RSS

Arsip Bulanan: Agustus 2014

TATA CARA EKSEKUSI FIDUSIA YANG BENAR, BUKAN SEPERTI YANG DILAKUKAN DEBT COLLECTOR YANG CENDERUNG MAIN HAKIM SENDIRI DAN DEKAT DENGAN PREMANISME

EKSEKUSI JAMINAN

  1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, butir (1), yang dimaksud dengan FIDUSIA adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.
  2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
  3. Benda obyek jaminan fidusia tidak dapat dibebani Hak tanggungan atau hipotek.
  4. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan alas notaris dalam bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
    2. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
    3. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
    4. nilai penjaminan; dan
    5. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
  5. Jaminan fidusia harus didaftarkan oleh penerima fidusia atau kuasanya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
  6. Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.
  7. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.
  8. Jaminan fidusia dapat dialihkan kepada kreditor baru, dan pengalihan tersebut harus didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
  9. Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
    • . Pengalihan hak atas piutang juga dijamin dengan fidusia yang mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada Kreditur baru.
  1. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  2. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Iihat Pasal 29 UU No. 40 Tahun 1999).
  1. Prosedur dan tatacara eksekusi selanjutnya dilakukan seperti dalam eksekusi hak tanggungan.

 

Sumber:

–    Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta,  2008, hlm. 93-94.

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 30, 2014 in BERITA

 

Sebuah Perjanjian yang Batal Demi Hukum

DSCN16152

Oleh:
Achmad Mukhoffi SH., SPd.
(1. Dir. Eksekutif Komnas PK-PU Indonesia Cab. Probolinggo; 2. c. Advokat di Kantor Advokat Hasanudin SH., SHI., MH. & Rekan)

 

Tanya:

Saya adalah seorang konsumen yang mengadukan pencantuman klausula baku sebuah perjanjian kredit antara saya dengan sebuah Lembaga Finance kepada BPSK. Kemudian BPSK memberikan surat tembusan berupa hasil pengawasan pencantuman klausula baku. Ternyata didalam perjanjian kredit tersebut terdapat beberapa klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen, BPSK menyatakan bahwa perjanjian kredit tersebut Batal Demi Hukum. Apakah benar BPSK dapat menghukumi batalnya perjanjian? Bukankah itu wewenang Peradilan Umum?

 

Jawab:

BPSK memang Lembaga Negara yang dibentuk melalui Keppres, dan memiliki tugas perlindungan konsumen, salah satunya pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dalam dokumen yang melanggar UU Perlindungan Konsumen.

 

Syarat SAH-NYA suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan pasal Pasal 1320 KUHPdt., yang menyatakan bahwa “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat” yaitu :

 

Syarat sahnya perjanjian tersebut terdiri dari;

Syarat Subyektif :

  1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian [agreement]
  2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian [capacity]

 

Syarat Obyektif :

  1. Suatu hal tertentu [certainty of terms]
  2. Sebab yang halal [considerations]

 

Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang  membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang  membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

 

Mengenai BATALNYA perjanjian yaitu suatu perjanjian dibuat dengan TIDAK memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPdt., bisa berakibat kepada BATAL-NYA PERJANJIAN.

 

PEMBATALAN bisa dibedakan ke-dalam 2 terminologi yang memiliki konsekuensi Yuridis, yaitu:

  1. Null and Void; Dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

 

  1. Voidable; bila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukannya batal demi hukum, tetapi salah satu puhak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

 

Menurut hemat saya, bisa disimpulkan bahwa BPSK mempunyai wewenang untuk menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum dikarenakan beberapa hal :

  1. Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha memuat klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen;
  2. Pencantuman klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen tersebut masuk kepada ranah pelanggaran syarat obyektif perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPdt, yakni “sebab yang halal”;
  3. Batalnya perjanjian yang dinyatakan oleh BPSK hanya terlokalisir kepada “batal demi hukum” sebagaimana dimaksud dalam terminology Null and Void. Wallahu a’lam.
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 25, 2014 in BERITA

 

Hasil Pengawasan BPSK Kab. Probolinggo Dinilai Efektif Menegakkan UUPK

Probolinggo,

Pengawasan klausula baku yang menjadi concern para pejuang amanah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen benar-benar sangat terasa efektif untuk menegakkan supremasi hukum perlindungan konsumen yang banyak dinilai sebelah mata, terutama oleh para oknum pelaku usaha nakal.

 

Klausula baku, sesuai definisi Pasal 1 Angka 10 UU No. 8 Tahun 1999 setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

 

Bandot Wasiadji, seorang konsumen yang beralamat di Jl. Gadang Kel. Gadang Kec. Sukun Malang melakukan pengaduan ke Kantor Komnas PK-PU Indonesia Cab. Probolinggo yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda 172 Kraksaan – Probolinggo mengenai pencantuman klausula baku didalam Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No. 033911200648 tertanggal 12 Desember 2011 oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Jl. Dieng 32 Malang.

 

Kemudian Komnas PK-PU Indonesia Cab. Probolinggo meneruskan pengaduan Bandot Wasiadji ke BPSK Kab. Probolinggo untuk dilakukan pengawasan klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen. “Kami meneruskan pengaduan Bandot kepada BPSK Kab. Probolinggo, sebagaimana kewenangan BPSK yakni melakukan pengawasan klausula baku terhadap perjanjian sebagaimana amanah Pasal 52 Huruf c UU 8/1999,” Dir. Eksekutif Komnas PK-PU Indonesia Cab. Probolinggo Achmad Mukhoffi SH., SPd.

 

Lanjut Achmad Mukhoffi SH., SPd., “Berdasarkan Hasil Pengawasan Klausula Baku yang diterbitkan oleh BPSK Kab. Probolinggo No. 08/PK/BPSK/426.111/2014, BPSK Kab. Probolinggo menetapkan beberapa klausula baku didalam Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No. 033911200648 tertanggal 12 Desember 2011 antara Bandot Wasiadji dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Malang tersebut. Dari hasil pengawasan klausula baku BPSK Kab. Probolinggo tersebut, PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Malang dilaporkan ke SPKT Mapolda Jatim dengan Laporan Polisi No. TBL/91/III/2014/SUS/JTM tanggal 28 Maret 2014, terkait dugaan Tindak Pidana Pencantuman Klausula Baku sesuai dengan Pasal 18 jo. Pasal 61 jo. Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. (rid)

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 25, 2014 in BERITA

 

Toyota Astra Financial Services Malang Dilaporkan Ke Mapolda Jatim

Probolinggo

Pada 20 April 2014 lalu, ada hari konsumen. Perkembangan paradigma konsumen cerdas sepertinya telah mulai terealisasi dengan cukup baik. Ini terbukti, semakin banyak para konsumen yang memperjuangkan hak nya baik secara perdata mau pun pidana. Tujuan gugatan dari konsumen tersebut adalah “penyetaraan kedudukan”.

 

Zainul Husen (37), warga Jl. Argopuro No. 4 A RT/RW:001/014 Kelurahan Citrodiwangsan Lumajang, melaporkan PT. Toyota Astra Financial Services yang beralamat di Jl. Letjen Sutoyo No. 3A RT/RW:001/001 Lowokwaru – Malang, dengan dugaan Tindak Pidana Pencantuman Klausula Baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) jo. ayat (2) jo. Pasal 61 jo. Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Zainul Husen melapor ke SPKT Mapolda Jatim pada Sabtu, 10 Mei 2014 dengan Tanda Bukti Lapor No. TBL/135/V/2014/SUS/JATIM.

 

Zainul Husen telah diperiksa sebagai saksi pada Kamis, 22 Mei 2014 oleh Ipda Yudi Prasetya, SH. Pemeriksaannya berjalan lancar, dengan memakan waktu ± 4 Jam di ruang Subdit I Unit Intagsi dengan dibawah naungan Ka. Unit Kompol Fahmi, SH., SIK., MH., MSi.

 

“Kami telah melakukan pemeriksaan, dan untuk selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan kepada para saksi. Setelah itu kami akan melakukan pemanggilan kepada terlapor, kemudian akan melangkah kepada permintaan pendapat para ahli. Lihat saja nanti perkembangannya,” ujar Ipda Yudi Prasetya, SH.

 

Zainul Husen meminta agar Penyidik Polda Jatim senantiasa menegakkan hukum, karena Konsumen/Debitur memang selalu dalam posisi terpojok dan tidak setara dengan kedudukan Pelaku Usaha/Kreditur.

 

“Saya akan terus mengawal kasus ini sampai dimanapun dan kapanpun. Bahkan sampai titik darah penghabisan,” tegas Zainul Husen setelah keluar dari pemeriksaan. (rid)

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 25, 2014 in BERITA

 

MOCH. ANSHORY, SH. (DIR. EKSEKUTIF KOMNAS PK-PU) MELAPORKAN KETUA PENGADILAN TINGGI JATIM KE MAPOLDA JATIM

KETUA PT-DI LP KPT-2

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 24, 2014 in BERITA

 

PELAKSANAAN LELANG WAJIB DIBATALKAN JIKA ADA GUGATAN DARI PIHAK KETIGA (MENGENAI SENGKETA KEPEMILIKAN)

 

DSCN16152

 

Jika ada gugatan dari pihak ketiga mengenai sengketa kepemilikan maka pelaksanaan lelang wajib dibatalkan berdasarkan dalil-dalil berikut :

  • Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang : “Dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan title eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi”.
  • Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang : “Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengadilan”.

Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi. Selama ada gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, maka pelaksanaan lelang hanya dapat dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi, dan permohonan atas pelaksanaan lelang dilakukan oleh Pengadilan (BUKAN OLEH KREDITUR).

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Agustus 24, 2014 in BERITA

 

Kuasa Hukum Tuntut Lelang oleh KPKNL Jember Dibatalkan

DSCN1070

Probolinggo, 

Selama ini, posisi debitur memang selalu dalam posisi lemah, baik dalam perspektif klausul perjanjian maupun didalam praktik untuk memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan dengan kreditur.

 

Seyogyanya kreditur mengambil langkah agar debitur kembali dapat memenuhi prestasi dalam piutangnya. Namun upaya penyelamatan kredit sebagaimana ditandaskan didalam surat edaran bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 19 Mei 1993 yakni: Rescheduling, Reconditioning, Restructuring; sepertinya sangat jarang di tempuh oleh kreditur.

 

Upaya yang selalu diandalkan kreditur untuk memenuhi prestasi dari debitur adalah dengan cara melakukan pelelangan terhadap asset milik debitur yang diagunkan. Lelang terhadap agunan debitur ini di dasari kepada UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, kemudian juknis & juklak lelangnya di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

 

Kamis (21/8), Achmad Mukhoffi, SH., SPd. dari Kantor Advokat Hasanudin, SH., SHI., MH & Rekan yang berkantor di Jl. PB Sudirman No. 77 Pajarakan – Probolinggo, mendatangi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dengan tujuan audiensi dengan Kepala KPKNL Jember dan Pejabat Lelang mengenai pembatalan lelang agunan debitur a/n Lailatul Komariyah, yakni : 1) Tanah & bangunan SHM a/n Sdr. WIRJO al. P. ANI No. 46 yang terletak di Ds. Kerampilan Kec. Besuk Kab. Probolinggo; dan 2) Tanah Pertanian/Sawah a/n WIRYO al. HAJI ALI IMRON yang terletak di Ds. Matekan Kec. Besuk Kab. Probolinggo. Yang bertindak sebagai Pemohon Lelang adalah PT. BRI Unit Kraksaan.

 

Achmad Mukhoffi (Achmad) ditemui Mariono, Wiji Yudiharso K.P., SH., dan Irma Hardiyanti, SH.. Achmad menjelaskan jika lelang atas agunan debitur a/n Lailatul Komariyah harus batal. “Menurut PMK No. 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas PMK No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang dibatalkan jika ada gugatan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan. Jika ada gugatan, maka lelang terhadap agunan debitur mewajibkan adanya fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan. Kami telah mendaftarkan gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kraksaan dengan No. Perkara : 31.Pdt.G/2014.PN.Kraks. tertanggal 19 Agustus 2014, mengenai sengketa kepemilikan. Klien kami juga telah mengirim surat secara formil kepada Kepala KPKNL Jember dengan perihal : Permohonan Pembatalan Lelang. Untuk itu, lelang haruslah dibatalkan sebagaimana diatur didalam PMK. Jika Pejabat Lelang masih nekat melelang maka kami akan melaporkan hal ini ke Polda Jatim dan kami juga akan melakukan pelbagai upaya hukum lainnya,” jelas Achmad.

 

Menanggapi argumentasi tersebut, Wiji Yudiharso K.P., SH., dan Irma Hardiyanti, SH. menyatakan jika Pejabat Lelang itu sifatnya independen, jadi pembatalan lelang itu murni menjadi kewenangan Pejabat Lelang. ”Kami hanya bisa menyampaikannya kepada Pejabat Lelang yang bersangkutan mengenai adanya pejelasan dari saudara kuasa hukum. Karena yang dapat membatalkan lelang tersebut hanyalah Pejabat Lelang itu sendiri. Guna meyakinkan Pejabat Lelang, kami meminta email yang berisi copy/scan jual beli antara debitur dengan pihak penggugat, sebagai dasar keyakinan Pejabat Lelang untuk melakukan pembatalan lelang”.

 

Di sisi lain, Hasanudin, SH., SHI., MH ketika dimintai tanggapannya menyatakan, ”Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi. Selama ada gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, maka pelaksanaan lelang hanya dapat dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi, dan permohonan atas pelaksanaan lelang dilakukan oleh Pengadilan. Jika mereka masih nekat, maka kami akan melaporkan Pejabat Lelang KPKNL Jember yang melelang asset klien kami ke Mapolda Jatim dengan Pasal 421 KUHP; dan Pasal-Pasal kejutan lainnya. Lihat saja perkembangannya!”. (rid)

 

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Agustus 24, 2014 in BERITA