RSS

PRODUSEN AMDK MERK AXOGY DAN DALWA DI SIDAK

IMG-20141217-00341

Probolinggo – Beberapa kurun waktu terakhir, di Kab. Probolinggo sangat marak bermunculan produsen-produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Karena keuntungannya yang juga tidak sedikit, sehingga banyak para pengusaha yang berminat untuk memproduksi AMDK.

 

Diantara AMDK yang telah beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat adalah AMDK Merk Axogy dan Dalwa yang diproduksi oleh CV. Surya Tirta Alami.

 

Pada Rabu (17/12/2014), gabungan Satker dari Dinkes Kab. Probolinggo, Disperindag Kab. Probolinggo, dan hadir juga dari pihak NGO yakni Komnas Perlindungan Konsumen & Pelaku Usaha Indonesia Cab. Probolinggo, melakukan sidak lapangan ke pabrik produsen AMDK bermerk Axogy dan Dalwa yang beralamat di Jl. Raya P. Sudirman No. 234 Kraksaan Kel. Sidomukti Kec. Kraksaan.

 

Awalnya Tim Sidak Gabungan ini kesulitan, karena pintu gerbang pabrik air minum ini terkunci, namun akhirnya pintu gerbangnya dibuka oleh karyawan CV. Surya Tirta Alami.

 

Tim Sidak langsung menuju lokasi pabrik didampingi oleh salah satu karyawan dari CV. Surya Tirta Alami. Tim Sidak langsung mengecek seluruh sisi pabrik air minum tersebut tanpa terkecuali, namun dari pengamatan dilapangan, Tim Sidak belum melakukan sidak ke tempat pencucian galon.

 

Di pabrik CV. Surya Tirta Alami tersebut diproduksi air minum bermerk Axogy yang dikemas dalam bentuk Galon, dan air minum bermerk Dalwa.

 

“Didalam kemasan AMDK Merk Dalwa yang dijadikan sample ditemukan fakta jika tidak terdapat tanggal kadaluarsa, tidak terdapat emboss SNI, tidak terdapat tanda daftar BPPOM, dll. Ini tidak boleh diedarkan sebelum proses administrasinya selesai semua,” tandas Budi, PPNS dari Disperindag Kab. Probolinggo.

 

Sedangkan Eko yang ditugaskan oleh Dinkes Kab. Probolinggo ketika sidak mengungkapkan jika AMDK wajib memiliki ijin legal dari BPPOM sebelum beredar dan dikonsumsi masyarakat. “Kami belum mendapati ijin dari BPPOM. Kami sudah mengambil sample airnya, dan akan kami lakukan serangkaian uji terhadap air tersebut,” ucap Eko.

 

Menanggapi hasil sidak gabungan tersebut, Mohammad Syarief alHaddad yang mewakili CV. Surya Tirta Alami berkilah jika dia telah mengurus segala perijinan namun masih proses. “Kami sudah mengurus segala perijinan, termasuk BPPOM, SNI, dan segala perijinan. Namun memang masih belum selesai. Insya Allah bulan depan sudah turun ijinnya. Dari pihak LSpro telah beberapa kali datang ke pabrik,” kilah Syarief alHaddad.

 

Menanggapi komentar CV. Surya Tirta Alami, Komnas PKPU melalui Dir. Eksekutifnya Achmad Mukhoffi SH., SPd. mengatakan seharusnya CV. Surya Tirta Alami mawas diri dan melengkapi prosesnya administrasinya terlebih dahulu sebelum mengedarkan air minum hasil produksinya. “SNI terhadap AMDK itu wajib hukumnya. Jangan untung dulu baru ngurus ijin, itu logika terbalik namanya. Kadang banyak pelaku usaha yang diajak tertib aturan malah menganggap ajakan tersebut sebagai suatu gangguan terhadap usaha mereka. Kami akan terus melakukan pengawasan melekat, terutama kepada CV. Surya Tirta Alami ini sebagai langkah antisipatif,” tandas Achmad Mukhoffi SH., SPd. (hu)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 18, 2014 in BERITA

 

SEBUAH BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DISEGEL PEMILIK TANAH

IMG-20141210-00286

Probolinggo – Sebuah Base Transceiver Station (BTS) milik salah satu Perusahaan Telekomunikasi yang terletak Ds. Paiton Kec. Paiton Kab. Probolinggo disegel warga. Hal ini menimbulkan perhatian banyak pihak, terutama warga sekitar yang mulai mempertanyakan keabsahan pendirian BTS tersebut.

 

Satrimin -Pemilik sebidang tanah tempat berdirinya BTS tersebut- menyatakan jika berdirinya BTS tersebut diatas tanah miliknya tak pernah mendapatkan ijinnya. “Ada orang yang mengklaim telah membeli tanah tempat berdirinya BTS tersebut dari saya, namun semuanya itu tidak benar adanya karena sampai sekarang tanah tersebut masih milik saya,” ujar Satrimin pada Rabu (10/12/2014).

 

Dalam proses penyegelan BTS tersebut, Satrimin tidak seorang diri, namun didampingi oleh Hasanudin, SH., SHI., MH. dan Achmad Mukhoffi SH.; para Penasehat Hukum dari Kantor Advokat “Hasanudin, SH., SHI., MH. & Rekan”.

 

Hasanudin, SH., SHI., MH. menjelaskan jika tanah tempat BTS tersebut berdiri adalah tanah milik Pak Satrimin yang masih belum beralih hak kepemilikannya. “Kami sudah melakukan pengecekan di Kantor BPN Kab. Probolinggo. Status tanah tersebut masih milik Satrimin dan belum pernah ada peralihan hak kepada orang lain”.

 

Hingga berita ini di kirimkan belum ada pihak lain terkait BTS tersebut yang dapat dimintai keterangannya. (*)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 11, 2014 in BERITA

 

Oknum Wartawan Ancam Bunuh Staf Humas Pemkot Probolinggo

DSCN1684

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 27, 2014 in BERITA

 

UU DESA JUNCTO PERBUP KAB. PROBOLINGGO TTG PILKADES

uu DESA2014_006 perda pilkades KabupatenProbolinggo-2010-3

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 25, 2014 in BERITA

 

Kadispenda Kab. Probolinggo Diduga Tak Paham Korespondensi

Probolinggo,

Tempat berjualan di pasar daerah atau yang disebut Bedak, memang selalu menuai kontroversi. Hal ini menjadi ketertarikan publik, mengingat hampir diberbagai daerah di nusantara, Bedak ini memang memicu konflik. Sebabnya apa? Tentu saja salah satunya penyebabnya adalah karena peraturan yang tidak diterapkan secara tegas.

 

“Kami telah mengirim surat secara legal formal kepada Kadispenda Kab. Probolinggo mengenai regulasi seputar bedak. Kami sudah cek langsung ke kantor sekretariat Dispenda Kab. Probolinggo, dan pegawai di bagian sekretariat tersebut bilang jika surat dari kami sudah diterima. Besok akan kami kirimi surat susulan yang akan kami tujukan kepada Bupati Probolinggo sebaga leading terhada para SKPD. Kami ingin setiap SKPD mempunyai sikap saling menghargai kepada setiap NGO yang secara etika berkirim surat meminta korespondensi. Surat yang kami kirimkan tersebut ada maksud dan tujuannya, jika tidak ditanggapi maka kami akan tuntut pelayanan dari Dispenda Kab. Probolinggo. Ciri Good Governance itu adalah quick-respon dalam korespondensi dengan pihak NGO. Jika Kadispenda Kab. Probolinggo tetap tidak menanggapi surat kami secara ilmiah maka saya kira perlu ditinjau ulang kedudukan dia sebagai Kadispenda Kab. Probolinggo sebab sudah jelas dalam UU 14/2008 dan/atau UU 25/2009,” tandas Achmad Mukhoffi alQuthfby, S.H., S.Pd.,Dir. Eksekutif Komnas PK-PU Indonesia, ketika berada di kantor Dispenda Kab. Probolinggo pada Rabu (29/10).

 

Petugas Sekretariat yang bernama Ibu Krishna mengaku surat dari Komnas PK-PU Indonesia sudah masuk, namun memang belum ada petunjuk dari Bapak. “Suratnya sudah masuk dan sudah diekspedisi ke Kadispenda. Namun memang masih belum ada disposisi terkait surat tersebut,” tutur Ibu Krishna. (rid)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 4, 2014 in BERITA

 
Gambar

MENDAMPINGI MASYARAKAT MELAPORKAN OKNUM POLRI YANG DIDUGA TIDAK MENJALANKAN TUGAS & FUNGSINYA DG BENAR

001

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 23, 2014 in BERITA

 
Gambar

KOMNAS PKPU INDONESIA MENDAMPINGI RAKYAT MELAPORKAN KETUA PN MALANG KE MAPOLDA JATIM

Laporan Polda

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 22, 2014 in BERITA