RSS

Kuasa Hukum Tuntut Lelang oleh KPKNL Jember Dibatalkan

24 Agu

DSCN1070

Probolinggo, 

Selama ini, posisi debitur memang selalu dalam posisi lemah, baik dalam perspektif klausul perjanjian maupun didalam praktik untuk memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan dengan kreditur.

 

Seyogyanya kreditur mengambil langkah agar debitur kembali dapat memenuhi prestasi dalam piutangnya. Namun upaya penyelamatan kredit sebagaimana ditandaskan didalam surat edaran bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 19 Mei 1993 yakni: Rescheduling, Reconditioning, Restructuring; sepertinya sangat jarang di tempuh oleh kreditur.

 

Upaya yang selalu diandalkan kreditur untuk memenuhi prestasi dari debitur adalah dengan cara melakukan pelelangan terhadap asset milik debitur yang diagunkan. Lelang terhadap agunan debitur ini di dasari kepada UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, kemudian juknis & juklak lelangnya di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

 

Kamis (21/8), Achmad Mukhoffi, SH., SPd. dari Kantor Advokat Hasanudin, SH., SHI., MH & Rekan yang berkantor di Jl. PB Sudirman No. 77 Pajarakan – Probolinggo, mendatangi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dengan tujuan audiensi dengan Kepala KPKNL Jember dan Pejabat Lelang mengenai pembatalan lelang agunan debitur a/n Lailatul Komariyah, yakni : 1) Tanah & bangunan SHM a/n Sdr. WIRJO al. P. ANI No. 46 yang terletak di Ds. Kerampilan Kec. Besuk Kab. Probolinggo; dan 2) Tanah Pertanian/Sawah a/n WIRYO al. HAJI ALI IMRON yang terletak di Ds. Matekan Kec. Besuk Kab. Probolinggo. Yang bertindak sebagai Pemohon Lelang adalah PT. BRI Unit Kraksaan.

 

Achmad Mukhoffi (Achmad) ditemui Mariono, Wiji Yudiharso K.P., SH., dan Irma Hardiyanti, SH.. Achmad menjelaskan jika lelang atas agunan debitur a/n Lailatul Komariyah harus batal. “Menurut PMK No. 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas PMK No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang dibatalkan jika ada gugatan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan. Jika ada gugatan, maka lelang terhadap agunan debitur mewajibkan adanya fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan. Kami telah mendaftarkan gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kraksaan dengan No. Perkara : 31.Pdt.G/2014.PN.Kraks. tertanggal 19 Agustus 2014, mengenai sengketa kepemilikan. Klien kami juga telah mengirim surat secara formil kepada Kepala KPKNL Jember dengan perihal : Permohonan Pembatalan Lelang. Untuk itu, lelang haruslah dibatalkan sebagaimana diatur didalam PMK. Jika Pejabat Lelang masih nekat melelang maka kami akan melaporkan hal ini ke Polda Jatim dan kami juga akan melakukan pelbagai upaya hukum lainnya,” jelas Achmad.

 

Menanggapi argumentasi tersebut, Wiji Yudiharso K.P., SH., dan Irma Hardiyanti, SH. menyatakan jika Pejabat Lelang itu sifatnya independen, jadi pembatalan lelang itu murni menjadi kewenangan Pejabat Lelang. ”Kami hanya bisa menyampaikannya kepada Pejabat Lelang yang bersangkutan mengenai adanya pejelasan dari saudara kuasa hukum. Karena yang dapat membatalkan lelang tersebut hanyalah Pejabat Lelang itu sendiri. Guna meyakinkan Pejabat Lelang, kami meminta email yang berisi copy/scan jual beli antara debitur dengan pihak penggugat, sebagai dasar keyakinan Pejabat Lelang untuk melakukan pembatalan lelang”.

 

Di sisi lain, Hasanudin, SH., SHI., MH ketika dimintai tanggapannya menyatakan, ”Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi. Selama ada gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, maka pelaksanaan lelang hanya dapat dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi, dan permohonan atas pelaksanaan lelang dilakukan oleh Pengadilan. Jika mereka masih nekat, maka kami akan melaporkan Pejabat Lelang KPKNL Jember yang melelang asset klien kami ke Mapolda Jatim dengan Pasal 421 KUHP; dan Pasal-Pasal kejutan lainnya. Lihat saja perkembangannya!”. (rid)

 

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Agustus 24, 2014 in BERITA

 

2 responses to “Kuasa Hukum Tuntut Lelang oleh KPKNL Jember Dibatalkan

  1. tono

    September 8, 2014 at 3:36 pm

    sy setuju,karena debitur selalu dipihak yg lemah, sudah usaha pailit harus dilelang pula bukanya dibantu supaya bangkit lagi malah dijerumuskan kelobang penderitaan.
    sy tono minta tolong ada ga komnas PK-PU di bandung

     
    • komnaspkpuprobolinggo

      September 21, 2014 at 12:31 pm

      untuk bandung sepertinya belum ada. silahkan bapak membuka cabang Komnas PKPU di bandung. keterangan lebih lanjut hubungi 085236653695

       

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: