RSS

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menjalankan Kewenangannya Mengawasi Pencantuman Klausula Baku

18 Mar

Oleh :

Hasanudin, SH., SHI., MH.

(Humas BPSK Kab. Probolinggo)

BPSK Kab. Probolinggo adalah badan yang dibentuk melalui Keppres No. 27 Tahun 2012. Yaitu suatu lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Tujuan pembentukkan BPSK adalah untuk melindungi konsumen maupun pelaku usaha dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi .

 

Dalam dunia usaha, terdapat perjanjian yang mencantumkan klausul baku yang menempatkan posisi tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen, pada akhirnya akan melahirkan perjanjian yang merugikan konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak merumuskan pengertian perjanjian baku, tapi menggunakan istilah klausula baku.

 

Menurut Pasal 1 ayat (10) UUPK dirumuskan, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi konsumen.

 

UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku atas setiap dokumen dan perjanjian transaksi usaha perdagangan barang atau jasa, selama dan sepanjang klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1), serta tidak “berbentuk” sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (2) UUPK tersebut”.

 

Tujuan penggunaan klausula baku dalam kegiatan bisnis sebenarnya untuk menghemat waktu dalam setiap kegiatan jual beli, amat tidak efisien apabila setiap terjadi transaksi antara pihak penjual dan pembeli, mereka membicarakan mengenai isi kontrak jual beli. Karenanya, dalam suatu kontrak standar dicantumkan klausul-klausul yang umumnya digunakan dalam kontrak jual beli.

 

Untuk mewujudkan perlindungan konsumen, terlebih lagi dalam hal pencantuman klausula baku yang sering menghantarkan atau konsumen sering merasa dirugikan dengan adanya klausuala baku yang berisikan perjanjian atau ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, maka dilakukanlah suatu pengawasan dalam pencantuman klauasula baku tersebut. Pengawasan ini tentunya dilakuan lembaga yang memiliki kewenangan akan pelaksanaan pengawasan terhadap klausula baku tersebut. Lembaga tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau lebih sering disebut dengan singkatan BPSK. BPSK ditugaskan untuk mengawasi pencantuman klausula baku, selain menyelesaikan sengketa konsumen.

 

Ada beberapa jenis klausula baku yang dilarang dalam UU Perlindungan Konsumen. Artinya, klausula baku selain itu sah dan mengikat secara hukum. Klausula baku dilarang mengadung unsur-unsur atau pernyataan :

Pengawasan pemenuhan ketentuan klausula baku dilakukan terhadap dokumen dan/atau perjanjian pada setiap barang dan/atau yang ditawarkan dalam hal :

a. Pembuatan atau pencatuman klausula baku yang memuat :

1) Pengalihan tangguna jawab pelaku usaha kepada pihak lain;

2) Penolakan penyerahan kembali barang yang telah dibeli konsumen;

3) Penolakan penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang telah dibeli konsumen;

4) Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang telah dibeli oleh konsumen secara angsuran;

5) Pengaturan perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang telah dibeli oleh konsumen;

6) Pemberian hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;

7) Pernyataan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; atau

8) Pernyataan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

b. Pencatuman klausula baku yang letak atau bentuknya tidak mudah dilihat dan tidak mudah dibaca secara jelas.

c. Penggunaan istilah-istilah atau tanda-tanda atau penggunaan bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh konsumen dan tidak dalam bahasa Indonesia.

 

Jika pengusaha tetap mencantumkan klausula baku yang dilarang tersebut, maka klausula itu batal demi hukum. Artinya, klausula itu dianggap tidak pernah ada. Salah satu kewenangan BPSK sebagaimana termaktub dalam Pasal 52 huruf c UUPK adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 9 Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 350 tahun 2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen (selanjutnya disebut Kepmenperindag no 350/2001) yang menyebutkan bahwa :

 

Pasal 9

(1) Pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan oleh BPSK dengan atau tanpa pengaduan dari konsumen.

(2) Hasil pengawasan pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang membuktikan adanya pelanggaran terhadap larangan pencantuman klausula baku di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, diberitahukan secara tertulis kepada pelaku usaha sebagai peringatan.

(3) Peringkatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu untuk masing-masing peringatan 1 (satu) bulan.

(4) Bilamana pelaku usaha tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka BPSK melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Konsumen untuk dilakukan penyidikan dan proses penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

 

Ketentuan diatas jelas menyebutkan bahwa BPSK dapat melakukan pengawasan terhadap klausula baku dengan atau tanpa pengaduan dari konsumen. Artinya BPSK dapat secara aktif melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. (*)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 18, 2014 in BERITA

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: