RSS

Bank Danamon Kraksaan Dilaporkan Nasabahnya

18 Mar

Probolinggo, 

Dahlan, nasabah/debitur/konsumen dari PT. Bank Danamon Indonesia melalui Komnas PK-PU Indonesia Cab. Probolinggo mengadukan perjanjian kredit No. 020/PK/078K/0207 tertanggal 16 Februari 2007 antara PT. Bank Danamon Indonesia dengan dirinya, dengan nominal pinjaman senilai Rp. 125 Juta.

 

Dahlan yang beralamat di Dsn. Krajan RT.012/RW.003 Ds. Maron Kidul Kec. Maron Kab. Probolinggo mengadukan perjanjian kredit yang telah ia tanda tangani kepada Ketua Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Kabupaten Probolinggo pada 02 Januari 2014, karena Dahlan menilai bahwa perjanjian kredit No. 020/PK/078K/0207 banyak yang memenuhi unsur klausula baku yang sifatnya terlarang oleh UU Perlindungan Konsumen.

 

Atas dasar surat pengaduan dari Dahlan melalui kuasa hukumnya, BPSK Kabupaten Probolinggo menerbitkan dan menetapkan hasil pengawasan klausula baku terhadap dokumen/perjanjian kredit No. 020/PK/078K/0207 tertanggal 16 Februari 2007 antara PT. Bank Danamon Indonesia dengan Dahlan.

 

Hasilnya, BPSK Kab. Probolinggo menetapkan beberapa diktum dalam perjanjian kredit No. 020/PK/078K/0207 tertanggal 16 Februari 2007 tersebut yang termasuk ke dalam klausula baku yang dilarang oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

 

“Ada lebih dari 5 item dalam perjanjian kredit No. 020/PK/078K/0207 yang ditetapkan oleh BPSK Kab. Probolinggo sebagai klausula baku yang melanggar Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. BPSK Kab. Probolinggo akan memperingati pelaku usaha sebanyak 3x. Jika 3x peringatan dari BPSK Kab. Probolinggo tidak diindahkan, maka BPSK Kab. Probolinggo akan menindak lanjutinya dengan melaporkan Pelaku Usaha kepada Penyidik,” jelas Humas BPSK Kab. Probolinggo, Hasanudin, SH, SHI, MH, pada Kamis (6/3).

 

Setelah mendapatkan tembusan dari BPSK Kab. Probolinggo perihal hasil pengawasan klausula baku terhadap perjanjian kredit No. 020/PK/078K/0207 yang oleh BPSK Kab. Probolinggo ditetapkan melanggar Pasal 18 (1) UU Perlindungan Konsumen, Dahlan mengadukan pelanggaran Pasal l8 jo. Pasal 62 (1) UU Perlindungan Konsumen tersebut kepada pihak Polres Probolinggo.

 

Dimintai pendapatnya mengenai perkara klausula baku, Dir. Eksekutif Komnas PK-PU Indonesia Cab. Probolinggo, Achmad Mukhoffi SH., SPd. menyatakan, “Terbuka peluang besar bagi konsumen untuk melaporkan Pelaku Usaha yang telah melanggar Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Wewenang BPSK untuk melapor kepada Penyidik sebagaimana dalam Pasal 52 (d) UU Perlindungan Konsumen tentu saja tidak menutup atau bukan suatu hal yang limitatif sehingga konsumen dapat saja melaporkan Pelaku Usaha berdasarkan Hasil Pengawasan Klausula Baku dari BPSK. BPSK adalah lembaga Pemerintah yang sifatnya independen dan memiliki wewenang untuk menentukan klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen. Salah satu kewenangan BPSK sebagaimana termaktub dalam Pasal 52 huruf c UUPK adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut Kepmenperindag No. 350/2001)”. (*)

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 18, 2014 in BERITA

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: