RSS

Sebuah Perjanjian yang Batal Demi Hukum

25 Agu

DSCN16152

Oleh:
Achmad Mukhoffi SH., SPd.
(1. Dir. Eksekutif Komnas PK-PU Indonesia Cab. Probolinggo; 2. c. Advokat di Kantor Advokat Hasanudin SH., SHI., MH. & Rekan)

 

Tanya:

Saya adalah seorang konsumen yang mengadukan pencantuman klausula baku sebuah perjanjian kredit antara saya dengan sebuah Lembaga Finance kepada BPSK. Kemudian BPSK memberikan surat tembusan berupa hasil pengawasan pencantuman klausula baku. Ternyata didalam perjanjian kredit tersebut terdapat beberapa klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen, BPSK menyatakan bahwa perjanjian kredit tersebut Batal Demi Hukum. Apakah benar BPSK dapat menghukumi batalnya perjanjian? Bukankah itu wewenang Peradilan Umum?

 

Jawab:

BPSK memang Lembaga Negara yang dibentuk melalui Keppres, dan memiliki tugas perlindungan konsumen, salah satunya pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dalam dokumen yang melanggar UU Perlindungan Konsumen.

 

Syarat SAH-NYA suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan pasal Pasal 1320 KUHPdt., yang menyatakan bahwa “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat” yaitu :

 

Syarat sahnya perjanjian tersebut terdiri dari;

Syarat Subyektif :

  1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian [agreement]
  2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian [capacity]

 

Syarat Obyektif :

  1. Suatu hal tertentu [certainty of terms]
  2. Sebab yang halal [considerations]

 

Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang  membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang  membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

 

Mengenai BATALNYA perjanjian yaitu suatu perjanjian dibuat dengan TIDAK memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPdt., bisa berakibat kepada BATAL-NYA PERJANJIAN.

 

PEMBATALAN bisa dibedakan ke-dalam 2 terminologi yang memiliki konsekuensi Yuridis, yaitu:

  1. Null and Void; Dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

 

  1. Voidable; bila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukannya batal demi hukum, tetapi salah satu puhak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

 

Menurut hemat saya, bisa disimpulkan bahwa BPSK mempunyai wewenang untuk menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum dikarenakan beberapa hal :

  1. Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha memuat klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen;
  2. Pencantuman klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen tersebut masuk kepada ranah pelanggaran syarat obyektif perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPdt, yakni “sebab yang halal”;
  3. Batalnya perjanjian yang dinyatakan oleh BPSK hanya terlokalisir kepada “batal demi hukum” sebagaimana dimaksud dalam terminology Null and Void. Wallahu a’lam.
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 25, 2014 in BERITA

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: