RSS

POLSEK KRAKSAAN GREBEK PRODUSEN GARAM KONSUMSI NON SNI MERK MERPATI

06 Mei

Masyarakat Menuntut Kasus Dilanjut Hingga Meja Persidangan:

Probolinggo,

Peredaran garam non SNI memang selama ini menjadi soal yang tak henti – hentinya menjadi human interest dari berbagai pihak, khususnya Pemerintah RI. Ini dikarenakan banyak produsen (khususnya home industry) yang memproduksi garam konsumsi tidak mengikuti aturan yang di persyaratkan oleh Peraturan Perundang – Undangan, diantaranya sertifikasi SNI.

Pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018, Polsek Kraksaan Resor Kabupaten Probolinggo melakukan ‘penggerebekan’ terhadap UD. Al-Ikhlas, salah satu produsen garam konsumsi non SNI merk Merpati yang beralamat di Desa Kebonagung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo. ‘Penggerebekan’ tersebut langsung dipimpin oleh Kapolsek Kraksaan, AKP Dr. Joko Yuwono, SH., MHum.

Didalam ‘penggerebekan’ tersebut, Penyidik Polsek Kraksaan berhasil melakukan penyitaan terhadap beberapa merk garam konsumsi. Jumlah yang disita mencapai hampir 1000 pack garam konsumsi. Selain itu, Penyidik Polsek Kraksaan juga berhasil mengamankan Sdr. Muksin, pemilik UD. Al-Ikhlas yang memproduksi garam konsumsi merk Merpati tersebut.

UD. Al-Ikhlas memproduksi garam konsumsi beryodium bermerk Merpati, namun didalam ‘penggerebekan’ tersebut diperoleh juga garam konsumsi berbagai merk, diantaranya garam konsumsi merk Garam “D” yang dikemas Anugrah Mandiri Sidoarjo, merk Jangkar yang di beli Sdr. Muksin dari produsen garam konsumsi UD. Putra Tunggal yang beralamat Desa Kropak Kec. Bantaran Kab. Probolinggo.

“Kami mengapresiasi penggerebekan oleh Penyidik Polsek Kraksaan terhadap produsen garam non SNI merk Merpati tersebut. Peredaran garam non SNI menjadi keresahan tersendiri bagi pegiat perlindungan konsumen. Garam konsumsi beryodium yang di produksi haruslah memenuhi sertifikasi SNI 3556 : 2010. Jika garam konsumsi tidak memenuhi sertifikasi SNI maka garam konsumsi beryodium tersebut hukumnya ‘haram/terlarang’ untuk di produksi/diperdagangkan. Tujuan SNI garam konsumsi beryodium ialah : Melindungi kesehatan konsumen, Menjamin perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, dan Mendukung perkembangan dan diverifikasi produk industri garam konsumsi beryodium,” ujar Aris Syarofi, Sekretaris Komnas Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Probolinggo.

Lanjut Aris, “Kami akan terus aktif memantau perkembangan penyidikan perkara Garam Konsumsi Non SNI dengan produsen UD. Al-Ikhlas (Sdr. Muksin) yang beralamat di Desa Kebonagung Kec. Kraksaan tersebut. Penyidikan garam non SNI yang disidik Penyidik Polsek Kraksaan tersebut haruslah sampai ke meja persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan. Penyidik dapat menjeratnya dengan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) Tahun. Dasar hukum pemberlakukan wajib Sertifikasi SNI terhadap garam konsumsi beryodium ialah Keputusan Menteri Perindustrian No. 29/M/SK/2/1995”. (rid)

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 6, 2018 in BERITA

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: