RSS

KEPALA BPN KAB. MADIUN KAMI LAPORKAN KARENA DIDUGA MERUBAH STATUS KEPEMILIKAN TANAH MILIK KLIEN KAMI YANG TELAH DILELANG OLEH BANK

ka bpn madiun di laporkan

 

BAGI ANDA ATAU KELUARGA, TEMAN ANDA, DLL YANG HENDAK MELAKUKAN UPAYA HUKUM TERHADAP PELELANGAN SEWENANG-WENANG MAKA SILAHKAN LAPORKAN KE KANTOR KAMI ATAU SILAHKAN HUBUNGI KONTAK PERSON KAMI DI : 085236653695.

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 25, 2015 in BERITA

 

MUI Akan Keluarkan Maklumat Terhadap Modus Penipuan Berkedok Agama

Screen_20141218_192611

Probolinggo – Kamis (18/12/2014), MUI Kab. Probolinggo mengundang 2 (dua) LSM untuk melakukan audiensi terbuka dengan jajaran pengurus MUI Kab. Probolinggo.

 

Dalam acara audiensi tersebut, jajaran MUI Kab. Probolinggo secara lengkao hadir. 2 (dua) LSM yang hadir adalah H. Lutfi Hamid dari LSM Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP) dan M. Khairi dari LSM Gerakan Anti Kejahatan Masyarakat Daerah (GAJAH MADA).

 

Acara audiensi tersebut dibuka oleh KH. Syihabudin, kemudian diterukan oleh Ketum MUI Kab. Probolinggo. Setelah itu paparan dari 2 LSM tersebut, dilanjut tanggapan dari jajaran pengurus MUI Kab. Probolinggo yang hadir.

 

Representasi dari LSM GAJAH MADA, M. Khairi, menyatakan jika perbuatan penipuan dengan modus penggandaan uang dengan trik magic ini telah menjadi isu nasional. “Oleh karenanya kami perlu turun tangan sendiri, setidaknya turut berjuang agar mencerdaskan masyarakat Kab. Probolinggo dari modus-modus penipuan usang berupa penggandaan uang dengan trik magic. Kami hanya ingin MUI Kab. Probolinggo memberikan nasehat secara organisatoris kepada masyarakat agar tidak terjebak kepada jalan-jalan sesat yang tidak akademis, tidak ilmiah, dan hanya menimbulkan sugesti-sugesti utopis tentang uang yang sedikit kemudian menjadi berlipat-lipat. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia namun uang yang dijanjikan akan berlipat ganda tak kunjung terealisasi. Ini sebagai langkah antisipatif,” ujar Khairi.

 

Dalam audiensi tersebut, keseluruhan jajarang MUI Kab. Probolinggo menyambut baik dan suka cita terhadap masukan dan ide-ide brilliant dari pihak NGO yang dalam hal ini direpresentasikan oleh LSM AMPP dan LSM GAJAH MADA. Dalam waktu yang tidak terlalu lama MUI Kab. Probolinggo akan melakukan kajian, kemudian akan mengeluarkan produk hukum, bisa berupa maklumat, himbauan, fatwa, dll. sesuai hasil kajian mendalam yang dilakukan MUI Kab. Probolinggo. (rd)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 18, 2014 in BERITA

 

PRODUSEN AMDK MERK AXOGY DAN DALWA DI SIDAK

IMG-20141217-00341

Probolinggo – Beberapa kurun waktu terakhir, di Kab. Probolinggo sangat marak bermunculan produsen-produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Karena keuntungannya yang juga tidak sedikit, sehingga banyak para pengusaha yang berminat untuk memproduksi AMDK.

 

Diantara AMDK yang telah beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat adalah AMDK Merk Axogy dan Dalwa yang diproduksi oleh CV. Surya Tirta Alami.

 

Pada Rabu (17/12/2014), gabungan Satker dari Dinkes Kab. Probolinggo, Disperindag Kab. Probolinggo, dan hadir juga dari pihak NGO yakni Komnas Perlindungan Konsumen & Pelaku Usaha Indonesia Cab. Probolinggo, melakukan sidak lapangan ke pabrik produsen AMDK bermerk Axogy dan Dalwa yang beralamat di Jl. Raya P. Sudirman No. 234 Kraksaan Kel. Sidomukti Kec. Kraksaan.

 

Awalnya Tim Sidak Gabungan ini kesulitan, karena pintu gerbang pabrik air minum ini terkunci, namun akhirnya pintu gerbangnya dibuka oleh karyawan CV. Surya Tirta Alami.

 

Tim Sidak langsung menuju lokasi pabrik didampingi oleh salah satu karyawan dari CV. Surya Tirta Alami. Tim Sidak langsung mengecek seluruh sisi pabrik air minum tersebut tanpa terkecuali, namun dari pengamatan dilapangan, Tim Sidak belum melakukan sidak ke tempat pencucian galon.

 

Di pabrik CV. Surya Tirta Alami tersebut diproduksi air minum bermerk Axogy yang dikemas dalam bentuk Galon, dan air minum bermerk Dalwa.

 

“Didalam kemasan AMDK Merk Dalwa yang dijadikan sample ditemukan fakta jika tidak terdapat tanggal kadaluarsa, tidak terdapat emboss SNI, tidak terdapat tanda daftar BPPOM, dll. Ini tidak boleh diedarkan sebelum proses administrasinya selesai semua,” tandas Budi, PPNS dari Disperindag Kab. Probolinggo.

 

Sedangkan Eko yang ditugaskan oleh Dinkes Kab. Probolinggo ketika sidak mengungkapkan jika AMDK wajib memiliki ijin legal dari BPPOM sebelum beredar dan dikonsumsi masyarakat. “Kami belum mendapati ijin dari BPPOM. Kami sudah mengambil sample airnya, dan akan kami lakukan serangkaian uji terhadap air tersebut,” ucap Eko.

 

Menanggapi hasil sidak gabungan tersebut, Mohammad Syarief alHaddad yang mewakili CV. Surya Tirta Alami berkilah jika dia telah mengurus segala perijinan namun masih proses. “Kami sudah mengurus segala perijinan, termasuk BPPOM, SNI, dan segala perijinan. Namun memang masih belum selesai. Insya Allah bulan depan sudah turun ijinnya. Dari pihak LSpro telah beberapa kali datang ke pabrik,” kilah Syarief alHaddad.

 

Menanggapi komentar CV. Surya Tirta Alami, Komnas PKPU melalui Dir. Eksekutifnya Achmad Mukhoffi SH., SPd. mengatakan seharusnya CV. Surya Tirta Alami mawas diri dan melengkapi prosesnya administrasinya terlebih dahulu sebelum mengedarkan air minum hasil produksinya. “SNI terhadap AMDK itu wajib hukumnya. Jangan untung dulu baru ngurus ijin, itu logika terbalik namanya. Kadang banyak pelaku usaha yang diajak tertib aturan malah menganggap ajakan tersebut sebagai suatu gangguan terhadap usaha mereka. Kami akan terus melakukan pengawasan melekat, terutama kepada CV. Surya Tirta Alami ini sebagai langkah antisipatif,” tandas Achmad Mukhoffi SH., SPd. (hu)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 18, 2014 in BERITA

 

SEBUAH BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DISEGEL PEMILIK TANAH

IMG-20141210-00286

Probolinggo – Sebuah Base Transceiver Station (BTS) milik salah satu Perusahaan Telekomunikasi yang terletak Ds. Paiton Kec. Paiton Kab. Probolinggo disegel warga. Hal ini menimbulkan perhatian banyak pihak, terutama warga sekitar yang mulai mempertanyakan keabsahan pendirian BTS tersebut.

 

Satrimin -Pemilik sebidang tanah tempat berdirinya BTS tersebut- menyatakan jika berdirinya BTS tersebut diatas tanah miliknya tak pernah mendapatkan ijinnya. “Ada orang yang mengklaim telah membeli tanah tempat berdirinya BTS tersebut dari saya, namun semuanya itu tidak benar adanya karena sampai sekarang tanah tersebut masih milik saya,” ujar Satrimin pada Rabu (10/12/2014).

 

Dalam proses penyegelan BTS tersebut, Satrimin tidak seorang diri, namun didampingi oleh Hasanudin, SH., SHI., MH. dan Achmad Mukhoffi SH.; para Penasehat Hukum dari Kantor Advokat “Hasanudin, SH., SHI., MH. & Rekan”.

 

Hasanudin, SH., SHI., MH. menjelaskan jika tanah tempat BTS tersebut berdiri adalah tanah milik Pak Satrimin yang masih belum beralih hak kepemilikannya. “Kami sudah melakukan pengecekan di Kantor BPN Kab. Probolinggo. Status tanah tersebut masih milik Satrimin dan belum pernah ada peralihan hak kepada orang lain”.

 

Hingga berita ini di kirimkan belum ada pihak lain terkait BTS tersebut yang dapat dimintai keterangannya. (*)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 11, 2014 in BERITA

 

Oknum Wartawan Ancam Bunuh Staf Humas Pemkot Probolinggo

DSCN1684

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 27, 2014 in BERITA

 

UU DESA JUNCTO PERBUP KAB. PROBOLINGGO TTG PILKADES

uu DESA2014_006 perda pilkades KabupatenProbolinggo-2010-3

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 25, 2014 in BERITA

 

Kadispenda Kab. Probolinggo Diduga Tak Paham Korespondensi

Probolinggo,

Tempat berjualan di pasar daerah atau yang disebut Bedak, memang selalu menuai kontroversi. Hal ini menjadi ketertarikan publik, mengingat hampir diberbagai daerah di nusantara, Bedak ini memang memicu konflik. Sebabnya apa? Tentu saja salah satunya penyebabnya adalah karena peraturan yang tidak diterapkan secara tegas.

 

“Kami telah mengirim surat secara legal formal kepada Kadispenda Kab. Probolinggo mengenai regulasi seputar bedak. Kami sudah cek langsung ke kantor sekretariat Dispenda Kab. Probolinggo, dan pegawai di bagian sekretariat tersebut bilang jika surat dari kami sudah diterima. Besok akan kami kirimi surat susulan yang akan kami tujukan kepada Bupati Probolinggo sebaga leading terhada para SKPD. Kami ingin setiap SKPD mempunyai sikap saling menghargai kepada setiap NGO yang secara etika berkirim surat meminta korespondensi. Surat yang kami kirimkan tersebut ada maksud dan tujuannya, jika tidak ditanggapi maka kami akan tuntut pelayanan dari Dispenda Kab. Probolinggo. Ciri Good Governance itu adalah quick-respon dalam korespondensi dengan pihak NGO. Jika Kadispenda Kab. Probolinggo tetap tidak menanggapi surat kami secara ilmiah maka saya kira perlu ditinjau ulang kedudukan dia sebagai Kadispenda Kab. Probolinggo sebab sudah jelas dalam UU 14/2008 dan/atau UU 25/2009,” tandas Achmad Mukhoffi alQuthfby, S.H., S.Pd.,Dir. Eksekutif Komnas PK-PU Indonesia, ketika berada di kantor Dispenda Kab. Probolinggo pada Rabu (29/10).

 

Petugas Sekretariat yang bernama Ibu Krishna mengaku surat dari Komnas PK-PU Indonesia sudah masuk, namun memang belum ada petunjuk dari Bapak. “Suratnya sudah masuk dan sudah diekspedisi ke Kadispenda. Namun memang masih belum ada disposisi terkait surat tersebut,” tutur Ibu Krishna. (rid)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 4, 2014 in BERITA