RSS

Arsip Kategori: seputar soalan hukum

SURAT EDARAN Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009/Bareskrim tertanggal 31 Agustus 2009

surat dari Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009/Bareskrim tertanggal 31 Agustus 2009 yang ditanda-tangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri , Komisaris Jendral Drs Susno Adji., S.H.,M.H., M.Sc Tentang Pprosedur Penanganan Kasus Perlindungan Konsumen.

Surat  ini memuat 2 pokok yang harus diikuti oleh penyidik Polri di seluruh Indonesia :
1. Pelaporan yang dilakukan oleh debitur atas ditariknya unit jaminan oleh lembaga fnance ketika debitur itu wanprestasi, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan psl-psl pencurian, perampasan dan lain sebagainya.
2. Pelaporan yang dilakukan oleh lembaga finance ketika mengetahui debiturnya melakukan pengalihan unit jaminan, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan psl-psl penggelapan dll sebagainya.


surat bareskrim ini mempertimbangkan KUHAP dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan rujukan dikeluarkannya surat tersebut.
Sehingga dengan demikian, masih menurut surat bareskrim, maka bila terjadi 2 persoalan diatas penyidik harus menolak proses laporan dan menyarankan kepada pihak pelapor untuk menyelesaikannya di BPSK karena badan itulah yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa konsumen.

 
6 Komentar

Ditulis oleh pada Februari 19, 2013 in BERITA, seputar soalan hukum

 

TIPS MENGHADAPI DEBT COLLECTOR

Disaat macet bayar cicilan :

  1. Sepeda Motor / Mobil / Perumahan
  2. Bank, BPR, Koperasi dan Kartu Kredit
  3. Dan lain lain hutang piutang.

 

Debt Collector biasanya terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Debt Collector yang berstatus sebagai karyawan atau internal,

2. Debt Collector yang berstatus berdasarkan kontrak/kuasa atau external

Kegiatan debt collector baik yang internal maupun external tadi seringkali menyulitkan konsumen, terutama apabila konsumen masih dalam kondisi kesulitan keuangan sehingga belum mampu membayar angsuran sesuai kewajibannya.

Untuk itu beberapa tips yang mungkin berguna untuk menghadapi debt collector.

Ajak bicara baik-baik, utarakan bahwa memang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan dan sampaikan bahwa sesegera mungkin apabila sudah ada maka akan melakukan pambayaran bahkan jika dimungkinkan akan melakukan pelunasan.

Usir jika tidak sopan. Apabila debt collector datang dan berlaku tidak sopan maka konsumen berhak mengusir, karena konsumen berada di rumah sendiri.

Tanyakan identitas. Indentitas dapat berupa kartu karyawan, atau surat kuasa bagi external.

Ini sangat penting guna menghindari debt collector illegal yang berkeliaran. bila terpaksa harus melakukan pembayaran kepada debt collector (yang diberi kewenangan secara tertulis) mintalah Kwitansi, atau bayarlah langsung ke kantor apabila dirasakan anda tidak percaya pada debt collector yang datang.

Janjikan pembayaran sesuai kemampuan dan kepastian, tetapi apabila tidak ada yang diharapkan terhadap kepastian dan kemampuan, maka jangan berjanji walau dibawah tekanan, (janji lama tapi tepat akan lebih baik daripada janji karena takut tapi meleset)

Pertahankan unit kendaraan atau obyek jaminan. Hal ini sangat penting, mengingat kendaraan adalah milik anda, sesuai dengan STNK dan BPKB (bagi yang membeli Motor/Mobil secara cicilan melalui Finance) sedangkanHubungan Konsumen dan Finance/Bank/Koperasi, KartuKredit adalah hutang-piutang => hukum Perdata BUKAN Pidana => Polisi DILARANG menangani permasalahan Hutang (sesuai …… kepolisian no 2 tahun 2002), hal ini perlu ditegaskan karena biasanya pihak Finance/Bank/Koperasi akan melaporkan Konsumen dengan tuduhan Penggelapan.

Laporkan polisi. Apabila debt collector bertindak memaksakan kehendak untuk menarik kendaraan/jaminan, karena tindakannya merupakan Perbuatan Melawan Hukum PIDANA, maka datanglah ke kantor polisi terdekat, dan buatlah laporan Tindak Pidana (TP) perampasan kendaraan dengan tuduhan pelanggaran pasal 368 KUHP dan pasal 365 ayat 2,3 dan 4 junto pasal 335 kuhp. Karena yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah Pengadilan, jadi apabila mau mengambil unit kendaraan/jaminan harus membawa surat penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri.

Titipkan kendaraan. Apabila dirasakan tidak mampu untuk mempertahankan kendaraan tersebut, maka titipkan kendaraan tersebut di kantor polisi terdekat dan mintalah surat tanda titipan.

Mintalah bantuan hukum. Apabila anda dirasakan tidak mampu menyelesaikan masalah ini, maka dapat meminta bantuan hukum kepada LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) KOMNAS PK-PU terdekat atau BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) pada kantor Dinas Perdagangan setempat.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 19, 2013 in BERITA, seputar soalan hukum

 

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

EKSEKUSI JAMINAN

  1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, butir (1), yang dimaksud dengan FIDUSIA adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.
  2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
  3. Benda obyek jaminan fidusia tidak dapat dibebani Hak tanggungan atau hipotek.
  4. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan alas notaris dalam bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
    2. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
    3. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
    4. nilai penjaminan; dan
    5. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
  5. Jaminan fidusia harus didaftarkan oleh penerima fidusia atau kuasanya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
  6. Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.
  7. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.
  8. Jaminan fidusia dapat dialihkan kepada kreditor baru, dan pengalihan tersebut harus didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
  9. Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

.                    Pengalihan hak atas piutang juga dijamin dengan fidusia yang mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada Kreditur baru.

  1. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  2. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Iihat Pasal 29 UU No. 40 Tahun 1999).
    1. Prosedur dan tatacara eksekusi selanjutnya dilakukan seperti dalam eksekusi hak tanggungan.

 

Sumber:

–    Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta,  2008, hlm. 93-94.

 

Disini Tempat Masyarakat Konsumen mengadukan hak-haknya yang dilanggar secara sewenang-wenang oleh BANK, FINANCE, BPR ATAUPUN KOPERASI NAKAL (PELAKU USAHA YANG TIDAK PATUH PADA PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA) , SEPERTI :

 

1. BANK MAU MELELANG RUMAH ANDA.

2. FINANCE MAU MENYITA KENDARAAN ANDA.

3. BPR MENDENDA TUNGGAAN PEMBAYARAN ANDA.

4. KOPERASI YANG AKAN MENYITA ANGGUNAN ANDA.

5. FINANCE MELAPORKAN ANDA KE POLISI, Dsb………….

 

SILAHKAN DATANG KEKANTOR KOMNAS PK-PU INDONESIA  YANG TERDEKAT DIKOTA ANDA DAN ADUKANLAH TINDAKAN PELAKU USAHA YANG MENYIMPANG, SEMOGA PROBLIM ANDA DAPAT TERATASI DENGAN CARA YANG SEHAT DAN KONDUSIF, MENGINGAT PELAKU USAHA ADALAH PATNER BISNIS ANDA SEMUA YANG HARUS MENGHARGAI HAK-HAK MASYARAKAT KONSUMEN.

 

KOMNAS PK-PU -Postal Complaint- PROBOLINGGO

Achmad Mukhoffi alQuthfby S.H., S.Pd. – Humas Komnas PK-PU

Jl. Ir. H. Juanda No. 172

Kraksaan – Probolinggo – Jawa Timur

Cp: 0877 549 050 84

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 12, 2012 in BERITA, seputar soalan hukum

 

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

  1. Pasal 1 butir (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”
  2. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari  perjanjian utang-piutang yang bersangkutan suatu perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut, dan pemberian Hak Tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT (Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang¬-undang No. 4 Tahun 1996).
  3. Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan, dan sebagai bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pendaftaran Tanah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 13 ayat (I), Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1996).
  4. Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan mohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  5. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan, jika dengan demikian itu akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak (Pasal 20 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 1996).
  6. Pelaksanaan penjualan dibawah tangan tersebut hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pembeli dan/ atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/ atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan (Pasal 20 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1996).
  7. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT, dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  8. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dari pada membebankan Hak Tanggungan;
  9. tidak memuat kuasa substitusi;
  10. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan  identitas debitur apabila debitur bukan pemberi Hak Tanggungan;
    1. Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.
    2. Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani dengan Hak tanggungan.
    3. Setelah dilakukan pelelangan terhadap tanah yang dibebani Hak tanggungan dan uang hasil lelang diserahkan kepada Kreditur, maka hak tanggungan yang membebani tanah tersebut akan diroya dan tanah tersebut akan diserahkan secara bersih, dan bebas dan semua beban, kepada pembeli lelang.
    4. Apabila terlelang tidak mau meninggalkan tanah tersebut, maka berlakulah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 200 ayat (11) HIR.
    5. Hal ini berbeda dengan penjualan berdasarkan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) BW, dan Pasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 yang juga dilakukan melalui pelelangan oleh Kantor Lelang Negara atas permohonan pemegang hak tanggungan pertama, Janji ini hanya berlaku untuk pemegang Hak tanggungan pertama saja. Apabila pemegang hak tanggungan pertama telah membuat janji untuk tidak dibersihkan (Pasal 1210 BW dan pasal 11 ayat (2) j UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), maka apabila ada Hak tanggungan lain-¬lainnya dan hasil lelang tidak cukup untuk membayar semua Hak tanggungan yang membebani tanah yang bersangkutan, maka hak tanggungan yang tidak terbayar itu, akan tetap membebani persil yang bersangkutan, meskipun sudah dibeli oleh pembeli dan pelelangan yang sah. Jadi pembeli lelang memperoleh tanah tersebut dengan beban-beban hak tanggungan yang belum terbayar. Terlelang tetap harus meninggalkan tanah tersebut dan apabila ia membangkang, ia dan keluarganya, akan dikeluarkan dengan paksa.
    6. Dalam hal lelang telah diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang tersebut hanya dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan tidak dapat ditangguhkan dengan alasan apapun oleh pejabat instansi lain, karena lelang yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara, adalah dalam rangka eksekusi, dan bukan merupakan putusan dari Kantor Lelang Negara.
    7. Penjualan (lelang) benda tetap harus di umumkan dua kali dengan berselang lima belas hari di harian yang terbit di kota itu atau kota yang berdekatan dengan obyek yang akan dilelang (Pasal 200 ayat (7) HIR, Pasal 217 RBg).

Sumber:

–    Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta,  2008, hlm. 90-92.

 

Disini Tempat Masyarakat Konsumen mengadukan hak-haknya yang dilanggar secara sewenang-wenang oleh BANK, FINANCE, BPR ATAUPUN KOPERASI NAKAL (PELAKU USAHA YANG TIDAK PATUH PADA PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA) , SEPERTI :
 
1. BANK MAU MELELANG RUMAH ANDA.
2. FINANCE MAU MENYITA KENDARAAN ANDA.
3. BPR MENDENDA TUNGGAAN PEMBAYARAN ANDA.
4. KOPERASI YANG AKAN MENYITA ANGGUNAN ANDA.
5. FINANCE MELAPORKAN ANDA KE POLISI, Dsb………….
 
SILAHKAN DATANG KEKANTOR KOMNAS PK-PU INDONESIA  YANG TERDEKAT DIKOTA ANDA DAN ADUKANLAH TINDAKAN PELAKU USAHA YANG MENYIMPANG, SEMOGA PROBLIM ANDA DAPAT TERATASI DENGAN CARA YANG SEHAT DAN KONDUSIF, MENGINGAT PELAKU USAHA ADALAH PATNER BISNIS ANDA SEMUA YANG HARUS MENGHARGAI HAK-HAK MASYARAKAT KONSUMEN.
 

KOMNAS PK-PU -Postal Complaint- PROBOLINGGO

Achmad Mukhoffi alQuthfby S.H., S.Pd. – Humas Komnas PK-PU

Jl. Ir. H. Juanda No. 172

Kraksaan – Probolinggo – Jawa Timur

Cp: 0877 549 050 84

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 12, 2012 in BERITA, seputar soalan hukum

 

Rentenir dan Lemahnya Hukum Perbankan Indonesia

Sungguh terasa pilu tatkala mendengar cerita tetangga yang terbelenggu dengan hutang berbunga tinggi. Ia seorang pedagang pasar. Lantaran keterdesakan ekonomi keluarga dan ingin menambah modal usaha dagang, ia meminjam uang pada sebuah lembaga keuangan. Setiap hari rumahnya selalu didatangi seorang tamu yang sama. Tamu itu datang untuk menagih utang beserta bunga sebesar 20% per hari. Nasib yang sama juga dialami rekan – rekan sesama pedagang di pasar tradisional. Mereka merasa terbeban dengan bunga yang terlalu tinggi itu. Anehnya, lembaga keuangan itu mengaku diri sebagai koperasi. Koperasi yang mana? Koperasi fiktif?

Iya, sekiranya begitulah jawaban sementaranyanya. Akhir – akhir ini bisnis penjualan uang berkedok “koperasi” telah membius masyarakat kita. “Koperasi” ini biasanya beroperasi dan melakukan transaksi di pasar – pasar tradisional. Targetnya jelas, para pedagang pasar.

Memang, dalam perjalanan sejarah manusia, praktek melepaskan uang dengan bunga tinggi dan jangka waktu yang relatif pendek ini sudah terjadi lama. Wayne A. M Visser dan Alastair McIntosh (1998 : 175 – 189) dalam A Short Review of the Historical Critique of Usury menjelaskan bahwa praktek riba setidaknya sudah berjalan sejak empat ribu tahun yang lalu dan selama sejarah itu pula, praktek ini dikutuk, dilarang, dihina dan dihindari. Kita biasa mengenalnya dengan riba (rente) atau pelepasan uang. Sedangkan orang yang melepaskan uang disebut rentenir. Konsep riba (rente) merujuk pada praktek pengisian kepentingan finansial yang sangat tinggi melebihi nilai pokok pinjaman. Jangka waktu pengembalian pinjamannya pun relatif pendek. Hanya dalam hitungan beberapa minggu. Praktek riba (rente) menyebabkan tingkat pendapatan pedagang pasar menjadi kecil bahkan balik merugi. Keuntungan setiap hari harus harus digunakan untuk membayar cicilan dan bunga yang tinggi. Dampak lanjut, pertumbuhan usaha pedagang rendah dan tidak jarang berakibat gulung tikar. Akibat utang tersebut, usaha dagang bisa collaps dan berujung masalah. Ketidakadilan pun akan terlihat sangat nyata – yang punya uang akan makin kaya, yang miskin akan terus tersungkur miskin dan menyembah derita.

Beberapa agama besar pun tak tinggal diam untuk mengutuknya. Praktek riba (rente) dalam agama Hindu dan Budha dapat kita temukan dalam naskah kuno India. Teks – teks Veda India kuno (2.000-1.400 SM) mengkisahkan “lintah darat” (kusidin) disebutkan sebagai pemberi pinjaman dengan bunga. Atau dalam dalam teks Sutra (700-100 SM) dan Jataka Buddha (600-400 SM) menggambarkan situasi sentimen yang menghina riba. Sebagai contoh, Vasishtha, seorang Hindu terkenal pembuat hukum waktu itu, membuat undang-undang khusus yang melarang kasta yang lebih tinggi dari Brahmana (pendeta) dan Ksatria (pejuang) menjadi rentenir atau pemberi pinjaman dengan bunga tinggi. Juga, dalam Jataka, riba disebut sebagai “hypocritical ascetics are accused of practising it”. Pada abad kedua, riba telah menjadi istilah yang lebih relatif, seperti yang tersirat dalam hukum Manu, “ditetapkan bunga melampaui tingkat hukum yang berlaku.

Riba (rente) dalam hukum Islam adalah usaha orang kaya menambahkan kekayaannya dari orang miskin. Lebih lanjut, “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka permaklumkanlah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kami tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS Al-Baqarah: 278-279). Atau “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.” (QS Al-Baqarah: 275). Kritik riba dalam Islam sudah ada sejak Nabi Muhammad dan diperkuat oleh berbagai ajarannya di Al-Qur’an.

Riba (rente) dalam Yudaisme sangat dicerca dan dicemooh. Kata Ibrani untuk bunga ‘neshekh‘, secara harfiah berarti “menggigit”. Pengertian ini merujuk pada bunga tinggi yang menyengsarakan. Dalam Keluaran dan Imamat, kata “riba” selalu berkaitan dengan pelarangan pinjaman kepada orang miskin dan melarat. Sementara dalam Ulangan, larangan ini diperluas untuk mencakup semua peminjaman uang. Selain itu, dalam kitab Talmud, dilarang mengambil bunga dalam beberapa jenis kontrak penjualan, sewa dan kerja. Larangan mendapatkan bunga tinggi tersebut tidak dianggap sebagai kejahatan dengan sanksi pidana mati melainkan hanya sebagai pelanggaran moral.

Gereja Katolik Roma sejak abad ke-4 melarang pengambilan bunga oleh para kleru. Larangan ini diperluas bagi kaum awam pada abad ke-5. Pada abad ke-8, Gereja Katolik menyatakan riba menjadi tindak pidana umum. Gerakan anti-riba terus mendapatkan tempat selama awal Abad Pertengahan. Puncaknya, pada tahun 1311, Paus Clement V membuat larangan riba dan menyatakan bahwa semua undang-undang yang mendukung, batal demi hukum.

Pada tahun 1891, Paus Leo XIII dalam “Rerum Novarum“, riba dikatakan sebagai kerakusan. Walau sering dikutuk Gereja, praktek ini masih sering terjadi. Bahkan pada tahun 1989, Paus Yohanes Paulus II dalam Sollicitude Rei Socialis secara eksplisit menuduh praktek riba sebagai penyebab krisis dunia ketiga.

Sampai pada titik ini, kita pun sepakat bahwa praktek riba (rente) yang ditawarkan di pasar – pasar tradisional kita sebenarnya suatu kerakusan. Agama secara jelas mengutuknya sebagai cara orang – orang kaya memperoleh tambahan penghasilan dari memeras keringat orang miskin. Praktek riba (rente) tak segan – segan menghisap pedagang pasar. Benar juga, sampai dijuluki “lintah darat”.

Anehnya, menghadapi rentenir yang berkeliaran bebas di pasar – pasar, pemerintah seakan tinggal diam. Kementerian dan dinas terkait pun duduk sebagai penonton bisu. Tidak tahu mau bertindak seperti apa. Mengapa? Tongkat (hukum) pengusir rentenir patah. Hukum perbankan kita bagai anjing sakit gigi, menggonggong saja tidak bisa.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, perjanjian pinjam-meminjam yang disertai bunga merupakan suatu bentuk perjanjian yang lahir berdasarkan atas kepakatan antara pemilik uang dan pihak peminjam. Perjanjian semacam ini, di satu pihak dikenal atau diperbolehkan baik dalam sistem Hukum Adat maupun dalam sistem Hukum Perdata. Di lain pihak, tidak ada larangan dalam Hukum Pidana (khususnya tindak pidana perbankan). Sehingga adalah sangat keliru kalau seseorang yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi (rentenir) dikatakan menjalankan praktik “bank gelap”.

Yang dimaksudkan dengan ‘bank gelap’ di sini adalah orang atau pihak-pihak yang menjalankan kegiatan yang seolah-olah bertindak sebagai bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU 10/1998”). Pasal 46 ayat 1 UU No.10 Tahun 1998 merumuskan sebagai berikut, “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar”.

Dari rumusan Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998 di atas, jelas yang dilarang adalah perbuatan menghimpun dana dari masyarakat. Sedangkan, perbuatan yang dilakukan pihak yang menyalurkan atau meminjamkan uang dengan bunga tinggi (rentenir) tidak dilarang dalam UU Perbankan. Dengan demikian, rentenir tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana perbankan, dengan kata lain tidak menjalankan usaha bank gelap.

Argumentasi hukum pernyataan di atas didukung oleh aturan undang-undang. Dalam hal ini, BW (Burgerlijk Wetboek) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sampai saat ini masih berlaku tentang perjanjian pinjam-meminjam uang yakni Pasal 1754 KUH Perdata. Rumusannya sebagai berikut, “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.”

Ada pun mengenai pinjam-meminjam uang yang disertai dengan bunga dibenarkan menurut hukum. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1765 KUH Perdata yang merumuskan, “diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”. Sampai berapa besar bunga yang diperjanjikan tidak disebutkan, hanya dikatakan: asal tidak dilarang oleh undang-undang.

Nah, sekiranya kalimat terakhir di atas menjadi titik lemahnya hukum perbankan kita. Tidak ada standar bunga bagi pelepasan uang oleh rentenir. Dari segi agama sudah jelas, sangat keras mengutuknya. Tinggal, wewenang eksekutif dan legislatif mempertimbangkannya. Semestinya pemerintah dan wakil rakyat tidak seperti anjing sakit gigi dalam memerangi pelepas uang berkedok koperasi ini.

Akhirnya, Aristoteles pernah berkata “pecunia pecuniam non parit”, (uang tidak bisa melahirkan uang), karena uang sepatutnya dapat dihasilkan dari kerja dan usaha.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 11, 2012 in BERITA, seputar soalan hukum

 

Kejahatan Perbankan -> Laporkan ke Komnas PK-PU Probolinggo

Dalam hukum perbankan kita yang baru terdapat beberapa kategori tindak pidana perbankan, yaitu:

 

1.      Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum (PT., Yayasan atau koperasi) yang melakukan praktek perbankan tanpa seizing Mentri Keuangan. Praktek perbankan yang dimaksud di sini misalnya : menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposit, sertifikat deposit, tabungan dan lain-lainnya (pasal 46).

2.      Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai bank, komesaris ataupun direksi yang dengan sengaja ataupun lalai membuat laporan kepada Bank Indonesia mengenai usahanyamaupun mengenai untung rugi secara berkala sesuai tatacaa yang ditentukan oleh Bank Indonesia (pasal 48).

3.      Perbuatan pidana yang dilakukan oleh komesaris, direksi ataupun pegawai bank dengan cara merusak, menghilangkan, mengaburkan, memalsukan,mengubah menjadi tidak benar segala sesuatu yang menyangkut “ segala dokumen perbankan” (pasal 49 ayat 1).

4.      Perbuatan pidana yang dilakukan oleh komisaris, direksiataupun pegawai bank yang menguntungkan diri sendiri ataukeluarganya (karna menerima komisi / pemberian krdit yang melebihi batas, bank garansi dan segala macam yang menyangkut transaksi perbankan (pasal 49 ayat 2).

5.      Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terafiliasi karena kesengajaan yang membiarkan terjadinya pelanggaran undang-undang perbankan ataupun peraturan lainnya (pasal 50).

 

Terhadap kejahatan dan pelanggaran diatas, Undang-undang No. 7 Tahun 1992 telah menetapkan ancaman hukuman denda (yang berkisar antara Rp. 1 s/d 10 milyar) dan hukuman penjara antara 1 tahun sampai dengan 15 tahun.

Ketentuan pidana dan sanksi administrativ

1.      Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposi berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan ini tanpa izin usaha dari menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17, di ancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

2.      Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang member perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya (pasal 46)

1.      Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis dari menteri kepada bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 atau tanpa izin menteri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)

2.      Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak teralifiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Yang dimaksud dengan “pegawai bank” adalah semua pejabat dan karyawan bank (pasal 47)

Dalam pasal 48 UUP -1992 ditegaskan :

1.      Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 34 ayat 1 dan ayat 2, diancam dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

2.      Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 34 ayat 1 dan ayat, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah)

1.      Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

a.       Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank

b.      Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

c.       Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan dalam laporan, maupun dalm dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengambur, menghilangkan,menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, pasal 47, pasal 48, ayat (1), pasal 49, pasal 50 adalah kejahatan.

Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yank menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya,sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.

Disamping hukuman denda dan penjara diatas, hukuman perbanka telah menentukan hukuman admintratif berupa pencabutan izin bank yang bersangkutan (pasal 50).

Sanksi administrative dalam pasal ini dapat berupa :

1.      Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai akibat tidak dipenuhinya ketentuan dalam undang-undang ini

2.      Penyampaian teguran-teguran tertulis.

3.      Larangan untuk menjalankan fungsi sebagai direksi atau komisaris bank.

4.      Larangan untuk memberikan jasanya kepada perbankan.

5.      Penyampaian usul kepada instansi yang berwenang untuk mencabut atau membatalkan izin usaha sebagai pemberi jasa bank.

Dengan melihat ketentuan yuridis dalam hukum perbankan, kita ketahui bahwa undang-undang No. 7 Tahun 1992 telah mencoba merumuskan semua bentuk kejahatan perbankan tersebut sebagaiman yang dikenal dalam doktrin kejahatan perbankan selama ini.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 11, 2012 in BERITA, seputar soalan hukum

 

Preman Debt Collector (Fatwa KAPOLRI tentang Debt Collector)

Preman Debt Collector adalah penagih utang yg melakukan pekerjaannya dengan cara memaksa/mengancam nasabah, menyita dengan paksa serta menyandera. Pada Rapat Kerja Dengan Komisi III DPR RI, Rabu, 10 Des 2008, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso menyampaikan bahwa dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat telah dilakukan berbagai upaya, salah satunya adalah penanganan terhadap tukang tagih/debt collector yang melaksanakan dengan cara mengancam atau menakut-nakuti.

Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh Preman Debt Collector berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Pasal 335 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

 

2. Pasal 368 KUHP

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasanuntuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Penjelasan Pasal 368 adalah sebagai berikut :

a. Kejadian ini dinamakan “pemerasan dengan kekerasan” (afpersing).

Pemeras itu pekerjaannya: 1) memaksa orang lain; 2) untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang; 3) dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. (pada Pasal 335, elemen ini bukan syarat).

b. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;

1) Memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan; 2) Melawan hak adalah sama dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum; 3) Kekerasan berdasarkan catatan pada Pasal 89, yaitu jika memaksanya itu dengan akan menista, membuka rahasia maka hal ini dikenakan Pasal 369.

c. Pemerasan dalam kalangan keluarga adalah delik aduan (Pasal 370), tetapi apabila kekerasan itu demikian rupa sehingga menimbulkan “penganiayaan”, maka tentang penganiayaannya ini senantiasa dapat dituntut (tidak perlu ada pangaduan);

d. Tindak pidana pemerasan sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian si pelaku sendiri yang mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan si korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras.

 

DISOSIALISASIKAN OLEH HUMAS KOMNAS PK-PU INDONESIA


3. Pasal 369 KUHP

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

 

4. Pasal 378 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

 

PENGGOLONGAN PREMAN SEBAGAI TARGET OPERASI :

(a) PREMAN YANG MENGGANGGU KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN (MABUK-MABUKAN, MENGGANGGU LALU LINTAS, RIBUT-RIBUT Dl TEMPAT UMUM).

(b) PREMAN YANG MEMALAK (MEMINTA DENGAN PAKSA) Di LOKASI UMUM (MISALNYA MENJUAL MAJALAH SECARA PAKSA, MENGEMIS DENGAN GERTAKAN, MENDORONG MOBIL MOGOK MINTA UANG DENGAN PAKSA, MEMALAK MASYARAKAT / PERSEORANGAN YANG MENAIKKAN DAN MENURUNKAN BAHAN BANGUNAN Dl PABRIK / iNDUSTRI / KOMPLEK PERUMAHAN, PARKIR LIAR DENGAN MEMINTA UANG SECARA PAKSA, DAN LAIN-LAIN SEJENIS)

(c) PREMAN DEBT COLLECTOR (PENAGIH UTANG DENGAN MEMAKSA / MENGANCAM NASABAH, MENYITA DENGAN PAKSA, MENYANDERA)

(d) PREMAN TANAH (MENGUASAI / MENDUDUKI LAHAN / POPERTY SECARA ILLEGAL YANG SEDANG DALAM SENGKETA DENGAN MEMAKSAKAN KEHENDAK SATU PIHAK)

(e) PREMAN BERKEDOK ORGANISASI (ORGANISASI JASA KEAMANAN, PREMAN TENDER PROYEK DAN ORGANISASI MASSA ANARKIS)(f) BACKING PREMAN (APARAT KEAMANAN, SATPOL PP, PEMDA, DLL)

Sumber: Kompolnas

http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/02/09/preman-debt-collector/

DISOSIALISASIKAN OLEH HUMAS KOMNAS PK-PU INDONESIA

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 25, 2012 in BERITA, seputar soalan hukum