RSS

Pimpinan PLN Kraksaan Dinilai Tak Paham Undang-Undang & Tak Hargai Lembaga Lain

04 Nov

Probolinggo, Koran DOR

Indeks kemampuan ‘Pelayanan Publik’ UPJ Kraksaan dinilai sangat rendah. “Rendahnya kemampuan ‘Pelayanan Publik’ UPJ Kraksaan dalam merespon korespondensi surat dari Komnas PK-PU Indonesia Cab. Probolinggo yang terkait dengan pelayanan oleh UPJ Kraksaan, sedikitnya menunjukkan tingkat pelayanan publik yang rendah,” kata Achmad Mukhoffi, SH., SPd. dalam keterangan persnya, Rabu (10/4).

Itu sebabnya, menurut Achmad Mukhoffi, kompetensi pelayanan pimpinan UPJ Kraksaan PNS harus ditingkatkan. Peningkatan kompetensi tersebut akan sejalan dengan falsafah UU Pelayanan Publik, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Perlindungan Konsumen.

“Jika falsafah UU UU Pelayanan Publik, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Perlindungan Konsumen dipegang erat-erat, maka saya kira pelayanan publik UPJ Kraksaan akan senantiasa meningkat. Yang kami korespondensikan adalah terkait Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik, diantaranya adalah tarikan panjang yang melebihi jarak 50 Meter, dugaan penjualan besi yang menjadi hak konsumen, dlsb. Kami akan melakukan langkah konkrit kepada UPJ Kraksaan karena bagi kami sangat ironis dan ini patut menjadi perhatian kita bersama, karena UPJ Kraksaan ditugasi untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, namun menanggapi pengaduan dari Lembaga Perlindungan Konsumen saja sudah enggan. Saya kira Pimpinan UPJ Kraksaan harus memiliki tekad dan komitment yang sama dengan kami yakni untuk memberikan pelayanan yang nyaman & aman kepada konsumen,” terang Achmad Mukhoffi.

 

Seorang konsumen listrik bernama Syaifulloh ketika dimintai tanggapannya mengenai kinerja PLN Kraksaan juga menyatakan kecewa. Dikraksaan saja sering padam, apalgi di daerah pegunungan seperti krucil, dll. sering sekali padam. Padahal Undang-Undang Nomor 20/2002 tentang Ketenagalistrikan Pasal 34 (1) b, menyatakan, “Konsumen tenaga listrik mempunyai hak untuk mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik”; namun sepertinya UU ini hanya sangat indah diatas kertas tapi sangat suram ketika direalisasikan. (rid)

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 4, 2013 in BERITA

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: