RSS

Arsip Bulanan: Maret 2014

Butuh Spirit Hukum Progresif

Oleh : M. Haryadin, SH., MHum.

(Ketua BPSK Kab. Probolinggo)

 

 

Menurut S. Sothi Rachagan (Regional Director of CI-ROAP) ada beberapa prinsip yang musti harus dipenuhi dalam pengelolaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen: 1) Aksesibilitas yakni bagaimana mengupayakan agar lembaga penyelesaian sengketa konsumen dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat. Prinsip ini meliputi elemen-elemen seperti: biaya murah, prosedur yang sederhana dan mudah, pembuktian yang fleksibel, bersifat komprehensif, mudah diakses langsung, dan tersosialisasi serta tersedia di berbagai tempat; 2) Fairness dalam arti keadilan lebih diutamakan daripada kepastian hukum sehingga sebuah lembaga penyelesaian sengketa konsumen setidaknya harus bersifat mandiri (independent) dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat (public accountability); 3) Efektif, sehingga lembaga penyelesaian sengketa harus dibatasi cakupan perkaranya (kompleksitas dan nilai klaim) dan setiap perkara yang masuk harus diproses secepat mungkin tanpa mengabaikan kualitas penanganan perkara.

 

Untuk dapat dijalankannya prinsip-prinsip tersebut maka cara penyelesaian sengketa dengan pendekatan hukum yang legal-positivistik harus diubah dengan pendekatan hukum yang lebih kritis, responsif atau progresif. Secara singkat paradigma hukum progresif bertumpu pada filosofi dasarnya yakni: hukum untuk manusia yang dimaknai bahwa sistem manusia (sikap; perilaku) berada di atas sistem formal (aturan; keputusan administratif; prosedur; birokrasi). Dengan demikian bila sistem formal tidak bisa mewujudkan cara penyelesaian konsumen yang utuh, efektif dan adil atau memuaskan para pihak, maka sistem manusia harus mampu mewujudkan sendiri.

 

Flexibility principle misalnya sesuai dengan penjabaran hukum progresif sebagai cara berhukum yang membebaskan dari kelaziman yang bersumber dari aturan formal maupun praktek beracara. Dengan demikian maka BPSK harus kembali diletakkan sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan sehingga mestinya tata cara atau hukum acara yang diatur dalam hukum positif tidak boleh diberlakukan secara ketat layaknya proses persidangan di pengadilan, namun harus diterapkan sebagai pedoman tata cara penyelesaian sengketa yang fleksibel.

 

Baik sebagai konsiliator, mediator maupun arbiter, setiap Majelis BPSK harus mampu tidak saja sebagai penerap hukum namun juga sebagai kreator hukum. Setiap aturan hukum positif (UUPK dan peraturan pelaksanaannya) harus dibaca secara utuh yakni tidak hanya sebatas teksnya saja namun harus mendalam hingga pada makna filosofinya. Contoh kasus: seorang konsumen yang berdomisili di Semarang, namun lebih banyak aktivitasnya di Yogyakarta. Aturan yang menyebutkan bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan/pengaduan pada BPSK dimana konsumen berdomisili harus dimaknai sebagai aturan yang intinya tidak boleh merepotkan konsumen dalam mengajukan pengaduan atas sengketa dengan pelaku usaha yang dialaminya. Artinya BPSK Yogyakarta tidak boleh menolak pengaduan konsumen tersebut dengan dalih bunyi aturan hukum positifnya sesuai dengan domisili konsumen maka konsumen harus mengajukan aduannya pada BPSK Semarang.

 

Majelis BPSK harus mampu membuat terobosan-terobosan untuk mengatasi kebuntuan aturan tata cara penyelesaian sengketa. Untuk mengatasi batas waktu 21 hari kerja yang untuk proses persidangan kasus tertentu secara nyata memerlukan waktu yang lebih panjang, bisa saja dibuat kesepakatan (sebaiknya tertulis) antara para pihak yang bersengketa untuk tidak akan mempermasalahkan ketentuan batas waktu tersebut. Sekalipun hukum positifnya mengatakan bahwa cara penyelesaian secara konsiliasi, mediasi dan arbitrase bukan proses penyelesaian perkara secara berjenjang, namun bila terjadi kasus misalnya para pihak terlanjur memilih cara konsiliasi atau mediasi tapi setelah proses berjalan ternyata terjadi dead lock tanpa hasil, maka Majelis BPSK harus mampu meningkatkan cara penyelesaian dengan arbitrase.

 

Supaya tidak bertentangan dengan larangan penggunaan cara penyelesaian secara berjenjang, bisa saja Majelis BPSK membuat terobosan dengan tidak buru-buru menjatuhkan putusan terhadap sidang konsiliasi/mediasi yang gagal tersebut namun menawarkan pada para pihak untuk merubah cara penyelesaian sengketa (misalnya dengan cara arbitrase). Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa keadilan harus lebih diutamakan daripada kepastian.

 

Dalam arbitrasepun Majelis BPSK harus berperan aktif mengarahkan pada kedua belah pihak dan membuka dialog yang seluas-luasnya sehingga masing-masing pihak memahami benar duduk persoalannya dang mengerti benar bagaimana harus bertindak dalam proses persidangan. Pendekatan progresif diperlukan Majelis untuk membebaskan diri dari aturan main perwasitan yang netral sekalipun objektivitas dalam penilaian terhadap hal-hal yang terungkap dipersidangan tetap harus dijaga. Setidaknya diperlukan kreativitas untuk mengangkat posisi pihak konsumen yang lemah sehingga memiliki posisi tawar yang seimbang dalam pertarungan dengan pelaku usaha pada umumnya posisinya jauh lebih kuat.

 

Pertimbangan-pertimbangan maupun logika yang dipergunakan dalam penyelesaian sengketa-pun tidak semata-mata dari aspek yuridis semata. Bahkan guna mencapai hasil penyelesaian yang optimal, aspek-aspek nonyuridis seperti aspek ekonomi, aspek psikologi dan aspek budaya harus lebih diutamakan.

 

Sekali lagi spirit progresivitas diperlukan agar majelis BPSK bukan lagi sebagai hakim-hakiman yang cukup puas dengan menjalankan apa bunyi peraturan perundang-undangan semata, namun lebih dari itu benar-benar mampu manjalankan peran sebagai konsiliator, mediator ataupun arbiter yang mrantasi gawe (handal, mampu menjalankan tugas atau menyelesaikan perkara dengan baik). Dengan demikian BPSK ke depan bisa menjadi alternatif penyelesaian sengketa konsumen yang berwibawa dan diminati. (*)

 

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 18, 2014 in BERITA

 

Babak Kedua Gugatan Konsumen Ke Sinar Mas Mojokerto

Probolinggo,

Sidang lanjutan gugatan sengketa konsumen bernama Suradi warga Dsn. Kowang RT.17/RW.05 Ds. Gebang Sari Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto, melawan PT. Sinar Mas Multifinance sebab terus bergulir di BPSK Kab. Probolinggo.

 

Sidang kedua yang digelar Selasa (18/2) Pukul 10.00 WIB, memasuki agenda pembuktian berlangsung sangat kondusif. Masing-masing pihak mengajukan beberapa gugatan untuk menguatkan gugatan dan jawaban gugatannya.

 

Suradi mengajukan beberapa alat bukti diantaranya kwitansi pembelian mobil panther, STNK, dan perjanjian kredit. Sedangkan, pihak PT. Sinar Mas Multifinance mengajukan beberapa bukti diantaranya beberapa surat somasi, perjanjian kredit, dll.

 

Sebelumnya, Majelis Arbiter menanyakan kepada Rachmad sebagai kuasa dari PT. Sinar Mas Multifinance mengenai masalah surat kuasa dan surat tugasnya. “Kami menegaskan disini jika surat kuasa yang diajukan oleh Teradu tidak bermaterai,” ujar Hasanudin, SH, SHI, MH, salah seorang anggota majelis arbiter.

 

Sidang ditunda dengan agenda musyawarah majelis arbiter sekaligus pembacaan putusan pada Selasa (25/2).

 

Penasehat Hukum Suradi, Achmad Mukhoffi SH, SPd dari Komnas PK-PU Indonesia Cab. Probolinggo ketika dikonfirmasi via seluler mengatakan, “Kami berkeyakinan bahwa majelis arbiter BPSK Kab. Probolinggo akan mengabulkan seluruh gugatan konsumen Suradi”.

 

Lanjut Achmad Mukhoffi, “Perlu kami uraikan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia) No. 114041200217 tanggal 04 April 2012 dibuat dengan pura-pura saja, untuk menyembunyikan causa yang sebenarnya yang tidak diperbolehkan. PT. Sinar Mas Multifinance adalah perusahaan yang menjalankan usaha Lembaga Pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan : ‘Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran’. Bukan membiayai barang yang telah ada. Dan masih banyak lagi posita yang lainnya”. (*)

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 18, 2014 in BERITA

 

Bank Danamon Kraksaan Dilaporkan Nasabahnya

Probolinggo, 

Dahlan, nasabah/debitur/konsumen dari PT. Bank Danamon Indonesia melalui Komnas PK-PU Indonesia Cab. Probolinggo mengadukan perjanjian kredit No. 020/PK/078K/0207 tertanggal 16 Februari 2007 antara PT. Bank Danamon Indonesia dengan dirinya, dengan nominal pinjaman senilai Rp. 125 Juta.

 

Dahlan yang beralamat di Dsn. Krajan RT.012/RW.003 Ds. Maron Kidul Kec. Maron Kab. Probolinggo mengadukan perjanjian kredit yang telah ia tanda tangani kepada Ketua Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Kabupaten Probolinggo pada 02 Januari 2014, karena Dahlan menilai bahwa perjanjian kredit No. 020/PK/078K/0207 banyak yang memenuhi unsur klausula baku yang sifatnya terlarang oleh UU Perlindungan Konsumen.

 

Atas dasar surat pengaduan dari Dahlan melalui kuasa hukumnya, BPSK Kabupaten Probolinggo menerbitkan dan menetapkan hasil pengawasan klausula baku terhadap dokumen/perjanjian kredit No. 020/PK/078K/0207 tertanggal 16 Februari 2007 antara PT. Bank Danamon Indonesia dengan Dahlan.

 

Hasilnya, BPSK Kab. Probolinggo menetapkan beberapa diktum dalam perjanjian kredit No. 020/PK/078K/0207 tertanggal 16 Februari 2007 tersebut yang termasuk ke dalam klausula baku yang dilarang oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

 

“Ada lebih dari 5 item dalam perjanjian kredit No. 020/PK/078K/0207 yang ditetapkan oleh BPSK Kab. Probolinggo sebagai klausula baku yang melanggar Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. BPSK Kab. Probolinggo akan memperingati pelaku usaha sebanyak 3x. Jika 3x peringatan dari BPSK Kab. Probolinggo tidak diindahkan, maka BPSK Kab. Probolinggo akan menindak lanjutinya dengan melaporkan Pelaku Usaha kepada Penyidik,” jelas Humas BPSK Kab. Probolinggo, Hasanudin, SH, SHI, MH, pada Kamis (6/3).

 

Setelah mendapatkan tembusan dari BPSK Kab. Probolinggo perihal hasil pengawasan klausula baku terhadap perjanjian kredit No. 020/PK/078K/0207 yang oleh BPSK Kab. Probolinggo ditetapkan melanggar Pasal 18 (1) UU Perlindungan Konsumen, Dahlan mengadukan pelanggaran Pasal l8 jo. Pasal 62 (1) UU Perlindungan Konsumen tersebut kepada pihak Polres Probolinggo.

 

Dimintai pendapatnya mengenai perkara klausula baku, Dir. Eksekutif Komnas PK-PU Indonesia Cab. Probolinggo, Achmad Mukhoffi SH., SPd. menyatakan, “Terbuka peluang besar bagi konsumen untuk melaporkan Pelaku Usaha yang telah melanggar Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Wewenang BPSK untuk melapor kepada Penyidik sebagaimana dalam Pasal 52 (d) UU Perlindungan Konsumen tentu saja tidak menutup atau bukan suatu hal yang limitatif sehingga konsumen dapat saja melaporkan Pelaku Usaha berdasarkan Hasil Pengawasan Klausula Baku dari BPSK. BPSK adalah lembaga Pemerintah yang sifatnya independen dan memiliki wewenang untuk menentukan klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen. Salah satu kewenangan BPSK sebagaimana termaktub dalam Pasal 52 huruf c UUPK adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut Kepmenperindag No. 350/2001)”. (*)

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 18, 2014 in BERITA

 

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menjalankan Kewenangannya Mengawasi Pencantuman Klausula Baku

Oleh :

Hasanudin, SH., SHI., MH.

(Humas BPSK Kab. Probolinggo)

BPSK Kab. Probolinggo adalah badan yang dibentuk melalui Keppres No. 27 Tahun 2012. Yaitu suatu lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Tujuan pembentukkan BPSK adalah untuk melindungi konsumen maupun pelaku usaha dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi .

 

Dalam dunia usaha, terdapat perjanjian yang mencantumkan klausul baku yang menempatkan posisi tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen, pada akhirnya akan melahirkan perjanjian yang merugikan konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak merumuskan pengertian perjanjian baku, tapi menggunakan istilah klausula baku.

 

Menurut Pasal 1 ayat (10) UUPK dirumuskan, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi konsumen.

 

UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku atas setiap dokumen dan perjanjian transaksi usaha perdagangan barang atau jasa, selama dan sepanjang klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1), serta tidak “berbentuk” sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (2) UUPK tersebut”.

 

Tujuan penggunaan klausula baku dalam kegiatan bisnis sebenarnya untuk menghemat waktu dalam setiap kegiatan jual beli, amat tidak efisien apabila setiap terjadi transaksi antara pihak penjual dan pembeli, mereka membicarakan mengenai isi kontrak jual beli. Karenanya, dalam suatu kontrak standar dicantumkan klausul-klausul yang umumnya digunakan dalam kontrak jual beli.

 

Untuk mewujudkan perlindungan konsumen, terlebih lagi dalam hal pencantuman klausula baku yang sering menghantarkan atau konsumen sering merasa dirugikan dengan adanya klausuala baku yang berisikan perjanjian atau ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, maka dilakukanlah suatu pengawasan dalam pencantuman klauasula baku tersebut. Pengawasan ini tentunya dilakuan lembaga yang memiliki kewenangan akan pelaksanaan pengawasan terhadap klausula baku tersebut. Lembaga tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau lebih sering disebut dengan singkatan BPSK. BPSK ditugaskan untuk mengawasi pencantuman klausula baku, selain menyelesaikan sengketa konsumen.

 

Ada beberapa jenis klausula baku yang dilarang dalam UU Perlindungan Konsumen. Artinya, klausula baku selain itu sah dan mengikat secara hukum. Klausula baku dilarang mengadung unsur-unsur atau pernyataan :

Pengawasan pemenuhan ketentuan klausula baku dilakukan terhadap dokumen dan/atau perjanjian pada setiap barang dan/atau yang ditawarkan dalam hal :

a. Pembuatan atau pencatuman klausula baku yang memuat :

1) Pengalihan tangguna jawab pelaku usaha kepada pihak lain;

2) Penolakan penyerahan kembali barang yang telah dibeli konsumen;

3) Penolakan penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang telah dibeli konsumen;

4) Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang telah dibeli oleh konsumen secara angsuran;

5) Pengaturan perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang telah dibeli oleh konsumen;

6) Pemberian hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;

7) Pernyataan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; atau

8) Pernyataan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

b. Pencatuman klausula baku yang letak atau bentuknya tidak mudah dilihat dan tidak mudah dibaca secara jelas.

c. Penggunaan istilah-istilah atau tanda-tanda atau penggunaan bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh konsumen dan tidak dalam bahasa Indonesia.

 

Jika pengusaha tetap mencantumkan klausula baku yang dilarang tersebut, maka klausula itu batal demi hukum. Artinya, klausula itu dianggap tidak pernah ada. Salah satu kewenangan BPSK sebagaimana termaktub dalam Pasal 52 huruf c UUPK adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 9 Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 350 tahun 2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen (selanjutnya disebut Kepmenperindag no 350/2001) yang menyebutkan bahwa :

 

Pasal 9

(1) Pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan oleh BPSK dengan atau tanpa pengaduan dari konsumen.

(2) Hasil pengawasan pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang membuktikan adanya pelanggaran terhadap larangan pencantuman klausula baku di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, diberitahukan secara tertulis kepada pelaku usaha sebagai peringatan.

(3) Peringkatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu untuk masing-masing peringatan 1 (satu) bulan.

(4) Bilamana pelaku usaha tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka BPSK melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Konsumen untuk dilakukan penyidikan dan proses penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

 

Ketentuan diatas jelas menyebutkan bahwa BPSK dapat melakukan pengawasan terhadap klausula baku dengan atau tanpa pengaduan dari konsumen. Artinya BPSK dapat secara aktif melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. (*)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 18, 2014 in BERITA

 

CIMB Niaga Auto Finance Jember Kembali Diadili BPSK

Probolinggo,

PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE, yang berkedudukan di Komplek Gajah Mada Square Blok A No. 11 Kaliwates – Jember 68133 kembali diadili di BPSK Kab. Probolinggo melawan seorang debitur bernama Muhammad Ishomuddin.

 

Agenda siding kali ini, yang digelar pada Senin (24/2), beragendakan pembuktian. Pihak CIMB Niaga Auto Finance Jember mengajukan beberapa alat bukti, termasuk surat dan saksi. Sedangkan dari pihak konsumen/debitur, juga mengajukan beberapa alat bukti, yakni bukti surat.

 

“Kami telah menanggapi gugatan konsumen secara tertulis, sekaligus melakukan eksepsi. Eksepsi kami diantaranya adalah kewenangan absolute BPSK Kab. Probolinggo,” celoteh kuasa hukum dari CIMB Niaga Auto Finance Jember didepan lima majelis arbiter yang diketuai oleh M. Haryadin, SH., MHum.

 

Menanggapi hal itu, dalam hal ini Muhammad Ishomuddin sebagai konsumen/pengadu, menyatakan bahwa dirinya percaya majelis arbiter BPSK Kab. Probolinggo akan memberikan putusan yang seadil-adilnya. “Didalam gugatan dan pembuktian telah saya lalui dengan cukup baik. Saya serahkan semuanya kepada majelis arbiter untuk memutuskan gugatan arbitrase yang saya ajukan tersebut,” tegas Muhammad Ishomuddin.

 

Sidang dilanjutkan dengan agenda putusan pada Senin tanggal 03 Maret 2014. (*)

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 18, 2014 in BERITA

 

Konsumen Kalahkan PT. Toyota Astra Finance Malang di BPSK Kab. Probolinggo

Probolinggo,

Untuk kesekian kalinya BPSK Kab. Probolinggo yang beralamat di Jl. Achmad Yani No. 23 Probolinggo, kembali menyidangkan perkara arbitrase terhadap penyitaan yang dilakukan oleh debt collector lembaga pembiayaan.

 

Zainul Husen, warga Kab. Lumajang melayangkan gugatan arbitrase kepada PT. Toyota Astra Finance yang beralamat di Gadang Kota Malang. “Kami terpaksa mengajukan gugatan arbitrase terhadap PT. Toyota Astra Finance karena tindakan PT. Toyota Astra Finance melalui debt collector-nya sangat berlebihan,” ujar Zainul Husen didalam persidangan yang digelar pada Senin (3/3).

 

Ihwal diajukan gugatan arbitrase terhadap PT. Toyota Astra Finance tersebut adalah bermula dari tindakan penggelapan yang di lakukan oleh Sdr. Roni (salah satu debt collector PT. Toyota Astra Finance). Zainul Husen telah melakukan penyetoran hutang kepada Sdr. Roni senilai ±Rp. 14 Juta. Namun ternyata, Sdr. Roni tidak menyetorkan setoran Zainul Husen. “Awal dari semua ini adalah setoran saya yang tidak disetorkan oleh Debt Collector PT. Toyota Astra Finance yang bernama Roni. 3 setoran saya hanya dimasukkan 2 setoran, jadi di kantor PT. Toyota Astra Finance tercatat ada keterlambatan. Dari situ PT. Toyota Astra Finance melalui debt collector-nya melakukan penyitaan terhadap Toyota Avanza milik saya. Penyitaan tersebut dilakukan di Surabaya ketika mobil tersebut dipergunakan untuk mengantar saudara saya hendak melangsungkan pernikahan. Sehingga seluruh keluarga saya turun dijalan sebab mobil yang ditumpangi disita oleh 3 orang debt collector PT. Toyota Astra Finance,” kata Zainul.

 

Pada sidang kedua (11/3) yang diisi agenda pembuktian, pihak Teradu (PT. Toyota Astra Finance) menyampaikan jawaban tertulis kepada Majelis atas gugatan dari Zainul Husen. Teradu juga menyampaikan beberapa alat bukti surat berupa Sertifikat Jaminan Fidusia, surat-surat somasi, dll. yang pada intinya dipergunakan Teradu untuk menyanggah dalil-dalil pokok dari Pengadu.

 

Kemudian pada Kamis (13/3), telah dibacakan putusan majelis arbitrase dalam perkara antara Zainul Husen dengan PT. Toyota Astra Finance Malang. Hasilnya, majelis mengabulkan sebagian pengaduan dari Pengadu (Zainul Husen). Majelis memutuskan yang intinya bahwa PT. Toyota Astra Finance wajib mengembalikan mobil milik Pengadu yang telah disita, menyatakan kontrak pembiayaan antara Zainul Husen dengan PT. Toyota Astra Finance batal demi hukum, serta menghukum PT. Toyota Astra Finance untuk memberikan ganti rugi  ±Rp. 30 Juta kepada Pengadu.

 

“Putusan ini dibacakan dihadiri oleh Pihak Pengadu dengan tanpa dihadiri oleh Pihak Teradu. Atas putusan ini, terhadap para pihak yang merasa keberatan maka dapat mengajukan keberatan di Pengadilan,” tegas Hasanudin, SH., SHI., MH. ketika mengakhiri pembacaan putusan arbitrase tersebut. (*)

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 18, 2014 in BERITA

 

Lakukan Penyitaan, PT. CIMB Niaga Auto Finance Jember Digugat Konsumen

Probolinggo,

BPSK Kab. Probolinggo semakin eksis sebagai lembaga penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Ini ditandai bahwa di bulan Januari – Februari 2014 saja sudah sekitar 4 kasus sengketa konsumen yang disidangkan.

 

Muhammad Ishomuddin, seorang Konsumen yang berlamat di Prajekan Lor RT.003/RW.003, Ds. Prajekan Lor Kec. Prajekan Kab. Bondowoso, mengajukan gugatan arbitrase di BPSK Kab. Probolinggo melawan PT. CIMB Niaga Auto Finance, yang berkedudukan di Komplek Gajah Mada Square Blok A No. 11 Kaliwates – Jember 68133.

 

Ihwal diajukannya sengketa konsumen ini adalah diawali dari penyitaan yang dilakukan oleh juru tagih PT. CIMB Niaga Auto Finance. “Pada tanggal 04 Februari 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2014, PT. CIMB Niaga Auto Finance melalui debt collector-nya melakukan penyitaan terhadap mobil saya. Penyitaan terhadap mobil saya oleh debt collector suruhan PT. CIMB Niaga Auto Finance dilakukan di daerah Dinoyo Town Square Kota Malang dengan dalih bahwa saya menunggak angsuran. Sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan hari dimasukkan permohonan arbitrase ini, mobil saya masih dalam penguasaan PT. CIMB Niaga Auto Finance,” ujar M. Ishomuddin didepan majelis arbiter BPSK Kab. Probolinggo, pada Senin (17/2).

 

Pada persidangan pertama tersebut, pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance sebagai Teradu tidak menghadiri sidang tersebut. Sebelumnya, panggilan untuk sidang adalah jam 12.00 WIB. Pihak BPSK Kab. Probolinggo telah memberi dispensasi waktu 1 jam hingga Pukul 13.00 WIB; namun pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance tak kunjung hadir. Akhirnya sidang pun di gelar tanpa kehadiran pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance sebagai Teradu. Agenda sidang pertama ini diisi pembacaan dan uraian gugatan konsumen kepada PT. CIMB Niaga Auto Finance; dan sesaat sebelum M. Ishomuddin membacakan dan menguraikan gugatannya didepan majelis arbiter, M. Ishomuddin memberikan surat yang berisi perubahan gugatan pada posita No. 13 huruf (b).

 

Oleh karena pada sidang pertama tersebut, pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance sebagai Teradu tidak hadir di persidangan maka sidang ditunda hari Senin, 24 Februari 2014.

 

Majelis arbiter BPSK Kab. Probolinggo yang memeriksa perkara M. Ishomuddin tersebut terdiri dari 5 anggota BPSK Kab. Probolinggo, yakni M. Haryadin, SH, MHum sebagai Ketua Majelis, dan 4 anggota Majelis: Drs. Sofyan Hadi; Hasanudin, SH, SHI, MH; Hasan, SPd; Mustain, SE. (*)

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 18, 2014 in BERITA