mengenai pemasangan listrik baru, terntu saja untuk mencegah adanya calo-calo dan harga yang di mark-up. Menurut hemat kami, fungsi kontrol PLN UPJ Kraksaan sangat lemah dan perlu kiranya untuk terus dievaluasi. Jika nanti terjadi kerugian terhadap konsumen, maka Komnas PK-PU Indonesia Probolinggo akan melakukan gugatan di BPSK Kab. Probolinggo.”. (rid)

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 4, 2013 in BERITA

 

Pimpinan PLN Kraksaan Dinilai Tak Paham Undang-Undang & Tak Hargai Lembaga Lain

Probolinggo, Koran DOR

Indeks kemampuan ‘Pelayanan Publik’ UPJ Kraksaan dinilai sangat rendah. “Rendahnya kemampuan ‘Pelayanan Publik’ UPJ Kraksaan dalam merespon korespondensi surat dari Komnas PK-PU Indonesia Cab. Probolinggo yang terkait dengan pelayanan oleh UPJ Kraksaan, sedikitnya menunjukkan tingkat pelayanan publik yang rendah,” kata Achmad Mukhoffi, SH., SPd. dalam keterangan persnya, Rabu (10/4).

Itu sebabnya, menurut Achmad Mukhoffi, kompetensi pelayanan pimpinan UPJ Kraksaan PNS harus ditingkatkan. Peningkatan kompetensi tersebut akan sejalan dengan falsafah UU Pelayanan Publik, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Perlindungan Konsumen.

“Jika falsafah UU UU Pelayanan Publik, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Perlindungan Konsumen dipegang erat-erat, maka saya kira pelayanan publik UPJ Kraksaan akan senantiasa meningkat. Yang kami korespondensikan adalah terkait Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik, diantaranya adalah tarikan panjang yang melebihi jarak 50 Meter, dugaan penjualan besi yang menjadi hak konsumen, dlsb. Kami akan melakukan langkah konkrit kepada UPJ Kraksaan karena bagi kami sangat ironis dan ini patut menjadi perhatian kita bersama, karena UPJ Kraksaan ditugasi untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, namun menanggapi pengaduan dari Lembaga Perlindungan Konsumen saja sudah enggan. Saya kira Pimpinan UPJ Kraksaan harus memiliki tekad dan komitment yang sama dengan kami yakni untuk memberikan pelayanan yang nyaman & aman kepada konsumen,” terang Achmad Mukhoffi.

 

Seorang konsumen listrik bernama Syaifulloh ketika dimintai tanggapannya mengenai kinerja PLN Kraksaan juga menyatakan kecewa. Dikraksaan saja sering padam, apalgi di daerah pegunungan seperti krucil, dll. sering sekali padam. Padahal Undang-Undang Nomor 20/2002 tentang Ketenagalistrikan Pasal 34 (1) b, menyatakan, “Konsumen tenaga listrik mempunyai hak untuk mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik”; namun sepertinya UU ini hanya sangat indah diatas kertas tapi sangat suram ketika direalisasikan. (rid)

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 4, 2013 in BERITA

 

Komnas PKPU Indonesia ‘Tantang’ Pimpinan PLN Kraksaan Dialog Terbuka

Probolinggo, Koran DOR

Setiap perusahaan pasti memburu keuntungan, tetapi ternyata ada perusahaan yang sering kali merugi, sehingga terpaksa mendapatkan subsidi untuk kelanjutan hidupnya. Perusahaan itu adalah PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN), salah satu Perusahaan Umum Milik Negara (BUMN).

 

“Sebenarnya Komnas PK-PU Indonesia Cab. Probolinggo ingin membantu PLN yang notabene Perusahaan milik Negara ini untuk meraup keuntungan seoptimal mungkin dan meminimalisir segala bentuk kerugian, namun tentu saja perlindungan konsumen sebagaimana diatur didalam UU No. 8 Tahun 1999 tidak bisa serta merta diabaikan dengan dalih meraup keuntungan yang seoptimal mungkin tersebut. Jargon PLN ‘Listrik untuk kehidupan yang lebih baik’ itu sangat baik namun harus direalisasikan dilapangan, jangan sampai ada jaringan instalasi listrik yang justru membahayakan konsumen sebagaimana hak konsumen yang dinyatakan didalam Pasal 4 UU 8/1999, yang meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa (recht op comfort, veiligheid, en de veiligheid in de consumptie van goederen en / of diensten),” ucap Achmad Mukhoffi, SH., SPd. Direktur Eksekutif Komnas PK-PU Indonesia Cab. Probolinggo ketika ditemui dikantornya di Jl. Ir. Juanda No. 172 Kraksaan, pada Kamis (12/9).

 

Lebih jauh Achmad Mukhoffi menuturkan, “Bahkan Eddy D Erningpraja yang juga Direktur Sumberdaya Manusia (SDM) PT PLN (persero) menulis buku Building Trust In The Black Box. Buku tersebut mengkritik kinerja PLN sendiri. untuk PLN Kraksaan ini, kami sudah melayangkan surat secara formal kepada Pimpinan PLN Kraksaan meminta dialog terbuka, namun hingga saat ini belum mendapat respon. Jika memang dia tidak kooperatif, maka kami akan melakukan langkah konkrit, lihat saja nanti !”.

 

Ketika Koran DOR hendak melakukan klarifikasi dengan Pimpinan PLN Unit Pelayanan & Jaringan Kraksaan, salah satu pegawainya menyatakan bahwa Pimpinannya sedang tidak berada dikantor. (rid)

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 4, 2013 in BERITA